Setiap investasi senilai US$ 1 miliar di sektor hulu migas berpotensi menghasilkan tambahan output ekonomi sebesar US$ 1,5 miliar sekaligus menciptakan sekitar 49.000 peluang kerja. Besarnya dampak ekonomi tersebut menjadikan sektor ini sebagai salah satu pilar penggerak pertumbuhan dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Temuan tersebut disampaikan oleh Chief Economist Bank Mandiri, Andri Asmoro, dalam Plenary Session 3 Forum Ekonomi (FOREK) Hulu Migas 2026 bertema “Peran Kemitraan dalam Mendukung Iklim Investasi Hulu Migas” di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Menurut Andri, efek berganda investasi migas tidak berhenti pada kegiatan utama di sumur eksplorasi. Aktivitas ini secara langsung menggerakkan rantai pasok pendukung, seperti kontraktor lokal, pemasok alat berat, penyedia jasa logistik, hingga industri jasa pendukung lainnya.

Guna memperluas dampak ekonomi di daerah operasi, dukungan sektor perbankan menjadi salah satu elemen krusial. Lembaga keuangan tidak hanya membiayai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) utama, tetapi juga menyalurkan pembiayaan bagi vendor serta mitra kerja di lapangan.

Andri menjelaskan, perbankan menyediakan berbagai skema fasilitas:

• Modal Kerja & Pembiayaan Proyek: Fasilitas pembiayaan jangka panjang untuk pengerjaan proyek eksplorasi dan produksi.

• Supply Chain Financing: Pembiayaan khusus bagi vendor atau kontraktor lokal yang telah memenangkan pekerjaan dari KKKS agar operasional tetap berjalan tanpa harus menunggu siklus pembayaran dari pemilik proyek.

Selain memacu perekonomian lokal, investasi pertambangan dan migas juga berpotensi memperkecil kesenjangan ekonomi antardaerah, khususnya di kawasan luar Jawa seperti Sumatra, Kalimantan, dan Papua melalui pembangunan akses jalan, pasokan listrik, serta serapan barang dan jasa lokal.

“Investasi yang lebih besar dapat memperkecil kesenjangan pembangunan antara wilayah timur dan barat Indonesia,” tegas Andri.

Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas, Ricky Rahmat Firdaus, menekankan pentingnya pembagian peran yang harmonis dalam ekosistem hulu migas:

• Pemerintah: Menyelaraskan kebijakan dan menjamin kepastian kontrak.

• Investor (KKKS): Membawa modal serta teknologi tinggi.

• Lembaga Keuangan: Menyediakan skema pembiayaan proyek yang kompetitif.

• Pemerintah Daerah & Masyarakat: Memfasilitasi perizinan, penyediaan lahan, serta menjaga kondusifitas sosial.

Kemitraan ini sangat krusial mengingat proyek hulu migas memiliki karakteristik investasi berskala besar, berisiko tinggi, dan berjangka panjang.

Sejalan dengan hal tersebut, CEO Searah Ketapang, Yuzaini Md Yusof, mengaminkan bahwa keberhasilan proyek bergantung pada sinergi seluruh pihak.

“Kami sebagai investor tidak bisa melakukannya sendiri. Kami membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah, masyarakat lokal, mitra bisnis strategis, dan para kontraktor,” ungkap Yuzaini.

Dari perspektif global, Indonesia dinilai memiliki posisi tawar strategis untuk menjadi pemasok utama gas bumi di kawasan Asia seiring meningkatnya permintaan energi regional.

Managing Director sekaligus Head of Project Finance MUFG, Saumitra Srivastava, mengungkapkan bahwa besarnya cadangan gas, keberlanjutan aktivitas eksplorasi, serta status investment grade menjadikan Indonesia destinasi utama pendanaan internasional.

Kajian MUFG memproyeksikan Indonesia dan Malaysia akan memimpin siklus investasi hulu migas di Asia dengan estimasi akumulasi nilai investasi mencapai lebih dari US$ 100 miliar.

Khusus di Indonesia, MUFG telah mengidentifikasi 14 proyek strategis yang telah mencapai keputusan investasi final (Final Investment Decision/FID), dengan potensi penambahan proyek-proyek baru lainnya dalam waktu dekat.

“Indonesia akan tetap menjadi pemasok gas yang penting dalam jangka panjang,” pungkas Saumitra.(dhil)

”Situasi global saat ini menunjukkan rantai pasok energi sangat rentan terhadap gejolak geopolitik. Indonesia perlu mengantisipasi hal ini dengan memperkuat produksi dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada impor,” ujar Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong dalam Press Conference Road to IPA Convex 2026 di Menara Astra, Jakarta Pusat pada Selasa (12/5/2026).

Wajong menambahkan, dinamika geopolitik global saat ini harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi migas dalam negeri. Menurut dia, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan produksi migas nasional. Lebih dari 50 persen cekungan migas di Indonesia saat ini belum dieksplorasi, meskipun sebagian besar berada di wilayah timur Indonesia dan laut dalam yang membutuhkan teknologi tinggi serta investasi besar.

Ia menilai tantangan industri hulu migas saat ini tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada kebutuhan investasi dan tingginya risiko eksplorasi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang konsisten, kepastian hukum, percepatan perizinan, serta skema fiskal yang kompetitif menjadi kunci utama dalam menarik investor. ”Penemuan cadangan baru menjadi kunci. Tidak cukup hanya mengandalkan proyek yang sudah berjalan. Diperlukan eksplorasi yang lebih agresif serta kolaborasi erat antara pemerintah dan pelaku industri,” katanya.

Ketua Panitia IPA Convex 2026 Teresita Listyani mengatakan, IPA Convex ke-50 tahun ini tidak hanya menjadi refleksi perjalanan panjang industri hulu migas nasional, tetapi juga menjadi forum strategis untuk membahas masa depan ketahanan energi Indonesia. ”IPA Convex menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, investor, akademisi, hingga generasi muda dalam mendukung ketahanan energi nasional dan menciptakan iklim investasi yang semakin kompetitif,” ujar Teresita. (rls/why/mmr)

Berdasarkan laporan yang beredar, mantan pejabat tersebut diketahui memiliki deretan mobil premium yang mencerminkan gaya hidup kelas atas. Dari sedan mewah hingga SUV kelas atas, koleksi kendaraan ini menimbulkan berbagai spekulasi di tengah publik.

Dari informasi yang dihimpun, beberapa mobil yang dikabarkan ada di garasi mantan Dirjen Migas ini antara lain:
Sedan Eropa kelas premium, yang dikenal dengan kemewahan dan performa tinggi.
SUV mewah, yang kerap menjadi pilihan pejabat dan pengusaha sukses.
Mobil listrik terbaru, yang mencerminkan tren kendaraan ramah lingkungan.

Meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai sumber pendanaan koleksi mobil tersebut, keberadaan kendaraan-kendaraan mahal ini memunculkan tanda tanya di kalangan masyarakat.

Pencopotan mantan Dirjen Migas ini menjadi perbincangan hangat, mengingat ia belum lama menduduki jabatan tersebut. Spekulasi mengenai alasan pencopotannya pun terus berkembang, meskipun pihak berwenang belum memberikan pernyataan resmi terkait hal ini.

Kasus ini semakin menarik perhatian karena keterkaitan antara pejabat tinggi negara dan gaya hidupnya sering kali menjadi sorotan publik. Transparansi dan akuntabilitas pejabat negara dalam melaporkan harta kekayaan menjadi isu yang kembali mencuat.(dhil)

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Tutuka Ariadji mengungkapkan bahwa saat ini progres pembangunan pipa transmisi gas bumi Cisem Tahap I (ruas Semarang-Batang) telah mencapai 96%. “Selanjutnya pemerintah akan melanjutkan pembangunan pipa gas Cisem Tahap II (ruas Batang-Kandang Haur Timur) setelah pembangunan pipa Cisem Tahap I rampung seluruhnya,” ujarnya di Jakarta belum lama ini.

Pemanfaatan pipa Cisem tahap I ini telah dinanti oleh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal dengan proyeksi kebutuhan gas hingga 39,42 MMSCFD dari 26 perusahan di KEK Kendal hingga tahun 2026, Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dengan proyeksi kebutuhan gas 25,83 MMSCFD dari 14 perusahaan di KITB Fase I hingga tahun 2028, serta kawasan-kawasan industri lainnya di sepanjang pipa transmisi Cisem tahap 1.

“Setelah pembangunan pipa Cisem tahap I ini selesai, kita manfaatkan dulu untuk industri di Batang dan Kendal yang membutuhkannya. Sementara untuk pasokan gas, berasal dari Jambaran Tiung Biru dan lapangan gas yang dikelola Husky-CNOOC Madura Limited (HCML). Belum lagi di utara Bali dan Lombok ada cadangan migas yang besar (WK Agung I dan II). Jadi harapannya kalau sudah berkembang, 10 tahun lagi bisa menggunakan gas dari lapangan tersebut,” imbuh Tutuka.

Sementara itu, pembangunan pipa gas Cisem Tahap II (ruas Batang-Kandang Haur Timur), Tutuka mengatakan bahwa direncanakan akan dimulai pada tahun 2024 dengan biaya sekitar Rp3,3 triliun, dimana saat ini dalam tahap penyelesaian dan dimasukkan dalam APBN dengan skema multi years contract periode proyek 2024-2025. Dimana proses lelang akan dilakukan pada akhir tahun 2023 ini.

“Setelah pembangunan pipa Cisem tahap I dan II selesai, Pemerintah berencana membangun ruas pipa transmisi Dumai-Sei Mangke sepanjang 400 km. Nanti jika ruas Dumai-Sei Mangke selesai, gas yang kelebihan di Jawa Timur bisa ditransfer ke Jawa Barat, bahkan sampai Arun.” jelasnya.

Pipa transmisi ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan aksesibilitas gas bumi yang sebagian besar berasal dari lapangan gas di Jawa Timur dapat sampai ke wilayah Jawa Tengah. Pipa transmisi ini dibangun tidak hanya bertujuan untuk memfasilitasi industri, tetapi juga sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk dapat menyediakan gas dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat.

“Dengan pembangunan pipa transmisi menggunakan APBN, diharapkan nantinya harga jual gasnya juga lebih murah. Karena toll-feenya bisa murah karena biaya APBN. Kalau gas murah, industri membeli gas harga yang murah, sehingga juga membantu menumbuhkan industri itu. Diharapkan juga nanti harga gas yang sampai ke masyarakat juga bisa lebih murah kalau sudah ada infrastruktur,” tandas Tutuka.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor mengatakan, saat ini kecelakaan kerja di sektor minyak dan gas masih relatif tinggi, diantaranya berupa kebakaran, peledakan, runtuhnya konstruksi, serta keracunan bahan kimia.

“Kecelakaan dapat terjadi di mana saja, kapan saja dan menimpa siapa saja,  termasuk juga pada pekerjaan yang berhubungan dengan migas mulai dari hulu sampai ke hilir,” kata Wamenaker Afriansyah Noor ketika menjadi pembicara pada Dialog Ketenagakerjaan bagi Perusahaan yang Bergerak Pada Sektor Hulu Migas di Wilayah Provinsi Jambi, Senin (27/3/2023).

Wamen Afriansyah menyebut,  K3 telah menjadi isu nasional maupun internasional, di mana K3 menjadi salah satu aspek penting dalam beberapa bidang termasuk diantaranya bidang perdagangan maupun bidang yang lainnya.

“Budaya K3 merupakan salah satu budaya yang baik. Buat kami, penguatan K3 menjadi suatu mindset yang akan senantiasa terus dikembangkan,” kata Wamenaker.

Wamenaker menilai, penerapan K3 perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, menjamin setiap tenaga kerja di tempat kerja mendapatkan perlindungan atas keselamatannya.

“Ini semua bertujuan untuk menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien agar proses produksi dapat berjalan lancar,” ucapnya. (ris)

Pertemuan yang membahas lebih teknis soal produksi, lifting, hingga penetapan DBH tersebut dihadiri Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, Direktur Dana Transfer Umum DJPK Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Adriyanto, serta Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mustafid Gunawan. Selain itu, hadir pula Kepala Perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Rikky Rahmat Firdaus.

Pertemuan ini dipandu oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni. Dalam keterangannya usai pertemuan, Fatoni menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan lanjutan dari forum sebelumnya yang berlangsung pada Selasa (20/12/2022). Pada pertemuan pertama, turut hadir Bupati Kepulauan Meranti, Gubernur Riau Syamsuar, perwakilan Kemenkeu maupun Kementerian ESDM.

“Jadi hari ini kita pertemuan yang lebih teknis lagi. Nah, tugas kami dari Kemendagri adalah memberikan fasilitasi, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk di bidang keuangan daerah,” ujar Fatoni.

Dalam pertemuan lanjutan tersebut, lanjut Fatoni, semua pihak telah membuka dan mencocokkan datanya masing-masing, baik dari Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, maupun Bupati Kepulauan Meranti. Perwakilan SKK Migas juga menjelaskan detail teknis produksi minyak bumi hingga penetapan lifting di Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjadi acuan Kemenkeu menentukan nominal DBH.

“Tadi juga sudah disampaikan dari Pak Direktur (Adriyanto), kemarin disampaikan dari Pak Dirjen bagaimana perhitungan DBH, dan semuanya sudah clear,” terang Fatoni.

Selesainya pembahasan tersebut menandakan persoalan yang sempat mencuat mengenai DBH Migas Kabupaten Kepulauan Meranti rampung diperjelas. Meski begitu, Kemendagri tetap terbuka kepada Bupati Kepulauan Meranti bila ada hal yang perlu diperjelas mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Sikap terbuka juga ditunjukkan Kemenkeu dan Kementerian ESDM kepada Bupati Kepulauan Meranti.

“Ini karena kemarin komunikasinya belum lancar dan tidak kumpul sebanyak ini, tapi dengan kumpul sebanyak ini semuanya menjadi clear, tuntas semua,” tandas Fatoni. (why)