Koranindopos.com, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan dosen Pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan dan Universitas Jayabaya Bambang Soesatyo (Bamsoet), menuturkan sistem pengawasan Satuan Pengamanan (Satpam) di Indonesia memerlukan pembaruan agar mampu menjawab tantangan keamanan di era digital. Data Korbinmas Baharkam Polri menunjukkan jumlah Satpam yang resmi terdaftar mencapai sekitar 849.750 personel, terdiri atas 806.151 Gada Pratama, 28.616 Gada Madya, dan 14.983 Gada Utama. Besarnya jumlah tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat keamanan nasional. Namun, masih adanya praktik penggunaan identitas Satpam palsu, lemahnya verifikasi administrasi, serta belum terintegrasinya data nasional menunjukkan perlunya reformasi pengawasan berbasis teknologi informasi.

“Satpam merupakan bagian penting dari sistem pengamanan nasional sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas. Karena itu, pengawasannya harus mengedepankan kepastian hukum, profesionalisme, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi digital agar masyarakat memperoleh perlindungan keamanan yang optimal,” ujar Bamsoet di Kampus Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta, Senin (3/8/26).

Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet saat menjadi penguji sekaligus Co-Promotor dalam sidang proposal disertasi mahasiswa doktoral ilmu hukum Universitas Borobudur Kombes Pol. Achmad Muchtarom, dengan judul disertasi “Rekontruksi Pengawasan Satuan Pengamanan( Satpam) Berbasis Verifikasi Data Elektronik Dalam Perspektif Hukum Progresif Polri Yang Berkepastian Hukum dan Berkemanfaatan”. Turut hadir sebagai penguji Prof. Dr. Faisal Santiago, Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein dan Dr. Tina Amelia.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola ancaman keamanan. Kejahatan kini semakin canggih, memanfaatkan identitas palsu, pemalsuan dokumen, hingga penyalahgunaan atribut resmi Satpam. Dalam situasi seperti itu, pola pengawasan yang ada masih mengandalkan administrasi manual semakin sulit menjamin keakuratan identitas personel Satpam. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengamanan swakarsa yang selama ini menjadi mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan lingkungan.

“Kasus pemalsuan Kartu Tanda Anggota Satpam di berbagai daerah menjadi peringatan bahwa sistem verifikasi yang ada masih memiliki banyak celah. Pemerintah harus menghadirkan sistem elektronik yang mampu memverifikasi identitas, kompetensi, sertifikasi, hingga riwayat penugasan setiap anggota Satpam secara cepat dan akurat,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan, sejumlah kasus menunjukkan bahwa penggunaan atribut Satpam oleh pihak yang tidak memiliki legalitas dapat menimbulkan risiko serius. Mulai dari penyalahgunaan kewenangan, tindak pidana yang memanfaatkan atribut keamanan, hingga kerugian bagi masyarakat dan dunia usaha. Persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan menyangkut kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan kredibilitas institusi keamanan. Karena itu, transformasi digital dalam sistem pengawasan harus menjadi prioritas kebijakan nasional.

“Membangun sistem verifikasi data elektronik nasional yang terintegrasi antara Polri, Badan Usaha Jasa Pengamanan, lembaga pendidikan Satpam, dan perusahaan pengguna jasa keamanan bisa menjadi solusi. Setiap personel Satpam harus memiliki identitas digital yang dapat diverifikasi secara real time sehingga peluang penyalahgunaan identitas dapat ditekan semaksimal mungkin,” tutur Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menilai, penguatan pengawasan Satpam akan memberikan manfaat yang luas bagi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dunia usaha membutuhkan kepastian bahwa tenaga pengamanan yang bekerja di kawasan industri, pusat perbelanjaan, perbankan, rumah sakit, kawasan permukiman maupun objek vital benar-benar memiliki kompetensi dan legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Sistem pengawasan yang modern juga akan memperkuat sinergi Polri dengan pengamanan swakarsa dalam menghadapi dinamika keamanan yang terus berkembang.

“Modernisasi pengawasan Satpam merupakan investasi jangka panjang bagi keamanan nasional. Ketika legalitas, kompetensi, dan pengawasan berjalan secara digital, transparan, serta terintegrasi, maka kepastian hukum semakin kuat, kepercayaan masyarakat meningkat, dunia usaha memperoleh rasa aman, dan Indonesia memiliki sistem pengamanan swakarsa yang semakin profesional serta mampu menjawab tantangan keamanan masa depan,” pungkas Bamsoet. (hai)

Koranindopos.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa program pendistribusian jutaan buku bacaan ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia harus diiringi strategi yang mampu menumbuhkan minat baca masyarakat. Menurutnya, peningkatan akses terhadap bahan bacaan berkualitas perlu dibarengi upaya membangun budaya literasi agar mampu memberikan dampak nyata terhadap kualitas pendidikan nasional.

“Pendistribusian buku adalah langkah awal yang penting untuk mengatasi salah satu problem utama literasi, yaitu rendahnya akses terhadap bahan bacaan bermutu. Namun, tanpa diikuti upaya peningkatan minat dan budaya baca, program ini dikhawatirkan tidak akan mencapai tujuan utamanya,” ujar Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis, Senin (3/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pendistribusian secara simbolis sebanyak 5,54 juta eksemplar buku bacaan ke 24.609 sekolah di seluruh Indonesia oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti di Kudus, Jawa Tengah, pada akhir pekan lalu. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat budaya literasi di kalangan pelajar.

Lestari, yang akrab disapa Rerie, menilai langkah pemerintah memperluas akses terhadap buku bacaan patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan literasi tidak cukup hanya dengan menyediakan bahan bacaan, melainkan juga harus didukung ekosistem yang mampu mendorong masyarakat gemar membaca.

Menurutnya, tantangan literasi di Indonesia masih cukup besar. Berdasarkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang dirilis Perpustakaan Nasional pada Maret 2026, skor nasional baru mencapai 40,6, yang masih berada dalam kategori rendah.

Selain itu, hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 menunjukkan kemampuan pemahaman tekstual siswa baru mencapai 49,21 persen, sedangkan kemampuan memahami makna secara inferensial hanya 43,21 persen. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa fondasi literasi peserta didik masih perlu diperkuat.

Rerie menilai rendahnya tingkat literasi dipengaruhi berbagai persoalan yang selama ini belum sepenuhnya teratasi. Mulai dari kesenjangan akses pendidikan antardaerah, masih kuatnya budaya lisan, harga buku yang relatif mahal, hingga kurangnya dukungan lingkungan keluarga dalam membangun kebiasaan membaca.

Ia juga menyoroti tantangan literasi digital yang dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan. Meskipun tingkat penggunaan internet di Indonesia terus meningkat, kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara produktif masih perlu diperkuat.

“Bahkan dengan penetrasi internet yang tinggi, skor indeks literasi digital nasional pada 2025 masih stagnan di angka 44,53. Akses teknologi saja tidak cukup tanpa dibarengi peningkatan kemampuan literasi digital itu sendiri,” tegas Anggota Komisi X DPR RI tersebut.

Sebagai Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, Rerie menegaskan bahwa peningkatan literasi tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Menurutnya, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, keluarga, komunitas literasi, hingga masyarakat untuk membangun budaya membaca secara berkelanjutan.

Ia berharap berbagai program literasi yang selama ini dijalankan dapat terintegrasi sehingga memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Bangsa dengan tingkat literasi yang rendah akan kesulitan bersaing di tingkat global. Momentum pendistribusian jutaan buku ini harus dimanfaatkan untuk menggerakkan seluruh elemen bangsa dalam meningkatkan budaya membaca. Tidak ada jalan instan. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi yang berkelanjutan agar setiap anak Indonesia memiliki kemampuan literasi yang semakin baik,” pungkas Rerie. (hai)

Bambang Soesatyo,
Anggota DPR RI/Ketua MPR RI
ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua komisi III DPR RI ke-7/Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan)

Koranindopos.com – MENGGANGGU independensi Bank Indonesia (BI) yang terukur dan mengedepankan kepentingan bangsa negara sama artinya mengeskalasi persoalan ekonomi negara. Sektor riil yang sedang menghadapi tekanan teramat berat juga butuh perhatian ekstra. Karena itu, jangan menambah persoalan dengan mengganggu independensi BI. Biarkan BI fokus mengendalikan nilai tukar rupiah dan laju inflasi, sementara Kementerian Keuangan dan para pihak terkait hendaknya fokus membenahi kebijakan fiskal, serta merumuskan kebijakan yang solutif untuk memulihkan kinerja sektor riil dan UMKM.

Ketika sektor riil dalam negeri belum menemukan jalan untuk keluar dari tekanan seperti sekarang, mengganggu independensi sektor moneter yang terukur hanya menambah persoalan. Dinamika sektor riil hari-hari ini diwarnai dengan kebangkrutan banyak perusahaan manufaktur maupun UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah). Konsekuensi dari rentetan kebangkrutan itu adalah keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berkelanjutan. Gelembung pengangguran terus membesar.

Sedangkan sektor moneter harus menghadapi gejolak nilai tukar rupiah terhadap sejumlah valuta utama dunia, khususnya dolar AS. Nilai tukar rupiah di kisaran 18.000 per dolar AS di pekan terakhir Juli 2026, sedangkan laju inflasi per Juni 2026 tercatat 3,34 persen. Cadangan devisa di BI, per Mei 2026, tercatat 144,9 miliar dolar AS. Jumlah ini menjelaskan bahwa cadangan devisa nasional sudah terkuras 10,3 miliar dolar AS, baik untuk intervensi pasar demi stabilisasi nilai rupiah, maupun pengeluaran untuk pembayaran utang luar negeri.

Tak hanya mengelola kerentanan nilai tukar rupiah, sektor moneter juga fokus mengendalikan inflasi, merawat stabilitas makro melalui pengaturan jumlah uang beredar dan mengelola suku bunga acuan (BI rate) yang selalu berkonsekuensi pada turun-naiknya daya beli masyarakat.

Sementara itu, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Juni 2026 sebesar Rp 196,5 triliun pun menjadi bukti sektor fiskal tak luput dari masalah. Defisit APBN tahun berjalan dikhawatirkan terus melebar jika manajemen pembiayaan program-program prioritas –seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)– tidak segera dibenahi. Alokasi anggaran untuk kedua program ini mencapai ratusan triliun rupiah. Dan, sudah terbukti bahwa realisasi kedua program itu diwarnai dengan penggunaan anggaran yang jauh dari prinsip efisiensi dan efektivitas. Dan itu harus segera dibenahi.

Itulah permasalahan yang nyata-nyata mengemuka saat ini di sektor moneter maupun fiskal. Idealnya, di tengah ketidakpastian global yang berkelanjutan seperti sekarang ini, BI dan institusi lain yang menaungi wilayah fiskal fokus pada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing. Kelaziman dan dinamika seperti itu rupanya tidak berproses sebagaimana seharusnya. Lalu, BI pun membuat kejutan. Pada 27 Juli 2026, Perry Warjiyo menyatakan mundur dari jabatan selaku Gubernur Bank Indonesia. Pengunduran diri dari jabatan itu dituangkan dalam sepucuk surat yang dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sambil menunggu terpilihnya Gubernur BI yang baru — dan sesuai ketentuan yang berlaku– kepemimpinan BI dilanjutkan oleh Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti. Wajar jika apa yang terjadi di BI menjadi perhatian publik. Sambil menunggu terpilihnya gubernur BI yang baru, pertanyaan pun bermunculan, utamanya tentang apa yang melatarbelakangi mundurnya Perry. Publik hanya diberitahu bahwa Perry mundur sukarela karena alasan pribadi.

Dimamika sektor moneter dengan sektor fiskal mulai terlihat ketika Kementerian Keuangan berinisiatif menarik sebagian dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari BI sebesar Rp 400 triliun dalam beberapa tahap. Dana itu ditempatkan pada Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) seperti Bank Mandiri, BRI, BNI serta Bank DKI. Tujuannya, memperkuat likuiditas perbankan. Kendati hak kementerian keuangan untuk menarik SAL dari BI, namun pertanyaan timbul ketika terjadi pelambatan pada penggunaan atau penempatan dana di sistem perbankan dengan tujuan penguatan likuiditas demi pertumbuhan kredit.

Sejauh yang dipahami, pengaturan likuiditas dan jumlah uang beredar adalah wewenang atau area kerja bank sentral, dalam hal ini BI. Namun, penguatan likuiditas perbankan saat itu justru diinisiasi oleh Kementerian Keuangan. Sempat terjadi tarik ulur. Penempatan dana SAL di Himbara itu sempat ditarik dan dikembalikan ke BI, tetapi kementerian keuangan menarik lagi SAL itu dan ditempatkan di Himbara.

Niat pemerintah memperkuat likuiditas perbankan demi pertumbuhan kredit ke sektor bisnis patut diapresiasi. Sayangnya, kemampuan sektor bisnis atau sektor riil menyerap tawaran kredit dari perbankan saat itu sedang lemah. Pada periode penguatan likuiditas di Himbara itu, dunia usaha juga sedang dibanjiri penawaran kredit bank-bank di luar Himbara, termasuk penawaran kredit dari institusi keuangan non-bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa total utang masyarakat Indonesia dari pinjaman online sudah mencapai Rp 103,73 triliun pada Mei 2026.

Kendati tertarik, tawaran kredit dari perbankan, termasuk dari Himbara, banyak ditolak karena masyarakat tidak tahu pinjaman dari dari bank itu akan digunakan untuk apa. Adalah fakta bahwa dunia usaha dalam negeri sedang dihadapkan pada permintaan pasar yang nyaris sangat lemah, akibat menurunnya daya beli masyarakat. Apalagi, pada saat yang sama, para calon debitur menyaksikan atau menyimak kebangkrutan sejumlah perusahaan skala besar maupun skala kecil, termasuk gelombang PHK yang berkelanjutan.

Penguatan likuiditas perbankan untuk mendorong pertumbuhan kredit ke sektor bisnis memang penting. Namun, penguatan likuiditas perbankan tetap tidak produktif jika membiarkan sektor riil dalam negeri mati suri seperti sekarang. Selain penguatan likuiditas perbankan, tak kalah pentingnya adalah upaya yang lebih sungguh-sungguh memulihkan kinerja sektor riil. Patut untuk disadari bahwa sektor riil dalam negeri saat ini menghadapi tekanan beruntun. Lonjakan harga energi saat ini menyebabkan tingginya biaya produksi. Gelembung pengangguran menyebabkan permintaan pasar terus melemah. Belum lagi faktor tingginya suku bunga pinjaman.

Faktor lain yang ikut melemahkan kinerja sektor riil dalam negeri adalah penyelundupan produk-produk manufaktur yang terlihat semakin masif. Penyelundupan produk manufaktur ke pasar Indonesia bukan lagi ancaman, tetapi sudah menjadi faktor yang menghancurkan industri dalam negeri, termasuk bangkrutnya jutaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Komoditas manufaktur yang paling banyak diselundupkan ke pasar dalam negeri meliputi produk tekstil dan garmen, produk elektronik, mainan anak serta kosmetik. Industri dalam negeri dan UMKM tak mampu bertahan karena banjir penyelundupan pakaian bekas dan garmen ilegal itu dijual dengan harga dumping di pasar dalam negeri, jauh di bawah biaya produksi lokal. Fenomena ini menjadi penyebab bangkrutnya konveksi lokal dan PHK.

Maka, selain penguatan likuiditas perbankan, sektor riil dalam negeri yang mati suri saat ini juga butuh perhatian ekstra. Pemulihan kinerja sektor riil patut diupayakan secara berkelanjutan, komprehensif dan koordinasi lintas sektor. Ketika pemulihan sektor riil terwujud, penawaran kredit dari perbankan akan terserap.

Koranindopos.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, mengecam penebangan sedikitnya sepuluh pohon berukuran besar di kawasan perempatan Jalan RE Martadinata dan Jalan Cihapit, Kota Bandung. Penebangan yang terjadi di depan sebuah lapangan padel dan kafe itu dinilai bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup serta mengancam kualitas udara di kawasan perkotaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Eddy saat menghadiri Indonesia Net-Zero Summit 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (1/8). Ia menegaskan bahwa pohon-pohon yang telah tumbuh puluhan tahun memiliki fungsi ekologis yang sangat penting dan tidak dapat digantikan hanya dengan penanaman bibit baru.

Menurut Eddy, pohon besar berperan sebagai penyerap emisi karbon, penghasil oksigen, peneduh kawasan perkotaan, pengendali limpasan air hujan, sekaligus benteng alami dalam menghadapi peningkatan suhu akibat perubahan iklim.

“Di tengah tantangan polusi udara, suhu perkotaan yang terus meningkat, dan semakin terbatasnya ruang terbuka hijau, penebangan pohon besar harus menjadi pilihan terakhir. Jangan sampai kepentingan komersial mengorbankan kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan,” tegas Eddy.

Wakil Ketua Umum PAN itu juga mengingatkan bahwa setiap pembangunan harus sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Karena itu, ia mendukung penuh kebijakan moratorium penebangan pohon yang telah dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, kebijakan tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola ruang terbuka hijau, memperketat pengawasan terhadap izin penebangan pohon, serta memastikan setiap tindakan penebangan memiliki dasar teknis dan pertimbangan ekologis yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya mendukung penuh moratorium penebangan pohon di Jawa Barat. Kebijakan ini harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola ruang hijau, memperketat pengawasan terhadap izin penebangan, dan memastikan setiap pohon yang ditebang benar-benar memenuhi alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun ekologis,” ujarnya.

Eddy juga mendorong Pemerintah Kota Bandung melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proses penebangan pohon tersebut, mulai dari aspek perizinan, kesesuaian dengan aturan perlindungan pohon, hingga kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup.

Ia menegaskan, apabila ditemukan adanya pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan izin, pemerintah daerah harus bertindak tegas melalui penegakan hukum.

“Saya mendukung langkah Wali Kota Kang Farhan untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Penegakan hukum yang tegas akan menjadi pesan bahwa setiap pembangunan di Kota Bandung harus menghormati hukum dan mengedepankan keberlanjutan lingkungan,” katanya.

Eddy, yang juga merupakan Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia dan Anggota Komisi XII DPR RI, menilai memburuknya kualitas udara di berbagai kota besar menjadi pengingat penting bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak pohon dan ruang terbuka hijau.

Menurutnya, keberadaan pohon harus dipandang sebagai bagian dari infrastruktur ekologis yang memiliki peran strategis dalam menjaga kesehatan masyarakat, menyeimbangkan ekosistem, serta menjadi warisan lingkungan bagi generasi mendatang.

“Pohon adalah infrastruktur ekologis yang melindungi kesehatan masyarakat, menjaga keseimbangan lingkungan, dan menjadi warisan bagi generasi mendatang,” pungkas Eddy. (hai)

Hal tersebut disampaikan Eddy saat menjadi pembicara dalam Track 1.5 Indonesia–China Dialogue on Cooperation in a Changing Global Order yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).

Forum tersebut turut menghadirkan Founder FPCI Dino Patti Djalal dan Utusan Khusus Pemerintah China Bidang Perubahan Iklim Liu Zhenmin.

Menurut Eddy, perubahan tatanan global akibat ketegangan geopolitik, perubahan iklim, dan transformasi ekonomi dunia menuntut Indonesia membangun kemitraan internasional yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah, transfer teknologi, serta penguatan kapasitas industri nasional.

“Indonesia membutuhkan mitra strategis yang mampu mempercepat transformasi ekonomi rendah karbon. Dalam konteks tersebut, kerja sama dengan China harus diarahkan untuk menghasilkan investasi berkualitas, transfer teknologi, pengembangan industri dalam negeri, serta penciptaan lapangan kerja hijau,” ujar Eddy.

Eddy menjelaskan bahwa krisis iklim bukan lagi sekedar menjadi isu lingkungan melainkan telah menjadi tantangan pembangunan nasional.

“Berbagai dampak perubahan iklim mulai dirasakan melalui banjir, kekeringan, kebakaran hutan, hingga terganggunya produktivitas sektor pertanian,”

“Situasi ini membutuhkan langkah mitigasi yang jauh lebih progresif melalui transisi energi dan penguatan sektor kehutanan,” ungkapnya.

Dalam forum tersebut, Eddy juga menyoroti pengalaman China yang berhasil membangun kepemimpinan global di sektor energi baru dan terbarukan.

Saat ini China menguasai sekitar 90 persen produksi panel surya dunia, 70 persen sistem penyimpanan energi berbasis baterai (_battery energy storage system_), serta 65 persen manufaktur turbin angin, sekaligus menjadi produsen kendaraan listrik terbesar di dunia.

Di sisi lain, China tetap mempertahankan penggunaan energi fosil sebagai bagian dari strategi menjaga keandalan sistem energi selama proses transisi berlangsung.

“Pengalaman China menunjukkan bahwa transisi energi harus dijalankan secara realistis. Indonesia perlu mempercepat pengembangan energi terbarukan tanpa mengorbankan ketahanan energi, keterjangkauan harga, maupun keandalan pasokan listrik,” jelasnya.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, Eddy menekankan pentingnya perencanaan hingga implementasi Program Pembangunan 100 GW Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai fondasi menuju kemandirian energi nasional.

Program tersebut diproyeksikan membutuhkan investasi sekitar USD100 miliar, terdiri atas sekitar USD70 miliar dari sektor swasta dan USD30 miliar dari pemerintah, sekaligus menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia melalui integrasi PLTS dan sistem penyimpanan energi berbasis baterai (BESS).

“Keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kepastian regulasi, percepatan proses pengadaan proyek, kepastian tarif, serta skema pembiayaan yang kompetitif agar mampu menarik investasi berskala besar,” tegasnya.

Ia juga menilai kerja sama Indonesia-China telah berkembang secara konkret melalui berbagai proyek strategis, mulai dari pengembangan industri baterai kendaraan listrik, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, penguatan jaringan transmisi, hingga pengolahan sampah menjadi energi.

Menutup paparannya, Eddy menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi teknologi hijau dunia. Sebaliknya, Indonesia harus menjadi pusat pertumbuhan industri energi bersih di kawasan dengan memanfaatkan sumber daya alam, potensi energi terbarukan, serta kemitraan strategis bersama negara-negara sahabat.

“Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi kekuatan baru energi bersih di Asia. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, kepastian investasi, dan kemitraan strategis yang saling menguntungkan, termasuk dengan China, kita dapat membangun ketahanan energi sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Eddy.(hai)

Dalam paparannya, Rusli Cahyadi menjelaskan bahwa identitas Tau Samawa bukanlah identitas yang bersifat statis ataupun semata-mata diwariskan karena kelahiran. Mengacu pada penelitian antropolog Peter R. Goethals mengenai Desa Rarak di Sumbawa, identitas dipahami sebagai proses sosial yang terus dibangun melalui keterlibatan seseorang dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Rusli, penelitian Goethals menemukan sedikitnya dua belas indikator yang menunjukkan seseorang benar-benar menjadi bagian dari komunitas, mulai dari hubungan kekerabatan, kepemilikan tanah, keterlibatan dalam pertanian, aktivitas keagamaan, hingga partisipasi dalam kewajiban sosial seperti ronda, pembayaran pajak, dan keterlibatan dalam kehidupan adat. Keseluruhan unsur tersebut menunjukkan bahwa identitas budaya lahir dari praktik hidup sehari-hari, bukan sekadar status administratif.

Rusli juga mengangkat konsep lokal *“Satama Djiwa dalam Karang.. Nyenan”,* yaitu ungkapan yang menggambarkan seseorang telah “memasukkan jiwanya” ke dalam komunitas. Konsep ini menunjukkan bahwa penerimaan sebagai bagian dari masyarakat diperoleh melalui pengabdian, keterlibatan, dan pengakuan sosial, sehingga identitas budaya merupakan sesuatu yang terus dinegosiasikan dalam kehidupan bersama.

Sementara itu, Seniman Sumbawa Iqbal Sanggo menekankan bahwa kebudayaan Tau Samawa tidak boleh dipandang hanya sebagai peninggalan masa lalu, melainkan sebagai sumber inspirasi untuk membangun masa depan. Menurutnya, nilai gotong royong, penghormatan terhadap adat, religiusitas, dan solidaritas sosial merupakan modal budaya yang harus diwariskan kepada generasi muda agar tetap relevan menghadapi tantangan globalisasi.

Iqbal mengingatkan bahwa modernisasi bukan alasan untuk meninggalkan identitas lokal. Sebaliknya, masyarakat perlu menjadikan kebudayaan sebagai fondasi dalam membangun karakter sekaligus memperkuat daya saing daerah di tengah perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat.

Sebagai fasilitator kegiatan, Johan Rosihan menyampaikan bahwa MPR RI memandang kebudayaan sebagai bagian penting dari penguatan karakter bangsa. Karena itu, ruang-ruang dialog seperti sarasehan kebudayaan perlu terus dihadirkan agar nilai-nilai lokal dapat didokumentasikan, dikaji secara ilmiah, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Keberagaman budaya merupakan kekuatan bangsa Indonesia. MPR RI berkepentingan agar nilai-nilai lokal seperti yang dimiliki masyarakat Tau Samawa terus hidup dan menjadi bagian dari pembangunan karakter kebangsaan,” ujar Johan.

Sarasehan tersebut diikuti oleh 150 peserta berasal tokoh masyarakat, akademisi, budayawan, mahasiswa, serta pegiat budaya, dan diharapkan menjadi titik awal lahirnya kajian-kajian lanjutan mengenai identitas budaya Tau Samawa sebagai bagian dari kekayaan kebudayaan nasional. Budaya dan Identitas Tau Samawa sebagai bagian dari kekayaan kebudayaan nasional Indonesia. (hai)