Seluruh warga negara, menurut Ketua Umum THN AMIN Ari Yusuf Amir, memiliki tanggung jawab untuk turut mengawasi Pilpres. Pengawasan semesta yang dilakukan secara partisipatif adalah kunci untuk menjamin proses pemilu yang jurdil.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, baik masyarakat umum, tokoh agama, tokoh masyarakat, kaum profesional, buruh, petani, atau siapapun itu, untuk aktif dalam mengawasi dan mencegah praktik-praktik curang,” tegas Ari di sela-sela Deklarasi THN AMIN di Swasana Grand Ball Room, Jakarta, Senin 27 November 2023.

Ari mengatakan bahwa THN AMIN berpegang pada jargon “kami tidak takut” di dalam menghadapi segala intimidasi, kecurangan, maupun praktik-praktik manipulatif yang dilakukan oleh siapapun di dalam perjalanan menuju pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang. Jargon tersebut ia harapkan juga menjadi pegangan bagi seluruh masyarakat.

Lebih lanjut Ari menegaskan agar aparat penegak hukum dan aparatur sipil negara dari level pusat hingga desa/kelurahan untuk mengedepankan hati nurani, terutama dalam menghadapi tekanan untuk merancang atau melakukan kecurangan.

“Kita semua, termasuk aparat, justru harus mencegah kekuatan-kekuatan jahat mengganggu demokrasi. Aparatur negara jangan malah menjadi pelaku kecurangan,” cetus Ari yang selama ini dikenal sebagai advokat senior.

Sementara Ketua Dewan Penasihat THN AMIN, Hamdan Zoelva mengatakan, THN AMIN memiliki komitmen tinggi terhadap tegaknya supremasi hukum di Republik Indonesia. Organisasi ini telah berupaya mengantisipasi dan menanggapi berbagai upaya politisasi hukum dan manipulasi dalam pemilu, termasuk pembentukan tim hukum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Hamdan pun menyerukan masyarakat pemilih untuk cermat dalam memilih calon pemimpin, tidak tergoda oleh cara-cara tidak etis yang mengabaikan moralitas dalam berpolitik. “Pilpres adalah pesta demokrasi rakyat dan harus dijalankan dengan suka cita dan bermartabat,” ujar Hamdan Zoelva yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. (why)

JAKARTA, koranindopos.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menawarkan Anies Baswedan bergabung menjadi kader partainya. Tawaran itu disampaikan saat keduanya hadir menjadi bintang tamu di acara TV yang dipandu Najwa Shihab baru-baru ini. Respons Anies yang hanya memberi jawaban diplomatis membuat beberapa pihak angkat bicara. Termasuk membahas keuntungan yang didapat jika Gubernur DKI itu bergabung dengan PKB.

Salah satunya pendapat dari pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga. Dia berpendapat bahwa Anies dan PKB sama-sama diuntungkan secara politik jika kedua pihak ‘berjodoh’. Publik akan menilai PKB sebagai partai yang terbuka karena mengakomodir calon pemimpin potensial dari luar Nahdiyin. “Dan itu akan meningkatkan popularitas dan elektabilitas PKB. PKB akan dinilai partai yang benar-benar terbuka,” jelas dia, Rabu (5/1).

Jika persepsi itu terbentuk, lanjut Jamiluddin, maka warga di luar Nahdiyin pun akan simpati dan berpeluang gabung masuk PKB. Kondisi tersebut tentu saja akan menambah gemuknya warga yang simpati dan memilih PKB pada Pileg 2024 mendatang. “Yang pasti kedua-keduanya mendapat keuntungan (jika Anies gabung PKB, Red). PKB yang selama ini identik dengan warga Nahdiyin akan perlahan mulai dilirik oleh warga di luar NU,” ujar dia.

Jamiluddin pun menjelaskan keuntungan politik yang didapat Anies jika mantan rektor Universitas Paramadina itu memilih bergabung menjadi kader PKB. Menurutnya, elektabilitas Anies sebagai calon pemimpin potensial akan semakin meningkat berkat dukungan dari warga Nahdiyin. Bahkan, persepsi beberapa pihak yang selama ini menganggap Anies didukung oleh kelompok Islam garis keras akan perlahan hilang. “Persepsi yang diciptakan lawan-lawan politik Anies dengan sendirinya akan gugur,” tutur Jamiluddin.

Keuntungan berikutnya tentu saja Anies akan mendapat kendaraan politik untuk berlaga pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Menurut Jamiluddin, jalan penggagas gerakan Indonesia Mengajar itu akan semakin mulus menuju kontestasi politik nasional. “Anies akan punya kendaraan politik untuk ikut pilpres. Tapi secara keseluruhan kedua-duanya mendapat keuntungan. Anies menjadi untung, PKB pun tak kalah mendapat untung,” tandas Jamiluddin.(hai)