Hasil itu juga membuat blok petahana pimpinan Benjamin Netanyahu dan blok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot tak ada yang meraih suara mayoritas. Masing-masing mendapat 53 kursi dan 48 kursi. Jika mereka ingin membentuk pemerintahan tanpa menarik anggota dari blok itu, maka harus mengajak partai-partai Arab bergabung atau bekerja sama. Partai Arab, Joint List memperoleh 11 kursi dan Ra’am mengamankan 8 kursi.

Blok Netanyahu dan Eisenkot butuh suara lain untuk mencapai mayoritas 61 kursi dan membentuk pemerintahan. Dengan menggandeng partai Arab, masalah ini bisa selesai, tapi tak semudah itu. Di berbagai kesempatan, Netanyahu jelas tak sudi menarik partai Arab. Sementara itu, Eseinkot yang berpotensi membentuk pemerintahan membuka pintu bagi siapa saja yang ingin bergabung selama mereka bersedia memenuhi syarat.

Syarat itu di antaranya mengakui Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, liberal, dan egaliter; berkomitmen terhadap nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan Israel mencakup wajib militer, dinas nasional bagi seluruh warga; dan mengakui Hamas sebagai organisasi teroris.

Syarat pertama merupakan hal sulit bagi partai Joint List. Sebab, mengakui Israel sebagai negara Yahudi bertentangan dengan prinsip perjuangan kemerdekaan Palestina. Lalu, bagi Ra’am dan Joint List, wamil dan dinas nasional adalah hal yang mustahil diterima karena alasan solidaritas sesama warga Palestina.

Terlepas dari itu, apakah partai Arab pernah masuk koalisi pemerintah Israel?

Dalam sejarahnya, partai Arab memosisikan diri sebagai oposisi. Namun, mereka pernah masuk koalisi pemerintah Israel pada 2021-2022 di bawah pimpinan Naftali Bennet.

Pada Maret 202, Partai Ra’am berpisah dari aliansi partai Arab dan bergabung dengan ‘pemerintahan perubahan’ pimpinan Bennet. Mulanya, partai tersebut bergabung dengan Joint List di tiga pemilu sebelumnya, yaitu pada 2015, 2019, dan 2020.

Keputusan Ra’am bergabung dengan koalisi pemerintah bukan tanpa sebab. Kala itu, Ketua partai Mansour Abbas menilai pemimpin Arab-Israel perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dia juga berdalih akan fokus ke isu-isu lokal untuk melayani konstituennya.

“Kejahatan dan pembunuhan adalah isu yang terkait dengan kehidupan manusia dan tak ada nilai yang lebih tinggi dari nilai kehidupan manusia,” kata Abbas pada 2021 lalu, dikutip Gulf News.

“Kita bertanggung jawab, sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat Arab, untuk melayani masyarakat ini,” ujarnya.

Saat itu, Abbas menjadi wakil ketua parlemen dan ketua komite khusus urusan masyarakat Arab. Dalam perjanjian koalisi disebutkan pemerintah siap menggelontorkan dana hingga 53 miliar shekel untuk meningkatkan infrastruktur dan mengurangi kejahatan terhadap warga Arab-Israel.

Lalu pada Oktober 2021, kabinet Israel menyetujui mengeluarkan anggaran 30 miliar shekel untuk meningkatkan kesempatan kerja dan layanan kesehatan bagi warga Arab-Israel. Namun, kehadiran Ra’am di koalisi pemerintah Israel berumur pendek seiring dengan kekuasaan Bennet yang cuma sebentar. Dari 2019 hingga 2022, Israel sebetulnya sedang mengalami krisis politik terbesar dalam sejarah dengan menggelar lima pemilu dalam waktu kurang dari empat tahun.

Di periode tersebut, sulit membentuk koalisi dan tak menemukan jalan keluar sehingga pemilu ulang digelar. Pada 2021-2022, Bennet dan Yair Lapid sepakat membentuk koalisi perubahan dan berjanji akan rotasi perdana menteri masing-masing dua tahun. (cnni/mmr)

Netanyahu malah memuji tekanan ekonomi baru yang dilancarkan Presiden AS Donald Trump terhadap Iran kala negosiasi kedua negara untuk mengakhiri perang tak kunjung tercapai. Menceritakan pertemuannya baru-baru ini dengan Trump, Netanyahu mengaku mereka turut membahas kemungkinan diplomasi dengan Iran. Namun, ia mengaku skeptis soal peluang itu. “Saya ragu kesepakatan dapat dicapai dengan kelompok yang ada di sana, dengan orang-orang biadab itu. Saya katakan kepada Anda (Trump), kesepakatan tidak dapat dicapai,” ujar Netanyahu.

Netanyahu menceritakan, pertemuannya dengan Trump baru-baru ini dalam sebuah acara di sebuah permukiman Israel di Tepi Barat Palestina yang diduduki Israel secara ilegal. Netanyahu telah lama skeptis terhadap diplomasi dengan Iran. Ia secara terbuka berkampanye menentang kesepakatan nuklir 2015 yang dirundingkan oleh Presiden AS saat itu, Barack Obama.

Namun, ia berhati-hati untuk tidak mengkritik Trump secara terbuka ketika Trump berupaya mencapai penyelesaian perang melalui perundingan. Trump melancarkan serangan gabungan AS-Israel ke Iran pada Februari lalu hingga memicu perang dengan Teheran yang makin meluas hingga hari ini.

Namun, saat ini, Trump tengah berupaya menyeret Iran untuk menyepakati negosiasi mengakhiri perang, menyusul tekanan domestik dan internasional. Sebab, sejumlah pihak menilai AS gagal meraih tujuan selama perang Iran berlangsung. Perang Iran juga berlangsung jauh lebih lama dibandingkan perkiraan awal Trump yang menilai akan selesai hanya dalam enam sampai delapan pekan.

Sementara itu, Netanyahu terlihat enggan menghentikan perang dengan Iran. Israel bahkan kerap melancarkan provokasi agar perundingan Iran dan AS terganggu hingga membuat Trump frustrasi dan hubungan keduanya merenggang. (cnni/mmr)

Kemudian partai sentris yang untuk sementara bernama Zionist Home dengan empat kursi, dan partai-partai yang sebagian besar beranggotakan orang Arab, Ra’am dan Hadash-Ta’al, masing-masing dengan lima kursi. Karena Zionist Home pimpinan Chili Tropper dan Yoaz Hendel telah mengindikasikan akan bergabung dalam koalisi Zionis anti-Netanyahu, ini menempatkan blok oposisi Zionis pada 60 kursi, sedikit kurang dari mayoritas di Knesset yang beranggotakan 120 orang.

Namun hasil yang cukup telak menunjukkan, mayoritas atau 62 persen responden menganggap kemenangan total yang dijanjikan Netanyahu di jalur Gaza tidak akan pernah terwujud. “Sebagai puncak dari rangkaian pertanyaan ini, jajak pendapat menemukan 62 persen tidak percaya Netanyahu telah “memimpin Israel menuju kemenangan setelah tiga tahun perang,” dibandingkan dengan 28 persen yang percaya demikian,” tulis Times of Israel.

Sebagian besar responden juga tidak percaya bahwa Hamas atau Hizbullah akan pernah setuju untuk melucuti senjata – dengan perbandingan 63 persen berbanding 23 persen untuk Hizbullah; 72 persen berbanding 18 persen untuk Hamas.

Secara terpisah, 27 persen percaya bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh Iran telah meningkat sebagai konsekuensi dari kebijakan Israel, 28 persen percaya bahwa ancaman tersebut tidak berubah, dan 35 persen percaya bahwa ancaman tersebut telah berkurang. Mayoritas tipis – 51 persen – mendukung dimulainya kembali perang melawan Iran, dengan 34 persen menentang.

Dalam survei disertakan juga soal kepemimpinan elite militer. Hasilnya, 57 persen responden memberi Menteri Pertahanan Israel Katz nilai “buruk” untuk kinerjanya, dibandingkan dengan 34 persen yang menilai “baik”. Dan 47 persen mengatakan upaya Katz untuk menggulingkan kepala Komando Pusat IDF, Mayjen Avi Bluth, tidak pantas, sementara 17 persen mengatakan itu pantas.

Survei yang dilakukan oleh Migdam Institute dengan 503 responden, memiliki margin kesalahan sebesar 4,4 persen. Migdam Institute/Migdam Project, lembaga survei dan riset opini publik di Israel yang sering, melakukan jajak pendapat politik, antara lain, tren sosial, serta hubungan antar-kelompok warga Yahudi dan Arab. (cnni/mmr)

Sumber dari dua pejabat Israel mengatakan kepada CNN bahwa Trump kembali menekan Israel agar segera menghentikan serangan ke Iran. Israel kemudian memutuskan untuk segera menghentikan serangan ke Iran. Namun, Tel Aviv bersikeras tidak akan menghentikan serangan ke Lebanon. Iran kemudian menyatakan akan menghentikan serangan ke Israel. Namun, Teheran menegaskan akan kembali melanjutkan serangan apabila Israel masih menyerang Lebanon.

Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan masih bersedia untuk melakukan negosiasi dengan AS. ”Diplomasi dan pertahanan adalah dua sayap kekuatan nasional. Kami tidak meninggalkan medan perang maupun meja perundingan,” kata Pezeshkian dalam akun X.

Iran memulai serangan lebih dahulu ke Israel untuk membalaskan dendam atas serangan Tel Aviv ke Lebanon. Dalam rilis resmi, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengungkapkan alasan militer menyerang Israel. IRGC menyatakan gempuran itu sebagai tanggapan terhadap penderitaan warga Lebanon. ”Ini tanggapan terhadap pembunuhan dan pengusiran besar-besaran orang-orang tertindas di wilayah Tyre dan Nabatieh di Lebanon selatan,” demikian rilis IRGC, dikutip Al Jazeera. (cnni/mmr)

Dalam wawancara yang dipublikasikan New York Post pada Rabu (3/6/2026), Trump mengakui bahwa dia kesal dengan Netanyahu dalam percakapan telepon itu. ”Anda mengatakan, Apa Anda sudah gila (Are you fucking crazy?) Apa yang sebenarnya Anda lakukan? Saya membantu Anda agar tidak masuk penjara. Apakah itu benar? Apakah Anda berbicara kepadanya (Netanyahu, red) dengan kata-kata seperti itu?” tanya pewawancara kepada Trump.

Trump menjawab dengan jelas pertanyaan jurnalis tersebut.  ”Saya memang mengatakannya. Saya agak kesal dengan tindakannya yang terus berperang dengan Lebanon. Saya bilang, ‘Bibi, kita harus menghentikan ini.” ucapnya menambahkan seperti dikutip AFP.

Namun, Trump kemudian menegaskan dirinya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Netanyahu. ”Kami bekerja sama dengan baik… Saya sangat menyukai Bibi,” ujarnya.

Trump sebelumnya dilaporkan melontarkan omelan penuh makian ke Netanyahu dalam percakapan telepon itu karena ancaman Israel untuk membombardir ibu kota Lebanon. Ancaman itu datang ketika AS dan Iran masih terus berupaya berunding menyepakati penghentian perang yang sudah berlangsung sejak 28 Februari lalu.

Namun, Netanyahu berkoar-koar akan menggempur Lebanon kala Teheran menjadikan gencatan senjata di Lebanon sebagai syarat perundingan dengan AS tetap berjalan. Trump pun kesal terhadap Netanyahu karena khawatir langkah sekutunya itu akan merusak pembicaraan dengan Teheran. Sebab, Iran dilaporkan sempat menghentikan pembicaraan damai akibat serangan Israel terhadap Lebanon dalam beberapa hari terakhir. (cnni/mmr)

”Harga yang telah dibayar Iran sejauh ini sangat mahal. Fondasi rezim teror di Iran telah retak. Iran tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya, dan saya katakan kepada Anda, rezim itu ditakdirkan untuk jatuh,” ucap Netanyahu dalam unggahan di X pada Selasa (2/6/2026).

Pernyataan itu diutarakan Netanyahu kala AS dan Iran dikabarkan sedikit lagi mencapai kesepakatan dalam perundingan, yang diupayakan dapat menghentikan peperangan yang sudah berlangsung sejak 28 Februari lalu.

Netanyahu dikabarkan frustrasi usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump belakangan semakin lembek ke Iran demi mencapai kesepakatan dengan negara tersebut. Sejumlah sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu merasa diacuhkan Trump setelah dikesampingkan dari proses negosiasi AS-Iran.

Laporan CNN pada Jumat (29/5/2026), mengungkap bahwa sejak AS-Iran gencatan senjata pada April, Netanyahu berulang kali meminta Trump untuk melanjutkan operasi militer dengan alasan serangan berkelanjutan masih bisa meruntuhkan rezim Teheran. Namun demikian, Gedung Putih tak acuh dan malah bergerak mendekat ke Iran.

Menurut para sumber, Netanyahu cemas bahwa kesepakatan AS-Iran nantinya bakal mengesampingkan kekhawatiran inti Israel, yakni soal uranium Iran serta program rudal dan proksi regional Teheran. ”Ada kekhawatiran nyata bahwa Trump akan puas dengan kesepakatan yang buruk,” kata salah satu pejabat Israel.

”Jika kesepakatan yang tercapai meliputi kepastian bahwa uranium Iran dihilangkan, kami bisa terima. Tapi jika itu cuma pernyataan niat, Iran bisa memainkan Amerika dan pada akhirnya tidak akan menyetop program uranium mereka,” lanjutnya.

Iran berulang kali menegaskan bahwa stok uranium mereka tak menjadi bagian dari kesepakatan yang sedang dinegosiasikan dengan AS. Trump sempat mengatakan pengayaan uranium Iran mesti disetop sepenuhnya dan diserahkan ke AS. Namun, baru-baru ini, Trump mengisyaratkan fleksibilitas.

Salah satu pejabat Israel terang-terangan mengatakan bahwa sikap Trump tersebut merupakan pengkhianatan terhadap Israel. ”Jadi begini rasanya dikhianati oleh Trump,” kata pejabat yang ingin dirahasiakan identitasnya. (cnni/mmr)

Dalam unggahan di X pada Minggu (26/4/2026), Lapid menyatakan keduanya akan mengumumkan hari ini langkah pertama dalam proses memperbaiki Negara Israel: penggabungan Yesh Atid dan ‘Bennett 2026’ menjadi satu partai yang dipimpin mantan Perdana Menteri Naftali Bennett. ”Langkah ini menghadirkan penyatuan Blok Perbaikan, sehingga seluruh upaya dapat difokuskan untuk membawa Israel menuju pemulihan yang dibutuhkan,” ucapnya seperti dikutip AFP.

Lapid dan Bennett merupakan pengkritik vokal Netanyahu, terutama soal perang-perang Israel sejak Oktober 2023 ke Jalur Gaza Paleatina. Lapid bahkan menyebut gencatan senjata dua pekan dengan Iran baru-baru ini sebagai bencana politik.

Bennett merupakan politikus berhaluan kanan dan dikenal sebagai pendukung lama permukiman Israel di Tepi Barat Palestina yang diduduki. Sementara itu, Lapid yang berhaluan tengah, sebelumnya membentuk pemerintahan koalisi pada Juni 2021.

Pemerintahan itu digantikan pada akhir 2022 oleh administrasi saat ini yang dipimpin Netanyahu, setelah Bennett pada Juni tahun tersebut menyatakan koalisinya sudah tidak lagi dapat dipertahankan. Lapid kemudian sempat menjabat sebagai perdana menteri sementara.

Sejumlah jajak pendapat menunjukkan Bennett adalah kandidat yang paling berpeluang mengalahkan Netanyahu dalam pemungutan suara Oktober mendatang. Bennett, berusia 54 tahun, merupakan putra imigran asal Amerika Serikat dan mantan pengusaha teknologi tinggi. Ia menjual perusahaan rintisannya pada 2005 seharga 145 juta dolar AS.

Sebagai mantan perwira pasukan komando Israel, Bennett memiliki profil yang dinilai menarik bagi sebagian generasi muda negara itu setelah lebih dari dua tahun perang Gaza. Dia pernah menjadi penasihat Netanyahu, namun seiring waktu berubah menjadi penentang keras kebijakan mantan mentornya tersebut.

Bennett sebelumnya juga pernah memimpin beberapa partai sayap kanan sebelum membentuk pemerintahan persatuan luas pada 2021. Sementara pasangan politik barunya, Lapid yang berusia 62 tahun, adalah putra mendiang jurnalis sekaligus menteri Tommy Lapid, seorang penyintas Holocaust, dan penulis ternama Shulamit Lapid. (cnni/mmr)

Sebagaimana diberitakan, Mojtaba untuk kali pertama menyampaikan pidato publik pada Kamis (12/3/2026). Mojtaba tidak tampil secara langsung. Pidatonya disiarkan televisi pemerintah dalam bentuk teks yang dibacakan. Mojtaba sebelumnya dikabarkan terluka dalam serangan 28 Februari. CNN melaporkan dia mengalami patah tulang pada kaki serta luka robek di wajah.

Selain itu, lanjut Netanyahu, menyampaikan pesan kepada rakyat Iran untuk menempuh jalan baru menuju kebebasan semakin dekat. ”Pada akhirnya, semuanya bergantung pada kalian. Masa depan itu ada di tangan kalian,” ujarnya.

Sementara itu, Motjaba dalam pidatonya telah menutup ruang diplomasi dengan AS-Israel. Dia bersumpah akan membalas Amerika Serikat dan Israel. Iran akan menggempur pangkalan AS di negara Timur Tengah. ”Kami akan membalas darah para martir kami. Pembalasan adalah prioritas, sampai sepenuhnya tercapai,” kata Mojtaba dikutip dari Al Jazeera.

Selain itu, Mojtaba menyerukan persatuan nasional dan menyebutkan Selat Hormuz akan terus ditutup untuk menekan musuh-musuh Iran. Beberapa jam dari pidatonya, serangan udara Iran semakin intens memasuki negara-negara Arab.

Al Jazeera melaporkan, dalam beberapa jam terakhir, rudal dan drone Iran secara masif beterbangan di langit negara-negara Teluk. Kementerian Pertahanan (Kemhan) Arab Saudi mengaku puluhan drone Iran berhasil dicegat militer Riyadh hingga Jumat (13/3/2026) pagi. Salah satu drone disebut mengarah ke ladang minyak Shaybah.

Kementerian Dalam Negeri Bahrain sementara itu menyatakan telah mengaktifkan sirene dan mendesak warga mencari tempat berlindung, usai Iran menyerang tangki bahan bakar minyak (BBM) di Muharraq. Seruan itu masih berlanjut hingga Jumat pagi.

Militer Kuwait pada bagiannya menyatakan sedang berjuang melawan gelombang rudal dan drone yang datang. Warga diminta waspada dan mengikuti instruksi keamanan pihak berwenang. ”Staf Umum Angkatan Udara mencatat bahwa jika terdengar suara ledakan, itu adalah hasil dari sistem pertahanan udara yang mencegat serangan musuh,” demikian pernyataan Angkatan Darat Kuwait di X.

Dalam 24 jam terakhir, Kemhan Kuwait mengaku mendeteksi lima rudal dan tujuh drone, di mana beberapa drone mendarat di bangunan tempat tinggal dan Bandara Internasional Kuwait. Kantor berita Oman juga melaporkan sebuah pesawat nirawak berhasil ditembak jatuh di atas Kota Khasab. Tidak ada korban jiwa atau kerusakan akibat peristiwa itu.

Sebelum ini, Oman telah melaporkan tangki BBM di pelabuhan Salalah digempur drone hingga rusak. Kemhan Qatar sementara itu mengaku telah mencegat dua rudal balistik, satu rudal jelajah, dan sejumlah drone yang diluncurkan dari Iran pada Kamis. Qatar pun mengeluarkan peringatan tinggi dan mendesak warga “tetap berada di dalam ruangan”. Terpisah, Kemhan Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan pasukannya hari ini “berinteraksi” dengan 10 rudal balistik dan 26 drone dari Iran. (cnn/mmr)

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Amelia mengatakan, rencana evakuasi tersebut justru bisa menjadi bumerang terhadap perjuangan hak kembali (right of return) warga Palestina, karena Israel berpotensi akan menganggap bahwa evakuasi itu adalah eksodus solusi permanen.

Amelia berpendapat, seharusnya pemerintah Indonesia mendorong negara-negara Arab yang secara geografis dan historis lebih dekat terhadap Gaza, melakukan upaya konkret. Dia mencontohkan Mesir, Yordania, Qatar, atau Uni Emirat Arab. Amelia menyebut, negara-negara tersebut memiliki kapasitas dan peran yang lebih besar dalam penyediaan layanan medis. ”Ketimbang Indonesia, justru mengambil langkah ekstrem dengan membawa korban konflik ke luar wilayah Timur Tengah,” kata Amelia di Jakarta pada Sabtu (9/8/2025).

Sebagaimana diketahui, Trump mengungkapkan usulan untuk merelokasi warga Gaza keluar dari tanah air mereka dengan dalih merekonstruksi wilayah yang sudah hancur digempur militer Israel sejak 2023. Trump beralasan relokasi ini justru memberikan kesempatan kepada warga Gaza untuk mendapat kehidupan yang lebih baik dan sejahtera dibandingkan terus hidup di wilayah perang. Sementara itu, Netanyahu saat ini berusaha memperluas pendudukan Israel di wilayah Palestina.

Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena dalam pernyataan persnya menganggap rencana pemerintah Indonesia itu justru mendukung usulan Trump dan Netanyahu yang ingin merelokasi warga Gaza dari tanah dan rumah mereka sendiri. ”Rencana ini harus disikapi dengan kritis. Walau pemerintah menyampaikan kebijakan itu atas dasar kemanusiaan, namun jika tidak hati-hati justru sejalan dengan skenario besar Israel dan pemerintahan Trump Amerika Serikat yang ingin mengosongkan Jalur Gaza dengan memindahkan 2 juta warganya ke luar negerinya sendiri,” kata Wirya pada Senin (11/8/2025).

Wirya menambahkan, segala bentuk pemindahan warga Palestina dari wilayah pendudukan di luar kesukarelaan mereka bisa dianggap kejahatan perang. ”Indonesia harus berhati-hati. Rencana itu seolah ingin mendukung pendudukan ilegal Israel di Gaza,” ungkapnya. (cni/mmr)

Perselisihan mereka terkait rencana Netanyahu dan kabinetnya yang memerintahkan militer untuk melakukan pendudukan sepenuhnya terhadap Jalur Gaza. Keretakan hubungan tersebut diperkuat dengan pernyataan Israel Katz, Menteri Pertahanan Israel. Dia menegaskan bahwa militer harus melaksanakan apa pun keputusan pemerintah terkait Jalur Gaza.

”Merupakan hak dan kewajiban kepala staf untuk menyatakan posisinya dalam forum-forum yang tepat. Namun militer terikat oleh setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Setelah keputusan diambil oleh eselon politik, IDF akan melaksanakannya dengan tekad dan profesionalisme,” kata Katz melalu media sosial X.

Menurut laporan media lokal Israel, Netanyahu telah menggelar rapat kabinet keamanan pada Kamis (7/8/2025) waktu setempat untuk menyelesaikan keputusan mengenai perluasan serangan di Jalur Gaza tersebut.

Untuk diketahui, perang Gaza mendekati bulan ke-23. Saat ini, misi militer Israel adalah mengamankan pembebasan para sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza sejak serangan 7 Oktober 2023. Pejabat setempat yang berbicara secara anonim kepada media lokal mengatakan, telah memperkirakan peningkatan operasi militer. Termasuk di area-area padat penduduk yang menjadi tempat para sandera ditahan, seperti Gaza City dan kamp pengungsi. (AFP/mmr)