<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NPWP &#8211; Indopos</title>
	<atom:link href="https://koranindopos.com/tag/npwp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://koranindopos.com</link>
	<description>Indopos Portal Berita yang menyajikan Berita-berita Aktual dan Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Sep 2024 03:31:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-b543b1ee-68df-4e38-b9c6-65b57c328bea-1-32x32.jpg</url>
	<title>NPWP &#8211; Indopos</title>
	<link>https://koranindopos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">230925932</site>	<item>
		<title>Kebocoran Data NPWP Viral, Kominfo Tindaklanjuti dan Koordinasi dengan BSSN dan Polri</title>
		<link>https://koranindopos.com/kebocoran-data-npwp-viral-kominfo-tindaklanjuti-dan-koordinasi-dengan-bssn-dan-polri/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/kebocoran-data-npwp-viral-kominfo-tindaklanjuti-dan-koordinasi-dengan-bssn-dan-polri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hairul]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 03:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[NPWP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=74289</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta. Kasus kebocoran data kembali menghebohkan publik setelah unggahan seorang hacker bernama Bjorka yang mengklaim berhasil mengakses data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan. Data yang bocor ini diduga termasuk milik Presiden Joko Widodo, menteri, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya. Menanggapi insiden ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bergerak [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://koranindopos.com"><strong>koranindopos.com</strong></a> &#8211; <strong>Jakarta</strong>. Kasus kebocoran data kembali menghebohkan publik setelah unggahan seorang hacker bernama Bjorka yang mengklaim berhasil mengakses data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan. Data yang bocor ini diduga termasuk milik Presiden Joko Widodo, menteri, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.</p>
<p>Menanggapi insiden ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bergerak cepat dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabu Revolusi, menyatakan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk menangani dugaan kebocoran tersebut.</p>
<p>&#8220;Saat ini, Kementerian Kominfo sedang menindaklanjuti dan terus berkoordinasi secara intensif dengan BSSN, DJP Kementerian Keuangan, dan Polri,&#8221; ungkap Prabu Revolusi, Sabtu (21/9/2024).</p>
<p>Prabu juga menekankan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur sanksi pidana bagi siapa pun yang secara ilegal mengungkapkan atau menggunakan data pribadi milik orang lain. Pelanggaran terhadap UU PDP dapat dikenai hukuman berat.</p>
<p>&#8220;Menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda hingga 4 miliar rupiah,&#8221; jelas Prabu. Ia juga menambahkan bahwa jika terbukti mengungkapkan data pribadi, pelaku bisa dijatuhi hukuman penjara hingga 5 tahun dan/atau denda maksimal 5 miliar rupiah.</p>
<p>Menurut Prabu, penegakan hukum terkait pelanggaran UU PDP akan dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. &#8220;Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum,&#8221; tutupnya.</p>
<p>Insiden kebocoran data ini kembali menggarisbawahi pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia, dan Kominfo bersama BSSN serta Polri terus berupaya mengatasi isu ini dengan serius untuk menjaga keamanan informasi publik. (hai)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/kebocoran-data-npwp-viral-kominfo-tindaklanjuti-dan-koordinasi-dengan-bssn-dan-polri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74289</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ini Cara Daftar NPWP Orang Pribadi</title>
		<link>https://koranindopos.com/ini-cara-daftar-npwp-orang-pribadi/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/ini-cara-daftar-npwp-orang-pribadi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 10:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ruang Pajak]]></category>
		<category><![CDATA[NPWP]]></category>
		<category><![CDATA[Pajak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=27573</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Apabila Wajib Pajak hendak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, Anda harus mengisi Formulir Pendaftaran [Unduh Formulir Pendaftaran &#8211; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://koranindopos.com"><strong>koranindopos.com</strong></a> &#8211; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.</p>
<p>Apabila Wajib Pajak hendak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, Anda harus <strong>mengisi Formulir Pendaftaran</strong> [<a href="https://pajak.go.id/formulir-pendaftaran-wajib-pajak-orang-pribadi" rel="nofollow noopener" target="_blank">Unduh Formulir Pendaftaran</a> &#8211; untuk pendaftaran secara tertulis] dan <strong>melengkapi dokumen</strong> pendaftaran.</p>
<p>Ada tiga saluran yang bisa dipilih untuk dapat memperoleh NPWP.</p>
<ol>
<li>Datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak/KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal/tempat kegiatan usaha.</li>
<li>Kirim pos yaitu dengan mengirimkan formulir pendaftaran dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan ke KPP/KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal/kegiatan usaha.</li>
<li>Daftar online yaitu melalui lama e-registration Direktorat Jenderal Pajak pada <a href="https://ereg.pajak.go.id/" rel="nofollow noopener" target="_blank">https://ereg.pajak.go.id/</a> dan mengunggah dokumen yang disyaratkan.</li>
</ol>
<p>Dokumen yang disyaratkan untuk pengurusan NPWP bagi orang pribadi adalah sebagai berikut:</p>
<ol>
<li>Bagi karyawan</li>
</ol>
<ul>
<li>Bagi WNI, fotokopi KTP, atau</li>
<li>Bagi WNA:
<ul>
<li>Fotokopi paspor; dan</li>
<li>Fotokopi KITAS; atau</li>
<li>Fotokopi KITAP</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ol start="2">
<li>Apabila menjalankan usaha/pekerjaan bebas</li>
</ol>
<ul>
<li>Dokumen identitas diri</li>
<li>Dokumen yang menunjukkan tempat dan kegiatan usaha:
<ul>
<li>Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan jenis dan tempat/lokasi kegiatan usaha; atau</li>
<li>Keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang merupakan mitra usaha Wajib Pajak.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Bagi wanita kawin yang hidup terpisah dari suami berdasarkan keputusan hakim, dibutuhkan persyaratan berikut:</p>
<ol>
<li>Dokumen identitas diri</li>
<li>Jika melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas maka dibutuhkan :</li>
</ol>
<ul>
<li>Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan jenis dan tempat/lokasi kegiatan usaha; atau</li>
<li>Keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang merupakan mitra usaha Wajib Pajak.</li>
</ul>
<p>Apabila wanita kawin dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah maka dibutuhkan:</p>
<ul>
<li>Identitas perpajakan suami</li>
<li>Dokumen yang menyatakan hubungan perkawinan</li>
<li>Dokumen yang menyatakan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan istri dilakukan terpisah dari suami</li>
<li>Jika melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas maka dibutuhkan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan jenis dan tempat/lokasi kegiatan usaha atau keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang merupakan mitra usaha Wajib Pajak.</li>
</ul>
<p>Namun, pada dasarnya pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wanita kawin tergabung dengan suami, jadi Wajib Pajak wanita kawin tidak perlu mendaftakan NPWP lagi.</p>
<p>Keterangan lebih lanjut terkait pendaftaran NPWP dapat dilihat pada menu segmentasi Orang Pribadi Karyawan/ Melakukan Pekerjaan Bebas pada bagian kanan atas situs pajak.go.id, kemudian pilih submenu Daftar atau pada link berikut <a href="https://pajak.go.id/id/syarat-pendaftaran-nomor-pokok-wajib-pajak-0" rel="nofollow noopener" target="_blank">https://pajak.go.id/id/syarat-pendaftaran-nomor-pokok-wajib-pajak-0</a>. (*)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/ini-cara-daftar-npwp-orang-pribadi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27573</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Resmi Diluncurkan, Ini Format Baru NPWP</title>
		<link>https://koranindopos.com/resmi-diluncurkan-ini-format-baru-npwp/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/resmi-diluncurkan-ini-format-baru-npwp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2022 02:37:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[NPWP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=15566</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta, Setelah penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara resmi diluncurkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Acara Puncak Perayaan Hari Pajak Tahun 2022, Rabu (20/07/2022), penggunaan format baru NPWP kini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Berdasarkan PMK tersebut, terdapat tiga format baru [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://koranindopos.com"><strong>koranindopos.com</strong></a> &#8211; <strong>Jakarta</strong>, Setelah penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara resmi diluncurkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Acara Puncak Perayaan Hari Pajak Tahun 2022, Rabu (20/07/2022), penggunaan format baru NPWP kini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022.</p>
<p>Berdasarkan PMK tersebut, terdapat tiga format baru NPWP. Format baru NPWP ini akan berlaku mulai tanggal 14 Juli 2022.</p>
<p>Pertama, untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang merupakan penduduk menggunakan NIK. Penduduk adalah warga Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kedua, bagi WP OP bukan penduduk, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah menggunakan NPWP format 16 (enam belas) digit. Ketiga, bagi wajib pajak cabang menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha.<span id="more-252782"></span></p>
<p>Namun, sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, NPWP format baru masih digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas, salah satunya untuk dapat login ke aplikasi <a href="https://pajak.go.id/" rel="nofollow noopener" target="_blank">pajak.go.id.</a></p>
<p>“Baru mulai 1 Januari 2024, dimana Coretax sudah beroperasi, penggunaan NPWP format baru akan efektif diterapkan secara menyeluruh, baik seluruh layanan DJP maupun kepentingan administrasi pihak lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP,” ucap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Neilmaldrin Noor, dikutip dari laman Kemenkeu, Kamis (21/07/2022).</p>
<p>Secara lebih detail Neil menjelaskan, untuk WP OP penduduk yang saat ini sudah memiliki NPWP, NIK sudah langsung berfungsi sebagai NPWP format baru. Namun demikian, masih ada kemungkinan NIK WP berstatus belum valid. Hal ini dikarenakan adanya data wajib pajak yang belum padan dengan data kependudukan.</p>
<p>“Misalnya alamat tempat tinggal yang berbeda dengan data kependudukan. Kalau begitu DJP akan melakukan klarifikasi bagi NIK yang statusnya belum valid melalui DJP Online, <em>email</em>, kring pajak, dan/atau saluran lainnya,” jelas Neil.</p>
<p>Sementara itu, bagi WP selain OP tinggal menambahkan angka 0 di depan NPWP lama atau format 15 digit, dan bagi WP cabang akan diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha oleh DJP.</p>
<p>Sedangkan untuk WP yang saat ini belum memiliki NPWP, berlaku ketentuan berikut. Pertama bagi WP OP yang merupakan penduduk, NIK-nya akan diaktivasi sebagai NPWP melalui permohonan pendaftaran oleh wajib pajak sendiri atau secara jabatan, dan tetap diberikan NPWP dengan format 15 digit yang bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023. Kedua, bagi WP badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi selain penduduk diberikan NPWP dengan format 16 digit melalui permohonan pendaftaran oleh WP sendiri atau secara jabatan. Ketiga, bagi WP cabang diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha, dan tetap diberikan NPWP format 15 digit yang bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.(hai)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/resmi-diluncurkan-ini-format-baru-npwp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15566</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</title>
		<link>https://koranindopos.com/nomor-induk-kependudukan-nik-menjadi-nomor-pokok-wajib-pajak-npwp/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/nomor-induk-kependudukan-nik-menjadi-nomor-pokok-wajib-pajak-npwp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hanasa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 07:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[NPWP]]></category>
		<category><![CDATA[Pajak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=2607</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA, koranindopos.com &#8211; Presiden Republik Indonesia (RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) pada tanggal 29 Oktober 2021.  UU yang terdiri dari sembilan bab itu memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2021/11/Syarat-Pengajuan-NPWP-Nomor-Pokok-Wajib-Pajak-1200x675-1-1024x576.jpg" alt="Syarat Pengajuan NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak 1200x675 1 - Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)" class="wp-image-2609" width="676" height="380" title="Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1" srcset="https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2021/11/Syarat-Pengajuan-NPWP-Nomor-Pokok-Wajib-Pajak-1200x675-1-1024x576.jpg 1024w, https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2021/11/Syarat-Pengajuan-NPWP-Nomor-Pokok-Wajib-Pajak-1200x675-1-300x169.jpg 300w, https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2021/11/Syarat-Pengajuan-NPWP-Nomor-Pokok-Wajib-Pajak-1200x675-1-768x432.jpg 768w, https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2021/11/Syarat-Pengajuan-NPWP-Nomor-Pokok-Wajib-Pajak-1200x675-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 676px) 100vw, 676px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>JAKARTA</strong>, <strong><em>koranindopos.com</em></strong> &#8211; Presiden Republik Indonesia (RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) pada tanggal 29 Oktober 2021. </p>



<p class="wp-block-paragraph">UU yang terdiri dari sembilan bab itu memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor melalui siaran persnya menyampaikan , Selain itu, UU HPP juga mengatur dua hal utama yaitu asas dan tujuan. UU ini diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Sedangkan tujuan dibentuknya UU ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Perubahan UU PPh berlaku mulai <strong>Tahun Pajak 2022</strong>, perubahan UU PPN berlaku mulai <strong>1 April 2022</strong>, perubahan UU KUP berlaku mulai <strong>tanggal diundangkan</strong>, kebijakan PPS berlaku <strong>1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022</strong>, Pajak Karbon mulai berlaku <strong>1 April 2022</strong>, dan perubahan UU Cukai berlaku mulai <strong>tanggal diundangkan</strong>”. Oleh karenanya Neilmaldrin mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan dengan baik waktu mulai berlaku untuk tiap-tiap kebijakan agar tidak sampai terlewat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Adapun Ruang Lingkup Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai berikut :</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Pemberlakukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dengan tetap memperhatikan syarat subjektif dan objektif.</li><li>Penurunan besaran sanksi dan pengenaan sanksi dengan menggunakan suku bunga acuan dan&nbsp;<em>uplift factor&nbsp;</em>pada saat pemeriksaan dan WP tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)/membuat pembukuan.</li><li>Kesetaraan pengenaan sanksi melalui penurunan sanksi terkait permohonan keberatan atau banding WP.</li><li>Pengaturan asistensi penagihan pajak global.</li><li>Pengaturan pelaksanaan&nbsp;<em>Mutual Agreement Procedure&nbsp;</em>(MAP) agar dapat berjalan secara simultan dengan proses keberatan atau banding.</li><li>Kewenangan pemerintah untuk melaksanakan kesepakatan di bidang perpajakan dengan negara mitra secara bilateral maupun multilateral.</li><li>Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan&nbsp;<em>ultimum remidium&nbsp;</em>melalui&nbsp;pemberian&nbsp;kesempatankepada&nbsp;WP&nbsp;untuk&nbsp;mengembalikan&nbsp;kerugian pada pendapatan negara bahkan hingga tahap persidangan.</li></ul>



<p class="wp-block-paragraph">Ruang Lingkup Pajak Penghasilan</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Pemberian natura dan/atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai.</li><li>Batas peredaran bruto tidak kena pajak bagi OP pengusaha atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00.</li><li>Pemberlakuan tarif PPh Badan menjadi 22% mulai Tahun Pajak 2022.</li><li>Perubahan lapisan dan tarif penghasilan kena pajak</li></ul>



<p class="wp-block-paragraph">(rls/dni)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/nomor-induk-kependudukan-nik-menjadi-nomor-pokok-wajib-pajak-npwp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2607</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
