Workshop ini merupakan bagian dari proyek kerja sama teknis IAEA bertajuk INT2024, yang akan diikuti oleh 30 peserta dari 21 negara anggota IAEA. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pembahasan terkait kesiapan infrastruktur nuklir di berbagai negara yang tengah merencanakan pengembangan program energi nuklir nasional.

Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Mego Pinandito, menyatakan bahwa Indonesia tengah mematangkan rencana pemanfaatan energi nuklir untuk pembangkit listrik sebagai bagian dari upaya optimalisasi Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) dalam bauran energi nasional. Langkah ini juga sejalan dengan target Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

“Penyiapan dan penguatan infrastruktur program energi nuklir sangatlah penting agar rencana ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai perencanaan, mulai dari aspek keekonomian, kesiapan teknologi, hingga keselamatan,” ujar Mego pada Minggu (22/9/2024).

Mego juga menekankan bahwa partisipasi Indonesia dalam program kerjasama teknis IAEA ini memberikan banyak manfaat, tidak hanya untuk memperkuat infrastruktur nuklir nasional, tetapi juga untuk mengambil peran sebagai fasilitator bagi negara-negara anggota IAEA lainnya yang berminat mengembangkan program energi nuklir.

Workshop IAEA ini berfokus pada kajian diri terkait kesiapan infrastruktur nuklir nasional, yang diperlukan untuk mendukung pengembangan program energi nuklir di berbagai negara. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi negara-negara anggota IAEA dan mendorong pemanfaatan energi nuklir yang semakin meningkat di seluruh dunia.

Melalui kolaborasi ini, Indonesia berkesempatan memperkuat posisinya dalam pertukaran pengetahuan dan kepakaran di bidang energi nuklir, sekaligus mendukung pengembangan energi nuklir yang aman dan berkelanjutan di tingkat internasional. (hai/infopublik)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Y. Kim, dan Wakil Asisten Utama Menlu AS, Ann Ganzer, dan Badan Perdagangan dan Pembangunan AS (USTDA) secara resmi mengumumkan Memorandum of Agreement dan hibah afiliasi, serta penandatanganan kontrak sebagai hasil akhir di bawah Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (Partnership for Global Infrastructure and Investment/PGII).

Perjanjian tersebut memajukan tujuan Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership/JETP) dan akan memperkuat kepemimpinan Indonesia di kawasan ASEAN dalam penggunaan teknologi energi bersih nuklir yang canggih, aman, dan terjamin sehingga mendukung target Net Zero Emissions di Indonesia pada 2060.

Di bawah perjanjian ini, USTDA telah memberikan hibah kepada PLN Indonesia Power untuk membantu menilai kelayakan teknis dan ekonomi pembangkit listrik tenaga nuklir yang diusulkan, yang berlokasi di Kalimantan Barat

Hal ini akan mencakup rencana pemilihan lokasi, rancangan pembangkit listrik dan sistem interkoneksi, penilaian dampak lingkungan dan sosial awal, penilaian risiko, perkiraan biaya, dan tinjauan peraturan.

Selain itu, kerja sama ini akan mencakup pendanaan baru sejumlah satu juta USD untuk pembangunan kapasitas bagi Indonesia berdasarkan kemitraan yang sudah berjalan di bawah Program Infrastruktur Dasar Departemen Luar Negeri AS untuk Penggunaan Teknologi SMR yang Bertanggung Jawab (FIRST).

Hal ini mencakup dukungan di berbagai bidang seperti pengembangan tenaga kerja, keterlibatan pemangku kepentingan, regulasi, dan perizinan.

“Hubungan ekonomi AS-Indonesia berkembang pesat, dan di Bali minggu ini kami melihat beberapa hasil nyata dari kemitraan kita,” kata Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Y. Kim.

“Pengumuman hari ini tentang kemitraan strategis untuk membantu Indonesia mengembangkan program energi bersih nuklir reaktor modular kecil, dan yang menjadi hasil utama di bawah Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global, merupakan tonggak penting dalam upaya Indonesia mencapai tujuan iklimnya dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.”

Indonesia Power memilih NuScale Power OVS, LLC (NuScale) yang berbasis di Oregon untuk melakukan pendampingan dalam kemitraan dengan anak perusahaan Fluor Corporation yang berbasis di Texas dan JGC Corporation di Jepang. Fasilitas dengan 462 megawatt yang diusulkan akan memanfaatkan teknologi SMR NuScale dan memajukan transisi energi bersih di Indonesia.

SMR menyediakan daya yang andal selama 24 jam, melengkapi sumber energi bersih lainnya, memiliki lahan yang fleksibel, dan menggunakan tapak tanah yang kecil. SMR menggabungkan fitur keselamatan canggih, termasuk desain untuk menahan cuaca ekstrem dan berbagai peristiwa seismik, dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan spesifik jaringan listrik suatu negara, dengan kemampuan untuk ditingkatkan sesuai kebutuhan.

SMR dapat memainkan peran penting dalam dekarbonisasi sektor yang sulit dikurangi, seperti produksi hidrogen bersih, proses industri berat, dan desalinasi air untuk memenuhi tujuan dekarbonisasi dan keamanan energi, standar kualitas udara, dan kebutuhan akses air bersih.

Proyek ini akan mendorong aksi iklim dan akses energi bersih di berbagai tempat penting di dunia dan memiliki potensi – sebagai bagian dari proyek lanjutan – untuk menciptakan ribuan lapangan kerja, membuka jalan bagi proyek SMR tambahan di Indonesia dan kawasan Indo-Pasifik, dan menerapkan standar tertinggi untuk keselamatan, keamanan, dan nonproliferasi nuklir.

PGII menawarkan model pembiayaan dan pengiriman infrastruktur yang positif dan berkelanjutan kepada para mitra seperti Indonesia. Saat KTT Pemimpin G20, Presiden Biden, Presiden Jokowi, dan Presiden Komisi Eropa Von der Leyen menjadi tuan rumah bersama sekelompok pemimpin G20 pada November 2022 untuk memperdalam keterlibatan di bawah PGII, yang bertujuan mengucurkan 600 miliar USD untuk investasi infrastruktur global pada 2027.

Kemitraan ini menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan yang mengubah kehidupan orang-orang di seluruh dunia, memperkuat dan mendiversifikasi rantai pasokan kita, serta memajukan keamanan nasional dan ekonomi kita bersama melalui investasi strategis.

Pernyataan Putin itu disampaikan saat berpidato di hadapan Kongres Federal Rusia di Moskow, jelang peringatan setahun invasi Ukraina. ”Saya harus mengumumkan bahwa Rusia menangguhkan partisipasinya di perjanjian New START,” kata Putin, seperti dikutip AFP.

Putin mengatakan, pihaknya bukan menarik diri dari kesepakatan, tetapi menangguhkan partisipasi. Tepuk tangan langsung memenuhi ruangan setelah Putin menyampaikan pernyataan tersebut. ”Tak ada satu pun yang boleh berada di bawah ilusi bahwa keseimbangan global bisa dilanggar,” kata Putin lagi.

Dalam kesempatan itu, Putin juga menuduh AS mengembangkan senjata nuklir jenis baru. Ia lalu memperingatkan jika Washington melakukan uji coba senjata nuklir baru, Moskow bakal melakukan tindakan serupa.

Putin lalu menugaskan Kementerian Pertahanan dan Perusahaan Nuklir Negara untuk memastikan kesiapan Moskow melakukan uji coba senjata nuklir. Pengumuman terbaru Putin muncul setelah Moskow menangguhkan inspeksi Amerika Serikat terhadap situs militer di bawah New START.

New START adalah perjanjian yang mengatur dua persenjataan nuklir terbesar di dunia: Amerika Serikat dan Rusia, demikian dikutip CNN. Dalam kesepakatan itu, masing-masing negara maksimal mengerahkan 1.550 hulu ledak nuklir. Perjanjian ini diteken pada 2010 dan diratifikasi pada 2011. Tak lama setelah Presiden AS Joe Biden menjabat, mereka memperpanjang perjanjian selama lima tahun hingga 2026. (cnni/mmr)

koranindopos.com – KORUT. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, menegaskan negaranya siap merespons konfrontasi militer dengan Amerika Serikat, termasuk kemungkinan perang nuklir. ”Saya sekali lagi menegaskan bahwa Korea Utara siap untuk segala konfrontasi militer dengan Amerika Serikat,” ujar Kim dalam pidato perayaan gencatan senjata Perang Korea dikutip dari DW.

”Angkatan bersenjata kami mempersiapkan diri secara serius untuk merespons krisis apapun, dan pertahanan perang nuklir negara kami juga siap mengerahkan kekuatan mutlaknya dengan patuh, akurat, dan cepat sesuai misinya,” kata Kim lagi.

Sementara itu, lembaga think-tank Wilson Center mengatakan Korut telah melangsungkan uji coba rudal lebih dari 30 kali tahun ini. Angka itu melonjak dibandingkan tahun lalu, di mana Korut hanya melakukan delapan kali uji coba.

Peringatan ini membuat Korea Selatan, negara tetangga Korut, khawatir dan waspada. Korsel sendiri menyesalkan ancaman Kim, pun mengatakan negaranya terus bersiap menghadapi provokasi Korut dengan “cara yang kuat dan efektif,” dikutip dari Associated Press.

Dewan Hubungan Internasional (CFR) dalam situs resminya menyampaikan Korut diprediksi memiliki lebih dari 100 senjata nuklir. Tak hanya itu, Korut juga berhasil menguji coba rudal yang dapat mengenai Amerika Serikat.

Rezim Korut sendiri mengetahui cara pembuatan bom nuklir menggunakan uranium ataupun plutonium. Kedua bahan tersebut merupakan bahan utama untuk membuat bahan fisil, yakni bahan yang mampu mempertahankan reaksi nuklir. Menurut perhitungan beberapa intelijen AS, pada 2017, Korut memiliki bahan fisil yang cukup untuk 60 senjata nuklir. Per tahunnya, Korut juga memproduksi bahan fisil untuk 12 senjata tambahan.

Melihat perkembangan ini, Korut diprediksi memiliki bahan fisil yang cukup untuk memproduksi lebih dari 100 senjata nuklir pada 2022.Tak hanya itu, sejumlah pakar menilai hanya tinggal menunggu waktu sampai Korut menyelesaikan pasukan nuklir mereka.

”Kita harus mulai belajar untuk hidup dengan kondisi Korut yang memiliki kemampuan menargetkan Amerika Serikat dengan senjata nuklir,” ujar Jeffrey Lewis dari Institut Studi Strategis Middlebury.

Sejak Kim Jong Un memerintah, Korut telah melakukan lebih dari 100 uji coba rudal balistik sampai 2022. Rudal yang diuji memiliki beragam bentuk, mulai dari rudal pendek, rudal medium, rudal menengah, rudal antarbenua, dan rudal yang diluncurkan dari kapal selam. (cnni/mmr)

”Mengingat ancaman yang berkembang yang ditimbulkan oleh Korea Utara, kami setuju untuk memulai diskusi untuk memperluas cakupan dan skala latihan dan pelatihan militer gabungan di dan sekitar semenanjung Korea,” demikian pernyataan bersama Biden dan Yoon seperti dikutip AFP.

Kedua presiden berkomitmen untuk “denuklerisasi penuh” Korea Utara. Biden dan Yoon juga sepakat bahwa tidak ada yang lebih penting dari pada pencegahan yang kuat ancaman Korea Utara. Biden menyebut aliansi AS-Korea Selatan sebagai kunci utama perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Semenanjung Korea.

Korut menjadi salah satu fokus bahasan Biden dan Yoon menyusul gelagat Pyongyang yang kembali getol menguji coba senjata rudal balistiknya sejak awal 2022. Sejumlah pengamat bahkan yakin Korut tengah mempersiapkan uji coba nuklir dalam waktu dekat. Beberapa pihak mengatakan uji coba itu bahkan akan dilakukan Korut bersamaan ketika Biden bertandang ke Korsel. Selain soal Korut, Biden dan Yoon juga berbicara soal perang Rusia vs Ukraina dan rencana bantuan Covid-19 bagi Korut.

Kasus Covid-19 di Korut dilaporkan terus meluas. Dalam beberapa waktu terakhir, 2 juta warga Korut disebut suspek Covid-19. Meski begitu, Biden mengatakan sampai saat ini tawaran bantuan vaksin Covid-19 dari AS dan Korsel belum direspons Korut. ”Kami telah menawarkan vaksin, tidak hanya ke Korea Utara tetapi juga ke China, dan kami siap untuk segera melakukannya. Tapi, kami belum mendapat tanggapan,” kata Biden dalam jumpa pers di Seoul.

Ini merupakan lawatan biden pertama ke Korsel sejak menjabat sebagai presiden AS pada 2020. Biden memulai harinya di Seoul dengan mengunjungi di Pemakaman Nasional Seoul. Di tempat itu banyak tentara Korsel dan Amerika Serikat dimakamkan setelah gugur saat Perang Korea 1950 – 1953 lalu.

Biden kemudian mengadakan pembicaraan tertutup dengan Yoon menjelang konferensi pers bersama dan makan malam kenegaraan. Seorang pejabat AS mengatakan selain ketegangan atas Korea Utara, fokus utama Biden di Korsel adalah membangun “hubungan pribadi yang kuat” dengan Yoon yang akan dilantik sebagai presiden baru Korsel dalam waktu kurang dari dua minggu.

Seperti Jepang, Korea Selatan dipandang sebagai pemain kunci dalam strategi AS untuk menahan China dan mempertahankan apa yang disebut Washington sebagai “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka”. Perjalanan Biden ke Asia “adalah tentang menunjukkan persatuan dan tekad serta memperkuat koordinasi antara sekutu terdekat kami”, kata pejabat itu kepada wartawan dengan syarat anonim. (cnni/mmr)