Ketersediaan lahan, jarak parkir dari tujuan, hingga sistem pelayanan kerap menjadi persoalan sehari-hari bagi pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perjalanan di wilayah urban tidak berhenti di jalan, melainkan berlanjut hingga kendaraan diparkir.

Chief Executive Officer Centrepark, Charles Richard Oentomo, menilai pengelolaan parkir memiliki dampak langsung terhadap keteraturan mobilitas kota. Menurutnya, setiap perjalanan dimulai dan diakhiri di area parkir, sehingga kualitas tata kelolanya turut memengaruhi pengalaman masyarakat.

“Parkir sering kali bekerja di balik layar, tetapi efeknya terasa pada alur pergerakan kota dan kenyamanan pengguna,” ujar Charles dalam jumpa pers di dia.lo.gue, Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (4/2).

Perkembangan kota yang semakin padat turut mendorong perubahan dalam sistem perparkiran. Pendekatan konvensional dinilai tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan mobilitas modern yang menuntut kecepatan, keteraturan, dan keamanan.

Chief Operating Officer & Acting Chief Financial Officer Centrepark, Chris Haryadi, menjelaskan bahwa transformasi dari sistem manual menuju pengelolaan berbasis teknologi menjadi bagian dari penyesuaian tersebut. Sejumlah fasilitas seperti gerbang otomatis, pengenalan pelat nomor kendaraan, hingga pembayaran non-tunai mulai diterapkan untuk merapikan arus masuk dan keluar kendaraan.

“Integrasi teknologi memungkinkan proses parkir berjalan lebih tertib, membantu pengendara menemukan ruang parkir, sekaligus memudahkan pemantauan operasional di berbagai lokasi,” kata Chris.

Dari sisi perencanaan jangka panjang, parkir juga dipandang memiliki nilai strategis. Chief Strategy Officer Centrepark, Stephen Roy Imantaka, menilai pengelolaan parkir berbasis data dapat memberi dampak lebih luas dari sekadar operasional harian.

“Parkir kini tidak hanya diposisikan sebagai pusat biaya, tetapi juga memiliki kontribusi terhadap nilai properti, pengalaman pengunjung, dan kesiapan kota menghadapi perkembangan mobilitas, termasuk kendaraan listrik,” ujarnya.

Seiring pertumbuhan wilayah urban, sistem parkir terintegrasi dinilai menjadi salah satu elemen pendukung ekosistem smart mobility. Pengelolaan yang terstruktur disebut dapat membantu kota merespons peningkatan volume kendaraan secara lebih terukur.

Saat ini, Centrepark mengelola ratusan lokasi parkir yang tersebar di puluhan kota di Indonesia dengan dukungan sistem teknologi terpusat. Melalui berbagai forum dan diskusi, termasuk Parking Outlook 2026, perusahaan tersebut menyoroti pentingnya peran parkir dalam membangun mobilitas perkotaan yang lebih tertata.

Ke depan, tantangan pengelolaan parkir tidak hanya terkait kapasitas, tetapi juga bagaimana menyelaraskannya dengan kebutuhan kota yang terus berkembang, efisiensi ruang, serta kenyamanan masyarakat sebagai pengguna akhir. (Brg/Feb)

Salah satunya adalah dengan kebijakan disinsentif tarif parkir yang sudah berjalan sejak tahun lalu di lima lokasi parkir.

“Saat ini ada tambahan enam lokasi parkir, sehingga sekarang ada sebelas lokasi parkir yang ditetapkan tarif disinsentif bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Kami harap, kebijakan disinsentif ini bukan hanya menangani persoalan transportasi, tapi juga turut mendukung upaya menjaga Jakarta dari polusi,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo, dalam Siaran Pers PPID Pemprov DKI Jakarta, Jumat (3/2).

Dishub DKI menerapkan kebijakan disinsentif kendaraan pribadi berupa pengendalian lalu lintas dengan sistem ganjil genap dan pengenaan tarif parkir tinggi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, Pasal 17 menyebutkan bahwa setiap pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan uji emisi gas buang dan/atau tidak memenuhi ketentuan lulus uji emisi gas buang dikenakan disinsentif berupa pembayaran parkir tertinggi, mengacu pada Pergub mengenai tarif layanan parkir di ruang milik jalan dan/atau luar ruang milik jalan.

Di lokasi-lokasi parkir yang dikelola oleh Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dishub Provinsi DKI Jakarta, secara bertahap diterapkan disinsentif tarif parkir (penerapan tarif parkir tinggi) terhadap kendaraan yang belum dan/atau tidak lulus uji emisi. Kendaraan yang sudah lulus uji emisi, data nomor polisi kendaraannya tercatat di sistem. Sehingga, saat kendaraan masuk ke lokasi parkir akan terdeteksi apakah kendaraannya sudah lulus/tidak lulus uji emisi.

Saat ini, Penerapan Disinsentif Tarif Parkir telah dilaksanakan di sebelas lokasi parkir milik Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Pelataran Parkir IRTI Monas, Jakarta Pusat

2. Lingkungan Parkir Blok M, Jakarta Selatan

3. Pelataran Parkir Samsat, Jakarta Barat

4. Lingkungan Pasar Mayestik, Jakarta Selatan

5. Plaza Interkon, Jakarta Barat

6. Park and Ride Kalideres, Jakarta Barat

7. Gedung Parkir Istana Pasar Baru, Jakarta Pusat

8. Gedung Parkir Taman Menteng, Jakarta Pusat

9. Park and Ride Lebak Bulus, Jakarta Selatan

10. Pelataran Parkir Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat

11. Park and Ride Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur.

Mekanisme penetapan tarif disinsentif pada lokasi parkir di luar ruang milik jalan (lingkungan/gedung/pelataran parkir) bagi kendaraan yang lulus uji emisi dikenakan tarif parkir normal berlaku progresif (Rp 5.000/jam).

Sedangkan bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi dikenakan tarif parkir tertinggi (Rp 7500/jam) yang berlaku progresif. Untuk sementara, disinsentif tarif parkir hanya diterapkan bagi jenis kendaraan mobil berdasarkan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Parkir. Selanjutnya, akan dilakukan penambahan lokasi parkir dengan disinsentif tarif parkir pada 2023 di lokasi parkir luar ruang milik jalan (off street) yang terdapat dalam Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 188 Tahun 2016 tentang Tempat Parkir Umum Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah.

Syafrin menerangkan, penanganan permasalahan transportasi di Jakarta dibagi dan disusun menjadi empat prioritas. Pertama, pejalan kaki; kedua, angkutan umum; ketiga, kendaraan ramah lingkungan; dan keempat, disinsentif kendaraan pribadi.

“Penanganan persoalan transportasi ini pun menjadi program prioritas. Kami berupaya menangani persoalan transportasi ini secara komprehensif dan berkelanjutan. Dalam penanganannya pun, kami bersinergi dengan semua pihak, karena persoalan transportasi di Jakarta ini sangat kompleks dan butuh kerja sama semua pihak, termasuk dukungan dari masyarakat,” tandas Syafrin. (dni)

Idris mengatakan, Pemkot Depok telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perhubungan terkait perda tersebut. Hasilnya, lanjut dia, Perda Garasi memiliki keefektifan yang sangat rendah. ’’Iya, dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, Perda Garasi ini punya efektivitas yang rendah dalam penerapannya. Makanya, (perda itu) tengah dikaji dan direvisi,’’ jelas Idris.

Salah satu yang menjadi permasalahan, pembatasan jumlah kendaraan merupakan hak individu. Pemerintah Kota Depok masih menyusun formulasi yang tepat dalam revisi aturan itu. ’’Karena hak dan privasi sehingga mereka masih sulit untuk mendapatkan itu,’’ jelas Idris.

’’Solusinya bagaimana, kami menyiapkan parkir milik pemerintah atau milik pihak ketiga untuk bisa disewakan,’’ tambah Idris. Selain itu, sambung dia, ketidakefektifan Perda Garasi terletak pada penerapan sanksi. Karena itu, penerapan sanksi dipertimbangkan untuk direvisi. ’’Ketika tidak efektif, sanksi akan dipertimbangkan semuanya. Kemungkinan nanti ada revisi,’’ jelasnya. (fri/mmr)