<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pdip &#8211; Indopos</title>
	<atom:link href="https://koranindopos.com/tag/pdip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://koranindopos.com</link>
	<description>Indopos Portal Berita yang menyajikan Berita-berita Aktual dan Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Feb 2025 08:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-b543b1ee-68df-4e38-b9c6-65b57c328bea-1-32x32.jpg</url>
	<title>pdip &#8211; Indopos</title>
	<link>https://koranindopos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">230925932</site>	<item>
		<title>Kader PDIP Gelar Aksi di Depan KPK Saat Hasto Diperiksa sebagai Tersangka</title>
		<link>https://koranindopos.com/kader-pdip-gelar-aksi-di-depan-kpk-saat-hasto-diperiksa-sebagai-tersangka/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/kader-pdip-gelar-aksi-di-depan-kpk-saat-hasto-diperiksa-sebagai-tersangka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Affandy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 08:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[KPK]]></category>
		<category><![CDATA[pdip]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=90266</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta. Sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025). Aksi ini berlangsung saat Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Para kader yang hadir dalam aksi tersebut membawa berbagai atribut partai serta spanduk bertuliskan dukungan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<article class="w-full text-token-text-primary focus-visible:outline-2 focus-visible:outline-offset-[-4px]" dir="auto" data-testid="conversation-turn-31" data-scroll-anchor="true">
<div class="m-auto text-base py-[18px] px-6">
<div class="mx-auto flex flex-1 text-base gap-4 md:gap-5 lg:gap-6 md:max-w-3xl">
<div class="group/conversation-turn relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn @xs/thread:px-0 @sm/thread:px-1.5 @md/thread:px-4">
<div class="flex-col gap-1 md:gap-3">
<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
<div class="min-h-8 text-message flex w-full flex-col items-end gap-2 whitespace-normal break-words text-start [.text-message+&amp;]:mt-5" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="f3d60c9e-b0f9-4579-ad12-b6aeb9e7a192" data-message-model-slug="gpt-4o">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light">
<p data-start="81" data-end="393"><strong><a href="http://koranindopos.com">koranindopos.com</a></strong> &#8211; <strong>Jakarta</strong>. Sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025). Aksi ini berlangsung saat Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.</p>
<p data-start="423" data-end="655">Para kader yang hadir dalam aksi tersebut membawa berbagai atribut partai serta spanduk bertuliskan dukungan untuk Hasto. Mereka menyuarakan aspirasi agar proses hukum yang dijalankan oleh KPK dilakukan secara adil dan transparan.</p>
<p data-start="657" data-end="819">&#8220;Hasto adalah sosok yang selama ini berjuang untuk rakyat. Kami hanya ingin memastikan bahwa proses hukum ini tidak dipolitisasi,&#8221; ujar salah satu peserta aksi.</p>
<p data-start="849" data-end="1065">Hasto Kristiyanto diketahui datang ke gedung KPK untuk memenuhi panggilan penyidik terkait statusnya sebagai tersangka. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus yang menjeratnya.</p>
<p data-start="1067" data-end="1260">Pihak KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai jalannya pemeriksaan. Namun, juru bicara lembaga antirasuah itu menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku.</p>
<p data-start="1292" data-end="1550">Meskipun sempat menarik perhatian publik, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kader PDIP di depan gedung KPK berlangsung dengan tertib dan kondusif. Aparat keamanan juga dikerahkan untuk memastikan situasi tetap aman selama proses pemeriksaan berlangsung.</p>
<p data-start="1552" data-end="1698" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto masih menjadi perhatian publik, dan perkembangan lebih lanjut mengenai penyelidikan ini akan terus dipantau.(dhil)</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</article>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/kader-pdip-gelar-aksi-di-depan-kpk-saat-hasto-diperiksa-sebagai-tersangka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90266</post-id>	</item>
		<item>
		<title>KPK Jadwalkan Pemeriksaan Kedua untuk Anggota DPR Fraksi PDIP Maria Lestari Terkait Kasus Hasto Kristiyanto</title>
		<link>https://koranindopos.com/kpk-jadwalkan-pemeriksaan-kedua-untuk-anggota-dpr-fraksi-pdip-maria-lestari-terkait-kasus-hasto-kristiyanto/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/kpk-jadwalkan-pemeriksaan-kedua-untuk-anggota-dpr-fraksi-pdip-maria-lestari-terkait-kasus-hasto-kristiyanto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Affandy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 05:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[DPR]]></category>
		<category><![CDATA[KPK]]></category>
		<category><![CDATA[pdip]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=87073</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota DPR Fraksi PDIP, Maria Lestari, pada Kamis (16/1/2025). Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kalinya setelah Maria sebelumnya mangkir dalam pemeriksaan pertama yang dijadwalkan pada Kamis (9/1/2025). Maria Lestari akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (HK) [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://koranindopos.com">koranindopos.com</a></strong> &#8211; <strong>Jakarta</strong>. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota DPR Fraksi PDIP, Maria Lestari, pada Kamis (16/1/2025). Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kalinya setelah Maria sebelumnya mangkir dalam pemeriksaan pertama yang dijadwalkan pada Kamis (9/1/2025). Maria Lestari akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (HK) terkait pengurusan anggota DPR RI 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).</p>
<p>Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan tersebut dilaksanakan dalam rangka penyidikan dugaan suap yang melibatkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. &#8220;Hari ini Kamis (16/1), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan suap terkait pengurusan Anggota DPR RI 2019-2024 di KPU, untuk tersangka HK,&#8221; ujar Tessa dalam keterangannya kepada wartawan.</p>
<p>Pada pemeriksaan sebelumnya yang dijadwalkan pada 9 Januari 2025, Maria Lestari tidak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas, yang membuatnya harus dipanggil kembali oleh KPK untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus yang sedang disidik.</p>
<p>Kasus ini terkait dengan dugaan suap yang melibatkan Hasto Kristiyanto dalam upaya pengurusan caleg di Pemilu 2019, serta dugaan peran sejumlah pihak dalam proses tersebut. Selain Maria Lestari, beberapa saksi lainnya juga telah dipanggil untuk diperiksa dalam rangka menyelidiki keterlibatan Hasto Kristiyanto dalam kasus ini.</p>
<p>KPK memastikan akan terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang relevan dengan kasus ini untuk mengungkap siapa saja pihak yang terlibat dalam praktik korupsi tersebut. Pihak Hasto Kristiyanto sendiri, hingga saat ini, masih menjalani proses hukum terkait dugaan suap yang melibatkan pengurusan anggota DPR RI.</p>
<p>Pemeriksaan terhadap Maria Lestari diharapkan dapat memberikan petunjuk baru dalam penyidikan kasus ini, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(dhi)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/kpk-jadwalkan-pemeriksaan-kedua-untuk-anggota-dpr-fraksi-pdip-maria-lestari-terkait-kasus-hasto-kristiyanto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87073</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Penjadwalan Ulang Pemeriksaan di KPK</title>
		<link>https://koranindopos.com/sekjen-pdip-hasto-kristiyanto-minta-penjadwalan-ulang-pemeriksaan-di-kpk/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/sekjen-pdip-hasto-kristiyanto-minta-penjadwalan-ulang-pemeriksaan-di-kpk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Affandy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 04:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[KPK]]></category>
		<category><![CDATA[pdip]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=85876</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadwalkan ulang pemeriksaannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR terkait Harun Masiku. Hasto meminta pemeriksaan tersebut dilakukan setelah tanggal 10 Januari 2025. Permintaan penjadwalan ulang ini disampaikan oleh Ketua DPP [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://koranindopos.com">koranindopos.com</a></strong> &#8211; <strong>Jakarta</strong>. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadwalkan ulang pemeriksaannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR terkait Harun Masiku. Hasto meminta pemeriksaan tersebut dilakukan setelah tanggal 10 Januari 2025.</p>
<p>Permintaan penjadwalan ulang ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, dalam keterangan pers tertulisnya pada Senin (6/1/2025). Dalam keterangannya, Ronny menegaskan bahwa PDIP dan Hasto Kristiyanto taat pada hukum dan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku. Namun, pihaknya memohon agar KPK dapat memberikan waktu lebih lanjut untuk pemeriksaan, setelah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 PDIP yang akan jatuh pada 10 Januari 2025.</p>
<p>&#8220;PDIP Perjuangan dan Bapak Hasto Kristiyanto taat pada hukum dan akan mengikuti semua proses hukum, namun kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari 2025, setelah peringatan HUT PDIP,&#8221; ungkap Ronny Talapessy.</p>
<p>Ronny juga menjelaskan bahwa alasan Hasto Kristiyanto tidak bisa memenuhi panggilan KPK pada hari ini adalah karena dia tengah sibuk mengikuti rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan HUT PDIP. PDIP, sebagai partai besar, memang biasanya menggelar berbagai kegiatan penting untuk merayakan ulang tahun partai yang juga menjadi momentum penting bagi pengurus dan kader partai.</p>
<p>Meski demikian, Ronny menyatakan bahwa pihaknya sepenuhnya menyerahkan keputusan mengenai penjadwalan ulang kepada KPK. PDIP tetap menunjukkan sikap kooperatif dalam menyikapi perkara hukum yang sedang menimpa Hasto.</p>
<p>Kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto terkait dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, yang melibatkan Harun Masiku, hingga saat ini masih menjadi perhatian publik. Harun Masiku, yang sempat menjadi calon anggota legislatif dari PDIP, terlibat dalam kasus suap untuk mengatur pergantian antarwaktu di DPR.</p>
<p>Hasto Kristiyanto, sebagai Sekjen PDIP, turut dipanggil oleh KPK dalam kasus ini sebagai tersangka. KPK telah menetapkan beberapa pihak terkait dalam kasus ini, termasuk Harun Masiku yang sebelumnya melarikan diri dan menjadi buronan. Meskipun demikian, PDIP menegaskan akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan.</p>
<p>PDIP berharap agar penjadwalan ulang ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan peringatan HUT PDIP yang menjadi momen penting bagi partai tersebut. Meskipun demikian, PDIP tetap berkomitmen untuk mematuhi proses hukum yang sedang berlangsung dan siap untuk mengikuti setiap tahapan pemeriksaan yang diatur oleh KPK.</p>
<p>Dengan adanya permohonan ini, diharapkan dapat tercapai kesepakatan yang baik antara KPK dan PDIP terkait jadwal pemeriksaan Hasto Kristiyanto di kemudian hari.(dhil)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/sekjen-pdip-hasto-kristiyanto-minta-penjadwalan-ulang-pemeriksaan-di-kpk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85876</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hasto Kristiyanto Ditersangkakan KPK dalam Kasus Harun Masiku</title>
		<link>https://koranindopos.com/hasto-kristiyanto-ditersangkakan-kpk-dalam-kasus-harun-masiku/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/hasto-kristiyanto-ditersangkakan-kpk-dalam-kasus-harun-masiku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Affandy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 04:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[KPK]]></category>
		<category><![CDATA[pdip]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=84999</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI. Hasto diduga terlibat bersama buron Harun Masiku dan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, dalam kasus yang mencuat pada tahun 2020 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://koranindopos.com">koranindopos.com</a></strong> &#8211; <strong>Jakarta</strong>. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI. Hasto diduga terlibat bersama buron Harun Masiku dan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, dalam kasus yang mencuat pada tahun 2020 lalu.</p>
<p>Kasus ini bermula dari pengajuan Harun Masiku sebagai anggota DPR melalui mekanisme PAW setelah wafatnya Nazarudin Kiemas, calon legislatif terpilih dari PDIP. Meskipun perolehan suara Harun Masiku berada di bawah kandidat lain, ia tetap diusulkan untuk menggantikan posisi tersebut. Dalam prosesnya, Harun Masiku diduga memberikan suap kepada Wahyu Setiawan sebesar Rp600 juta dari total yang dijanjikan Rp900 juta.</p>
<p>KPK menyatakan bahwa terdapat bukti kuat yang mengindikasikan peran Hasto Kristiyanto dalam pengaturan kasus ini, termasuk penandatanganan surat dan arahan tertentu untuk memuluskan langkah Harun Masiku.</p>
<p>Hasto Kristiyanto lahir di Sleman pada 7 Juli 1966. Ia memiliki latar belakang akademik dan karier yang beragam sebelum terjun ke dunia politik. Berdasarkan buku &#8220;Profil dan Program Anggota DPR-RI, 2004-2009,&#8221; Hasto pernah menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII. Saat itu, ia bertugas di Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, dan koperasi.</p>
<p>Sebelum berkiprah di politik, Hasto memiliki pengalaman panjang di sektor BUMN sebagai Project Manager di Departemen Marketing selama lebih dari satu dekade, dari tahun 1992 hingga 2003.</p>
<p>KPK menegaskan bahwa proses hukum terhadap Hasto Kristiyanto dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Lembaga antirasuah ini juga menyatakan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini secara transparan dan adil. Sementara itu, PDIP belum memberikan pernyataan resmi terkait penetapan tersangka terhadap Hasto.</p>
<p>Hingga kini, Harun Masiku masih menjadi buronan. Upaya pencarian terhadapnya terus dilakukan oleh KPK, yang mengimbau agar Harun menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.(dhil)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/hasto-kristiyanto-ditersangkakan-kpk-dalam-kasus-harun-masiku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84999</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pimpinan KPK Buka Suara Terkait Status Tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto</title>
		<link>https://koranindopos.com/pimpinan-kpk-buka-suara-terkait-status-tersangka-sekjen-pdip-hasto-kristiyanto/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/pimpinan-kpk-buka-suara-terkait-status-tersangka-sekjen-pdip-hasto-kristiyanto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Affandy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2024 07:22:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[KPK]]></category>
		<category><![CDATA[pdip]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=84889</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya buka suara setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditetapkan sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengatakan bahwa pihaknya akan segera menggelar konferensi pers untuk menjelaskan detail kasus dan status hukum Hasto. “Tunggu konferensi pers,” kata Fitroh saat dihubungi pada Selasa (24/12/2024). Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://koranindopos.com">koranindopos.com</a></strong> &#8211; <strong>Jakarta</strong>. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya buka suara setelah Sekretaris Jenderal PDIP, <strong>Hasto Kristiyanto</strong>, ditetapkan sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK, <strong>Fitroh Rohcahyanto</strong>, mengatakan bahwa pihaknya akan segera menggelar konferensi pers untuk menjelaskan detail kasus dan status hukum Hasto.</p>
<p><strong>“Tunggu konferensi pers,”</strong> kata Fitroh saat dihubungi pada Selasa (24/12/2024).</p>
<p>Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus berbeda. Penetapan ini dilakukan berdasarkan hasil ekspose yang digelar pada 20 Desember 2024, sesaat setelah pimpinan KPK periode 2024-2029 melaksanakan serah terima jabatan.</p>
<p>Hingga saat ini, KPK belum memberikan rincian spesifik terkait dua kasus yang menjerat Hasto. Namun, Fitroh memastikan bahwa KPK akan memberikan penjelasan resmi melalui konferensi pers dalam waktu dekat.</p>
<p>Penetapan Hasto sebagai tersangka menambah daftar panjang pejabat publik yang terjerat kasus hukum di Indonesia. KPK, sebagai lembaga antirasuah, menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil telah melalui prosedur hukum yang transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.</p>
<p><strong>“Semua proses dilakukan sesuai prosedur. Kami akan memberikan informasi lengkap setelah semua siap diumumkan kepada publik,”</strong> tambah Fitroh.</p>
<p>Penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP ini memunculkan berbagai reaksi dari publik. Sebagai salah satu tokoh sentral di partai politik besar, langkah hukum terhadap Hasto menarik perhatian luas.</p>
<p>Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Hasto maupun pengurus PDIP terkait status hukumnya. Publik kini menunggu penjelasan lebih lanjut dari KPK untuk memahami detail kasus ini dan implikasinya terhadap partai maupun politik nasional.(dhil)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/pimpinan-kpk-buka-suara-terkait-status-tersangka-sekjen-pdip-hasto-kristiyanto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84889</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PDIP Tegaskan Kenaikan PPN 12% Bukan Inisiatif Partai, Minta Pemerintah Kaji Ulang</title>
		<link>https://koranindopos.com/pdip-tegaskan-kenaikan-ppn-12-bukan-inisiatif-partai-minta-pemerintah-kaji-ulang/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/pdip-tegaskan-kenaikan-ppn-12-bukan-inisiatif-partai-minta-pemerintah-kaji-ulang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Affandy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 04:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[pdip]]></category>
		<category><![CDATA[ppn 12%]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=84719</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta. Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menegaskan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% bukan merupakan inisiatif Fraksi PDIP. Ia menjelaskan, keputusan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang dibahas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode lalu. “Jadi salah [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://koranindopos.com">koranindopos.com</a></strong> &#8211; <strong>Jakarta</strong>. Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menegaskan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% bukan merupakan inisiatif Fraksi PDIP. Ia menjelaskan, keputusan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang dibahas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode lalu.</p>
<p>“Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan, karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah (era Presiden Jokowi) dan melalui Kementerian Keuangan,” ujar Deddy dalam pernyataannya pada Senin (23/12/2024).</p>
<p>Kenaikan PPN menjadi 12% telah menjadi bagian dari roadmap reformasi perpajakan yang diatur dalam UU HPP. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendukung pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Dalam pembahasan UU tersebut, PDIP memang terlibat aktif sebagai fraksi yang ditunjuk untuk memimpin panitia kerja (panja). Namun, Deddy menekankan bahwa inisiatif tersebut berasal dari pemerintah di bawah Presiden Jokowi, bukan dari fraksi partai.</p>
<p>Deddy juga menegaskan bahwa PDIP tidak bermaksud menyalahkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang kini menjalankan implementasi kebijakan tersebut. Ia justru mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang dampak dari kenaikan tarif PPN terhadap masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.</p>
<p>“Kami hanya ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak membebani rakyat kecil dan tetap sesuai dengan semangat keadilan sosial,” tambah Deddy.</p>
<p>Kenaikan PPN menjadi 12% menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Beberapa pihak menilai bahwa kenaikan ini dapat meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga dikhawatirkan menambah beban hidup masyarakat, terutama di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi.</p>
<p>Menurut pengamat ekonomi, dampak kenaikan PPN dapat dirasakan langsung oleh konsumen melalui lonjakan harga barang dan jasa. Hal ini berpotensi melemahkan daya beli masyarakat, terutama di sektor-sektor esensial seperti makanan, transportasi, dan kesehatan.</p>
<p>Untuk mengurangi dampak kenaikan tarif PPN, PDIP mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan solusi berikut:</p>
<ol>
<li><strong>Pengecualian Barang Kebutuhan Pokok</strong>: Memastikan barang kebutuhan pokok dan jasa vital bebas dari kenaikan tarif.</li>
<li><strong>Penguatan Sistem Subsidi</strong>: Memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga.</li>
<li><strong>Kaji Ulang Segmen Tarif Progresif</strong>: Menerapkan tarif PPN progresif yang lebih rendah untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.(dhil)</li>
</ol>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/pdip-tegaskan-kenaikan-ppn-12-bukan-inisiatif-partai-minta-pemerintah-kaji-ulang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84719</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wapres Gibran Rakabuming Raka Resmi Dipecat PDIP, Sampaikan Sikap Hormat</title>
		<link>https://koranindopos.com/wapres-gibran-rakabuming-raka-resmi-dipecat-pdip-sampaikan-sikap-hormat/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/wapres-gibran-rakabuming-raka-resmi-dipecat-pdip-sampaikan-sikap-hormat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Affandy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 05:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[gibran]]></category>
		<category><![CDATA[pdip]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=84194</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta. Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka secara resmi diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Keputusan pemecatan ini menandai akhir dari perjalanan politik Gibran bersama partai yang membesarkan namanya. Meski demikian, Gibran menanggapi keputusan ini dengan sikap hormat dan penuh kedewasaan. &#8220;Kami menghargai dan menghormati keputusan partai,&#8221; ujar Gibran di Pangkalan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="flex-shrink-0 flex flex-col relative items-end">
<div>
<div class="pt-0">
<div class="gizmo-bot-avatar flex h-8 w-8 items-center justify-center overflow-hidden rounded-full">
<div class="relative p-1 rounded-sm flex items-center justify-center bg-token-main-surface-primary text-token-text-primary h-8 w-8"><strong><a href="http://koranindopos.comm">koranindopos.com</a> </strong>&#8211; <strong>Jakarta</strong>. Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka secara resmi diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Keputusan pemecatan ini menandai akhir dari perjalanan politik Gibran bersama partai yang membesarkan namanya.</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="group/conversation-turn relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn">
<div class="flex-col gap-1 md:gap-3">
<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
<div class="min-h-8 text-message flex w-full flex-col items-end gap-2 whitespace-normal break-words text-start [.text-message+&amp;]:mt-5" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="232c6718-1689-4a8a-8013-a43eead3f429" data-message-model-slug="gpt-4o">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light">
<p>Meski demikian, Gibran menanggapi keputusan ini dengan sikap hormat dan penuh kedewasaan. &#8220;Kami menghargai dan menghormati keputusan partai,&#8221; ujar Gibran di Pangkalan TNI AU, Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (17/12/2024).</p>
<p>Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto, menyatakan akan fokus pada tugas-tugas kenegaraan. &#8220;Saat ini, prioritas saya adalah membantu Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan dan memastikan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat dapat terlaksana dengan baik,&#8221; tegasnya.</p>
<p>Pemecatan Gibran dari PDIP tidak terlepas dari dinamika politik menjelang pemilihan presiden 2024 lalu, ketika Gibran memilih berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Keputusan tersebut sempat memicu polemik, mengingat PDIP telah mengusung pasangan calon lain dalam kontestasi tersebut.</p>
<p>Dalam perjalanan politiknya, Gibran Rakabuming Raka dikenal sebagai sosok muda yang penuh ambisi dan bertekad kuat. Sebelum menjabat sebagai Wapres, ia menjabat sebagai Wali Kota Solo dan menunjukkan performa politik yang progresif. Namun, langkah politiknya yang berpindah haluan kala itu dinilai bertentangan dengan garis kebijakan partai.</p>
<p>Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari PDIP terkait alasan pemecatan Gibran. Namun, publik menilai keputusan ini merupakan bentuk ketegasan PDIP dalam menegakkan disiplin kader.</p>
<p>Dengan situasi politik yang dinamis, Gibran kini akan menjalankan perannya sebagai Wakil Presiden bersama Presiden Prabowo Subianto, di tengah harapan masyarakat untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.(dhil)</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/wapres-gibran-rakabuming-raka-resmi-dipecat-pdip-sampaikan-sikap-hormat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84194</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Golkar Pastikan Tak Memusuhi Megawati, Bersyukur Puan Diutus ke HUT Partai</title>
		<link>https://koranindopos.com/golkar-pastikan-tak-memusuhi-megawati-bersyukur-puan-diutus-ke-hut-partai/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/golkar-pastikan-tak-memusuhi-megawati-bersyukur-puan-diutus-ke-hut-partai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Affandy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 06:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Golkar]]></category>
		<category><![CDATA[megawati]]></category>
		<category><![CDATA[pdip]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=83740</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengutus Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk hadir pada perayaan ulang tahun (HUT) Partai Golkar yang digelar pada 13 Desember 2024. Kehadiran Puan Maharani mewakili Megawati dalam acara tersebut disambut baik oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir. Ia menegaskan bahwa isu perseteruan antara Partai Golkar [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://koranindopos.com">koranindopos.com</a> </strong>&#8211; <strong>Jakarta</strong>. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengutus Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk hadir pada perayaan ulang tahun (HUT) Partai Golkar yang digelar pada 13 Desember 2024. Kehadiran Puan Maharani mewakili Megawati dalam acara tersebut disambut baik oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir. Ia menegaskan bahwa isu perseteruan antara Partai Golkar dan PDIP, khususnya dengan Megawati, tidaklah benar.</p>
<p>Adies, dalam keterangannya, menjelaskan bahwa partainya tidak pernah memiliki niat untuk memusuhi Megawati. Sebaliknya, Partai Golkar selalu mengajarkan prinsip saling menghormati dalam politik. &#8220;Nggak benar (Golkar memusuhi Megawati), buktinya kami undang Beliau. Partai Golkar mengajarkan kami berpolitik untuk saling hormat menghormati dan menghargai setiap perbedaan pandangan politik. Yang penting tujuan akhirnya untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,&#8221; ujar Adies saat dihubungi pada Jumat (13/12/2024).</p>
<p>Lebih lanjut, Adies menambahkan bahwa prinsip ini juga diterapkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang selalu menekankan pentingnya menjalin hubungan baik dengan semua pihak. &#8220;Bagi Pak Bahlil dan Partai Golkar seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Partai Golkar sangat menghormati Ibu Megawati sebagai salah satu Ibu Bangsa dan negarawan yang banyak memberikan kontribusi besar bagi Indonesia,&#8221; katanya.</p>
<p>Adies juga mengungkapkan rasa syukurnya atas kehadiran para petinggi PDIP yang hadir memenuhi undangan HUT Golkar, termasuk Puan Maharani dan Olly Dondokambey. Kehadiran mereka dianggap sebagai bukti bahwa hubungan antara kedua partai tidak ada masalah. &#8220;Alhamdulillah, beliau juga mengirim utusannya, Ibu Puan, Pak Olly, dan beberapa orang petinggi partai PDIP hadir. Artinya, semua tidak ada masalah, jadi saya rasa tidak usah dibesar-besarkan,&#8221; lanjutnya.</p>
<p>Sebagai tambahan, Adies menegaskan bahwa meskipun partai-partai politik memiliki pandangan yang berbeda, mereka tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mencapai kemajuan. &#8220;Kami semua seluruh partai politik mempunyai keinginan yang sama, yaitu negara kita menjadi bangsa yang besar,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Dengan demikian, meskipun ada perbedaan politik, saling menghormati dan bekerjasama tetap menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun bangsa.(dhil)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/golkar-pastikan-tak-memusuhi-megawati-bersyukur-puan-diutus-ke-hut-partai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83740</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kader PDIP Banyumas Bersikeras Usung Kandidat Sendiri dalam Pilkada Mendatang</title>
		<link>https://koranindopos.com/kader-pdip-banyumas-bersikeras-usung-kandidat-sendiri-dalam-pilkada-mendatang/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/kader-pdip-banyumas-bersikeras-usung-kandidat-sendiri-dalam-pilkada-mendatang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Akula]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2024 12:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[pdip]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=71851</guid>

					<description><![CDATA[Koranindopos.com &#8211; Banyumas. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menunjukkan dominasinya dalam pemilihan legislatif 2024 di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Hasil resmi yang diumumkan oleh Ketua KPU Banyumas, Rofingatun Khasanah, pada 27 Februari 2024, menyatakan bahwa PDI-P berhasil meraih 332.347 suara. Jumlah ini lebih dari dua kali lipat dibandingkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berada di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Koranindopos.com &#8211; Banyumas.</strong> Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menunjukkan dominasinya dalam pemilihan legislatif 2024 di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Hasil resmi yang diumumkan oleh Ketua KPU Banyumas, Rofingatun Khasanah, pada 27 Februari 2024, menyatakan bahwa PDI-P berhasil meraih 332.347 suara. Jumlah ini lebih dari dua kali lipat dibandingkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berada di posisi kedua.</p>
<p>Dengan raihan tersebut, PDI-P semakin mengukuhkan dirinya sebagai partai dominan di Banyumas. Partai berlambang banteng ini tidak hanya memenangi jumlah suara, tetapi juga mendominasi perolehan kursi di DPRD Banyumas, dengan 17 dari total 50 kursi. Hal ini menunjukkan bahwa Banyumas menjadi basis kuat bagi PDI-P selama bertahun-tahun, termasuk dua periode kepemimpinan daerah oleh kader partai tersebut.</p>
<p>Menjelang Pilkada Banyumas mendatang, muncul pertanyaan terkait strategi PDI-P. Apakah partai ini akan tetap mengandalkan kader internalnya, atau mempertimbangkan koalisi dengan partai lain? Forum Komunikasi Kader PDI Perjuangan (FKKPP) secara tegas menolak opsi kedua. Mereka menginginkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang sepenuhnya berasal dari PDI-P, menanggapi rumor yang beredar bahwa calon Bupati yang diusung, Sadewo Tri Lastiono, akan berpasangan dengan kader dari partai lain.</p>
<p>&#8220;Kami lebih sepakat satu paket dari PDI-P. Alasannya sederhana, PDI-P dua periode menang, kursi banyak, dan elektabilitas Calon bupati maupun wakil bupati jauh lebih tinggi dibandingkan kader dari partai lain,&#8221; ujar Sarwono, Ketua FKKPP Banyumas.</p>
<p>FKKPP juga mengingatkan potensi perpecahan jika kader dari partai lain diikutsertakan. Sejarah membuktikan, pada Pilkada 2008, suara PDI-P terpecah karena konflik internal, menyebabkan partai ini gagal meraih kursi kepala daerah. Oleh karena itu, mereka menegaskan pentingnya menjaga kesatuan partai.</p>
<p>&#8220;Koalisi, dalam hal Pilkada ini sangat mengganggu kepemimpinan. Untuk menjaga kesolidan kami tetap dukung siapa saja yang direkomendasikan DPP PDI-P selama itu satu paket, dari partai sendiri,&#8221; tambah Sarwono.</p>
<p>Lebih lanjut, survei internal DPC PDI-P Banyumas menunjukkan bahwa elektabilitas kader PDI-P untuk mendampingi Sadewo Tri Lastiono sebagai calon wakil bupati lebih tinggi dibandingkan kader dari partai lain. Sekretaris DPC PDI-P Banyumas, Arie Suprapto, menyatakan bahwa dengan kandidat yang sepenuhnya dari internal partai, PDI-P memiliki peluang besar untuk menang tanpa perlu berkoalisi.</p>
<p>Dengan demikian, keputusan PDI-P di Pilkada Banyumas ini akan menjadi penentu apakah partai ini tetap konsisten mengusung kadernya sendiri atau memilih strategi koalisi. Namun, suara kader dan simpatisan tampaknya jelas: mereka menginginkan PDI-P tetap kuat dengan mengandalkan kekuatan sendiri.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/kader-pdip-banyumas-bersikeras-usung-kandidat-sendiri-dalam-pilkada-mendatang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71851</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Penyitaan HP Berpotensi Langgar Hak Azasi Komunikasi</title>
		<link>https://koranindopos.com/penyitaan-hp-berpotensi-langgar-hak-azasi-komunikasi/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/penyitaan-hp-berpotensi-langgar-hak-azasi-komunikasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Anggoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 13:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Emrus Sihombing]]></category>
		<category><![CDATA[Hak azasi]]></category>
		<category><![CDATA[Hasto Kristiyanto]]></category>
		<category><![CDATA[KPK]]></category>
		<category><![CDATA[pdip]]></category>
		<category><![CDATA[penyitaan HP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=64826</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Sangat wajar dari sudut hak asasi komunikasi, Hasto Kristiyanto (HK) menyatakan keberatan atas penyitaan handphone (HP) pribadinya ketika pemeriksaan di KPK hari ini. Siapapun yang mengalami hal yang sama, menurut hemat saya, dari aspek filsafat komunikasi pasti melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh HK. Tentu jika memahami hakekat komunikasi. Sebab, salah [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://koranindopos.com">koranindopos.com</a></strong> &#8211; Sangat wajar dari sudut hak asasi komunikasi, Hasto Kristiyanto (HK) menyatakan keberatan atas penyitaan handphone (HP) pribadinya ketika pemeriksaan di KPK hari ini.</p>
<p>Siapapun yang mengalami hal yang sama, menurut hemat saya, dari aspek filsafat komunikasi pasti melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh HK. Tentu jika memahami hakekat komunikasi.</p>
<p>Sebab, salah satu hak mendasar setiap manusia hidup, baik di bumi maupun di ruang angkasa adalah kemerdekaan berkomunikasi antar manusia/pribadi yang bersifat privat dengan siapapun.</p>
<p>Karena itu, HP salah satu media komunikasi antar pribadi yang berada pada komunikasi teritorial privat. Lewat HP manusia antar pribadi berkomunikasi tentang apa saja sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para partisipan komunikasi, mulai dari hal serius, misalnya tugas, pekerjaan dan instruksi hingga yang lucu-lucuan, bahkan bersifat sangat khusus dan bisa jadi keintiman.</p>
<p>Karena itu, dari aspek hak azasi komunikasi penyitaan HP tidak boleh dilakukan sembarangan oleh siapapun kepada siapapun dengan alasan apapun. Jika memang dibolehkan menurut hukum positif menyita HP, sebaiknya dilakukan secara bijak, misalnya ketika seseorang sudah menjadi terdakwa, sehingga penyiataan HP dilakukan atas perintah hakim di pengadilan.</p>
<p>Janganlah karena menggunakan kewenangan hukum positif sehingga menyita HP seseorang, namun tidak sejalan dengan penegakan hak azasi komunikasi setiap warga negara.</p>
<p>Bila memang untuk mendalami proses komunikasi antar pihak sebagai tindakan dugaan suatu kasus tertentu, sebaiknya di-copy hanya pesan komunikasi dengan para pihak yang diduga terkait dengan kasus yang sedang didalami.</p>
<p>Itupun sejatinya diperoleh dari provider (penyedia) jaringan yang digunakan oleh yang bersangkutan. Bukan menyita HP seseorang sekalipun diduga terkait atau mengetahui suatu kasus tertentu. Sebab, HP bisa saja sudah memuat ribuan data, dokumen dan atau jutaan pesan komunikasi yang bersifat privat.</p>
<p>HP sebagai media komunikasi antar pribadi dipastikan memuat percakapan dengan menggunakan simbol verbal dan non-verbal yang bersifat sangat khusus yang boleh jadi intimasi dengan orang terdekat dari pemilik HP, misalnya dengan suami atau istri yang bersangkutan.</p>
<p>Bila isi HP dibuka oleh pihak ketiga, maka HP sebagai media komunikasi antar pribadi yang bersifat privat menjadi gugur, sehingga berpotensi menabrak hak azasi komunikasi manusia yang sangat mendasar itu.</p>
<p>Sebab, komunikasi antar manusia itu salah satu hak paling mendasar sejak dalam kandungan. Bayi dalam kandungan saja pun sudah berkomunikasi dengan ibunya.</p>
<p>Untuk itu, saya menyarankan kepada KPK agar segera mengembalikan HP HK yang disertai Surat Pernyataan bahwa HP tersebut belum dibuka oleh siapapun selama di KPK. ( Emrus Sihombing Komunikolog Indonesia )</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/penyitaan-hp-berpotensi-langgar-hak-azasi-komunikasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64826</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
