“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong dan mengawal penerapan prinsip-prinsip ini agar setiap pekerja di negeri ini dapat menikmati hak-haknya, mendapatkan perlindungan yang layak, serta bekerja dalam kondisi yang manusiawi,” kata Afriansyah saat menjadi keynote speaker  Seminar Nasional tentang ‘Penguatan Strategi Nasional Indonesia dalam Bisnis dan Hak  Asasi Manusia untuk Mewujudkan Pekerjaan yang Layak’ di Jakarta, Rabu (21/8/2024)

Afriansyah menjelaskan komitmen bersama dalam melaksanakan praktik bisnis yang bertanggung jawab, yakni setiap langkah diambil pemerintah tak hanya memperhitungkan keuntungan ekonomi, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, dan hak asasi manusia.

Sebagai bagian dari komitmen ini, Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHA) yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023, harus diperkuat melalui pembentukan kebijakan yang mendukung, pengawasan yang ketat, serta peningkatan kesadaran dan kapasitas para pelaku bisnis.

Stranas BHA diharapkan dapat menjadi dasar bagi praktik bisnis yang mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta standar ketenagakerjaan internasional.  “Melalui kolaborasi erat antara kementerian, organisasi pengusaha, dan organisasi pekerja, kita akan dapat memperkuat implementasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya

Kemnaker sesuai tugasnya kata  Afriansyah, juga berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam praktik bisnis yang bertanggung Jawab. “Hal ini bukan hanya penting untuk kepatuhan hukum, tetapi juga prasyarat untuk meningkatkan produktivitas dan kompetensi dunia usaha, ” ujarnya.

Direktur Jenderal HAM Kemneterian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemkumHAM) Dhahana Putra menekankan pentingnya implementasi HAM di dunia bisnis, khususnya terkait dengan penerapan kerja layak. “Keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan lingkungan kerja yang layak dan menjunjung tinggi hak-hak pekerja, ” katanya. (ris)

“Namun demikian, tentunya angka ini harus terus kita turunkan dengan berbagai upaya yang terukur dan terarah,” kata Ida Fauziyah di sela-sala kegiatan G20 Brazil di Fortaleza, Brazil, Jumat (26/7/2024) waktu setempat.

Menurut Ida, ada beberapa penyebab TPT relatif masih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN. Pertama, dengan jumlah penduduk mencapai 281,6 juta penduduk, Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar di ASEAN. Selain itu, terdapat angkatan kerja baru sekitar 3 s.d 3.5 juta tiap tahunnya.

Kedua, masih adanya mismatch ketenagakerjaan yang mengakibatkan tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia masih di bawah rata-rata ASEAN.

“Hal ini juga berdampak pada kondisi Pasar kerja, di mana sebenarnya tersedia lapangan kerja, baik dalam maupun luar negeri, namun masih belum bisa kita manfaatkan secara optimal karena masih ada gap kompetensi calon pekerja dan lowongan pekerjaan yang ada,” kata Ida menjelaskan.

Ketiga, saat ini Indonesia tengah menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Hal ini agar para pekerja/buruh mendapatkan pekerjaan yang layak.

Menurut Ida, hal ini menjadi penting agar Indonesia dapat segera rebound akibat dampak pandemi COVID-19 pada berbagai sektor ekonomi di Indonesia, terutama pariwisata, manufaktur, dan jasa.

“Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja formal terus kita tingkatkan. Kita tidak ingin seperti Filipina di mana angka pengangguran relatif rendah namun tingkat kemiskinan justru lebih tinggi,” katanya.

Keempat, perlambatan ekonomi global yang turut mempengaruhi permintaan ekspor Indonesia, sehingga berdampak pada industri manufaktur dan sektor-sektor lainnya yang bergantung pada perdagangan internasional.

Ida Fauziyah mengatakan, Indonesia pun terus melakukan berbagai langkah perbaikan kondisi ketenagakerjaan untuk menekan TPT. Pertama, meningkatkan Kualitas pendidikan dan pelatihan. Hal ini dilakukan dengan mereformasi kurikulum pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan industri modern, terutama dalam bidang teknologi dan keterampilan vokasional.

Kedua, mendorong investasi dengan cara mempermudah proses perizinan usaha dan investasi asing. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.

Ketiga, mendukung sektor informal agar bisa bertransformasi menjadi usaha formal. “Hal ini karena banyak pekerja di Indonesia berada di sektor informal, yang sering kali tidak tercatat secara resmi dan kurang stabil. Sehingga meskipun tidak menganggur, namun kehidupannya relatif kurang baik,” katanya

Keempat, mendorong sektor-sektor unggulan. Di antaranya mendorong ekosistem startup dan inovasi dapat menjadi motor penggerak penciptaan lapangan kerja baru.

“Selain itu kita juga terus meningkatkan Produktivitas Pertanian. Sektor pertanian juga perlu dimodernisasi dengan mengadopsi teknologi canggih untuk meningkatkan produktivitas. Lalu juga mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif,” terangnya.

Kelima, membangun ekosistem sistem informas pasar kerja nasional untuk mendorong dunia pendidikan berbasis demand, serta memotong waktu pencarian kerja oleh pengangguran yang berstatus sedang mencari kerja. (ris)

Menurut Menaker, tujuan tersebut sangat penting bagi keberadaan manusia. Siapa pun tidak dapat mencapainya jika konflik terus berlanjut. “Maka dari itu, kita harus saling mendukung dengan solidaritas yang kuat untuk menegakkan kemanusiaan dan menciptakan harmoni guna mencapai tujuan keberlanjutan kita,” ucap Menaker di Brazil, Kamis (25/7/2024).

Dalam semangat untuk tidak meninggalkan siapa pun, Pemerintah Indonesia mengajak G20 untuk berkomitmen dalam solidaritas bersama Palestina, mendukung pemulihan dan pembangunan kembali ekonomi Palestina.

“Mari kita bersama-sama berusaha agar konflik di Gaza segera berakhir, sehingga masyarakat dan pekerja Palestina dapat bekerja dengan tenang dan nyaman.”

Dalam kesempatan tersebut, Menaker lantas mengemukakan sejumlah upaya yang dilakukan Indonesia dalam menciptakan ketenagakerjaan berkualitas dan memajukan pekerjaan yang layak untuk memastikan inklusi sosial, memberantas kemiskinan, dan mencapai nol kelaparan.

Pertama, Pemerintah Indonesia telah menciptakan kesempatan kerja untuk lebih dari enam juta pekerja dalam empat tahun, bahkan selama masa pandemi. Hal tersebut dilakukan dengan memperbaiki regulasi dan tata kelola investasi, serta dukungan dari kalangan bisnis dan tenaga kerja melalui dialog sosial. “Tingkat pengangguran telah turun menjadi 4.8 persen, yang mana ini adalah tingkat terendah dalam sejarah kami,” ucap Menaker.

Kedua, mendorong penggunaan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dengan cara mempromosikan kewirausahaan dan UMKM yang berfokus pada orang-orang yang berada dalam situasi rentan dan menggunakan pendekatan responsif gender.

Program-progam seperti digitalisasi UMKM dan pengembangan ekosistem start-up, katanya, telah menciptakan peluang kerja baru yang disesuaikan dengan perkembangan saat ini.

Ketiga, meningkatkan kesejahteraan penduduk dan mengurangi kemiskinan dengan mendorong peningkatan lapangan pekerjaan di daerah pedesaan melalui dana desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Kami telah memulai berbagai program pemberdayaan ekonomi daerah, seperti pengembangan UMKM dan akses ke pendidikan dan pelatihan kejuruan,” ucapnya.

Keempat, memfasilitasi transisi pekerja ke pekerjaan formal dengan menyediakan pelindungan sosial dasar bagi pekerja. Hal tersebut guna mengurangi paparan mereka terhadap kemiskinan, meningkatkan akses mereka ke layanan kesehatan, dan memungkinkan mereka untuk memanfaatkan peluang ekonomi.

Ia menuturkan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil dari usaha bersama pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendorong iklim investasi yang kondusif dan kebijakan ketenagakerjaan yang proaktif.

“Era pasca Covid-19 menjadi saksi pertumbuhan ekonomi yang membaik dan peningkatan investasi yang mengarah pada peningkatan penyerapan tenaga kerja,” ucapnya. (ris)

Dalam sambutannya Wapres menyampaikan keberadaan BLK Komunitas diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pencari kerja untuk meningkatkan kompetensinya.

“Adanya BLK Komunitas semoga menjadi langkah awal dalam mempercepat peningkatan
kompetensi SDM Indonesia yang unggul dan memiliki daya saing,” ucap Ma’ruf Amin.

Ma’ruf Amin menyebut, Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini, pelatihan di BLK Komunitas harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecakapan akan hal ini nantinya akan berperan dalam menentukan kemajuan bangsa.

Untuk itu pada tahun 2023, Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan pengembangan pada program pelatihan vokasi di BLK Komunitas menjadi 24 kejuruan.

“Langkah dan kebijakan pengembangan BLK Komunitas ini tentu saja telah disesuaikan link and matchnya dengan industri yang ada di sekitar BLK Komunitas,” katanya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen dalam mengakselerasi pelatihan kerja melalui pembangunan BLK Komunitas yang menjadi bagian dari agenda peningkatan SDM ketenagakerjaan Indonesia.

“Serangkaian upaya telah dicanangkan oleh Bapak Presiden guna mewujudkan agenda tersebut, diantaranya dengan membangun BLK Komunitas di seluruh wilayah Indonesia,” ungkap Menaker Ida.

Ida Fauziyah menuturkan, sejak tahun 2017 hingga 2023, pihaknya telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan pemerintah melalui pembangunan BLK Komunitas.

“Alhamdulillah sampai dengan tahun 2023, jumlah BLK Komunitas yang sudah dibangun sebanyak 4.282,” ucapnya.

Menaker menjabarkan, program pembangunan BLK Komunitas pada tahun 2023 ini, lembaga penerima bantuan BLK Komunitas menerima bantuan yang terdiri dari bantuan pembiayaan pembangunan gedung workshop, bantuan peralatan pelatihan vokasi untuk 1 kejuruan yang diberikan berupa barang, serta pelatihan dasar bagi instruktur dan tenaga kepelatihan.

Adapun kejuruan pelatihan vokasi yang dikembangkan di BLK Komunitas tahun 2023 meliputi; Teknik Otomotif; Teknik Pendingin (Refrigerasi); Teknik Las; Teknik Konstruksi Furnitur dan Kriya Kayu (Woodworking); Teknik Perkapalan; Instalasi Infrastruktur Telekomunikasi (VSAT, fiber optic, dan BTS); Elektronika; Teknik Informatika; Robotika; Multimedia; Desain Komunikasi Visual; Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri); Pengolahan Hasil Perikanan (Fishery Industry); Kesenian; Seni Kriya (Kerajinan Tangan); Teknik Batik; Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana);Tata Rias; Bahasa; Perhotelan; Kesehatan Tradisional (Traditional Healing); Seni Kuliner; dan Keperawatan (Care Worker).

Menaker menambahkan, setiap tahun Kemnaker selalu mengevaluasi kebermanfaatan dari program BLK Komunitas. Setelah dilakukan klasifikasi dan evaluasi akhirnya diperoleh 444 BLK Komunitas yang sudah Mandiri, sebanyak 1.403 BLK Komunitas memiliki klasifikasi Berkembang, 1.910 BLK Komunitas masuk dalam kategori Tumbuh dan di tahun 2023 sebanyak 525 BLK Komunitas telah rampung pembangunannya.

“Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat melalui pembangunan BLK Komunitas menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja sesuai pasar kerja,” ujarnya. (ris)

Dialog interaktif ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan fasilitas kesejahteraan pekerja, dan juga untuk mendapatkan gambaran mengenai penyediaan fasilitas kesejahteraan yang ada di perusahaan

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam sambutannya yang diwakili oleh Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Dinar Titus Jogaswitani mengungkapkan, maksud diadakannya dialog ini untuk memperkuat komitmen bersama antara Kemnaker dan BKKBN mengenai bagaimana seharusnya penyediaan fasilitas kesejahteraan di perusahaan dilakukan secara ideal.

“Saya berharap forum ini dapat menjadi sarana bagi kita untuk bertukar pikiran (knowledge sharing) mengenai upaya peningkatan fasilitas kesejahteraan pekerja,” ucap Dirjen Putri.

Dirjen Putri mengatakan, salah satu jenis fasilitas kesejahteraan pekerja yang perlu didorong penyediaannya adalah fasilitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) di perusahaan.

“Selain fasilitas pelayanan KB, jenis fasilitas kesejahteraan yang perlu menjadi perhatian bersama adalah rumah layak huni yang terjangkau bagi pekerja,” ujarnya.

Putri mengapresiasi kemitraan yang telah terjalin antara Kemnaker dan BKKBN dalam menjalankan program-program pembangunan keluarga dan kependudukan yang bersinergi dengan program ketenagakerjaan.

“Kemitraan tersebut tentunya menjadi landasan kuat bagi terwujudnya aksi nyata dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya,”pungkasnya. (ris)

Kedua pejabat tersebut membahas program pengiriman tenaga perawat dari Indonesia ke Jerman melalui program Triple Win yang dimulai sejak 2021 dan sempat terhenti karena COVID-19.

Sesuai nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Kemnaker dengan Bundesagentur für Arbeit (BA), Jerman tentang Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman telah mengembangkan kerja sama program penempatan tenaga perawat dari Indonesia ke Jerman melalui program Triple Win.

“Saat ini, program Triple Win telah memasuki pengiriman tenaga perawat hingga batch ke-5. Kami juga mendapat informasi sektor hospitality akan segera dibuka untuk Indonesia dan kami berharap kedua kementerian akan membahas lebih lanjut, ”  ujar Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (28/2/2024).

Ida Fauziyah mengungkapkan tahun 2023 telah diberangkatkan sebanyak 84 tenaga perawat, dan pada bulan Januari 2024 telah diberangkatkan sebanyak 18 orang. “Kami melihat program ini masih berpotensi untuk dikembangkan sehingga dapat memberikan kesempatan yang lebih besar kepada Pekerja Migran Indonesia, ”  ujarnya.

Untuk mengatasi faktor bahasa yang menjadi tantangan terbesar dalam penyiapan Pekerja Migran Indonesia ke Jerman dalam Triple Win ini, Ida Fauziyah berharap Jerman dapat memberikan bantuan berupa peningkatan kemampuan bahasa Jerman melalui kolaborasi Gouthe Institute dan lembaga-lembaga bahasa lainnya dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang ada di Indonesia

“Kami berharap pemerintah Jerman dapat memberikan masukan sekaligus mendiskusikan upaya percepatan pengiriman tenaga perawat ke Jerman. Kami juga berharap Pemerintah Jerman membuka sektor-sektor lainnya untuk Indonesia seperti Engineering, Teknologi Informasi dan lain sebagainya, ”  katanya.

Ditegaskan Ida Fauziyah, Indonesia masih butuh dukungan peningkatan program dan sistem pelatihan vokasi di Indonesia dari Pemerintah Jerman. “Di antaranya peningkatan kualitas pelatihan Pekerja Migran Indonesia untuk memenuhi standar Jerman, yang meliputi pelatihan bahasa Jerman, pelatihan kejuruan, dan pelatihan soft skills, ”  ujarnya.

Sementara Sekjen Anwar Sanusi menambahkan kesepakatan dalam MoU bertujuan untuk memberi kesempatan yang luas kepada pekerja Indonesia. “Seperti diketahui saat ini ada sekitar 12 ribu tenaga kerja Indonesia di Jerman bekerja dalam sektor profesional hingga yang berketerampilan khusus, ” ujarnya.

Salah satu tenaga perawat dalam dialog dengan Ida Fauziyah berpesan penguasaan bahasa sangat diperlukan bagi yang ingin menjadi perawat di Jerman. “Lebih baik lagi persiapkan bahasa sebaik mungkin sebelum berangkat agar dapat berkomunikasi dengan pasien dan tak kalah penting siapkan mental, ” ujar lulusan D3 Perawat tersebut. (ris)

Menurut wakil menteri ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Al Binaa Festival ini menjadi salah satu contoh bahwa pengembangan diri harus dilakukan sepanjang hayat, dimulai di bangku sekolah atau di usia muda. Sehingga potensi anak dapat dikembangkan sedari dini, mendapatkan pengarahan dan pembinaan yang tepat pada potensi tersebut.

“Kami harap potensi ini dapat terus dikembangkan hingga mencapai dewasa nanti, yang kemudian berkembang menjadi kompetensi yang dibutuhkan kelak di dunia kerja, ” ujar Afriansyah Noor dalam sambutannya pada acara Al Binaa Festival di kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024).

Wamenaker berharap melalui kegiatan Al Binaa Festival ini, talenta-talenta muda mendapatkan ruang berkompetisi, untuk menunjukkan talentanya serta dapat mengembangkan diri dalam hal kebaikan supaya cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat tercapai melalui agen perubahan para talenta muda.

“Dengan semangat yang tinggi, mari kita mulai festival ini dan nikmati setiap momen yang telah dipersiapkan. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan saudara-saudara semua dalam membangun masa depan yang cerah bagi generasi mendatang, ” ujar Afriansyah Noor. (ris)

“Kami berharap Kasus ini tidak terulang kembali, salah satu penyebab terjadinya kasus ini adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap proses penempatan PMI yang sesuai prosedur dan adanya lowongan kerja penipuan yang terdapat di media sosial, serta proses penempatan/pemberangkatannya dilakukan oleh orang perseorangan secara tertutup melalui pesan singkat di WA atau media sosial lainnya,” kata Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (27/5/2023).

Ida mengatakan, untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus penempatan PMI, perlu adanya kerja sama dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga, serta peran aktif masyarakaf dengan memberikan informasi ke Kemnaker lewat call center di 1500-630 atau WA di 08119521150.

“Penanganan isu PMI harus dilakukan secara bersama atau terintegrasi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pemerintah Desa sebagaimana amanat UU Nomor 18 Tahun 2017,” tandasnya.

Menaker Ida juga meminta masyarakat untuk mewaspadai iklan lowongan pekerjaan penipuan yang memiliki ciri-ciri antara lain data dan alamat perusahaan penempatan tidak jelas, iklan atas nama perseorangan, syarat untuk bekerja ringan, dan menawarkan gaji tinggi/fantastis.

Selain itu, masyarakat harus memastikan proses penempatan dilaksanakan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang terdaftar di Kemnaker, serta memastikan bahwa sebelum berangkat ke luar negeri untuk bekerja telah terdaftar di Dinas ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.

Ia pun meminta masyarakat untuk mengklarifikasikan informasi peluang kerja di luar negeri yang didapat dari media sosial ke Dinas Tenaga Kerja atau LTSA untuk mengetahui kebenarannya.

“Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan apresiasi kepada KBRI Manila yang telah bergerak cepat memulangkan 53 warga negara Indonesia (WNI) korban scamming international di Filipina,” katanya. (ris)

“Indonesia siap melakukan diskusi aktif dan kolaborasi untuk mengeksplorasi ide serta pengalaman guna memberikan rekomendasi kebijakan yang bertujuan mempromosikan hak-hak buruh dan kesejahteraan buruh di dunia kerja,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker yang diwakili Kepala Biro Kerja Sama, Muhammad Arif Hidayat ketika memberikan sambutan pada Pertemuan Kedua Kelompok Kerja Bidang Ketenagkerjaan (Employment Working Group/EWG) Presidensi G20 India, Senin (3/4/2023).

Lebih lanjut Arif Hidayat mengatakan, pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak berkelanjutan seperti adanya krisis geopolitik yang membebani pasar tenaga kerja dan masyarakat global yang rentan seperti kelompok pekerja perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas.

Selain itu, tantangan struktural jangka panjang seperti perubahan iklim, transisi demografi, dan kemajuan teknologi semakin berdampak pada pasar tenaga kerja di seluruh dunia.

“Kami tetap prioritaskan untuk memanfaatkan peluang dan memitigasi dampak buruk bagi pasar tenaga kerja guna mencapai pekerjaan yang inklusif, berkelanjutan, layak, serta mengurangi ketidaksetaraan”, ujar Arif.

Arif menambahkan, pihaknya berkomitmen mengatasi kesenjangan keterampilan global dengan mengidentifikasi kebutuhan keterampilan dan menyelaraskan klasifikasi keterampilan kerja, mempromosikan jaminan sosial bagi pekerja berbasis platform digital, serta mengembangkan kebijakan pembiayaan jaminan sosial berkelanjutan.

“Kami lakukan konsultasi bersama mitra sosial untuk mempromosikan pekerjaan berkelanjutan melalui akses ke perlindungan sosial yang memadai dan komprehensif,” pungkasnya. (ris)

Menaker mengatakan, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

“THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Saya minta perusahaan agar taat terhadap ketentuan ini,” kata Menaker pada Konferensi Pers Kebijakan Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2023 yang diselenggarakan secara virtual pada Selasa (28/3/2023).

Menaker menjelaskan, THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih, baik yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), termasuk pekerja/buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun terkait besaran THR pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional.

Ia mengatakan, terkait ketentuan mengenai besaran THR, dimungkinkan perusahaan memberikan THR yangn lebih baik dari peraturan perundang-undangan. Dalam Permenaker 6/2016 diatur bahwa bagi perusahaan yang dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB), atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan tersebut telah mengatur besaran THR yang lebih baik dari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja/buruh tersebut sesuai dengan PK, PP, PKB, atau kebiasaan tersebut.

Ia juga mengatakan, terkait upah 1 bulan ini, ada kekhususan pengaturan bagi pekerja/buruh dengan perjanjian kerja harian lepas. Bila pekerja mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Adapun bagi pekerja harian lepas yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja tersebut.

Dalam SE ini juga ada ketentuan perhitungan upah 1 bulan bagi pekerja/buruh dengan upah satuan hasil. Untuk pekerja/buruh ini, perhitungan upah 1 bulan didasarkan pada upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Ia juga menyatakan hal yang penting untuk digarisbawahi terkait dasar perhitungan THR yang menggunakan upah ini. Menurutnya, bagi perusahaan industri pada karya tertentu berorientasi ekspor yang melaksanakan penyesuaian waktu kerja dan upah sebagaimana yang diatur dalam Permenaker 5/2023 maka perusahaan tetap wajib membayar THR Keagamaan. Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan THR adalah nilai upah terakhir sebelum dilakukannya penyesuaian upah tersebut.

“Ini penting untuk digarisbawahi karena THR dan hak-hak lainnya selain upah tidak termasuk bagian yang boleh disesuaikan oleh Permenaker 5/2023 tersebut,” ucapnya.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan 2023, ia meminta kepada para gubernur dan jajarannya untuk mengupayakan agar perusahaan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota membayar THR Keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan mengimbau perusahaan agar membayar THR Keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR Keagamaan;

Ia juga meminta para gubernur agar membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang terintegrasi melalui website https://poskothr.kemnaker.go.id; dan mengawasi pelaksanaan pemberian THR Keagamaan di wilayah masing-masing. (ris)