Sebagai bagian dari upaya tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan mengenai isu pengembangan wilayah dan tata ruang. Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo, bersama jajaran Asisten Deputi, mengadakan Media Briefing Progres Proyek Strategis Nasional (PSN), Kebijakan Satu Peta, dan Reforma Agraria Tahun 2024 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa (7/02).

Deputi Wahyu menjelaskan bahwa program pemerintah, terutama PSN dan Kebijakan Satu Peta, terus didorong karena diyakini memiliki dampak signifikan dalam mempercepat pembangunan. Terkait Kebijakan Satu Peta, pada tahun 2023 telah terjadi penurunan tumpang tindih Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik (PITTI) sebesar 9%, yang setara dengan 29,5 juta hektar lahan. Selain itu, 157 Informasi Geospasial Tematik (IGT) telah dikompilasi, dan sebagian besar telah terintegrasi dan dapat digunakan oleh para Kementerian terkait.

Dalam hal Reforma Agraria, capaian program termasuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mencapai 261,4% dari target, serta redistribusi tanah yang mencapai 358,2% dari target. Sementara itu, terkait PSN, pada tahun 2023 telah diselesaikan 37 proyek senilai Rp475,4 triliun, termasuk pembangunan bendungan, pelabuhan, jalan tol, kawasan, sektor perkeretaapian, bandara, energi, pendidikan, teknologi, pos lintas batas negara, dan ketenagalistrikan. Total keseluruhan proyek PSN yang telah diselesaikan sejak tahun 2016 hingga 2023 adalah 190 proyek senilai Rp1.515,4 triliun, yang diperkirakan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 2,71 juta.

Infrastruktur PSN telah memberikan berbagai manfaat, termasuk peningkatan konektivitas. Dengan beroperasinya 24 pelabuhan baru dan peningkatan pelayanan 60 pelabuhan penyeberangan, PSN telah menguatkan infrastruktur poros maritim. Infrastruktur udara juga telah dioperasikan, termasuk 19 bandara baru dan 6 fasilitas kargo udara yang mempermudah arus logistik.

Lebih lanjut, PSN meningkatkan efisiensi angkutan jalan dengan penambahan 2.864,4 km jalan tol baru dan 2.650 km jalan baru. Dalam sektor ketahanan energi, PSN juga berkontribusi dalam peningkatan ketesediaan dan distribusi kelistrikan dengan menyediakan 20,6 GW pembangkit listrik baru dan menyambungkan jaringan transmisi sepanjang 1.172 km. PSN juga mampu meningkatkan potensi produksi gas bumi sebesar 23,3 MTPA atau 3,3 BCFD.

Dalam aspek kedaulatan pangan dan mitigasi bencana, pembangunan 42 bendungan PSN telah menambah persediaan air baku dan mereduksi banjir. PSN juga mendukung hilirisasi industri dan investasi dengan mendorong pengembangan 20 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan industri strategis, serta menambah 8 Kawasan Industri Strategis yang telah beroperasi.

Dengan berbagai dampak positif yang telah dicapai, pembangunan PSN akan terus didorong untuk tahun 2024 dengan target penyelesaian sebanyak 41 proyek. Diharapkan bahwa pencapaian ini akan memberikan kontribusi optimal pada peningkatan perekonomian dan pengembangan wilayah, sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045. (hai)

Dalam rilis yang diterima pada Jumat (18/8/2023), Syahrul menyatakan pandangannya dalam ‘PKS Legislative Report’ saat hadir dalam Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Sidang Paripurna DPR RI yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024. Acara tersebut berlangsung di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/8).

“Kami mendukung pembangunan, tetapi harus dilakukan dengan konsep dan ukuran yang terukur. Kami tidak ingin pembangunan infrastruktur menghanyutkan Indonesia ke dalam jurang utang yang dalam,” tegas Syahrul. Ia meminta Pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat dijalankan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Salah satu contoh kritik yang diutarakan oleh Syahrul adalah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Ia menganggap bahwa pembangunan IKN tidak tepat dilakukan dalam kondisi ekonomi yang belum stabil. “Dalam situasi ekonomi yang belum membaik, proyek pembangunan IKN dirasa tidak tepat. Kami menanyakan alasan mengapa proyek ini harus terus dilanjutkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Syahrul juga membahas beberapa proyek infrastruktur lainnya yang dinilai belum berjalan dengan baik, termasuk pembangunan bandara yang tidak optimal dalam fungsinya.

“Kerja tidak hanya soal menyelesaikan proyek, tetapi juga bagaimana melakukan pekerjaan dengan cerdas, tuntas, dan ikhlas. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap pembangunan akan memberikan dampak positif yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat,” tutup Legislator dari Fraksi PKS ini. (dni)

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur TA 2023 Kementerian PUPR fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang dibangun dan mengoptimalkan infastruktur yang sudah terbangun melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR).

“Sesuai yang disampaikan Presiden Joko Widodo, kegiatan pembangunan infrastruktur pada 2023 tetap menjadi prioritas utama dan diharapkan dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2024,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2023 akan digunakan untuk kegiatan bidang sumber daya air sebesar Rp41,9 triliun antara lain melanjutkan penyelesaian pembangunan bendungan dimana 13 bendungan di antaranya ditargetkan tuntas di 2023, seperti Keureuto dan Rukoh di Aceh, Lau Simeme di Sumut, Karian di Banten serta Cipanas dan Leuwikeris di Jabar.

Selain itu Kementerian PUPR juga melanjutkan pembangunan jaringan irigasi seluas 6.900 hektare seperti Daerah Irigasi Lematang di Sumsel dan DI Baliase di Sulsel,  dan daerah irigasi lainnya yang airnya dilayani dari bendungan-bendungan. Selain pembangunan, juga dilakukan rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 98.700 hektar diantaranya di DI Komering (Sumsel), DI Rentang, DI Lakbok Selatan (Jabar), DI Cihaur, DI Logung (Jateng), DI Mrican (Jatim), DI Pakacangan (Kalsel) dan DI Saddang (Sulsel).

Sementara kegiatan prioritas pada bidang jalan dan jembatan sebesar Rp49,3 triliun. Tahun 2023, ditargetkan pembangunan jalan nasional sepanjang 489,1 km dan pembangunan/duplikasi jembatan sepanjang 10,3 km antara lain ruas Geumpang – Pameue (Aceh), Lahewa Afulu – Bts. Nias (Sumut), dan Teluk Tapang – Bunga Tanjung (Sumbar).

Dalam rangka OPOR, di bidang jalan dan jembatan pada tahun 2023 dilaksanakan preservasi rutin jalan nasional sepanjang 47.763 km, jembatan nasional sepanjang 510 km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 3.340,3 km serta preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 30,4 km, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan sepanjang 2,2 km diantaranya flyover Sekip Ujung (Sumsel), Gelumbang (Sumsel), dan Aloha (Jatim), revitalisasi drainase

dan jembatan gantung serta padat karya.

Selanjutnya di bidang permukiman dianggarkan pada 2023 sebesar Rp25 triliun untuk pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas 2.206 liter/detik, Optimalisasi SPAM sebanyak 680 Sambungan Rumah (SR), SPAM Berbasis Masyarakat sebanyak 276.000 SR, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan layanan 16.600 Kartu Keluarga (KK), Sistem Pengelolaan Persampahan dengan layanan 26.500 KK dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dengan layanan 93.720 KK.

Selanjutnya juga dilakukan Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan yang ditangani secara terpadu seluas 306,90 ha, Penataan Kawasan StrategisPariwisata Nasional (KSPN) dan kegiatan strategis lainnya  seluas 430 ha, Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat melalui program PISEW di 1.340 Kecamatan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung seluas 10.750 m2, Penataan Bangunan dan Lingkungan di 20 Kawasan, Rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah/PTN, Rehabilitasi dan Renovasi Pasar serta pembangunan prasarana olahraga.

Kemudian di bidang Perumahan anggaran sebesar Rp6,9 triliun untuk pembangunan 3.535 unit rumah susun, 26.260 unit rumah khusus, 27,825 dukungan PSU, dan 145.000 unit bantuan rumah swadaya. Tidak kalah penting, kegiatan Padat Karya Tunai untuk membuka lapangan kerja di desa, pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp14,98 triliun, dengan target serapan tenaga kerja  743 ribu orang. (why)

“Linier dengan pembangunan infrastruktur, pemerintah juga mulai merancang konsep pemberdayaan masyarakat lokal,” ujar Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Thomas Umbu Pati

Menurut Thomas, keberadaan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan. Sebagai peluang, kehadiran IKN akan memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi masyarakat lokal, utamanya di bidang ekonomi. Namun, jika masyarakat tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka peluang tersebut bakal diambil pihak lain di luar IKN, dan masyarakat sekitar hanya menjadi penonton.

Karena itu, lanjut Thomas, perlunya melakukan sejumlah upaya pengembangan. Ini dapat dilakukan salah satunya dengan memanfaatkan potensi lokal melalui konsep “One District One Product” atau Satu Kecamatan Satu Produk, maupun “One Village One Product” atau Satu Desa Satu Produk. Upaya tersebut diyakini dapat membuat perekonomian masyarakat lebih berdaya.

“Terkait peluang tenaga kerja, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu membangun kolaborasi dalam mempersiapkan tenaga kerja berdasarkan skill dan kompetensi yang dibutuhkan oleh Otorita IKN. Untuk itu, perlu dikaji secara mendalam kebutuhan tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan selama pembangunan Ibu Kota Nusantara, sehingga betul-betul tenaga kerja di sini tidak diterlantarkan. Jangan sampai menjadi penonton di rumah sendiri,” pesan Thomas. (riz)

JAKARTA, koranindopos.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga akan terus melanjutkan pembangunan di bidang konektivitas. Terutama penyelesaian infrastruktur jalan dan jembatan yang sudah mulai dibangun dan pemanfaatan infastruktur yang sudah terbangun. Direktur Jenderal Bina Marga, Hedy Rahadian mengatakan, pada tahun 2022 pihaknya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 39,7 triliun.

Hedy mengatakan, alokasi anggaran sebesar itu akan digunakan untuk program infrastruktur konektivitas sebesar Rp 37,3 triliun (93,94 persen) dan sebesar Rp 2,4 triliun (6,06 persen) untuk program dukungan manajemen seperti kebutuhan gaji pegawai dan belanja operasional. Infrastruktur jalan dialokasikan anggaran sebesar Rp 21,8 triliun untuk pembangunan jalan nasional baru yang ditargetkan sepanjang 354 km. “Termasuk untuk peningkatan kualitas jalan nasional,” kata Hedy pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR, belum lama ini seperti dikutip dari website resmi Kementerian PUPR.

Menurur Hedy, pembangunan jalan nasional baru pada tahun 2022 tersebut di antaranya ruas Jalan Geumpang-Pameue (Aceh), Pansela Jawa (Jateng, DIY, Jatim), Planjan-Baron-Tepus (DIY), Siding/Seluas-Sekayang/Entikong (Kalbar), Long Pahangai-Long Boh & Long Bagun-Tering (Kaltim), Rasau-Jasa-Bts. Negara (Kalbar), Manado Outer Ring Road III (Sulut), Lingkar Kendari (Sultra), Mamberamo-Elelim dan Jalan Akses Jembatan Holtekamp (Papua), Towe Hitam-Oksibil (Papua). “Juga untuk penanganan mendesak dan tanggap darurat penanganan longsoran poros Kab. Wajo dan Kab. Bone,” ujarnya.

Selain pembangunan jalan, lanjut Hedy, pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp 6,9 triliun untuk pembangunan jembatan sepanjang 20.188. Di antaranya Jembatan Sei Wampu (Sumut)  Jembatan Way Rarem (Lampung), Ciloseh (Jabar), Sungai Ratah (Kaltim), Sungai Sambas Besar (Kalbar), Anak Nyum Cs (Papua), Pembangunan Jembatan Kretek 2 (DIY), Pembangunan Jembatan Ruas Tiong Ohang – Long Pahangai Pararel Perbatasan (Kaltim), Pembangunan Jembatan dan Oprit Boulevard (Sulut). “Kemudian juga untuk preservasi dan penggantian jembatan diantaranya Jembatan Olor Gedang (NTB) dan Kr. Baro (Aceh),” jelas dia.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, Hedy menyebut capaian realisasi keuangan Ditjen Bina Marga  Kementerian PUPR sebesar Rp 63,63 triliun atau sebesar 95,87 persen dari pagu anggaran Rp 66,37 triliun. Untuk capaian fisiknya pada tahun 2021 telah dibangun jalan nasional baru sepanjang 721 km, 27.708 m jembatan, 2.321 m untuk flyover/underpass, dan 123 km jalan tol. “Untuk tahun ini juga dialokasikan untuk dukungan pembangunan 9,2 km jalan tol sebesar Rp 4,6 Triliun dan program padat karya di tahun 2022 sebesar Rp 4,5 triliun dengan target menyerap 55.695 tenaga kerja,” tandas Hedy.(hai)

KARO, koranindopos.com – Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga melakukan kunjungan kerja bersama sejumlah pejabat Kemendagri ke Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Rabu (5/1/2022). Kegiatan ini dalam rangka  usaha Kemendagri mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Kastorius menyampaikan, paradigma pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Karo harus disesuaikan dengan tren yang ada. Akselerasi kegiatan ekonomi dan tren yang semakin baik menjadi hal yang harus ditangkap pemerintah daerah untuk mengubah mindset. Hal itu kemudian sebagai landasan untuk menentukan prioritas pembangunan sarana dan prasarana di tingkat daerah, termasuk dalam hal pembangunan jalan. 

“Saya kira ini pelajaran kita yang baik untuk juga mengevaluasi daerah, dulu kita menurut saya masuk di dalam terminologi jalan yang bersifat hierarkis nasional, provinsi, jalan kabupaten, jalan kecamatan, jalan desa, dan seterusnya,” ujar Kastorius. 

Dia berharap dengan adanya kemajuan sarana infrastruktur secara makro, daya saing Indonesia di tingkat global akan terangkat. Karena itu, konektivitas pembangunan tidak boleh berhenti di tingkat atas, melainkan mesti tersambung secara keseluruhan hingga ke tingkat bawah. Untuk itu, potensi adanya sentra produksi yang dapat dikembangkan di tingkat masyarakat juga perlu diperhatikan. 

Ia melanjutkan, perubahan mindset dapat dimulai dengan melakukan identifikasi sarana prasarana yang ada dalam sentra produksi masyarakat. Melalui pembangunan jalan produksi, misalnya, akan terwujud sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berorientasi pada pemecahan masalah (problem solving) dan tujuan pembangunan. 

“Ke depan mungkin kita semakin mengeratkan hubungan, baik itu komunikasi maupun di dalam perencanaan, penganggaran, evaluasi, seluruh proses pembangunan kita. Agar kita (lebih) cepat tanggap, responsif terhadap masalah-masalah yang muncul di masyarakat,” pungkas Kastorius. 

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Karo menjadi sorotan publik setelah warganya memberikan 3 ton jeruk kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Warga tersebut meminta presiden untuk memperbaiki jalan desa di wilayahnya yang dalam kondisi rusak.  (rls/riz)