Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pelantikan serentak ini menjadi simbol persatuan dan efisiensi dalam sistem pemerintahan daerah.

“Ini saya kira adalah momen bersejarah, pertama kali di negara kita, kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah dilantik serentak di Istana Merdeka oleh kepala negara,” ujar Prabowo.

Pelantikan serentak ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki sistem demokrasi yang dinamis dan berjalan baik. Prabowo menyatakan bahwa proses demokrasi di Indonesia terus berkembang dengan baik dan menunjukkan kematangan dalam sistem politik.

“Pelantikan ini juga menggambarkan besarnya bangsa Indonesia. Kita memiliki demokrasi yang dinamis dan berjalan dengan baik. Semua kepala daerah yang dilantik hari ini adalah hasil dari proses demokrasi yang transparan dan adil,” kata Prabowo.

Setelah resmi dilantik, para kepala daerah diharapkan segera bekerja untuk mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Tantangan yang dihadapi ke depan meliputi pemulihan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta penguatan sistem pemerintahan daerah yang lebih efisien dan transparan.

Presiden Prabowo juga mengingatkan para kepala daerah untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam menjalankan tugas mereka.

“Saya ingin mengingatkan bahwa amanah yang diberikan oleh rakyat adalah tanggung jawab besar. Bekerjalah dengan dedikasi, integritas, dan keberpihakan kepada rakyat,” tambahnya.

Dengan dilantiknya 961 kepala daerah secara serentak, diharapkan sistem pemerintahan daerah dapat berjalan lebih efektif dan koordinasi antara pusat dan daerah semakin baik. Langkah ini menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelantikan ini sekaligus menjadi awal bagi para pemimpin daerah untuk membawa perubahan positif di wilayah masing-masing, mewujudkan visi pembangunan yang lebih inklusif, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.(dhil)

Dalam sidang pleno khusus yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Kamis (2/1/2025), Suhartoyo menyampaikan bahwa undang-undang yang paling sering dimohonkan pengujiannya sepanjang tahun 2024 adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, atau yang dikenal dengan UU Pilkada. UU ini dimohonkan untuk diuji sebanyak 35 kali, menjadi undang-undang yang paling dominan di antara yang lainnya.

Selain UU Pilkada, terdapat juga Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang turut banyak diuji, meskipun rincian lebih lanjut belum disampaikan oleh Suhartoyo dalam keterangannya tersebut. Fenomena tingginya jumlah permohonan pengujian terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada ini mencerminkan perhatian masyarakat dan berbagai pihak terhadap pelaksanaan kedua proses politik besar tersebut, yakni pemilu dan pilkada yang berlangsung di Indonesia.

Penting untuk dicatat bahwa pengujian terhadap undang-undang ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk hukum yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional, serta memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Suhartoyo mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah permohonan uji materi ini menunjukkan semakin tingginya partisipasi publik dalam mengawal jalannya demokrasi di Indonesia.

Tahun 2024, yang penuh dengan dinamika politik, menjadi momentum bagi berbagai pihak untuk menilai kembali keberlakuan berbagai ketentuan hukum yang terkait dengan pemilu dan pilkada. Dengan meningkatnya jumlah permohonan uji undang-undang, MK berperan penting dalam menjaga konstitusionalitas berbagai peraturan yang ada.

Sebagai lembaga yang berfungsi untuk menjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi terus berkomitmen untuk memberikan putusan yang adil dan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, demi tercapainya tujuan bersama dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis.(dhil)

Menurut Wempi, berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI), tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 mencapai 81 persen. Angka ini melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni sebesar 79,5 persen.

Wempi menyebutkan bahwa perolehan suara nasional untuk pemilu presiden mencapai 164.227.475 suara sah, dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 81,78 persen. Sementara itu, suara sah nasional untuk pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tercatat sebanyak 151.796.631 suara.

“Tercatat, partisipasi pemilih partai politik peserta Pemilu berada di angka 81,42 persen. Partisipasi pemilih dalam Pemilihan DPD mencapai 81,36 persen atau sebanyak 138.913.462 suara sah,” ujar Wempi.

Wempi berharap DPRD bersama dengan elemen terkait dapat melakukan sinergi dalam mengawal dan memastikan terselenggaranya Pilkada Serentak Tahun 2024. Ia berharap, Pilkada yang akan digelar pada Rabu, 27 November 2024, dapat berjalan dengan sukses, aman, tertib, dan lancar.

“Peran lain dari DPRD Kabupaten adalah untuk menjaga konsistensi NKRI secara umum, dan membantu menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2024,” ujarnya.

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024, Wempi menegaskan perlunya sosialisasi kepada masyarakat, mengikutsertakan masyarakat dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta melakukan bimbingan teknis kepada peserta pilkada dan penyelenggara pilkada.

“Yang tidak kalah pentingnya adalah menumbuhkan kedewasaan dan kepatuhan para penyelenggara, para calon, partai politik, dan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan kontestasi dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024,” kata Wempi.

Jadwal dan Tahapan Pilkada Serentak 2024

1. 27 Februari—16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.
2. 24 April—31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih.
3. 5 Mei—19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
4. 31 Mei—23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
5. 24—26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon.
6. 27—29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon.
7. 27 Agustus—21 September 2024: Penelitian persyaratan calon.
8. 22 September 2024: Penetapan pasangan calon.
9. 25 September—23 November 2024: Pelaksanaan kampanye.
10. 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara.
11. 27 November—16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Dengan meningkatnya partisipasi pemilih pada Pemilu 2024, diharapkan sinergi dan kerjasama antar berbagai elemen dapat terus ditingkatkan untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Hal ini penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang terbaik bagi bangsa dan negara. (hai)

Hamdi Basjar, Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Gambir, menyampaikan bahwa Presiden Jokowi menekankan pentingnya Pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan sebagai pesta demokrasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

“Presiden juga berpesan agar KPPS di mana saja di Republik ini, di seluruh Nusantara, agar bekerja dengan jujur, adil, tegas, cermat agar berlangsung Pemilu yang jujur, adil, dan karena pesta demokrasi ya jadi agar masyarakat Indonesia ini menikmati pesta demokrasi tersebut,” ujar Hamdi Basjar.

Dalam kesempatan tersebut, Hamdi juga mengundang Presiden Jokowi untuk memberikan hak pilihnya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Kelurahan Gambir yang akan berlokasi di Gedung Lembaga Administrasi Negara di Jalan Veteran Nomor 10. Presiden Jokowi menyatakan keberkenan untuk hadir.

Hamdi menjelaskan bahwa di TPS tempatnya bertugas terdapat 120 orang yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemungutan suara akan dimulai pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB, dengan kemungkinan Presiden dan Ibu Negara hadir antara jam 8 pagi hingga jam 12 siang.

Pemilu 2024 diharapkan menjadi ajang yang transparan dan adil, memastikan setiap suara terhitung dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan demokrasi di Indonesia. (hai)

Pj Gubernur Heru memberikan instruksi kepada jajaran Satpol PP DKI Jakarta agar proses penurunan APK dilakukan dengan efektif dan efisien. “Masa tenang adalah masa tidak diperbolehkan adanya aktivitas atau kegiatan berkampanye menjelang pemilihan umum. Sebanyak 2.300 personel kami kerahkan pada kegiatan tersebut,” ungkap Arifin, Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

Proses penurunan APK dilakukan dengan menyisir jalan-jalan lingkungan dan jalan protokol di Jakarta. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur seperti wali kota, camat, lurah, masyarakat, TNI/Polri, KPU, Bawaslu, serta tim perwakilan partai politik (parpol), tim calon legislatif (caleg), dan tim pasangan calon (paslon) lainnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023.

Arifin juga menyebutkan bahwa armada operasional dari berbagai perangkat daerah seperti mobil crane digunakan untuk memudahkan jangkauan pada saat penurunan APK. Kegiatan tersebut dilakukan di jalan protokol seperti Jalan Medan Merdeka, Patung Tani, Jalan Thamrin-Sudirman, kawasan Semanggi, Jalan S. Parman, Jalan Rasuna Said, dan Jalan M. T. Haryono. Selain itu, penurunan APK juga menyasar jalan lingkungan, flyover, JPO, serta fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) lainnya di Jakarta.

“Kita perlu memperhatikan faktor keselamatan. Oleh karena itu, kami juga menyiapkan mobil crane apabila ada APK yang dipasang di tempat ketinggian. Mari bersama kita ciptakan suasana yang tertib dan kondusif memasuki masa tenang dan menghadapi hari pemungutan suara Pemilu 2024,” ungkap Arifin.

Dengan turunnya ribuan personel Satpol PP DKI Jakarta untuk menurunkan APK, diharapkan situasi dapat tetap kondusif dan tertib menjelang masa tenang Pemilu 2024, serta memberikan kesan positif dalam proses demokrasi di Indonesia. (dni)

“Pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk menggunakan hak pilihnya. Apabila pada hari dan tanggal pemungutan suara tersebut pekerja/buruh harus bekerja, maka pengusaha mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh tetap dapat menggunakan hak pilihnya,” ujar Menaker Ida pada Rabu (7/2/24).

Imbauan tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Menaker Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, yang telah ditandatangani pada 26 Januari lalu.

Menaker juga menegaskan bahwa pekerja yang harus bekerja pada hari pemungutan suara berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, selain memberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilih, pekerja juga memiliki hak atas kompensasi yang layak atas waktu tambahan yang mereka habiskan untuk bekerja pada hari tersebut.

Edaran ini juga berlaku untuk Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan secara serentak pada November 2024. Pada Pilkada tersebut, akan dipilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Langkah Menaker Ida ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi, dengan memastikan bahwa hak-hak pekerja untuk menggunakan hak pilihnya dihormati dan dilindungi. Dengan demikian, diharapkan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar dan demokratis, dengan partisipasi yang maksimal dari seluruh elemen masyarakat. (hai)

“Sudah 99 persen, sudah diterima kabupaten/kota surat suaranya. Ada yang masih menunggu untuk surat suara DPRD provinsi,” ujar Ketua KPU Hasyim Asy’ari.

Ketua Hasyim memastikan bahwa segala kebutuhan logistik pemilu akan diselesaikan secepatnya. “Insya Allah sudah selesai semua, tinggal dikirim ke beberapa tempat saja. Sudah disortir, dilipat, tinggal dimasukkan ke kotak suara,” tambahnya.

Selain itu, sebanyak 60 persen logistik Pemilu 2024 telah dimasukkan ke dalam kotak penyimpanan surat suara dalam kondisi tersegel. Logistik pemilu tersebut akan didistribusikan ke tingkat kecamatan, kelurahan, hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ketua Hasyim juga menegaskan bahwa KPU terus berkoordinasi erat dengan pemerintah pusat, daerah, serta TNI-Polri dalam rangka memberikan dukungan distribusi logistik dan pengamanannya.

Dengan pencapaian distribusi logistik Pemilu 2024 yang hampir mencapai penuh, diharapkan proses pemungutan suara nantinya dapat berjalan lancar dan tertib sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU.

Tetap pantau perkembangan terkini seputar Pemilu 2024 melalui sumber berita terpercaya. (hai)

Ribuan personel itu, selain dari Polda Metro Jaya juga dari Polres Metro Jakarta Pusat dan dari Mabes Polri

Dalam pernyataannya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyatakan bahwa mereka telah menyiapkan pola pengamanan jauh-jauh hari sebelumnya dan telah melakukan evaluasi untuk memastikan pengamanan kali ini lebih baik.

Total 2.992 personel gabungan dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemprov DKI Jakarta, dan instansi terkait dikerahkan untuk pengamanan debat capres pamungkas. Mereka akan ditempatkan di tiga ring pengamanan: Ring 1 di area debat, Ring 2 di sekitar lobi dan pintu masuk JCC, dan Ring 3 di sektor terluar pintu masuk ke kawasan area GBK serta di kantong-kantong parkir.

Pihak kepolisian juga akan memantau dinamika situasi di lapangan untuk menentukan penutupan atau pengalihan arus lalu lintas. Prioritas akan diberikan pada kendaraan pasangan calon (paslon) jika terjadi kepadatan kendaraan menjelang kedatangan mereka.

Kapolres Susatyo menekankan pentingnya tindakan persuasif, pelayanan yang humanis, dan sikap netral dari seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan. Dia juga mengimbau masyarakat untuk mengikuti debat di rumah masing-masing serta meminta simpatisan dan pendukung paslon yang hadir di JCC untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar kegiatan berjalan aman dan lancar.

Dengan pengamanan yang ketat dan dukungan dari seluruh pihak, diharapkan Debat Capres 2024 dapat berjalan dengan sukses dan aman bagi semua pihak yang terlibat. (hai)