Koranindopos.com, JAKARTA – Perkumpulan Pemimpin dan Tokoh Kristen Bersatu (PEMKRIS) resmi memperkenalkan diri kepada publik melalui rangkaian konferensi pers, pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP), dan deklarasi organisasi yang digelar di CWS Hall, Gedung Kenanga, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).

Momentum tersebut menjadi langkah awal PEMKRIS dalam menghadirkan ruang bersama bagi para pemimpin dan tokoh Kristen dari berbagai denominasi, latar belakang, serta bidang pengabdian di Indonesia.

PEMKRIS menghimpun beragam unsur masyarakat Kristen, mulai dari rohaniwan, cendekiawan, akademisi, birokrat, politisi, pengusaha, hingga tokoh dari kalangan militer dan kepolisian.

Kehadiran organisasi ini membawa semangat untuk membangun sebuah rumah besar yang dapat mempertemukan gagasan, pengalaman, serta potensi para pemimpin dan tokoh Kristen dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Selain menjadi ruang kebersamaan, PEMKRIS juga memproyeksikan diri sebagai mitra pemerintah dalam mendampingi, mengawal, dan mengadvokasi berbagai kepentingan umat Kristen, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional.

Ketua Umum DPP PEMKRIS, Bishop Dr. Joshua BJJ. Tewuh, M.Th., mengatakan organisasi tersebut dibentuk dengan semangat menyatukan potensi sekaligus memperkuat peran para pemimpin dan tokoh Kristen dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

“PEMKRIS hadir untuk menjadi rumah besar bersama. Kami ingin membangun persatuan, memperkuat peran kepemimpinan, serta menghadirkan wadah yang mampu mendampingi dan memperjuangkan berbagai kepentingan umat secara konstruktif, dialogis, dan sesuai dengan koridor hukum serta konstitusi,” ujar Bishop Dr. Joshua BJJ. Tewuh, M.Th.

Dalam menjalankan perannya, PEMKRIS menyatakan komitmen untuk mengambil bagian dalam berbagai bidang, antara lain hukum dan hak asasi manusia, sosial, budaya, pendidikan Kristen, moderasi beragama, hingga hubungan internasional.

Organisasi ini menempatkan diri sebagai wadah yang terbuka, ekumenis, interdenominasi, lintas golongan, dan independen. PEMKRIS juga menegaskan tidak menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari partai politik.

Semangat tersebut diharapkan dapat membuka ruang dialog dan kolaborasi yang lebih luas, baik di antara para pemimpin dan tokoh Kristen maupun dengan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah.

Dalam menjalankan fungsinya, PEMKRIS mengembangkan sejumlah peran strategis, antara lain sebagai kolaborator untuk membangun sinergi dengan pemerintah, konektor yang mempertemukan para pemimpin dan tokoh Kristen, mediator dalam membantu penyelesaian berbagai persoalan, serta navigator dalam mendorong pengembangan kehidupan Kekristenan di Indonesia.

Salah satu agenda yang dipersiapkan adalah pengembangan Crisis Center. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi ruang pengaduan dan pelaporan terhadap berbagai persoalan mendesak yang berpotensi berdampak pada hak-hak konstitusional umat Kristen, baik secara individu maupun kelembagaan.

Di bidang pengembangan sumber daya manusia, PEMKRIS juga merencanakan berbagai program, seperti kaderisasi kepemimpinan, seminar, diskusi, lokakarya, kajian akademik, kegiatan sosial dan kemanusiaan, pendampingan terhadap lembaga pendidikan Kristen, serta penguatan jejaring dengan para pemimpin dan tokoh Kristen di tingkat internasional.

Rangkaian deklarasi PEMKRIS turut ditandai dengan pelantikan Ketua Umum DPP PEMKRIS yang dilakukan oleh Irjen Pol. (Purn.) Dr. Ronny F. Sompie, S.H., M.H., selaku Ketua Dewan Pengawas.

Dalam struktur organisasi, sejumlah tokoh dipercaya menempati berbagai posisi strategis. Prof. Dr. Yasonna H. Laoly, Ph.D. dipercaya sebagai Ketua Dewan Pembina, sementara Jend. (Purn.) Herman B. Leopold Mantiri menjabat Ketua Dewan Pelindung.

Kemudian, Komjen Pol. (Purn.) Drs. Dharma Pongrekun dipercaya sebagai Anggota Kehormatan, Prof. Thomas Pentury, M.Si. sebagai Ketua Dewan Pakar, Brigjen (Purn.) Karel Albert Ralahalu sebagai Ketua Dewan Penasihat, serta Dr. Jimmy MR Lumintang, MA, MBA, MTH sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

Kehadiran para tokoh tersebut diharapkan semakin memperkuat langkah PEMKRIS dalam membangun organisasi yang inklusif serta menjadi ruang bertemunya berbagai pemikiran dan pengalaman untuk kepentingan bersama.

Melalui deklarasi ini, PEMKRIS menegaskan komitmennya untuk menjadi wadah pemersatu sekaligus mendorong lahirnya kontribusi nyata para pemimpin dan tokoh Kristen bagi kemajuan Indonesia.

Secara legal formal, keberadaan PEMKRIS telah memiliki dasar hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0001173.AH.01.07.TAHUN 2026 yang diterbitkan pada 11 Maret 2026.

Dengan mengusung semangat “Jaga, Kawal & Advokasi Kekristenan di Indonesia”, PEMKRIS berharap dapat memperkuat persatuan, membangun komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, serta mengambil bagian secara konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Lebih dari sekadar deklarasi sebuah organisasi, momentum tersebut menjadi awal perjalanan PEMKRIS untuk mempertemukan keberagaman potensi, merawat kebersamaan, dan menghadirkan kontribusi yang dapat dirasakan secara lebih luas bagi masyarakat serta Indonesia.(dhil)