Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, dampak pandemi Covid-19 yang lalu memberikan tekanan yang besar terhadap semua sektor usaha termasuk Koperasi dan UMKM.

“Untuk mendorong bangkitnya sektor Koperasi dan UMKM ini kami terus intensif melakukan penyaluran dana bergulir termasuk bimbingan teknis pengajuan pinjaman dan pembiyaan penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM,” ujar Supomo di Provinsi Bali, Jum’at (16/12/2022).

Supomo berharap, dengan kegiatan bimtek ini pengurus koperasi memahami dengan baik kriteria dan persyaratan serta penyusunan proposal pengajuan pinjaman dana bergulir LPDB-KUMKM yang pada akhirnya dapat mengirim dan memenuhi persyaratan untuk diberikan pinjaman dana bergulir LPDB-KUMKM.

Selain itu, pelaksanaan bimtek ini dalam rangka pendampingan dan penyuluhan, sebab koperasi berperan besar dalam pemulihan ekonomi nasional saat Pandemi Covid-19 baik di Provinsi Sulawesi Selatan maupun Provinsi Bali.

“Mari kita tingkatkan solidaritas untuk memperkuat Koperasi dan UMKM sehingga dapat bermanfaat bagi Bangsa Indonesia dan menjadi tulang punggung bagi perekonomian nasional,” tambah Supomo.

Sementara itu, Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto menambahkan, kegiatan bimtek di dua Provinsi Sulawesi Selatan dan Bali dalam rangka memulihkan sektor-sektor usaha produktif dikedua provinsi tersebut, sebab saat ini menjadi momentum untuk pulihan perekonomian masyarakat dan wilayah Makassar dan Bali memiliki banyak Koperasi dan UMKM yang bergerak di sektor produktif.

“Seiring dengan menurunnya tingkat penularan Covid-19, geliat perekonomian di Bali juga menjadi meningkat. Akan tetapi untuk dapat pulih seperti sedia kala, para pelaku ekonomi khususnya koperasi dan UKM memerlukan perkuatan modal untuk menunjang kelangsungan usahanya. LPDB-KUMKM hadir sebagai salah satu solusi untuk perkuatan modal tersebut,” ujar Krisdianto.

Krisdianto mengungkapkan, pemulihan ekonomi sektor produktif menjadi penting untuk terus didukung dan dikawal bersama, agar perekonomian masyarakat bisa berjalan optimal dan memberikan dampak ganda ekonomi mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan juga peningkatan pendapatan masyarakat.

“Dengan ekonominya bangkit, koperasi dan UMKM juga akan berkembang baik dari sisi daya saing, manajemen bisnis, serta meningkatkan skala usahanya yang ditopang dengan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM,” pungkas Krisdianto. (why)

“Bali adalah contoh best practice dalam upaya percepatan penurunan stunting. Angka prevalensi stunting di Bali terendah di Indonesia yakni 10,9 persen. Angka TFR di Bali 1,9 yang artinya satu perempuan melahirkan satu atau paling banyak dua anak,” kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dalam pembukaan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran Program Bangga Kencana (e-Koren) II di Denpasar, Bali, pekan lalu.

Kendati demikian, Bali masih menghadapi kendala dalam upaya mempercepat pencapaian target menurunkan prevalensi stunting, terutama untuk mencegah lahirnya bayi stunting baru. Kendala itu terkait adat dan kebiasaan dalam pernikahan.

Sebagaimana diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra yang mengatakan calon pengantin di Bali tidak bisa mendapatkan bimbingan pra-nikah untuk pencegahan stunting.

“Ini terjadi karena perbedaan adat kebiasaan di Bali. Pelaporan pernikahan biasanya terlebih dahulu melapor ke Desa Adat sehingga para petugas yang membimbing para calon pengantin tidak langsung tahu pasangan yang akan menikah. Sehingga seringkali bimbingan dilakukan setelah pernikahan terjadi bahkan sesudah terjadinya kelahiran,” kata Dewa Made Indra.

Menurut Dewa Made, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Desa Adat dan para pemuka agama untuk mengatasi hal tersebut.

“Kita berharap penanganan stunting ini melibatkan Majelis Desa Adat dan pemuka agama. Sudah kita lakukan. Supaya betul-betul bimbingan kita bisa sampai kepada warga masyarakat kita sebelum mereka menikah (pra nikah),” ujar Dewa.

Menyikapi hal tersebut, para pemangku kepentingan melakukan langkah-langkah melalui kampanye percepatan penurunan stunting kolaborasi Komisi IX DPR-RI dan BKKBN serta Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Dalam kegiatan kampanye percepatan penurunan stunting di Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Sabtu (01/10/2022) untuk melakukan screening pranikah sebagai upaya pencegahan stunting.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Buleleng Nyoman Riang Pustaka mengatakan screening pranikah dapat menjadi kebiasaan bagi masyarakat Bali yang mayoritas pemeluk Hindu.

Menurut Riang, pemeriksaan calon pengantin belum membudaya di tengah masyarakat Bali, berbeda dengan umat lain yang bahkan ada kursus bagi calon pengantinnya.

“Bagi pasangan calon pengantin saya harap tiga bulan sebelumnya melapor dulu ke aparat desa agar diperiksa kesehatannya. Mari jadikan budaya. Dimulai dari (Desa) Dencarik,” kata Riang yang mewakili Pejabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana.

Riang mengatakan deteksi kesehatan calon pengantinsangat bermanfaat untuk menciptakan keluarga berkualitas. Kasus stunting jelas bisa dihindari jika calon orangtuanya sudah memiliki pengetahuan cukup.

Direktur Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) BKKBN Eka Sulistia Ediningsih mengajak ibu-ibu yang hadir memanfaatkan akun media sosial masing-masing untuk mengampanyekan pentingnya pencegahan stunting.

Meski Bali, menurut Eka, prevalensi stuntingnya jauh di bawah rerata nasional, bukan berarti masyarakat Bali boleh lengah. “Upaya antisipasi harus tetap ada bila perlu sampai zero kasus,” kata Eka sembari berterima kasih kepada Anggota Komisi IX DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana yang punya komitmen untuk turun langsung ke tengah masyarakat.

Sementara itu Kariyasa Adnyana mengungkapkan, membaiknya sektor pariwisata pascapandemi Covid-19 mesti disyukuri masyarakat Bali. Salah satu caranya dengan menjaga kualitas kesehatan.

Sebab, kata Kariyasa, pariwisata sangat tergantung dengan isu-isu sensitif seperti kesehatan. Jika masyarakat Bali sudah sehat, tidak ada stunting, maka menjadi bahan promosi yang baik untuk menarik kunjungan wisatawan.

“Makanya orang Bali itu harus sehat-sehat. Jangan sampai stunting. Selain merugikan pariwisata, penderita stunting akan menjadi beban negara. Kalau jumlahnya banyak bahkan bisa menggangu stabilitas perekonomian nasional,” tegas dia.

Sebelumnya Plt. Perbekel (Kepala Desa) Dencarik Ida Kade Swastika, mengaku di wilayahnya masih terdapat beberapa kasus balita gizi buruk. Dengan adanya kampanye ini, ia berharap persoalan itu bisa diatasi secara gotong royong dan mencegah kasus serupa muncul di kemudian hari.

“Terima kasih desa kami telah dipilih sebagai lokasi kampanye penurunan stunting yang notabene satu-satunya di Kecamatan Banjar. Semoga masyarakat kami mampu mengimplementasikan pengetahuan sehingga anak-anak kami tumbuh sehat sesuai harapan,” kata Ida Kade.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali dr. Luh Gede Sukardiasih juga turut memaparkan materi tentang upaya-upaya yang wajib dilakukan ibu rumah tangga guna menciptakan keluarga berkualitas. (why/rls)

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) Senin malam (26/09/2022), bertepatan dengan peringatan Hari Kontrasepsi Dunia (World Contraception Day) dan berlangsung secara hybrid serta dipusatkan di Denpasar, Provinsi Bali.

Dalam acara ini, BKKBN menyusun rancangan kegiatan sekaligus rancangan distribusi pagu anggaran yang menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo sebagai fokus Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024.

Dukungan APBN tahun anggaran 2023 dialokasikan untuk kegiatan yang mendukung upaya percepatan penurunan stunting, upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui penyediaan data dan informasi, optimalisasi Kampung KB, serta kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian berbagai indikator rencana strategis BKKBN.

“Anggaran dari APBN ini kita sebar juga ke seluruh daerah se-Indonesia,” kata Hasto.

Menurut Hasto, terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melibatkan BKKBN tidak hanya dalam hal koordinasi dan fasilitasi tetapi juga penyediaan data.

“Kita bersyukur bahwa Inpres Nomor 3 tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas telah terbit, sehingga kalau mau mengembangkan Kampung KB sudah ada dasarnya. Saya kira semua pemangku kepentingan sudah tahu tentang Inpres ini,” kata Hasto.

Hasto juga menyampaikan peran BKKBN dan jajaran di daerah-daerah terkait Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

“Kenapa ini perlu saya sampaikan, karena di dalam Inpres ini menyebutkan bahwa BKKBN wajib melakukan pendataan dan di miskin ekstrem juga mewajibkan, menugaskan bahwa data sebagai back bone untuk kemiskinan ekstrem adalah dari BKKBN. Jadi data yang dikumpulkan Bapak Ibu artinya diakui oleh Presiden dan Pak Wapres, untuk kemudian menjadi dasar menentukan kemiskinan ekstrem,” ujar Hasto.

Dalam sambutannya, Hasto juga mengapresiasi Provinsi Bali sebagai daerah tersukses dalam penanganan stunting. Bali, kata Hasto, kasus dan prevalensi stuntingnya paling rendah di Indonesia.

Karena itu, fokus anggaran stunting menurut Hasto akan diprioritaskan di 12 provinsi, yakni NTT, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Aceh. Lalu, ada lima provinsi yang prioritas karena jumlah penduduk yang besar terdiri dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Utara.

Selain itu Hasto juga mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Bali yang telah berhasil menurunkan angka Total Fertility Rate (TFR) di Bali hingga mencapai 1,9 dan angka prevalensi stunting yang rendah di Provinsi Bali.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra yang hadir dalam pembukaan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran tahun 2023 BKKBN mengatakan upaya percepatan penurunan stunting dilakukan bersinergi dengan berbagai komponen.

“Kami di daerah melibatkan semua komponen. Tidak hanya Dinas Sosial, tetapi juga dinas terkait lainnya,” kata Dewa Indra.

Menurut Dewa Indra, kendati terendah di nasional, namun arahan Gubernur Bali Wayan Koster sudah sangat jelas, yakni menurunkan prevalensi stunting di Bali.

Menurut dia, telah terbentuk struktur organisasi dalam mengentaskan dan mengatasi masalah stunting ini. “Bapak Wakil Gubernur, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) untuk mengatasi masalah stunting ini,” jelasnya.

Dewa Indra juga mengungkapkan, struktur penanganan stunting di Bali juga sudah terbentuk hingga tingkat desa dengan melibatkan berbagai pihak.

“Mereka bekerja memberikan advokasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita turunkan,” ujar dia.

BKKBN telah menetapkan arah kebijakan tahun 2023 mendatang yang berfokus pada percepatan penurunan kematian ibu dan percepatan penurunan stunting. Selain fokus pada penyusunan program dan anggaran TA. 2023, para peserta Koren II ini juga harus memperhatikan proses perencanaan DAK Fisik Sub Bidang KB dan BOKB untuk Tahun 2023. Serta juga turut melakukan monitoring/pemantauan dan evaluasi terhadap realiasi DAK baik fisik maupun non fisik (BOKB). (why)

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pekerjaan fisik penataan kawasan tidak akan menyentuh area bangunan utama Pura Besakih yang digunakan sebagai tempat ibadah.

“Yang terpenting dari penataan kawasan ini untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung yang beribadah dan berwisata. Karena menurut informasi, saat ada upacara besar kondisinya akan sangat ramai. Untuk itu akan dibuat alur masuk dan keluar yang berbeda, sehingga tidak ada penumpukan, termasuk sirkulasi jalan untuk kendaraan akan diatur,” kata Menteri Basuki.

Pura Agung Besakih yang terletak di kaki Gunung Agung di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem adalah pura terbesar dan paling suci di Bali dan merupakan pusat pelayanan spiritual utama umat Hindu di Bali bahkan di Indonesia untuk melakukan persembahyangan. Perpaduan lansekap dan arsitektur bangunan pura yang indah juga menjadikan Kawasan Pura Agung Besakih sebagai salah satu destinasi wisata kelas dunia.

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Boby Ali Azhari mengatakan penataan kawasan Pura Agung Besakih dimulai sejak bulan Agustus 2021 dan direncanakan berakhir pada Desember 2022.

“Penataan Kawasan Pura Agung Besakih dilakukan dengan mekanisme rancang dan bangun (design and build) menggunakan APBN sebesar Rp378,4 miliar. Progres fisik saat ini mencapai 54,3%,” kata Boby saat meninjau langsung progres pembangunan Kawasan Pura Agung Besakih, Sabtu (10/9/2022).

Kegiatan Penataan kawasan ini dilaksanakan oleh PT Pembangunan Perumahan (PP) selaku kontraktor pelaksana dan PT Ciriajasa Cipta Mandiri sebagai konsultan Manajemen Konstruksi dengan kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) 2021-2022.

Penataan dikerjakan di dua area yaitu Area Manik Mas dan Area Bencingah. Penataan Area Manik Mas meliputi gedung parkir 5 lantai, 20 unit kios besar, 36 unit kios kecil, Bale Pesandekan, Pura Melanting, bangunan Anjung Pandang, toilet dan jalan akses. Sedangkan penataan Area Bencingah meliputi pembangunan 194 unit kios besar, 140 unit kios kecil, Bale Pesandekan, Bale Gong, Pelataran, area bermain anak, toilet dan area parkir. (why/rls)

DENPASAR, koranindopos.com – Tokoh masyarakat Bali Anak Agung Gde Agung mengapresiasi langkah cepat Menteri Sosial Tri Rismaharini membantu masyarakat terdampak bencana gempa di Bali. Gde menilai Mensos merupakan pemimpin dengan “sense of crisis” tinggi.

“Saya sebagai perwakilan masyarakat Bali sangat mengapresiasi kunjungan Ibu Mensos. Beliau datang langsung ke lokasi bencana, menemui warga dan menyalurkan bantuan,” kata Gde Agung di Bali (21/10). Pernyataan Gde Agung disampaikan sebagai respon usai berkunjung bersama Mensos ke lokasi gempa di Bangli (18/10).

Menurut Gde, gaya kepemimpinan Mensos patut menjadi referensi para pemangku kebijakan baik di daerah maupun di pusat. “Bu Mensos tidak canggung melintasi danau dengan perahu. Dia bertemu langsung dan mendengarkan dengan sabar aspirasi warga,” kata anggota Komite lll Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI tersebut.

Dari diskusi di lokasi bencana seperti di Desa Trunyan, Mensos langsung mengeksekusi berbagai keputusan yang memberikan solusi dan manfaat. Seperti menginstruksikan pendirian lumbung sosial, tenda untuk relokasi warga dan juga menawarkan bantuan perahu,” kata mantan Bupati Badung itu.

Kebiasaan Mensos yang kerap langsung terjun ke lapangan, menurut Gde Agung, membawa kelebihan tersendiri. “Dengan cara tersebut justru membuat masalah bisa dipotret langsung di lokasi kejadian tanpa prosedur panjang,” katanya.

Gde Agung memastikan, Komite III DPD RI telah dan akan terus menjalin kerja sama dengan Kementerian Sosial. “Kerja sama dengan Kementerian Sosial akan terus terjalin dengan baik. Bahkan ke depan, kedua pihak harus meningkatkan sinergi. Karena permasalahan sosial ini begerak dinamis sejalan dengan dampak pandemi yang menimbulkan berbagai permasalahan termasuk kemiskinan,” katanya.

DPD RI akan terus mendukung dan melakukan pengawasan terhadap berbagai program Kemensos. “Program Kemensos di bawah Bu Risma sudah  on the track . DPD memastikan akan terus mendukung Bu Risma,” katanya.

Pandangan umum yang menyatakan Mensos sering marah, bagi Gde Agung bukan persoalan serius. “Saya lama berteman dengan beliau sejak beliau Wali Kota Surabaya. Wajar beliau marah karena ada persoalan terkait hajat hidup orang banyak yang tidak berjalan baik. Seperti bantuan sosial yang tidak tersalurkan, terlambat atau salah sasaran,” katanya.

Bansos untuk Bali

Bantuan sosial dari Kemensos untuk Provinsi Bali total sebesar Rp474.101.575.000. Bantuan terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp214,8 miliar dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako sebesar Rp259,2 miliar.

Untuk BPNT di Provinsi Bali menjangkau 19.358 KPM. Data menunjukkan, yang belum transaksi di Kabupaten Badung sebanyak 460 KPM, Jembrana sebanyak 2.727 KPM, Tabanan sebanyak 1.872 KPM, Gianyar 3.563 KPM, Denpasar 741 KPM, Klungkung sebanyak 1.690 KPM, Bangli 2.807 KPM, Buleleng 2.735 KPM, dan Karangasem 2.763 KPM.

Adapun untuk PKH, berdasarkan data per tanggal 18 Oktober 2021, pada Tahap 3, PKH di Provinsi Bali menjangkau 106.859 KPM dengan nila bantuan Rp73,913 miliar. Berdasarkan data per 14 Oktober, pada tahap 3 diketahui sebanyak 3.317 KPM di Provinsi Bali tidak transaksi. (rls/riz)