Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Hendi dengan Ganjar sebelumnya, dimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditunjuk LKPP RI sebagai role model konsolidasi pengadaan untuk tingkat pemerintah daerah.

Konsolidasi pengadaan sendiri merupakan inovasi yang dirancang oleh LKPP RI untuk mendorong terwujudnya efisiensi anggaran pemerintah, sesuai arahan Presiden Jokowi. Melalui strategi konsolidasi pengadaan, LKPP RI berupaya menekan harga jual barang/jasa oleh penyedia melalui pemaksimalan potensi pengadaan lintas instansi, sehingga pemerintah bisa bertransaksi dengan harga yang lebih efisien.

Adapun khusus untuk provinsi Jawa Tengah, LKPP RI menyasar konsolidasi pengadaan untuk bahan pakaian dinas (khaki) serta seragam sekolah untuk SDLB, SMPLB, SMALB, SMA, dan SMK. Hal itu karena potensi belanja pemerintah untuk produk tersebut di provinsi Jawa Tengah dinilai cukup besar dan perlu untuk dilakukan efisiensi melalui strategi konsolidasi pengadaan.

Hasilnya, konsolidasi pengadaan untuk pakaian dinas dan seragam sekolah di provinsi Jawa Tengah tersebut berhasil mengefisienkan anggaran hingga 59% atau senilai 106,3 milyar rupiah dari total nilai awal pengadaan sebesar 180,3 milyar rupiah. Tekait hal tersebut, Ganjar sendiri mengapresiasi Hendi bersama LKPP RI yang terus mendorong peningkatan kinerja pengadaan untuk pemerintah daerah di Indonesia, termasuk pemerintah provinsi Jawa Tengah.

“Terima kasih Pak Hendi, untuk kesekian kalinya beliau datang dalam rangka marathon sebagai agen perubahan, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Kita terus coba laksanakan perintah presiden melalui LKPP,” tutur Ganjar.

“Dan tadi seperti yang kita lihat, perbandingan harga setelah dilakukan konsolidasi sangat jauh, sehingga tugas kami berikutnya adalah mendorong seluruh kabupaten kota untuk menjalankan konsolidasi tadi,” tekan Gubernur Jawa Tengah itu.

Pada kesempatan yang sama, Hendi pun menyebutkan strategi konsolidasi pengadaan penting untuk dipahami oleh seluruh pelaku pengadaan. “Karena dengan masifnya penggunaan e-katalog masih banyak yang belum paham kalau klik katalog harganya harus efisien, sehingga harus dibanding – bandingkan (harganya). Maka supaya lebih cepat, kita dorong melalui konsolidasi pengadaan,” terang Hendi.

“Dan konsolidasi pengadaan ini bisa dari LKPP, bisa dari Kementerian Lembaga, atau bisa dari pemerintah daerah,” lanjut Hendi.

Lebih lanjut Hendi juga menyebutkan, bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi di seluruh sektor pengadaan barang/jasa lainnya, selanjutnya LKPP RI akan melakukan konsolidasi pengadaan untuk menghasilkan potensi efisiensi pada pengadaan Lisensi Office Workspace, Akomodasi Hotel, Logistik Pemilu, Asphalt Buton, serta BBM dan pelumas kebutuhan TNI. (ris)

Kegiatan peluncuran strategi konsolidasi pengadaan yang kedua ini diselenggarakan pada Rabu (7/6) di Gedung LKPP RI. Selain Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi, Sejumlah pejabat negara juga hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, serta Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengikuti secara daring.

Hendi menyebutkan jika konsolidasi pengadaan merupakan sebuah strategi untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran pemerintah, agar dapat lebih cepat dirasakan masyarakat. “Sampai 29 Mei 2023 LKPP mencatat 26,67% anggaran pemerintah terlaksana, atau senilai 284,52 triliun rupiah,” jelasnya.

Maka kami keluarkan surat edaran LKPP tentang bagaimana mempercepat penyerapan anggaran, dan konsolidasi pengadaan menjadi salah satu yang kami dorong,” lanjut mantan Walikota Semarang dua periode tersebut.

Hendi pun memaparkan, sampai hari ini konsolidasi pengadaan yang diupayakan oleh LKPP RI telah menyentuh pagu anggaran sebesar Rp.5,2 triliun untuk laptop, pupuk, dan alat kesehatan dengan total nilai efisiensi mencapai Rp.1,69 triliun. “Kedepan konsolidasi pengadaan akan dilakukan juga untuk seragam serta batik untuk PNS dan Sekolah di Jawa Tengah, Lisensi Office Workspace, Akomodasi Hotel, Logistik Pemilu, Aspal Buton, juga BBM dan Pelumas untuk Kebutuhan TNI,” terang Hendi.

Adapun dalam kesempatannya, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo menyampaikan terima kasih kepada LKPP RI yang telah mendorong percepatan penyerapan anggaran. “Terima kasih kepada LKPP yang telah membantu kami dalam pengadaan barang. Semoga konsolidasi ini mempercepat pengadaan barang, karena contoh stunting akan diukur lagi pada bulan Agustus, sementara hari ini kit untuk stunting belum diadakan,” tutur Hasto.

“Begitu juga makanan untuk ibu hamil dan balita untuk tahun 2023 ini baru mau akan diadakan, padahal makanan itu harusnya mulai Januari sampai Desember. Sehingga kami sangat terbantu dengan adanya konsolidasi, dan semoga dengan ini akan sukses untuk kita semuanya,” tutupnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono mengapresiasi strategi konsolidasi pengadaan yang menurutnya dapat membuat pengadaan lebih terintegrasi. “Dengan bantuan LKPP, pengadaan ini dilakukan secara terintegrasi, dan saya ucapkan terima kasih karena dengan program ini maka produk – produk yang sudah terstandarisasi dengan baik, bahkan USG pun produksi dalam negeri, bisa dibeli dan dipertanggungjawabkan,” pungkas Dante.

Sementara itu, Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa upaya konsolidasi pengadaan dapat memperkuat industri dalam negeri. “Ini adalah langkah nyata dalam memperkuat sektor industri dalam negeri, dan menciptakan sinergi pemerintah dan produsen lokal,” tuturnya. “Tidak ada negara lain yang akan memprioritaskan produk Indonesia selain bangsa kita sendiri. Ayo kita manfaatkan duit rakyat itu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, dan ini saya kira penting,” tekan Luhut. (ris)

Laptop tersebut bisa didapatkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dengan berbelanja melalui Katalog Elektronik Nasional pada etalase Konsolidasi Laptop PDN Tahun 2023.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengungkapkan bahwa pengadaan melalui konsolidasi ini mampu menghemat belanja APBN/APBD. Hal tersebut dikarenakan dengan pengadaan dalam jumlah yang banyak akan menghasilkan harga yang jauh lebih baik dibandingkan dengan belanja dalam jumlah sedikit.

Hendi mengungkapkan, bahwa melalui konsolidasi Laptop PDN TA 2023 dalam Katalog Elektronik ini mampu menghasilkan efisiensi sebesar Rp628 Miliar. “Hasil konsolidasi pengadaan laptop PDN secara nasional tahun 2023 dengan nilai efisiensi mencapai 49,52%” ungkap Hendi.

Hendi menambahkan, harga yang tertera merupakan harga maksimum. Sehingga K/L/Pemda dapat melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga terbaik. Adapun harga maksimum pada laptop Peralatan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (TIK) dan media pendidikan untuk subbidang SD, SMP, SKB,PKBM, SMA DAN SMK (Chromebook) dan laptop Peralatan Teknologi Infomasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop SLB semula Rp8,3 juta menjadi Rp5 juta, serta laptop untuk Kebutuhan Administrasi Perkantoran semula Rp15,7 juta  menjadi Rp7,95 juta.

Hendi juga mengatakan, bahwa produsen laptop yang dilibatkan dalam konsolidasi laptop nasional ini telah memenuhi unsur tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dipersyaratkan. Melalui konsolidasi ini juga, Pemerintah dapat menstandarkan kebutuhan laptop dan mengurangi kecenderungan kelebihan spesifikasi dan harga.

“Terima kasih untuk semua yang terlibat khususnya principles. Dengan pengadaan mellaui konsolidasi ini, kita menyalakan merah putih di dada untuk membangun republik ini menjadi lebih baik,” kata Hendi.

Sebelumnya, LKPP pada 12 Mei 2023 telah meluncurkan konsolidasi Pupuk NPK Padat Tahun Anggaran 2023, sebagai strategi pengadaan dalam memenuhi kebutuhan nasional yang cukup besar setiap tahunnya. Sama halnya dengan konsolidasi Laptop, konsolidasi pengadaan Pupuk NPK Padat spek 15.15.15 dan 16.16.16 senilai total Rp500 Miliar dapat menghasilkan potensi efisiensi belanja pemerintah hingga Rp95 Miliar.

Selain laptop dan pupuk PDN yang telah dikonsolidasi dan menghasilkan efisiensi penggunaan APBN/APBD, Hendi mengatakan bahwa kedepannya LKPP juga akan mengkonsolidasikan alat kesehatan, software, tiket dan hotel.

Hendi berharap agar konsolidasi pengadaan ini dapat menghasilkan barang/jasa dengan nilai manfaat yang paling maksimal, mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pengadaan.

Efisiensi-efisiensi yang dihasilkan dari metode konsolidasi pengadaan ini dapat digunakan untuk pembangunan lainnya yang dibutuhkan di Indonesia dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Untuk itu, melihat manfaat-manfaat yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak, Hendi berharap konsolidasi ini tidak hanya berhenti pada konsolidadi Laptop dan Pupuk. Namun konsolidasi ini dapat diterapkan pada produk lainnya yang sesuai dengan ketentuan metode konsolidasi pengadaan. (ris)

Untuk Kementerian/Lembaga (K/L) baru terdapat 12 dari total 82, atau sama dengan 15%. Catatan tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Hendi ini dalam kegiatan Rakor UKPBJ se-Indonesia di Westin Hotel Jakarta, Rabu (24/5).

Hendi menyebutkan, padahal sebenarnya ada 5 tingkat kematangan UKPBJ dalam standar penilaian LKPP RI, yaitu mulai Level-1 atau yang disebut masih inisiasi, lalu Level-2 (esensi), Level-3 (proaktif), Level 4 (strategis), dan Level 5 (unggul). Namun faktanya, level tertinggi yang baru dicapai oleh UKBPJ K/L/PD baru hingga level-3 (proaktif), itu pun jumlahnya belum banyak.

Hal tersebut kemudian yang disoroti Hendi dalam kapasitasnya sebagai Kepala LKPP RI. Pasalnya menurut dia, penilaian kematangan UKPBJ tersebut menjadi salah satu tolok ukur dalam mendorong proses pengadaan menjadi lebih profesional di seluruh K/L/PD. Untuk itu, Hendi berharap kegiatan Rakor UKPBJ yang digelar oleh LKPP RI, bisa memunculkan kesepahaman bersama tentang pentingnya level kematangan UKPBJ.

“Ayo kawan – kawan kita naikkan level kematangan kita, mudah – mudah setelah itu akan bisa membuat proses pengadaan menjadi lebih baik dan transparan. Separuhnya saja belum ada yang mencapai level-3, padahal ini belum level tertinggi, baru level proaktif,” tekan Kepala LKPP RI itu dalam pemaparannya.

Hendi lantas menyebut akan melakukan evaluasi untuk bisa menyikapi situasi ini. “Perlu kita cari tahu lebih jauh macetnya dimana, apakah ada di LKPP atau ada di Kementerian, Lembaga, dan Pemda sendiri. Bisa saja ini karena ada regulasi dari LKPP yang terlalu sulit untuk diikuti, atau bisa juga dari UKPBJ sendiri yang tidak sendiri,” tutur Hendi.

“Maka yang jelas harus dilakukan evaluasi, supaya kemudian kita bersama bisa mencapai standar-standar yang sudah ditetapkan,” tegasnya.

Di sisi lain guna memotivasi seluruh UKPBJ untuk bisa menjadi lebih baik, LKPP RI dalam kegiatan tersebut memberikan penghargaan kepada K/L/PD yang telah mencapai Level-3 proaktif dengan penilaian terbaik.

Tak kurang dari 12 UKPBJ menerima penghargaan langsung dari Hendi selaku Kepala LKPP RI, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Badan Siber dan Sandi Negara, Provinsi Bali, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Badung, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Buleleng, Kota Tangerang dan Kota Batam. (ris)

Hasil dari pertemuan tersebut didapatkan beberapa isu yang perlu diperkuat dan disepakati oleh Tim Antar Kementerian guna menyempurnakan RUU PBJ Publik ini.

Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Emin Adhy Muhaemin mengungkapkan bahwa rapat ini dapat disebut tahap pra penyelarasan antara Naskah Akademik dan RUU PBJ Publik, “rapat ini kita sebut pra-penyelarasan antara Naskah Akademik dengan RUU PBJ Publik sebelum nantinya kita laksanakan tahap penyelarasan dengan mengundang Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), tentu saja setelah adanya surat dari Menko Marves yang mewakili pemrakarsa kepada Menteri Hukum dan HAM,” jelas Emin.

Tujuan dilakukan pra-penyelarasan ini adalah guna memaksimalkan waktu sebelum terbit surat dari Kemenkumham untuk selanjutnya maju ke tahap penyelarasan, mengingat RUU PBJ Publik ditargetkan rampung pada Juni 2023. Emin juga berharap pada kesempatan ini diharapkan masukan yang semaksimal mungkin dari Panitia Antar Kementerian terhadap rancangan undang-undang yang hampir rampung, agar sesuai dengan naskah akademik yang telah disusun sebelumnya.

Dalam kesempatan tersebut dihadiri juga oleh tim dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan tim dari Universitas Gadjah Mada. Koordinator Penyelarasan Naskah Akademik BPHN R. Septyarto Priandono mengungkapkan pentingnya keselarasan antara naskah akademik dengan rancangan undang-undang. “Naskah akademik bukan sekedar menjustifikasi kesepakatan namun juga harus merupakan scientific evidence yang menjelaskan mengapa sebuah permasalahan harus diatur dan dituangkan menjadi norma hukum,” tegas Septyarto.

Mengingat isu terkait PBJ sangat dinamis dan memiliki stakholder yang beragam, RUU PBJ Publik ini tidak mengatur proses bisnis secara teknis. Adapun proses bisnis secara teknis akan diatur terpisah pada aturan turunan. Nantinya juga dimungkinkan bagi Kementerian/Lembaga/Badan Publik untuk menyusun aturan teknis tersendiri dengan tetap mempertahankan semangat inti UU PBJ Publik misalnya seperti pemberdayaan UMKM, dan penggunaan produk dalam negeri (PDN). (ris)

Dalam gelaran yang mengangkat tema Urgensi Atensi Pemerintah Daerah Terhadap P3DN dan Produk UMK-Koperasi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E-Purchasing Tahun Anggaran 2023, Kepala LKPP yang akrab disapa Hendi ini melaporkan data capaian e-purchasing dan penggunaan PDN pemerintah daerah melalui Katalog Elektronik sampai dengan April 2023. Dari data tersebut diketahui masih ada setidaknya 24 kabupaten yang belum melakukan transaksi e-purchasing.

“Nantinya akan diterapkan reward untuk daerah-daerah yang dapat mencapai target penggunaan PDN, namun juga kan diberikan punishment bagi daerah yang tidak dapat mencapai target atau tidak melaksanakan dengan baik arahan presiden ini” ungkap Hendi.

Dalam rencana penerapan pola reward dan punishment atas penggunaan PDN, LKPP tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian Perindustrian.

Lebih lanjut Hendi menyampaikan, kendala yang terjadi saat ini dalam pelaksanaan belanja melalui Katalog Elektronik adalah pemerintah daerah masih berfokus pada belanja barang saja. Padahal, belanja jasa lainnya dan belanja jasa konstruksi sudah dapat dilakukan di Katalog Elektronik. Terkait hal ini Hendi mengharapkan pemerintah daerah dapat memunculkan inovasi dalam pembelanjaannya melalui Katalog Elektronik.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Suhajar Diantoro dan Kepala Pusat P3DN Kementerian Perindustrian Nila Kumalasari, dan juga dihadiri secara daring oleh Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo RM. Manuhutu.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri menyampaikan arahan Presiden RI agar APBN/APBD ditekankan untuk meprioritaskan belanja produk dalam negeri. Ia juga berpesan agar Pemerintah Daerah mendorong pengusaha lokal untuk memberikan branding yang baik pada produknya.

“Bagi pengusaha UMKM branding itu penting namun promosi juga harus tetap berjalan. Pemerintah daerah harus ikut mendorong UMKM agar lebih profesional dalam mengolah produknya, jangan jika sudah tayang di e-katalog lalu ditinggal begitu saja” tutur Suhajar.

Menurut Suhajar hal ini penting agar produk UMKM kita semakin berkualitas dan tidak kalah bersaing dengan produk impor, mengingat saat ini penggunaan produk impor pada pengadaan barang/jasa pemerintah dibatasi hanya sebesar 5%.

Pada tahun 2023 pemerintah menerapkan target 95% APBN/APBD untuk produk dalam negeri dengan turut memasukan belanja BUMN/BUMD. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan komitmen Kepala Daerah dalam perubahan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah di daerah agar lebih fokus pada pembelian melalui e-purchasing dan belanja produk lokal. (ris)

Wujud dukungan yang disampaikan oleh Hendi (sapaan akrab Kepala LKPP) telah diwujudkan oleh LKPP sejak awal tahun ini dengan diterbitkannya Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU di Ibu Kota Nusantara (PerLKPP No. 1/2023) pada awal tahun 2023. “LKPP telah berkomitmen untuk memastikan bahwa PerLKPP No. 1/2023 dapat diimplementasikan dengan baik melalui layanan pemberian pendapat, maupun bentuk lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan,” ujar Hendi dalam Kunjungan Kerja LKPP ke OIKN pada Minggu (9/10).

Adapun peraturan tersebut dikeluarkan oleh LKPP bersama dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU di IKN, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 220 Tahun 2022 tentang Dukungan Pemerintah untuk KPBU serta Pembiayaan Kreatif Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur di IKN, dan PMK Nomor 139 Tahun 2022 yang berisi terkait fasilitas pemanfaatan barang milik negara (BMN) dalam pemindahan BMN ke IKN.

“Proyek pembangunan saat ini yang sudah berjalan sekitar 25% kiranya dapat mencapai target 100% di tahun 2024, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. LKPP sekali lagi, siap untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di OIKN melalui regulasi yang sesuai dengan kewenangan LKPP” tutup Hendi.

Pemerintah sendiri telah melakukan market sounding sejak TA 2022 terkait dengan pembangunan di OIKN dan dilanjutkan dengan sosialisasi terkait Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) bagi para calon investor Ibu Kota Nusantara (IKN). (ris)

Pria yang akrab disapa Hendi itu pun menargetkan pada tahun 2023, total nilai transaksi sebesar Rp500 triliun melalui platform yang dikembangkan oleh LKPP bersama Telkom Indonesia. Adapun target nilai transaksi tersebut lebih besar dari total nilai transaksi e-purchasing di Indonesia pada tahun 2022, dimana dalam laporan Bank Indonesia tercatat pada angka Rp476,3 triliun. Dengan target itu pun government marketplace yang dikembangkan tersebut berpotensi mendominasi transaksi e-commerce di Indonesia.

Sebagai perbandingan, Tokopedia yang saat ini disebut menjadi jawara e-commerce di Indonesia, dalam laporan PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menyebut bahwa GTV (Gross Transaction Value) atau total nilai transaksi pada platform e-commerce perusahaan tersebut di 2022 adalah sebesar Rp273,1 triliun. Sedangkan TikTok Shop yang saat ini disebut menjadi pesaing baru mencatatkan total nilai transaksi sekitar Rp68 triliun di 2022, itu pun untuk pasar Asia Tenggara.

Hendi sendiri menyebutkan salah satu inovasi LKPP RI adalah dengan mendorong transaksi pekerjaan konstruksi pemerintah dilakukan melalui metode e-purchasing melalui sistem Katalog Elektronik “LKPP mencatat 49,23% rencana pengadaan pemerintah adalah pekerjaan konstruksi, baru kemudian pengadaan barang sebesar 32,44%,” ungkap Hendi selaku Kepala LKPP RI.

Lebih lanjut dia menyebutkan bahwa selama ini transaksi pekerjaan konstruksi pemerintah tersebut secara umum dipahami dilakukan melalui sistem tender. Padahal menurutnya, transaksi tersebut dapat lebih efektif dan efisien dilakukan dengan metode e-purchasing, melalui platform yang disiapkan oleh LKPP RI. Hendi pun mengatakan saat ini terbukti ada beberapa pemerintah daerah yang telah melaksanakan pekerjaan konstruksi melalui metode e-purchasing tersebut.

“Di Kota Semarang sudah melakukan transaksi melalui e-purchasing untuk penggelaran aspal dan beton, di Kabupaten Blitar untuk pembangunan saluran, di Aceh bahkan untuk pembangunan rumah layak huni, juga di Jakarta untuk pemasangan PJU atau penerangan jalan umum,” terang Hendi.

“Jadi kalau pemerintah mau pasang seribu tiang PJU misalnya, tidak perlu lelang, tinggal klik saja yang paling kompetitif, sehingga bisa langsung dikerjakan,” pungkasnya.

Sementara itu, Project Director GovTech Procurement Telkom Indonesia, Rahmat Danu Andika menyebutkan Telkom berkomitmen penuh mendukung LKPP RI dalam pengembangan government marketplace tersebut. “Kami rasa inovasi ini dapat menjadi breakthrough dalam lompatan ekosistem digital di Indonesia yang memberikan nilai tambah luar biasa terhadap efektivitas dan transparansi pengadaan pemerintah, terlebih dalam mendongkrak transaksi ecommerce dengan adanya pekerjaan konstruksi yang ditransaksikan,” ungkap Andika.

Untuk itu, saat ini Telkom Indonesia pun disebutkannya telah mulai melakukan upaya peningkatan sistem berkala, agar dapat selaras dengan target transaksi yang ditetapkan. “Kami mengapresiasi LKPP yang sangat terbuka terkait tantangan – tantangan yang dihadapi dalam mengelola platform yang sudah berjalan sekarang. Sehingga upaya peningkatan sistem bisa dilakukan secara cepat, untuk nantinya secara berkala kita luncurkan platform baru dengan berbagai penambahan fitur dan layanan,” kata Andika. (ris)

Sejak tahun 2022, proses bisnis penyelenggaraan Katalog Elektronik bertransformasi menjadi lebih pro pelaku usaha, terutama pelaku usaha kecil, mikro dan koperasi (UMK-Koperasi). Tahapan proses penayangan yang semula terdiri dari 8 tahap untuk Katalog Elektronik Nasional/Sektoral dan 9 tahap untuk Katalog Elektronik Lokal, dipangkas menjadi hanya 2 tahap saja.

Dengan tahapan yang singkat itu, pelaku usaha akan dengan mudah memasukan produknya ke dalam Katalog Elektronik. “(Katalog Elektornik) ini peluang besar, untuk itu para pelaku usaha segera daftar Katalog Elektronik, karena seluruh pengusaha itu bisa daftar di Katalog Elektronik mana pun, user (Pemerintah) itu kalau sudah ada (barang/jasa) di Katalog ya akan belanja di katalog,” ujar Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta yang ditemui di ruangannya di Gedung LKPP pada Selasa (7/3).

Setya juga menambahkan bahwa pada proses bisnis Katalog Elektronik yang terdahulu, jumlah penyedia yang menayangkan produknya terbilang sedikit, sehingga indeks kompetisinya sedikit. “Sekarang dengan probis yang baru, peluang penyedia terutama penyedia lokal dan pengusaha kecil menjadi lebih besar. Jadi untuk meningkatkan indekkompetisi tersebut didoronglah penyedia untuk tayang katalog kapan saja tanpa ada batasan waktu,” kata Setya.

Lebih lanjut, Setya menyampaikan bahwa dengan proses bisnis yang baru, hingga saat ini sebanyak 3,3 Juta produk telah tayang pada Katalog Elektronik. Jumlah tersebut berasal dari ribuan penyedia. “Penyedia tidak perlu khawatir, karena dalam sistem katalog sudah ada fitur Mini Kompetisi. Nanti sistem yang menentukan penyedia mana yang terbaik,” kata Setya.

Disamping itu, metode pengadaan melalui Katalog Elektronik dapat menggunakan dengan mekanisme negosiasi. Dengan metode ini, hasil negosiasi akan tercatat dalam sistem sehingga pelaku pengadaan tidak boleh melakukan nego secara manual seperti proses bisnis yang lama.

LKPP terus meningkatkan sistem Katalog Elektronik salah satunya dengan menambah etalase produk yang tayang. Salah satunya LKPP telah menambahkan etalase pekerjaan kontruksi dalam Katalog Elektronik. “LKPP membuka peluang bagi pelaku usaha konstruksi untuk bisa masuk Katalog Elektronik. Pengusaha lokal peluangnya sangat besar, disamping itu material konstruksi juga sudah di inject dalam Katalog Elektronik,” tutur Setya.

Dengan Katalog Elektronik, LKPP mengajak masyarakat untuk terlibat dalam mengawasi proses pengadaan barang/jasa agar kredibilitas pengadaan barang/jasa dapat terlaksana untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. (ris)

Lebih lanjut pada kesempatannya, Hendi pun memberikan peringatan keras bagi oknum-oknum yang saat ini masih memandang anggaran pemerintah sebagai ‘bancakan’, atau sebuah santapan gratis untuk dibagi-bagi. “Nah problemnya, ini (anggaran) sering dijadikan bancakan oleh dalam tanda kutip, oknum. Sehingga belanja – belanja ini digunakan untuk kepentingan pribadi,” tutur Kepala LKPP RI tersebut.

Hendi juga mengungkapkan, bahwa lembaga yang dipimpinnya saat ini terus melakukan upaya digitalisasi untuk menguatkan sistem pengadaan barang/jasa yang lebih transparan dan terintegrasi. “Jadi digitalisasi hari ini kami gunakan sebagai instrumen penting dalam mendorong peningkatan sistem yang transparan serta terintegrasi, dan bisa terwujud inklusi ekonomi,” jelasnya.

Di sisi lain, Hendi juga menerangkan alasan dia bersama LKPP RI menganggap perlu untuk mendorong terwujudnya ekonomi yang inklusif atau inklusi ekonomi. Menurutnya, inklusi ekonomi adalah faktor penting dalam upaya penguatan ketangguhan ekonomi Indonesia. Hendi meyakini bahwa membangun ekonomi yang inklusif adalah sama dengan membangun kekuatan fondasi ekonomi bangsa.

“Inklusi ekonomi ini adalah strategi  untuk meningkatkan kinerja perekonomian, dengan memberi kesempatan dan kemakmuran yang sama pada seluruh lapisan masyatakat,” imbuh Hendi.

“Untuk itu dengan digitalisasi yang dilakukan LKPP, akses informasi pengadaan bisa dibuat lebih terbuka. Sehingga hari ini kami maksimalkan e-katalog, dan selanjutnya juga kita  luncurkan platform baru yang lebih terintegrasi,” tegas Hendi.

Terakhir, Hendi pun meminta agar ada banyak pihak yang turut mengawasi proses pengadaan di Indonesia agar mampu benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. “Salah satunya HMI, terkhusus HMI Jabodetabeka-Banten ini. Saya harap bisa turut melakukan supervisi di daerah masing-masing agar pengadaan pemerintah dapat memiliki manfaat yang luas,” pungkas Hendi. (ris)