<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perlindungan Anak &#8211; Indopos</title>
	<atom:link href="https://koranindopos.com/tag/perlindungan-anak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://koranindopos.com</link>
	<description>Indopos Portal Berita yang menyajikan Berita-berita Aktual dan Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 14:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-b543b1ee-68df-4e38-b9c6-65b57c328bea-1-32x32.jpg</url>
	<title>Perlindungan Anak &#8211; Indopos</title>
	<link>https://koranindopos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">230925932</site>	<item>
		<title>Bangun Ekosistem Perlindungan Anak, MPR Dorong Kolaborasi Keluarga, Sekolah, dan Negara</title>
		<link>https://koranindopos.com/bangun-ekosistem-perlindungan-anak-mpr-dorong-kolaborasi-keluarga-sekolah-dan-negara/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/bangun-ekosistem-perlindungan-anak-mpr-dorong-kolaborasi-keluarga-sekolah-dan-negara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hairul]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 14:14:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Perlindungan Anak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=124150</guid>

					<description><![CDATA[Koranindopos.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat gerak bersama dalam membangun sistem perlindungan anak yang menyeluruh dan berkelanjutan sebagai langkah nyata mencegah maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Menurut Lestari, berbagai kasus kekerasan seksual yang terus bermunculan menunjukkan bahwa Indonesia tengah menghadapi situasi yang memerlukan penanganan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://Koranindopos.com" rel="nofollow noopener" target="_blank">Koranindopos.com</a>, JAKARTA</strong> – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat gerak bersama dalam membangun sistem perlindungan anak yang menyeluruh dan berkelanjutan sebagai langkah nyata mencegah maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.</p>
<p>Menurut Lestari, berbagai kasus kekerasan seksual yang terus bermunculan menunjukkan bahwa Indonesia tengah menghadapi situasi yang memerlukan penanganan serius. Karena itu, upaya perlindungan anak tidak cukup dilakukan secara reaktif, melainkan harus mengedepankan langkah-langkah pencegahan yang sistematis.</p>
<p>&#8220;Gelombang kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus berulang hingga menggerus nilai-nilai kemanusiaan. Saatnya kita bergerak bersama untuk mencegahnya, serta membangun sistem perlindungan anak yang menyeluruh demi menyelamatkan generasi penerus bangsa,&#8221; kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/7).</p>
<p>Politisi yang akrab disapa Rerie itu menyoroti sejumlah kasus yang belakangan mencuat ke publik, mulai dari inses yang dilakukan ayah terhadap anak kandung, tindak kekerasan seksual di lingkungan pesantren, hingga pencabulan terhadap anak yatim piatu yang diduga dilakukan oleh oknum tenaga pendidik.</p>
<p>Menurutnya, berbagai kasus tersebut menjadi alarm bahwa ancaman kekerasan seksual terhadap anak telah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.</p>
<p>Rerie menegaskan Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum yang memadai untuk memberikan perlindungan kepada anak, di antaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.</p>
<p>Namun demikian, menurut Anggota Komisi X DPR RI tersebut, efektivitas regulasi sangat bergantung pada komitmen pemerintah, aparat penegak hukum, serta seluruh pihak terkait dalam menerapkannya secara konsisten.</p>
<p>&#8220;Berbagai kebijakan tersebut tinggal menunggu political will para pemangku kebijakan dan aparat penegak hukum untuk menerapkannya dengan benar sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada setiap warga negara,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Ia menilai masih banyaknya kasus yang terus terjadi menunjukkan sistem perlindungan anak di Indonesia masih memiliki berbagai celah yang harus segera diperbaiki.</p>
<p>&#8220;Kita tidak bisa lagi sekadar merespons setiap kasus yang terjadi. Harus ada langkah-langkah pencegahan yang lebih fundamental agar kasus serupa tidak terus berulang,&#8221; tegasnya.</p>
<p>Rerie juga menegaskan bahwa pelaku kekerasan seksual, terutama yang terjadi di lingkungan keluarga, harus diproses secara tegas sesuai ketentuan hukum.</p>
<p>Menurutnya, upaya menutupi tindak kekerasan seksual demi menjaga nama baik keluarga justru akan memperpanjang penderitaan korban dan melanggengkan tindak kekerasan itu sendiri.</p>
<p>&#8220;Hukum tidak boleh memberikan ruang kompromi bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan keluarga. Menutupi kekerasan dalam keluarga sama saja dengan melanggengkan kekerasan tersebut,&#8221; katanya.</p>
<p>Ia menambahkan, setiap penanganan kasus harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui proses hukum yang ramah anak, disertai pendampingan psikologis dan perlindungan yang memadai selama proses berlangsung.</p>
<p>Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Rerie mendorong pemerintah memperkuat sistem layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak di seluruh daerah, sekaligus meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak secara profesional dan berperspektif korban.</p>
<p>Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut, keberhasilan membangun sistem perlindungan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Keluarga, sekolah, masyarakat, lembaga pendidikan, hingga organisasi sosial harus menjadi bagian dari gerakan bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.</p>
<p>&#8220;Kolaborasi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara merupakan kunci utama untuk menciptakan ekosistem perlindungan anak yang aman,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Rerie menambahkan, sistem perlindungan anak yang efektif harus didukung oleh integrasi data yang akurat, respons cepat terhadap setiap laporan, keterlibatan aktif masyarakat, serta keberpihakan seluruh pemangku kepentingan terhadap kepentingan terbaik anak.</p>
<p>&#8220;Keberhasilan membangun sistem perlindungan anak yang kuat dan menyeluruh sangat bergantung pada integrasi data yang akurat, respons cepat, keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat, serta keberpihakan para pemangku kepentingan dalam mewujudkannya,&#8221; pungkasnya. (hai)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/bangun-ekosistem-perlindungan-anak-mpr-dorong-kolaborasi-keluarga-sekolah-dan-negara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124150</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pemerintah Siapkan Peraturan Perlindungan Anak dalam Sistem Elektronik</title>
		<link>https://koranindopos.com/pemerintah-siapkan-peraturan-perlindungan-anak-dalam-sistem-elektronik/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/pemerintah-siapkan-peraturan-perlindungan-anak-dalam-sistem-elektronik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hairul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 02:37:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Perlindungan Anak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=62689</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta, Pemerintah akan mengatur perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik melalui Peraturan Pemerintah (PP). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 16A dan 16B Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="flex flex-grow flex-col max-w-full">
<div class="min-h-[20px] text-message flex flex-col items-start whitespace-pre-wrap break-words [.text-message+&amp;]:mt-5 juice:w-full juice:items-end overflow-x-auto gap-3" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="d71a7820-9cfc-42d5-8e97-2239cad69ad7">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light">
<p><strong><a href="http://koranindopos.com">koranindopos.com</a> &#8211; Jakarta, </strong>Pemerintah akan mengatur perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik melalui Peraturan Pemerintah (PP). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 16A dan 16B Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).</p>
<p>Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kabiro Humas Kominfo) Raden Rhina Anita Ernita Martono mengungkapkan bahwa rancangan peraturan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Presiden berdasarkan Surat Sekretaris Negara Nomor: B-169/M/D-1/HK.02.03/04/2024 tertanggal 3 April 2024.</p>
<h3>Rincian Pengaturan dalam RPP</h3>
<p>Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ini, yang akan diberi judul &#8220;Tata Kelola Pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik&#8221;, mengatur beberapa hal penting sebagai berikut:</p>
<ol>
<li><strong>Bab I: Ketentuan Umum</strong>
<ul>
<li>Definisi terminologi yang digunakan dalam peraturan.</li>
<li>Ruang lingkup penyelenggara sistem elektronik.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Bab II: Tanggung Jawab Pelindungan Anak</strong>
<ul>
<li>Prinsip kepentingan terbaik anak dalam layanan digital.</li>
<li>Kesesuaian usia akses produk atau layanan digital.</li>
<li>Penilaian dampak perlindungan data.</li>
<li>Langkah teknis dan operasional untuk jaminan usia.</li>
<li>Pengaturan konfigurasi produk atau layanan digital.</li>
<li>Larangan profiling dan pengumpulan data geolokasi anak.</li>
<li>Pantauan orang tua dan fitur yang dibutuhkan anak.</li>
<li>Kewajiban terkait perangkat mainan yang terhubung internet.</li>
<li>Tanggung jawab pihak ketiga dan supervisi.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Bab III: Pengawasan Tata Kelola</strong>
<ul>
<li>Proses penanganan dugaan pelanggaran.</li>
<li>Laporan atau aduan, pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan.</li>
<li>Pemanggilan penyelenggara sistem elektronik dan tata cara pemeriksaan.</li>
<li>Pengenaan sanksi administratif.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Bab IV: Pengenaan Sanksi Administratif</strong>
<ul>
<li>Detil sanksi administratif dan keberlakuannya.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Bab V: Peran Serta Masyarakat</strong>
<ul>
<li>Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Bab VI: Ketentuan Lain-Lain</strong></li>
<li><strong>Bab VII: Ketentuan Peralihan</strong></li>
<li><strong>Bab VIII: Penutup</strong></li>
</ol>
<h3>Konsultasi Publik</h3>
<p>Direktorat Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo telah melakukan rapat dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait pada 17 April, 3 Mei, dan 7 Mei 2024 untuk menyusun RPP ini. Selain itu, guna memperkuat partisipasi masyarakat yang bermakna, telah diadakan konsultasi publik yang melibatkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) pada 13 Mei 2024, serta anak, orang tua, dan guru pada 18 Mei 2024.</p>
<p>“Kami memandang perlu dilakukan konsultasi publik atas RPP ini dalam rangka melaksanakan ketentuan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya,” jelas Rhina.</p>
<p>Konsultasi publik ini akan digelar dari 16 hingga 31 Mei 2024. Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan RPP tentang Tata Kelola Pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.</p>
<p>Dengan adanya peraturan ini, diharapkan perlindungan anak dalam lingkungan digital dapat semakin ditingkatkan, memastikan keamanan dan kenyamanan bagi generasi muda saat menggunakan teknologi dan layanan digital. (hai)</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/pemerintah-siapkan-peraturan-perlindungan-anak-dalam-sistem-elektronik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62689</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Didukung ILO, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Luncurkan Peta Jalan Ekonomi Perawatan Indonesia 2025-2045</title>
		<link>https://koranindopos.com/didukung-ilo-kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-luncurkan-peta-jalan-ekonomi-perawatan-indonesia-2025-2045/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/didukung-ilo-kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-luncurkan-peta-jalan-ekonomi-perawatan-indonesia-2025-2045/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Anggoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 09:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bintang Puspayoga]]></category>
		<category><![CDATA[ILO]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak]]></category>
		<category><![CDATA[Perlindungan Anak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=58897</guid>

					<description><![CDATA[KoranIndopos.com, Jakarta &#8211; Dengan dukungan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), pada Kamis (28/03) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Indonesia di Hotel Lee Meridien, Jakarta. Peluncuran ini ditandai dengan penyerahan Peta Jalan Ekonomi Perawatan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga kepada Kementerian dan Lembaga yang disaksikan secara langsung [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>KoranIndopos.com, Jakarta </strong>&#8211; Dengan dukungan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), pada Kamis (28/03) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Indonesia di Hotel Lee Meridien, Jakarta.</p>
<p>Peluncuran ini ditandai dengan penyerahan Peta Jalan Ekonomi Perawatan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga kepada Kementerian dan Lembaga yang disaksikan secara langsung oleh Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste Simrin C. Singh.</p>
<p>Dalam sambutannya, Deputi Kesetaraan Gender KPPA Lenny N. Rosalin mengatakan peluncuran ini menandai komitmen Indonesia untuk mempercepat transformasi ekonomi perawatan, membangun kerja yang lebih setara gender dan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebagai upaya mencapai Visi Indonesia Emas 2045.</p>
<p>&#8220;Peta jalan ini meliputi tujuh prioritas terkait dengan berbagai isu penting mengenai pekerjaan perawatan sebagai berikut: 1. Mengembangkan pelayanan pengasuhan dan pendidikan anak usia dini yang mudah diakses, terjangkau dan berkualitas, 2. Memperkuat layanan perawatan orang lanjut usia dan perawatan jangka panjang: 3. Meningkatkan layanan inklusif dan terpadu bagi penyandang disabilitas, orang dengan HIV, orang berkebutuhan, penyintas kekerasan dan kelompok rentan lainnya, 4. Meningkatkan akses yang lebih besar pada cuti hamil: 5. Memperbanyak keterlibatan laki-laki, termasuk cuti ayah, 6. Mengakui pekerjaan yang layak bagi pekerja perawatan: dan 7. Menerapkan program perlindungan sosial untuk ekonomi perawatan,&#8221; ucapnya.</p>
<p>Sejalan dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2025-2045, prioritas-prioritas ini menurut Lenny telah dielaborasi ke dalam 17 Tujuan Indonesian Emas, khususnya untuk mendukung capaian Indonesia Emas No. 3 mengenai Perlindungan Sosial yang Adaptif, No. 4 mengenai Sains, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi, dan No. 14 tentang Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif.</p>
<p>&#8220;Beberapa prioritas strategis ekonomi perawatan ini pun telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029. Dengan dimasukkannya Peta Jalan ini ke dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang pemerintah menunjukkan komitmen investasi yang lek besar pada ekonomi perawatan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,&#8221; ucapnya.</p>
<p>Sementara Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste Simrin C. Singh.mengatakan, Penelitian terbaru ILO mengenai ekonomi perawatan di Indonesia menemukan fakta bahwa inves pada pengasuhan anak universal dan layanan pengasuhan jangka panjang di negara ini akan menciptakan hampir 10,4 juta pekerjaan pada 2035, di mana hampir 4,3 juta di antaranya merupakan pekerjaan langsung di bidang pengasuhan anak.kurang lebih 4,3 juta pekerjaan langsung dalam perawatan jangka panjang dan 1,7 juta pekerhaab di sektor non perawatan.</p>
<p>Simrin Singh, Direktur ILO untuk Indonesia juga mengucapkan selamat kepada Indonesia atas pengembangan Peta Jalan Ekonomi Perawatan sebagai bagian dari strategi dan program nasional.</p>
<p>“ILO mengapresiasi inisiatif ttansformatif Indonesia melalui Peta Jalan untuk menciptakan dunia kerja yang lebih setara gender dan mengakui kontribusi penting perempuan terhadap dunia kerja dan pertumbuhan perekonomian nasional. ILO akan terus mendukung Indonesia dalam melakukan investasi yang lebih besar pada kebijakan dan transformasi ekonomi perawatan yang menjamin perlindungan kehamilan, cuti ayah, pendidikan dan perawatan anak usia dini, serta layanan perawatan jangka panjang,” katanya.</p>
<p>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga dalam sambutannya mengatakan, ketidaksetaraan gender telah menjadi tantangan global. Dan tantangan menjadi lebih signifikan sejak pandemi Covid-19. Karena terjadi diberbagai aspek termasuk ketenagakerjaan.</p>
<p>&#8220;Perempuan mengisi hampir setengah populasi Indonesia, data mencatat 49,5 persen penduduk Indonesia adalah perempuan. Namun sangat disayangkan tingkat partisipasinya yang menganga cukup tinggi, yakni gapnya sebesar 30%. Jumlahnya 84% berbanding 34%. Dan ini menjadi perhatian kita semua terutama KPPPA. Karena memiliki kontribusi besar kepada negara,&#8221; ucap Bintang Puspayoga.</p>
<p>Menutup sambutannya, Bintang Puspayoga berharap melalui Peta Jalan Ekonomi Perawatan Indonesia segera tercipta lingkungan kerja yang mendukung, memberdayakan, dan melindungi perempuan anak-anak sehingga dapat meraih potensi penuh dalam ekonomi yang berkembang pesat.</p>
<p>Sekedar informasi Penyusunan Peta Jalan telah dimulai secara efektif setelah Presidensi G20 Indonesia pada bulan November 2022 melalui serangkaian pertemuan konsultatif antar kementerian dan lintas sektoral, forum dialog dan advokasi sosial, serta survei publik yang melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk kementerian dan lembaga, sektor swasta, serikat pekerja, akademisi, organisasi, masyarakat sipil untuk penyandang disabilitas, orang dengan HIV dan kelompok rentan lainnya. Komitmen kolaboratif kementerian dan pemerintah daerah serta pemerintah desa juga telah diwujudkan dalam kerangka rencana kerja lima tahun selama 20 tahun dari tahun 2025 hingga 2045 untuk setiap prioritas Peta Jalan. (hrs)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/didukung-ilo-kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-luncurkan-peta-jalan-ekonomi-perawatan-indonesia-2025-2045/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58897</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nayaka Prana, Pelindung Anak-Anak Pulau Dewata dari Kekerasan</title>
		<link>https://koranindopos.com/nayaka-prana-pelindung-anak-anak-pulau-dewata-dari-kekerasan/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/nayaka-prana-pelindung-anak-anak-pulau-dewata-dari-kekerasan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 02:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[KDRT]]></category>
		<category><![CDATA[Nayaka Prana]]></category>
		<category><![CDATA[Perlindungan Anak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=10935</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA, koranindopos.com – Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak di Kota Denpasar, Bali, meningkat dari 61 kasus pada 2019, menjadi 86 kasus pada 2020. Tak hanya KDRT, kasus kekerasan seksual anak di Denpasar pada 2020 terjadi 36 kasus, meningkat dari 16 kasus pada tahun sebelumnya. Untuk melindungi anak-anak Pulau Dewata, Pemerintah Kota [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA, <a href="http://www.koranindopos.com">koranindopos.com</a></strong> – Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak di Kota Denpasar, Bali, meningkat dari 61 kasus pada 2019, menjadi 86 kasus pada 2020. Tak hanya KDRT, kasus kekerasan seksual anak di Denpasar pada 2020 terjadi 36 kasus, meningkat dari 16 kasus pada tahun sebelumnya. Untuk melindungi anak-anak Pulau Dewata, Pemerintah Kota Denpasar ciptakan inovasi Pelayanan Pengaduan Kekerasan dan Anak atau Nayaka Prana.</p>
<p>Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan Nayaka Prana merupakan program inovasi dari Pemerintah Kota Denpasar sebagai wujud Sewaka Dharma dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak.</p>
<p>Inovasi ini terintegrasi dengan Pengaduan Masyarakat secara <em>online</em> di Pelayanan Rakyat Online (PRO) Denpasar serta Call Centre Pusdalops 112 atau 223333. Pelayanan masyarakat secara <em>online</em> juga dapat diakses melalui bit.ly/P2TP2Adps. “Selain itu layanan inovasi ini juga didukung sarana prasarana mobil perlindungan (molin) dan motor perlindungan (torlin),” jelas Jaya Negara saat mempresentasikan program yang masuk dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2021 ini.</p>
<p>Nayaka Prana memiliki tiga tujuan utama. Pertama adalah menurunkan angka serta mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tujuan kedua yakni meningkatkan kecepatan serta kemudahan akses pelaporan kekerasan pada perempuan dan anak. Sedangkan tujuan terakhir adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tanpa dipungut biaya atau gratis.</p>
<p>Ia menjelaskan kendala yang terjadi di masyarakat sebelum adanya inovasi Nayaka Prana yaitu kurangnya informasi mengenai ketersediaan layanan perlindungan perempuan dan anak serta kurangnya informasi mengenai hak-hak yang dimiliki. Kendala lainnya adalah sulitnya akses mencapai layanan dan juga biaya pendampingan dan konsultasi hukum yang sangat mahal.</p>
<p>Alur inovasi ini dimulai dari pencegahan kasus yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta langkah yang harus dilakukan sebagai upaya pencegahan.</p>
<p>Sementara untuk pelaporan kasus dalam program ini, bisa dilakukan secara <em>offline</em> dan <em>online</em>, serta dengan jemput bola yang berkolaborasi dengan beberapa <em>stakeholder</em>melalui layanan rujukan. setelah laporan masuk akan dilaksanakan pendampingan kasus oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sampai dengan kasus menemukan kesepakatan dan di <em>follow up</em> sampai dengan tiga bulan ke depan.</p>
<p>Jaya Negara memaparkan beberapa dampak dari adanya inovasi ini, salah satunya adalah tersedianya data pelaporan kekerasan secara terpilah sehingga memudahkan identifikasi masalah dan target sasaran atau <em>output</em> yang ingin dicapai. Dampak lainnya adalah peningkatan jumlah pelaporan kasus dan respons cepat penanganan kasus. “Respons ini mulai dari pelaporan hingga pendampingan kasus korban secara tuntas,” jelasnya.(ris)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/nayaka-prana-pelindung-anak-anak-pulau-dewata-dari-kekerasan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10935</post-id>	</item>
		<item>
		<title>KemenPPPA lakukan Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang</title>
		<link>https://koranindopos.com/kemenpppa-lakukan-upaya-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-dan-perlindungan-dari-tindak-pidana-perdagangan-orang/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/kemenpppa-lakukan-upaya-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-dan-perlindungan-dari-tindak-pidana-perdagangan-orang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 16:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[tidak kategori]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Kemenpppa]]></category>
		<category><![CDATA[Perlindungan Anak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=9101</guid>

					<description><![CDATA[&#160; JAKARTA, koranindopos.com – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pusat, telah melakukan berbagai upaya terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan perlindungan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sekretaris Kementerian PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu, menjelaskan sejauh ini upaya yang telah [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-9102 size-full" src="https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2022/03/183c0-whatsapp-image-2022-03-16-at-1.14.14-pm.jpeg" alt="183c0 whatsapp image 2022 03 16 at 1.14.14 pm - KemenPPPA lakukan Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang" width="1024" height="683" title="KemenPPPA lakukan Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2" srcset="https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2022/03/183c0-whatsapp-image-2022-03-16-at-1.14.14-pm.jpeg 1024w, https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2022/03/183c0-whatsapp-image-2022-03-16-at-1.14.14-pm-300x200.jpeg 300w, https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2022/03/183c0-whatsapp-image-2022-03-16-at-1.14.14-pm-768x512.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>JAKARTA</strong>, <a href="http://www.koranindopos.com"><em><strong>koranindopos.com</strong></em></a> – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pusat, telah melakukan berbagai upaya terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan perlindungan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sekretaris Kementerian PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu, menjelaskan sejauh ini upaya yang telah ditempuh berfokus pada dua hal, yaitu pada penyusunan peraturan perundang – undangan dan pada tingkat partisipasi masyarakat.</p>
<p>“Sesuai dengan tugas fungsi KemenPPPA, kami laporkan upaya – upaya yang sudah dilakukan terkait perlindungan PMI dan perlindungan dari TPPO. Kami telah memfasilitasi penyusunan beberapa peraturan perundang – undangan. Pertama, kami telah mengkoordinasikan penyusunan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kami juga sedang mengawal Rancangan Perpres Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2020-2024, dan saat ini posisinya sudah berada di Sekretariat Kabinet. Selain itu, kami telah menyusun Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Pusat Nomor 1 tahun 2021 tentang pembentukan Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di tingkat Pusat.  Serta disusunnya Permen PPPA Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” ujar Pribudiarta, dalam Rapat Terkait Perlindungan PMI dan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, Selasa (15/3).</p>
<p>Pribudiarta menambahkan, di tingkat partisipasi masyarakat, KemenPPPA telah mendorong terbentuknya Gugus Tugas (GT) PP TPPO di 34 Provinsi dan 240 Kabupaten/Kota. Provinsi Papua dan Papua Barat di tahun 2022 ini sudah terbentuk sehingga di tingkat provinsi semuanya telah memiliki GT PP TPPO. Selain itu, KemenPPPA juga mendorong pembentukan Community Watch yaitu model pencegahan TPPO di tingkat akar rumput yang melibatkan partisipasi masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa/lurah, PKK, Karang Taruna, LSM, pendidik, pelajar, dan bahkan sektor swasta, dan memiliki 2.712 agen perubahan yang terlibat.</p>
<p>Pada aspek pendataan dan pelayanannya, KemenPPPA telah memiliki Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA 129) yang merupakan layanan pengaduan, berupa call center 24 jam. SAPA 129 memberikan akses bagi seluruh rakyat Indonesia untuk melaporkan langsung kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditemui atau dialami sendiri melalui telpon 129 atau whatsapp di 0811-129-129, dan sudah terintegrasi dengan SIMFONI PPA, yang merupakan sistem informasi online untuk perempuan dan anak.</p>
<p>KemenPPPA juga melakukan kerja sama dengan instansi terkait sebagai upaya perlindungan PMI, serta perlindungan dari TPPO. “Kami bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, melalui Program Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia (BK – PMI), sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi PMI dan keluarga, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga PMI, dan menjamin hak – hak anak keluarga PMI. Kami juga bekerja sama dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri melalui program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), sehingga program – program kami juga akan sampai pada tingkat desa,” ungkap Pribudiarta.</p>
<p>Pada kesempatan ini, turut hadir sejumlah K/L yang berada dalam naungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk menyampaikan laporan, serta rekomendasi kebijakan terkait Perlindungan PMI dan Pencegahan serta Penanganan TPPO, sesuai tugas dan fungsi masing – masing K/L.</p>
<p>Muhadjir Effendy, Menko PMK, menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden, melindungi pekerja migran harus menjadi acuan dalam pelaksanaan perlindungan PMI. Mulai dari penghentian perdagangan orang, perlindungan menyeluruh, pra keberangkatan, masa bekerja, dan kembali ke tanah air, serta mengoptimalkan peran TNI/Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait lainnya.</p>
<p>“Perlu dilengkapi landasan hukum perlindungan PMI, dan pemberantasan TPPO. K/L terkait hendaknya ikut membantu pelegalan PMI yang akan bekerja, termasuk aspek kerjasama bilateral, human trafficking, dan sebagainya. Pendataan PMI harus ditingkatkan baik PMI yang resmi maupun PMI Bermasalah (PMIB). Penyelesaian masalah PMI ini harus dimulai dari hulu termasuk program yang akan dibuat bagian dari siklus pembangunan manusia dan kebudayaan,” ujar Muhadjir.</p>
<p>Muhadjir juga menegaskan untuk memperhatikan implementasi sanksi atau hukuman kepada para penyalur tenaga kerja, yang memberangkatkan PMI secara ilegal. Kemudian, perlu dilakukan penguatan pada setiap lini prosesnya, mulai dari pendaftaran, proses rekrutmen, hingga pemberangkatan, termasuk pendataan dan keamanannya di perbatasan.</p>
<p>“Semoga nanti untuk pertemuan berikutnya, semuanya sudah relatif rapi, dan dapat segera diformulasikan menjadi langkah – langkah yang lebih konkrit,” tutup Muhadjir. (dni)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/kemenpppa-lakukan-upaya-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-dan-perlindungan-dari-tindak-pidana-perdagangan-orang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9101</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
