Pansus TRAP menemukan sejumlah hal yang masih perlu diperjelas sebelum kegiatan pertambangan dapat dilanjutkan. Salah satunya menyangkut dokumen perizinan yang menjadi dasar aktivitas tambang.

Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali I Dewa Nyoman Rai mengatakan, tim belum memperoleh penjelasan yang dianggap memadai mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).

“Yang kami inginkan adalah memperjelas izin, termasuk apa yang menjadi dasar dan kriteria dari kegiatan ini. Hari ini kami sudah berdiskusi untuk menjalankan sesuai ranah hukum. Masyarakat juga harus mengetahui bahwa apa yang berlaku di sini harus sesuai dengan aturan hukum yang ada,” kata Dewa Nyoman Rai.

Pemeriksaan tidak hanya berkaitan dengan izin pertambangan. Pansus juga mempertanyakan dasar hukum pengelolaan lahan yang kini digunakan untuk kegiatan tersebut.

Tim mendapat informasi bahwa pengelolaan kawasan berkaitan dengan putusan pengadilan. Namun, ketika diminta menunjukkan amar putusan yang menjadi dasar, dokumen tersebut belum dapat diperlihatkan kepada Pansus saat pemeriksaan berlangsung.

“Ketika saya tanyakan perizinan berupa izin usaha pertambangan belum ada, begitu juga SIPB. Memang ada yang menyebut mengenai izin atau putusan pengadilan, tetapi ketika kami tanyakan amar putusannya, tidak bisa ditunjukkan,” ujarnya.

Persoalan luas lahan juga menjadi perhatian. Area yang digunakan untuk aktivitas pertambangan disebut mencapai sekitar 5,8 hektare.

Dewa Nyoman Rai menilai ukuran kawasan tersebut perlu dikaitkan dengan klasifikasi usaha yang digunakan. Terlebih, kegiatan tersebut disebut memiliki skala rendah atau mikro.

“Ini tambang besar dengan luas sekitar 5,8 hektare. Kalau dikatakan usaha rendah atau mikro, tentu harus jelas dasar dan kriterianya. Ini yang perlu kami pastikan,” katanya.

Pansus TRAP menegaskan keputusan yang diambil bukan penutupan permanen. Aktivitas dapat kembali dilakukan apabila seluruh dokumen dan persyaratan hukum telah dipenuhi.

Hasil pemeriksaan lapangan selanjutnya akan dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP). Pansus akan meminta penjelasan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan maupun aktivitas pertambangan tersebut.

“Untuk sementara kami sepakati ditutup. Nanti setelah RDP, kalau ketentuan-ketentuan yang kami minta sudah lengkap dan seluruh aspek hukumnya jelas, tentu bisa dibuka kembali. Tetapi sebelum itu harus kami periksa dan pastikan terlebih dahulu,” jelas Dewa Nyoman Rai.

Wakil Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali Dr. Somvir mengatakan, pihak yang berada di lokasi menerima keputusan penghentian sementara tersebut.

Menurut Somvir, langkah itu diperlukan agar persoalan yang muncul dapat diperiksa secara terbuka, terutama karena terdapat aspirasi masyarakat mengenai kegiatan pertambangan di kawasan Kampial.

“Karena beliau sudah menghormati keputusan untuk sementara. Bilamana izin-izin sudah lengkap, tentu bisa dibuka. Kami hanya ingin mengetahui secara jelas karena ada aspirasi dari masyarakat. Kita sama-sama lembaga pemerintah, jadi harus saling menghormati,” ujar Somvir.

Ia mengatakan masyarakat berhak mengetahui dasar kegiatan yang berlangsung di wilayah tersebut.

“Yang menjadi hak masyarakat adalah mendapatkan informasi yang terbuka. Kami hadir untuk memastikan semuanya jelas dan sesuai aturan,” tegasnya.

Selain perizinan, Pansus juga mendalami siapa yang sebenarnya memiliki kewenangan mengelola kawasan tersebut.

Dari keterangan yang diperoleh di lapangan, sebelumnya lokasi disebut dikelola CV Puspa. Namun, saat ini CV Puspa dikatakan hanya menyewakan peralatan, sementara pengelolaan kegiatan berada di bawah kurator yang ditunjuk melalui proses pengadilan.

Perubahan tersebut menjadi salah satu hal yang akan diperiksa lebih lanjut. Pansus ingin memastikan hubungan antara pengelola, kurator, putusan pengadilan, serta aktivitas pertambangan yang berjalan di lokasi.

Anggota Pansus TRAP I Wayan Tagel Winarta meminta seluruh dokumen yang menjadi dasar kegiatan dibuka secara jelas.

“Prinsipnya sederhana, kalau seluruh dokumen dan perizinannya lengkap serta sesuai ketentuan, tentu tidak ada alasan untuk mempersoalkannya. Tetapi kalau masih ada dokumen yang belum jelas, tentu harus diperiksa terlebih dahulu,” ujarnya.

Setelah sidak, Pansus TRAP akan membawa sejumlah temuan tersebut ke forum RDP. Pembahasan nantinya mencakup status lahan, legalitas pertambangan, kewenangan pengelolaan, putusan pengadilan, status pengawas, hingga kesesuaian kegiatan dengan tata ruang.

Dengan demikian, aktivitas tambang di Kampial masih menunggu kejelasan administrasi dan aspek hukum sebelum dapat kembali berjalan. Pansus menyatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat mengenai keberadaan tambang tersebut.(BRG/Kul)

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, Hery diduga melakukan rekayasa dan manipulasi laporan pemeriksaan Ombudsman setelah dijanjikan uang sebesar Rp1,5 miliar oleh pihak perusahaan tambang.

Kasus ini bermula ketika pemilik PT TSHI keberatan terhadap hasil perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia terkait izin penggunaan kawasan hutan.

Pihak perusahaan disebut tidak ingin membayar denda yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kemudian Saudara HS yang menjabat selaku Anggota Komisioner Ombudsman periode tahun 2021–2026 bersedia membantu untuk melakukan pemeriksaan kepada Kementerian Kehutanan RI yang seolah-olah berawal dari pengaduan masyarakat,” ujar Anang dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).

Dalam prosesnya, Hery diduga melakukan pengaturan dan koreksi terhadap hasil penghitungan Kementerian Kehutanan dengan menyatakan bahwa perhitungan pemerintah keliru.

Melalui langkah tersebut, PT TSHI disebut tidak perlu membayar denda sesuai nilai yang sebelumnya ditetapkan negara.

“Oleh karenanya dikoreksi oleh Ombudsman dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar kepada negara,” kata Anang.

Kejagung menyebut Hery bersama pihak perusahaan tambang beberapa kali melakukan pertemuan pada April 2025 untuk membahas strategi tersebut.

Dalam pertemuan itu, Direktur PT TSHI berinisial LKM meminta Hery menemukan kesalahan administrasi dalam proses perhitungan PNBP Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Sebagai imbalan, Hery disebut dijanjikan uang sebesar Rp1,5 miliar.

Setelah adanya kesepakatan, Hery diduga memanipulasi dan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman yang menguntungkan PT TSHI.

“Putusan Hasil Pemeriksaan akan sesuai harapan saudara LO (pihak dari PT TSHI) dan untuk mengintervensi Kementerian Kehutanan RI sehingga menguntungkan PT TSHI,” ujar Anang.

Kejagung menilai tindakan tersebut merupakan bentuk intervensi terhadap kebijakan pemerintah demi kepentingan perusahaan tambang.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Hery langsung menjalani penahanan selama 20 hari di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat lembaga negara yang memiliki tugas mengawasi pelayanan publik dan menjaga integritas pemerintahan.(dhil)

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Direktur Utama MIND ID, Hendi Prio Santoso dan Founder & CEO ARRIVAL, Denis Sverdlov pada 20 Mei 2022 di Inggris. Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris HE. Desra Percaya. Inisiasi ini merupakan bagian dari upaya MIND ID dalam menjajaki pengembangan pabrik mikro baterai listrik komersial di Indonesia dan Asia Tenggara.

Direktur Utama MIND ID, Hendi Prio Santoso mengatakan: “MIND ID memiliki tiga mandat dari Pemerintah, yaitu: Mengelola cadangan dan sumber daya strategis, Hilirisasi dan Memiliki kepemimpinan pasar yang diwujudkan melalui optimalisasi komoditas mineral dan ekspansi bisnis. Kerjasama ini akan diperluas potensi pengembangan portofolio baru perusahaan dalam jangka panjang, khususnya di bidang pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.”

ARRIVAL terus berupaya untuk meningkatkan rantai pasokannya dan mengembangkan inisiatif strategis untuk mengamankan bahan baku yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan global akan kendaraan listrik. Dengan metode microfactory, ARRIVAL merevolusi pendekatan tradisional untuk produksi kendaraan dengan menghilangkan biaya pengiriman dan memaksimalkan nilai tambah melalui perancangan dan produksi produk lokal. Inilah inti dari potensi kolaborasi dengan MIND ID di Asia Tenggara.

Sebagai pemegang saham Indonesia Battery Corporation (IBC), MIND ID terus mencari peluang baru untuk mengembangkan ekosistem baterai kendaraan listrik. Hal ini merupakan salah satu wujud dari rencana strategis MIND ID, sebuah potensi aliansi strategis untuk ekspansi bisnis hilir baru dan Pengembangan kapabilitas dan optimalisasi portofolio.

Dengan potensi kerjasama ini, diharapkan MIND ID dan Inalum Operating akan memiliki peran di masa depan dalam Rantai Pasokan Aluminium ARRIVAL. MIND ID bersama dengan IBC sebagai Global Supply Chain for Battery, menyambut baik kesempatan untuk melakukan penelitian dan membahas potensi pengembangan bersama komersial produk kendaraan listrik untuk negara berkembang yang dapat dilakukan di Indonesia.(hai)

Betapa tidak hal tersebut mencuat pasca semakin kusutnya kemelut armada angkutan batubara di Provinsi Jambi, dalam rapat koordinasi persatuan wartawan tersebut dugaan 9 stockpile yang beroperasi tanpa izin itu menjadi pembahasan utama untuk menjalan fungsi sosial kontrol.

” Kita akan mengambil langkah bijak dan tidak tertutup kemungkinan akan kita laporkan persolan tersebut ke kementrian ESDM Republik Indonesia ” Ujar Sopwan Hamid.

Terpisah, Yernawita selaku ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Kabupaten Batanghari mengatakan pihaknya juga akan mengambil bagian dalam aksi yang diwacanakan pihak PWMB dalam waktu dekat ini.

“Kami dari LCKI Batanghari juga tidak akan diam atas apa yang terjadi saat ini apalagi terkait soal stockpile batubara yang di duga tanpa izin tersebut, apabila banyak usaha seperti itu tentu sangat merugikan pemerintah daerah dan juga masyarakat Batanghari ini sendiri yang semestinya menjadi sumber PAD bagi daerah menjadi tidak ada maka dari itu kita selaku lembaga sosial kontrol yang berdomisili di Kabupaten ini tidak boleh mendiamkannya” Imbuh orang yang kerap disapa nyak itu.

Diketahui bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Batanghari melalui instansi pelayanan perizinan satu pintu BPMPPT Batanghari telah menyurati pihak-pihak terkait namun belum mendapatkan respon dari pemilik stockfile batubara yang di duga tidak memiliki izin tersebut.(her)

JAKARTA, koranindopos.com – Sebagian besar produk pertambangan terus menunjukkan kenaikan harga pada Februari 2022, akibat masih tingginya permintaan pada sebagian besar komoditas produk pertambangan. Kondisi itu memengaruhi penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) produk pertambangan yang dikenakan Bea Keluar (BK) untuk periode Maret 2022. Ketentuan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09 Tahun 2022, tanggal 23 Februari 2022.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana menyatakan, beberapa komoditas yang pada periode lalu mengalami kenaikan harga juga terus menunjukkan kenaikan harga pada periode Maret 2022. Misalnya, konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat pasir besi, konsentrat ilmenit, konsentrat rutil, dan bauksit yang telah dilakukan pencucian(washed bauxite). “Hal tersebut antara lain karena masih tingginya permintaan dunia,” kata Wisnu dalam siaran persnya, Jumat (4/3).

Wisnu menuturkan, di sisi lain, konsentrat timbal dan konsentrat seng yang pada periode lalu mengalami kenaikan, pada periode ini menunjukkan penurunan harga. Sementara itu, untuk komoditas konsentrat mangan dan komoditas pellet konsentrat pasir besi tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Produk pertambangan yang mengalami kenaikan harga rata-rata pada periode Maret adalah konsentrat tembaga (Cu ≥ 15%) dengan harga rata-rata sebesar USD 3.491,88/WE atau naik sebesar 1,82 persen.

“Konsentrat besi (hematit, magnetit) (Fe ≥ 62 persen dan ≤ 1 persen TiO2) dengan harga rata-rata sebesar USD 123,81/WE atau naik sebesar 15,50 persen,” ujar Wisnu. Menurutnya, konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar (Fe ≥ 50 persen dan (Al2O3 + SiO2) ≥ 10 persen) dengan harga rata-rata sebesar USD 63,27/WE atau naik sebesar 15,50 persen, konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) (Fe ≥ 56 persen) dengan harga rata-rata sebesar USD 73,93/WE atau naik sebesar 15,50 persen, konsentrat ilmenit (TiO2 ≥ 45 persen) dengan harga rata-rata sebesar USD 491,83/WE atau naik sebesar 2,02 persen,” sambung Wisnu.

Sesuai dengan periode-periode sebelumnya, lanjut Wisnu, penetapan HPE periode Maret 2022 didahului dengan adanya masukan tertulis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Perhitungan usulan harga diperoleh dari berbagai sumber, seperti Asian Metal, Iron Ore Fine Australian, dan London Metal Exchange (LME). Kemudian, HPE ditetapkan setelah dilakukan rapat koordinasi dengan berbagai instansi terkait. “Antara lain dengan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,” papar Wisnu.(hai)