Oleh : Listyaning Tri Hapsari

koranindopos.com – Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang memiliki sumber daya alam melimpah dan sebagian besar masyarakat pedesaannya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Peran petani sangat penting dalam menjaga ketersediaan pangan nasional sekaligus mendukung perekonomian masyarakat. Namun, di balik besarnya kontribusi tersebut, masih banyak petani yang menghadapi berbagai persoalan ekonomi yang menghambat peningkatan kesejahteraan mereka. Salah satu permasalahan yang masih sering ditemukan hingga saat ini adalah praktik ijon, yaitu jual beli hasil pertanian sebelum masa panen tiba.

Praktik ijon merupakan transaksi yang dilakukan antara petani dan pembeli, biasanya tengkulak, sebelum hasil pertanian dipanen. Dalam sistem ini, petani menerima sejumlah uang terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan hidup atau modal usaha tani. Sebagai gantinya, hasil panen yang akan diperoleh nantinya harus dijual kepada pemberi modal dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Sekilas, sistem ini terlihat memberikan manfaat karena mampu membantu petani memperoleh dana secara cepat. Namun, jika ditinjau lebih jauh, praktik ijon justru menimbulkan berbagai dampak negatif yang merugikan petani baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan praktik ijon masih bertahan adalah keterbatasan akses petani terhadap sumber pembiayaan. Tidak semua petani memiliki tabungan atau modal yang cukup untuk membiayai kebutuhan produksi selama masa tanam. Di sisi lain, prosedur pengajuan pinjaman ke lembaga keuangan formal sering dianggap rumit dan memerlukan berbagai persyaratan yang sulit dipenuhi. Akibatnya, petani memilih jalan yang lebih mudah dengan menerima tawaran dari tengkulak meskipun harus menjual hasil panennya dengan harga yang lebih rendah.

Dampak paling nyata dari praktik ijon adalah menurunnya pendapatan petani. Harga hasil panen biasanya telah disepakati jauh sebelum masa panen tiba sehingga petani tidak dapat menikmati kenaikan harga pasar yang mungkin terjadi. Ketika harga komoditas meningkat karena tingginya permintaan atau terbatasnya pasokan, keuntungan tersebut justru lebih banyak dinikmati oleh pihak pembeli. Sementara itu, petani tetap menerima harga yang telah ditentukan sebelumnya meskipun nilai jual hasil panennya sebenarnya jauh lebih tinggi.

Selain menyebabkan rendahnya pendapatan, praktik ijon juga menciptakan ketergantungan ekonomi yang kuat antara petani dan tengkulak. Banyak petani yang terus menerus meminjam modal dari pihak yang sama setiap musim tanam. Ketika hasil panen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun modal musim berikutnya, mereka kembali melakukan transaksi ijon. Siklus ini berlangsung berulang kali sehingga petani sulit keluar dari kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Dalam jangka panjang, ketergantungan tersebut dapat memperlemah posisi tawar petani dan membuat mereka semakin bergantung pada pihak perantara.

Praktik ijon juga berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi pedesaan. Keuntungan yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani justru lebih banyak mengalir kepada pihak lain. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di tingkat desa menjadi kurang optimal. Padahal, apabila petani memperoleh keuntungan yang lebih besar, pendapatan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, membiayai pendidikan anak, memperbaiki sarana produksi pertanian, serta mendukung aktivitas ekonomi lainnya di lingkungan sekitar.

Tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, praktik ijon juga dapat memengaruhi kondisi sosial masyarakat. Kesenjangan antara petani dan pemilik modal dapat semakin melebar karena distribusi keuntungan yang tidak seimbang. Dalam beberapa kasus, petani merasa tidak memiliki pilihan selain menerima ketentuan yang ditetapkan oleh tengkulak. Situasi tersebut menunjukkan bahwa praktik ijon sering kali lahir dari kondisi keterpaksaan, bukan dari posisi yang setara antara kedua belah pihak.

Dari perspektif agama Islam, praktik ijon juga menjadi perhatian karena mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip muamalah. Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara adil, jelas, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam praktik ijon, hasil panen yang diperjualbelikan umumnya belum dapat diketahui secara pasti jumlah maupun kualitasnya. Ketidakjelasan tersebut termasuk dalam unsur gharar, yaitu adanya ketidakpastian dalam transaksi yang berpotensi menimbulkan kerugian dan perselisihan di kemudian hari.

Rasulullah SAW melarang jual beli buah-buahan atau hasil pertanian sebelum tampak matang dan layak dipanen. Larangan tersebut bertujuan untuk melindungi hak kedua belah pihak agar tidak terjadi ketidakadilan akibat ketidakpastian hasil panen. Jika tanaman mengalami

kerusakan karena hama, penyakit, atau bencana alam, maka salah satu pihak dapat mengalami kerugian yang besar. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya kejelasan objek transaksi sebagai bentuk perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat.

Selain mengandung unsur gharar, praktik ijon juga sering kali tidak mencerminkan prinsip keadilan. Petani yang sedang membutuhkan uang berada dalam posisi yang lemah sehingga terpaksa menerima harga yang rendah. Padahal, Islam mengajarkan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan dan kesetaraan. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 29 yang memerintahkan umat manusia untuk tidak memakan harta sesama dengan cara yang batil dan melakukan perdagangan atas dasar suka sama suka. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi seharusnya tidak menjadi sarana untuk mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain.

Melihat berbagai dampak yang ditimbulkan, praktik ijon perlu diminimalkan melalui berbagai upaya yang melibatkan pemerintah, lembaga keuangan, kelompok tani, dan masyarakat. Salah satu langkah yang paling penting adalah memperluas akses pembiayaan bagi petani. Program kredit pertanian dengan bunga rendah, koperasi tani, maupun lembaga keuangan syariah dapat menjadi alternatif yang lebih adil dibandingkan sistem ijon. Dengan adanya akses modal yang mudah dan terjangkau, petani tidak perlu lagi menjual hasil panennya sebelum masa panen tiba.

Penguatan kelembagaan kelompok tani juga perlu terus didorong. Kelompok tani dapat berperan sebagai sarana kerja sama dalam pengadaan sarana produksi, penyediaan informasi pasar, hingga pemasaran hasil panen secara kolektif. Dengan bekerja sama, petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan tidak mudah dipengaruhi oleh tengkulak. Selain itu, kelompok tani juga dapat menjadi wadah edukasi mengenai pengelolaan usaha pertanian yang lebih modern dan berkelanjutan.

Peningkatan literasi keuangan juga menjadi faktor penting dalam mengurangi praktik ijon. Banyak petani yang belum memiliki perencanaan keuangan yang baik sehingga mengalami kesulitan ketika menghadapi kebutuhan mendesak. Melalui pelatihan dan pendampingan, petani dapat belajar mengelola pendapatan, menyusun anggaran, serta mempersiapkan dana cadangan untuk kebutuhan produksi berikutnya.

Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi solusi yang efektif. Berbagai platform pemasaran digital memungkinkan petani menjual hasil panennya secara langsung kepada konsumen tanpa melalui banyak perantara. Dengan demikian, harga jual yang diterima petani menjadi lebih tinggi dan keuntungan yang diperoleh dapat meningkat. Teknologi juga dapat membantu petani memperoleh informasi harga pasar secara real time sehingga mereka tidak mudah dirugikan oleh permainan harga.

Pada akhirnya, praktik ijon merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan sistem perdagangan hasil pertanian, tetapi juga menyangkut kesejahteraan petani, pembangunan pedesaan, dan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Selama petani masih menghadapi keterbatasan modal dan akses pasar, praktik ini akan terus berpotensi terjadi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk menghadirkan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan dukungan permodalan yang memadai, penguatan kelembagaan petani, peningkatan literasi keuangan, serta pemanfaatan teknologi, praktik ijon dapat dikurangi secara bertahap. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pertanian yang lebih sehat, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat.

PENULIS: Listyaning Tri Hapsari Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Agribisnis

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (9/10/2025).

“Added value-nya harus ada di Indonesia. Kalau ini kita lakukan terus-menerus, akan membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi pengangguran,” ujar Amran.

Amran menjelaskan bahwa potensi ekonomi dari hilirisasi komoditas kelapa sangat besar. Dengan mengolah kelapa dalam menjadi produk turunan seperti coconut milk dan Virgin Coconut Oil (VCO), nilai jual dapat meningkat hingga seratus kali lipat.

“Kalau kita hitung rata-rata, potensi devisa dari hilirisasi kelapa bisa mencapai Rp2.400 triliun. Katakanlah separuhnya saja, itu tetap sekitar Rp1.200 triliun,” jelasnya.

Selain kelapa, pemerintah juga menyiapkan program hilirisasi untuk komoditas gambir, yang selama ini menyuplai sekitar 80 persen kebutuhan dunia. Produk turunan gambir bisa dimanfaatkan untuk bahan tinta pemilu hingga kebutuhan rumah tangga.

Langkah serupa diterapkan pada komoditas sawit, di mana tandan buah segar (TBS) akan diolah menjadi biofuel, minyak goreng, margarin, hingga mentega. Sementara itu, hilirisasi juga akan diperluas ke kakao, mente, kelapa dalam, dan lada.

“Kami melakukan akselerasi hilirisasi kakao, mente, kelapa dalam, lada, dan lain-lain. Data menunjukkan produksi kelapa meningkat dari 29 juta ton tahun lalu menjadi 33 juta ton,” tutur Amran.

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp9,95 triliun guna memperkuat pengembangan perkebunan dan hortikultura nasional.

“Kita akan berikan benih dan bibit kepada seluruh petani Indonesia — kakao, kopi, kelapa dalam, mente, pala — mencakup sekitar 800 ribu hektare di seluruh Indonesia, semuanya gratis. Ini akan membuka lapangan kerja bagi 1,6 juta orang dalam dua tahun ke depan,” pungkas Amran. (hai)

“Sekarang ini petani bahagia, produksi meningkat, ketahanan pangan kita kuat, stok kita tertinggi selama 20 tahun, produksi kita tertinggi selama 7 tahun, dan itu kata BPS, kata Bulog,” ujar Mentan Amran usai menghadiri acara wisuda Universitas Hasanuddin di Makassar, Kamis (10/4).

Mentan menekankan bahwa pemerintah secara konsisten mendorong penguatan sarana produksi, hilirisasi hasil pertanian, hingga pengendalian harga guna menjamin kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan nasional.

Di saat negara-negara tetangga seperti Malaysia, Jepang, dan Filipina mengalami krisis beras, Indonesia justru mampu menjaga stabilitas pangan. Mentan Amran menyebut keberhasilan ini sebagai prestasi besar yang patut disyukuri, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang kini mencapai 282 juta jiwa.

“Bayangkan dampaknya jika terjadi kelangkaan pangan. Bisa timbul konflik sosial, bahkan mengancam stabilitas negara,” ungkapnya.

Amran juga mengungkapkan bahwa selama mendampingi Presiden Prabowo dalam 160 hari pertama masa kepemimpinannya, sektor pertanian mencatat lonjakan produksi sebesar 62 persen, angka tertinggi sejak Indonesia merdeka. Ia menegaskan bahwa data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Alhamdulillah, capaian ini adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah pada pertanian. Ini bukan kata saya, tapi berdasarkan data resmi dari BPS,” tegasnya.

Berdasarkan data BPS Luas panen padi Februari 2025 mencapai 0,76 juta hektare, meningkat 63,53 persen dibanding Februari 2024. Produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) diperkirakan mencapai 3,88 juta ton, naik 60,86 persen dibanding tahun sebelumnya. Potensi luas panen Maret–Mei 2025 diperkirakan mencapai 4,30 juta hektare, meningkat 0,23 juta hektare dari periode yang sama tahun lalu.

Dengan tren positif ini, pemerintah optimistis Indonesia tidak hanya mampu menjaga ketersediaan pangan nasional, tetapi juga memperkuat posisi sebagai negara agraris yang tangguh di tengah tantangan global. (hai)

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten, Ismatul Hidayah, menjelaskan bahwa hingga saat ini terdapat 118 hektar sawah di Banten yang sudah menggunakan varietas lokal biosalin. “Di Banten terdapat 118 hektar, baik itu varietas lebel ungu maupun biru. Lebel ungu dapat dijadikan benih lagi atau menjadi benih pokok untuk ditanam kembali menjadi lebel biru,” ujar Ismatul.

Saat ini, total luasan sawah yang ditanami varietas biosalin mencapai 50 hektar, dengan penanaman terbanyak di Kecamatan Tanara, mencapai 50 hektar. “Panen padi varietas Biosalin di Provinsi Banten telah dimulai pada Maret hingga Juni 2024. Hingga Juni mendatang, masih ada beberapa wilayah yang akan melakukan panen varietas biosalin,” tambahnya.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus Tauchid, menyoroti pentingnya pengembangan varietas Biosalin dalam meningkatkan indeks pertanaman (IP) hingga tiga kali panen, terutama di wilayah pesisir. “Potensi peningkatan produksi dengan biosalin dapat menghasilkan 60.000 ton GKG atau 33.000 ton beras,” ungkapnya.

Agus menekankan bahwa melalui pengujian varietas biosalin, para petani pesisir di Banten dapat meningkatkan produksi padi secara signifikan. “Kita akan memproduksi benih dan melakukan uji multi lokasi di wilayah pesisir, baik itu bagian selatan maupun utara,” kata Agus.

Dengan potensi produksi yang signifikan, terutama di wilayah pesisir selatan Banten, diharapkan pengembangan varietas Biosalin dapat menjadi solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di daerah tersebut. (hai)

Untuk meningkatkan produktivitas petani, Pemerintah telah meluncurkan berbagai upaya dukungan pada awal tahun 2024. Salah satu langkahnya adalah kemudahan dalam penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui aplikasi i-Pubers. Selain itu, Pemerintah terus memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi dan menjaga keterjangkauan harga pupuk non-subsidi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa masalah pertanian menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. “Pemerintah melihat tahun kemarin El Nino dan sekarang sudah masuk musim tanam, maka pupuk harus tersedia,” ujarnya dalam acara Dialog Menko Perekonomian dan Gebyar Diskon Pupuk Bersama Petani Kabupaten Bekasi.

Kegiatan Gebyar Diskon Pupuk diselenggarakan di 42 titik Kabupaten di seluruh Indonesia, dengan Kabupaten Bekasi sebagai tuan rumah ke-29. Pemerintah menugaskan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk memenuhi kebutuhan pupuk non-subsidi dan mendorong petani agar segera melakukan penebusan pupuk.

Pada musim tanam tahun 2024, sebanyak 14,3 juta petani mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 5,2 juta ton. Presiden Joko Widodo bahkan memberikan arahan untuk menambah anggaran sebanyak Rp14 triliun atau sebanyak 2,5 juta ton pupuk bersubsidi.

Dalam kesempatan tersebut, disalurkan pula diskon pupuk sebanyak 1.000 kupon bagi petani di Kabupaten Bekasi. Petani dapat memperoleh paket pupuk dengan harga Rp270.000, atau mendapatkan diskon 40% dari harga normal sebesar Rp450.000. Total alokasi pupuk bersubsidi tahun 2024 untuk Kabupaten Bekasi mencapai 9.111,33 ton, dan hingga tanggal 3 Februari 2024, telah terealisasi penyalurannya sebesar 15% atau sebanyak 1.367 ton.

Acara ini menjadi momentum penting dalam memastikan kelangsungan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi dan penopang ketahanan pangan nasional. Dukungan penuh Pemerintah kepada petani diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani serta menjaga ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. (hai)

Belum lagi temuan penyakit LSD (Lumpy Skin Desease), yang di masyarakat yang disebut penyakit lato-lato sampai hari ini juga menjadi momok yang menakutkan bagi peternakan kita. Tidak hanya itu, penyakit anthraks juga membahayakan bagi ternak, bahkan sudah menimbulkan korban jiwa.

Kemunculan penyakit-penyakit dalam peternakan ini tidak hanya menyebabkan kerugian material yang sangat besar, namun juga kerugian material, seperti hilangnya mata pencaharian penduduk, bahkan terakhir anthraks juga menimbulkan korban jiwa.

“Oleh karena itu melalui pimpinan yang terhormat, saya berharap agar DPR mendesak pemerintah untuk supaya secara serius melindungi industri peternakan nasional khususnya dan anak kecil dari ancaman-ancaman berbagai macam penyakit hewan,” ujar Slamet dalam interupsinya di Rapat Paripurna DPR RI ke-30 Masa Persidangan ke V Tahun Sidang 2022-2023 di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7).

Tidak hanya itu, kami juga berharap agar DPR mendesak pemerintah memperkuat sistem kekarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan. Serta juga mendesak pemerintah untuk memperkuat sistem tata kelola peternakan nasional melalui revisi undang-undang peternakan dan kesehatan hewan.

“Terkait anggaran subsidi pupuk untuk petani-petani, melalui pimpinan DPR, kami berharap agar pemerintah serius memperhatikan sektor pertanian. Di mana hal itu dibuktikan dengan penambahan anggaran untuk subsidi pupuk berikut dengan tata kelolanya,” tambah Slamet.

Politisi Fraksi PKS ini menilai, pupuk subsidi sangat dibutuhkan oleh petani untuk meningkatkan produktivitas dan menekan biaya produksi. Sementara kebijakan pemerintah terkait pupuk subsidi ini anggarannya terus menurun setiap tahunnya. Mulai dari Rp34 triliun pada Tahun 2019, hingga tahun 2022 sebesar Rp24 triliun. Di mana jumlah tersebut sejatinya hanya memenuhi sepertiga dari kebutuhan pupuk subsidi nasional yang sekitar Rp70 triliun.

Oleh karena itu pihaknya menegaskan, jangan sampai untuk kepentingan petani yang notabene adalah pahlawan ketahanan pangan negara kita, pemerintah mengatakan tidak cukup punya uang. Namun di sisi yang lain untuk penanganan IKN, kereta cepat, mobil listrik, pemerintah dengan sigap menyediakan uangnya dengan cara apapun.

“Sekali lagi, jangan sampai untuk kepentingan petani yang notabene adalah pahlawan ketahanan pangan negara kita, pemerintah mengatakan tidak cukup punya uang. Namun di sisi yang lain untuk penanganan IKN, kereta cepat, mobil listrik, pemerintah dengan sigap menyediakan uangnya dengan cara apapun,” tegas Slamet yang juga seorang dokter hewan. (dni)

koranindopos.com – Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak hampir tiga tahun lalu, tentu masih hangat di ingatan kita. Terbatasnya ruang gerak dan berbagai dampak lainnya akibat pandemi, hampir dirasakan seluruh kalangan di berbagai bidang. Selain masalah kesehatan, pandemi Covid-19 juga sangat berdampak pada sosial ekonomi kehidupan. Bahkan, proses pemulihan dari beberapa dampak tersebut masih terus berlanjut sampai sekarang.

Berdasarkan data BPS, sejak mulai terjadi pandemi covid-19 pada Maret 2020, ekonomi Indonesia terus mengalami kontraksi. Pada triwulan 2-2020, ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar -5,32% (y-on-y). Lalu, pada triwulan 3-2020, terkontraksi sebesar -3,49% (y-on-y). Selanjutnya, terkontraksi sebesar -2,19% (y-on-y) pada triwulan 4-2020, dan sebesar -0,71% (y-on-y) pada triwulan 1-2021. Selain itu, jika dibandingkan dengan tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar -2,07% (c-to-c).

Ketika kita amati lebih dalam, hampir seluruh sektor memang mengalami pertumbuhan yang negatif pada saat pandemi. Namun, menariknya, sektor pertanian justru mampu bertahan dan menunjukkan pertumbuhan yang positif di tengah guncangan covid-19. Ekspor produk pertanian dan olahannya pun menjadi penyumbang utama surplus neraca perdagangan barang Indonesia saat masa pandemi. Bahkan, sektor pertanian dapat dikatakan sebagai tumpuan bagi low skilled labours dan menjadi bantalan ketenagakerjaan selama pandemi. Pasalnya, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian justru tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya, yakni sekitar 29,96% pada Februari 2022. Hal ini menunjukkan peran besar dan pentingnya sektor pertanian.

Sektor pertanian dapat dikatakan sebagai salah satu pilar kekuatan ekonomi Indonesia. Pada perekonomian nasional, sektor pertanian menyumbang lebih dari sepuluh persen. Sektor pertanian juga masih menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus membangun sektor pertanian. Dengan terus meningkatkan pembangunan sektor pertanian, diharapkan akan mampu mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Sensus Pertanian 2023 (ST2023)

Pada bulan Juni 2023 mendatang, BPS akan melakukan ST2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997, penyelenggaraan sensus pertanian memang menjadi tugas dan tanggung jawab BPS. Sensus pertanian dilakukan setiap sepuluh tahun sekali yaitu pada tahun yang berakhiran 3 (tiga).

Penyelenggaraan sensus pertanian telah dilakukan oleh BPS sejak tahun 1963, dan ST2023 merupakan sensus pertanian yang ketujuh. Sensus pertanian ini tidak hanya dilakukan di Indonesia, melainkan juga negara-negara anggota Food and Agriculture Organization (FAO) lainnya. Terdapat sekitar 18 negara yang akan bersama-sama dengan Indonesia melaksanakan sensus pertanian pada 2023.

Perlu diketahui, ST2023 adalah kegiatan besar yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara aktual mengenai kondisi pertanian di Indonesia. Melalui sensus pertanian ini lah data statistik dasar sektor pertanian secara lengkap dan menyeluruh dikumpulkan. ST2023, selain menghasilkan data struktur pertanian dan petani gurem (seperti data yang dihasilkan dalam ST2013), juga akan menghasilkan data terkait indikator SDGs pertanian, small scale producer (petani skala kecil sesuai standar FAO), geospasial statistik pertanian, dan manajemen pertanian.

Secara umum, ST2023 memiliki tujuan untuk mendapatkan data statistik pertanian yang lengkap dan akurat supaya diperoleh gambaran yang jelas tentang pertanian di Indonesia; untuk mendapatkan kerangka sampel (sampling frame) yang dapat dijadikan landasan pengambilan sampel untuk survei-survei di sektor pertanian; serta untuk memperoleh berbagai informasi tentang populasi usaha pertanian, jumlah pohon dan ternak, distribusi penguasaan dan pengusahaan lahan menurut golongan luas, dan sebagainya.

Hasil yang diperoleh dari ST2023 nantinya dirancang berstandar internasional dan mengacu pada program FAO yang dikenal dengan nama World Programme for the Census of Agriculture (WCA). Hasil dari ST2023 diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif terkait kondisi pertanian di Indonesia hingga wilayah terkecil; dapat meningkatan kualitas statistik pertanian (sebagai kerangka sampel survei pertanian, sebagai benchmark statistik pertanian yang sudah ada); serta mampu meningkatan kualitas desain kebijakan: rujukan dalam penyusunan kebijakan strategis sektor pertanian.

Pengumpulan Data ST2023

Proses pengumpulan data ST2023 diselenggarakan dalam tiga tahap. Tahap pertama merupakan sensus lengkap, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperoleh data ringkas kegiatan usaha pertanian yang diusahakan oleh suatu unit usaha. Unit usaha pertanian yang teridentifikasi, selanjutnya akan digunakan untuk pengumpulan data lebih lanjut terkait informasi kegiatan usaha pertaniannya. Tahap kedua yaitu survei yang memotret profil ekonomi sektor pertanian, dan disebut dengan Survei Ekonomi Petani. Selanjutnya, tahap terakhir adalah Survei Produksi dan Lingkungan Pertanian yang mengumpulkan informasi mengenai produksi dan lingkungan dari unit usaha pertanian.

ST2023 akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dan mencakup tujuh subsektor pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortukultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan jasa pertanian. Unit usaha pertanian ST2023 yang akan didata mencakup Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Usaha Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL). Selain memotret kegiatan pengelolaan usaha pertanian dan produksinya, ST2023 juga memotret kondisi sosial ekonomi petani yang mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan petani.

Pada ST2023 ini, metode yang digunakan dalam pendataan ST2023 antara lain door to door untuk daerah konsentrasi dan Snowball untuk daerah non konsentrasi serta pencacahan lengkap untuk Usaha Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPBH) dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL). Sementara itu, moda pendataan yang digunakan adalah PAPI (Paper Assisted Personal Interviewing), CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) serta CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Langkah ini merupakan terobosan baru BPS, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, pengumpulan data sensus pertanian menggunakan moda selain PAPI, yaitu CAPI dan CAWI. Metode CAPI dilakukan dengan bantuan device protable (tablet/smartphone) yang disediakan sendiri oleh petugas. Sementara itu, dengan metode CAWI responden dapat melakukan pengisian kuesioner secara mandiri melalui website. Dengan adanya langkah ini, diharapkan proses pengumpulan data akan menjadi lebih efektif dan efisien.

Data hasil ST2023 sangat penting untuk menjawab berbagai isu pertanian terkini serta untuk menghadapi ketidakpastian global. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh pihak menjadi sedemikian penting untuk kesuksesan pelaksanaan ST2023 ini. Semoga dengan Mencatat Pertanian Indonesia, kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani pun tercapai.

*Penulis merupakan Statistisi di BPS

Oleh karena itu, Presiden berharap agar siswa SMK jurusan pertanian dan perkebunan ini dapat belajar dengan baik, termasuk mendapatkan pelajaran praktikum. “Di SMK mestinya 60-70 persen itu praktik, sehingga tempat praktik itu menjadi sangat penting,” kata Presiden.

Saat meninjau SMK PPN 1, Presiden antara lain melihat pembibitan tanaman, utamanya kelapa sawit. Presiden menilai bibitnya sudah cukup baik, tetapi tempat pembibitannya memerlukan peningkatan agar para siswa bisa melihat langsung bagaimana proses bertani yang baik.

“Anak-anak ini kan harus ditunjukkan bagaimana bertani yang baik, bagaimana berkebun yang baik sehingga memang ini akan kita bantu untuk memperbaiki,” ungkapnya.

Selain tempat praktik pertanian, Presiden juga akan membantu memperbaiki tempat praktik peternakan di SMK tersebut, terutama kandangnya. Presiden juga menyebut pihaknya akan membantu mengirimkan sejumlah ternak ke SMK PPN 1 untuk bisa dijadikan sarana pembelajaran.

“Yang peternakan juga kandang. Kandang yang baik seperti apa, yang bersih seperti apa, dan supaya kambingnya juga gemuk-gemuk seperti apa. Ini nanti akan saya kirim kambing, domba, kemudian ayam, bebek, semuanya, biar banyak contoh-contoh yang bisa diajarkan oleh bapak, ibu guru kepada murid-muridnya di sini,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa dirinya mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk memperbaiki kandang hewan, pembuatan irigasi, dan pembuatan ruang green house.

“Saya mendapat tugas untuk memperbaiki sarana dan prasarana di SMK, seperti kandang kambing, kandang sapi, irigasi pertanian, dan juga green house,” ucap Basuki.

Di awal keterangan persnya, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa kunjungan ke SMK ini dilakukan secara mendadak. “Saya hanya ingin melihat kegiatan belajar mengajar dan praktik juga di SMK. Semuanya dadakan. Saya ingin melihat apa adanya,” kata Presiden.

Turut mendampingi Presiden saat meninjau SMK tersebut yaitu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Gubernur Sumatra Utara Musa Rajekshah, dan Bupati Labuhanbatu Utara Hendri Yanto Sitorus. (hai)

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan Dedi Nursyamsi mengatakan, komunikasi berbasis digital merupakan sarana paling efektif untuk tracer study alumni, mengingat keberadaan para alumni saat ini sudah berada di luar kampus.

”Kita membutuhkan sistem penelusuran alumni. Aplikasi tracer study merupakan sistem penelusuran alumni yang harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan, bahkan salah satu kriteria penilaian dalam akreditasi adalah tingkat kebekerjaan alumni yang dimonitor melalui aplikasi,” kata Dedi pada focus group discussion (FGD) bertajuk Graduate Tracer Study di Hotel Rattan In, Banjarmasin pada Kamis (23/3/2023).

Untuk diketahui, Kementan) RI memiliki lembaga pendidikan vokasi mulai dari tingkat sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi. Itu meliputi Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMKPP); Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), dan Politeknik Enjinering Pertanian Indonesia (PEPI).

Menurut Dedi, alumni SMKPP, Polbangtan dan PEPI merupakan sasaran program utama sehingga pendekatan bersifat inspiratif harus dilakukan, dengan strategi kolaboratif dan komunikatif yang dirancang secara baik, terukur, terkoordinasi dan berkesinambungan.

Terkait FGD, kata Dedi, bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan kualitas lulusan SMK-PP Negeri Banjarbaru di lingkungan Kementan, maka dilakukan tracer study bagi lulusan dan pengguna lulusan, khususnya lulusan tahun 2020 – 2022. (ktn/mmr)

Politisi Fraksi PKS ini menegaskan bahwa seorang menteri Pertanian bertanggung jawab penuh untuk membela kepentingan petani dalam urusan kegiatan Pertanian, “Harusnya ada kebijakan yang membela kepentingan petani agar situasi terus meroketnya harga beras juga berdampak memberi keuntungan kepada petani, namun yang terjadi malah sebaliknya, petani kita tidak menikmati kenaikan harga beras dan hal ini harusnya tugas menteri untuk memperjuangkan nasib petani yang terus terpuruk akibat sistem yang  tidak membela petani,” cetus Johan dalam siaran persnya, Jumat (7/10/2022).

Johan juga menilai potensi sagu di tanah air juga belum dikembangkan dengan baik padahal kebutuhan terhadap sagu juga terus meningkat setiap tahun. “Jadi ini tantangan Kementan ya untuk menjadikan sagu bisa mendukung program pangan alternatif dengan mengembangkan potensi lokal agar menjadi kekuatan pangan lokal, yang tentunya tidak bisa secara tiba-tiba mampu mensubstitusi posisi beras sebagai pangan pokok strategis di tanah air,” ujar Johan.

Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini berharap pemerintah lebih serius mengelola pasar besar di tanah air sebab menurut Johan, pasar beras adalah pasar yang sensitif terhadap perubahan termasuk ancaman krisis pangan global menjadi faktor pendorong fluktuasi harga beras. “Karena itu saya minta pemerintah segera memperkuat koordinasi dan segera menanggalkan ego sektoral untuk menjaga kestabilan harga beras dan tidak sepenuhnya menyerahkan kepada mekanisme pasar,” harap Johan.

Legislator Senayan ini meminta  Menteri Pertanian untuk bekerja lebih kuat terutama menjaga manajemen stok beras dan distribusi beras dari daerah surplus ke daerah minus. “Saya mengingatkan pemerintah agar gejolak harga beras ini jangan sampai berkepanjangan karena akan berpengaruh pada terganggunya stabilitas nasional, jangan hanya terpaku pada stok yang cukup namun gagal menjaga stabilitas harga akan berdampak pada kondisi masyarakat yang semakin terpuruk,” demikian tutup Johan Rosihan. (hai)