Koranindopos.com , JAKARTA — Menteri Agama Nasaruddin Umar optimistis pesantren akan menjadi lembaga pendidikan yang paling diminati masyarakat di era perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Hal itu disampaikan Menag saat membuka Halaqah Nasional V Pimpinan Pondok Pesantren se-Indonesia di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Menurut Nasaruddin, di tengah pesatnya disrupsi teknologi, lembaga pendidikan berbasis sekuler berisiko kehilangan sisi kemanusiaan karena terlalu bertumpu pada modernisasi digital. Sebaliknya, pesantren dinilai memiliki kekuatan yang tidak dapat digantikan teknologi secanggih apa pun.

“Kita tetap harus optimis, pesantren itu akan menjadi sekolah masa depan yang paling diminati oleh orang, apalagi Artificial Intelligence (AI) sekarang ini semakin canggih,” ujar Nasaruddin.

Menag menjelaskan, AI memang sangat unggul dalam melakukan transfer pengetahuan atau transfer of knowledge. Namun, teknologi tersebut dinilai tidak mampu menyentuh aspek spiritual dan nilai-nilai kemanusiaan.

“AI itu bisa melakukan transfer of knowledge, tetapi AI tidak akan pernah bisa melakukan transfer of value. Ruang kosong spiritual, pembentukan akhlak, keteladanan, dan penguatan karakter inilah yang menjadi distingsi mutlak mutiara pesantren di bawah bimbingan para kiai,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Menag juga menyampaikan kritik reflektif terhadap epistemologi sains modern Barat yang dinilai cenderung memaksa alam membuka rahasianya secara mekanis.

Ia mengingatkan para santri dan pengasuh pesantren agar tidak minder dengan kekayaan kearifan lokal yang dimiliki pesantren. Menurutnya, tradisi pesantren justru mengajarkan manusia untuk hidup selaras dan bersahabat dengan alam.

“Jangan sampai kita terjebak menyamakan institusi kita dengan sekolah umum yang gersang akan spiritualitas. Kekuatan kita ada pada keseimbangan intelektual dan batin,” imbuhnya.

Menag berharap Halaqah Nasional V Pimpinan Pondok Pesantren se-Indonesia mampu melahirkan rekomendasi serta peta jalan strategis guna memperkuat posisi pesantren sebagai benteng moral bangsa di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. (Hai)

Menurut Ahmad Bahiej, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga merupakan subkultur masyarakat yang sejak awal berdirinya dirancang untuk mampu menopang dirinya sendiri.

“Saya ingin pondok pesantren di Indonesia itu lebih mandiri secara ekonomi. Pesantren sejak awal memang tidak dirancang untuk bergantung kepada pihak lain, sehingga proses pendidikan dan pengabdiannya dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujar Ahmad Bahiej saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (27/1/2026).

Ia mengungkapkan, saat ini tengah berkembang isu strategis nasional terkait rencana pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di bawah Kementerian Agama. Meski payung hukum resminya belum terbit, pemerintah pusat telah memberikan sinyal kuat ke arah penguatan kelembagaan pesantren.

Menurutnya, Presiden melalui Kementerian PAN-RB dan Sekretariat Negara telah memberikan izin prakarsa kepada Kementerian Agama untuk membentuk unit eselon I khusus yang menangani pesantren. Kebijakan ini akan menjadi bagian dari revisi Peraturan Presiden tentang Kementerian Agama.

“Ketika fungsi penyelenggaraan ibadah haji dihapuskan karena sudah ada kementerian tersendiri, maka penguatan kelembagaan berupa Direktorat Jenderal Pesantren menjadi satu nafas dengan amanat Undang-Undang Pesantren,” jelasnya.

Ahmad Bahiej menegaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, negara memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan pesantren, kemandirian pesantren, serta fungsi dakwah pesantren. Kemandirian ekonomi, menurutnya, menjadi fondasi agar pesantren dapat menjalankan peran tersebut secara utuh.

“Pesantren memiliki santri dalam jumlah besar, tetapi juga harus mampu menopang dirinya sendiri agar penyelenggaraan pendidikan berjalan normal dan sesuai cita-cita para pendirinya,” katanya.

Selain pendidikan, pesantren juga memiliki fungsi dakwah yang membumi dan hadir langsung di tengah masyarakat. Dakwah pesantren tidak hanya menyangkut aspek keagamaan, tetapi juga persoalan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan.

“Pesantren tidak boleh menjadi menara gading. Dakwah harus memberi manfaat nyata, termasuk dalam pemberdayaan ekonomi dan kepedulian terhadap lingkungan,” ujarnya.

Ia mencontohkan, pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan, dan edukasi hidup sehat dapat menjadi bagian dari dakwah pesantren. Dengan jumlah pesantren yang mencapai sekitar 42.391 unit di seluruh Indonesia berdasarkan data Kementerian Agama Oktober 2025, ia optimistis pesantren dapat menjadi kekuatan sosial dan budaya yang penting bagi bangsa.

Terkait program Pesantren Go Green, Ahmad Bahiej menyatakan bahwa konsep tersebut sejalan dengan program prioritas Kementerian Agama, yakni eko-teologi. Program ini tidak hanya melibatkan kantor wilayah atau madrasah negeri, tetapi seluruh elemen binaan Kemenag, termasuk pesantren dan organisasi kemasyarakatan keagamaan.

“Go Green bukan hanya soal menanam pohon, tetapi juga bagaimana mengelola sampah, menata lingkungan, dan membangun kesadaran teologis terhadap alam,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengakui upaya mewujudkan pesantren mandiri dan ramah lingkungan masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari sistem, struktur kelembagaan, hingga sumber daya manusia.

“Pertama sistemnya harus mendukung, kedua strukturnya harus jelas, dan ketiga SDM-nya, baik dari pesantren, pemerintah, maupun masyarakat,” pungkasnya. (hai).

“Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi jantung peradaban bangsa. Dari pesantren lahir generasi yang tidak hanya cerdas pikirannya, tetapi juga bersih hatinya,” ujar Menag dalam sambutannya pada Malam Anugerah Pesantren Award 2025 di Aula H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Acara tersebut menjadi ajang penghargaan bagi pesantren, santri, dan tokoh bangsa yang berkontribusi besar dalam penguatan pendidikan Islam dan pemberdayaan masyarakat. Turut hadir Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin, jajaran pejabat Kementerian Agama, serta tokoh-tokoh pesantren nasional.

Menag menjelaskan bahwa pesantren adalah lembaga yang mengajarkan ilmu yang bersumber dari Allah SWT, bukan sekadar dari guru semata. “Guru hanyalah perantara. Ilmu itu bukan milik manusia, melainkan milik Allah yang dititipkan kepada mereka yang menjaga kebersihan hati,” tuturnya.

Ia menambahkan, keberkahan ilmu tidak hanya diukur dari kecerdasan, tetapi juga dari akhlak dan penghormatan santri kepada guru. “Ilmu tidak akan masuk ke hati yang kotor. Hormat kepada guru adalah kunci keberkahan pengetahuan,” tegasnya.

Dalam penjelasannya, Menag mengaitkan tradisi pesantren dengan kisah Nabi Musa dan Khidir dalam Surah Al-Kahfi. Ia menilai pertemuan keduanya menggambarkan pertemuan antara dua sumber ilmu: nalar dan intuisi. “Di Barat, ilmu berkembang dari logika. Di Timur, ilmu tumbuh dari rasa. Pesantren adalah sintesis keduanya, tempat di mana akal dan spiritualitas berjalan seimbang,” jelasnya.

Menurut Menag, keunggulan pesantren terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara rasionalitas modern dan nilai-nilai ilahiah. Karena itu, pesantren disebutnya sebagai benteng moral di tengah tantangan globalisasi dan digitalisasi.

Lebih lanjut, Menag memaparkan perkembangan pesat ekosistem pendidikan pesantren di Indonesia. Saat ini, terdapat lebih dari 42 ribu pondok pesantren, 100 ribu madrasah, dan 12,6 juta santri yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. “Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan kekuatan sosial dan spiritual yang luar biasa besar. Jika seluruh santri bergerak bersama, Indonesia akan menjadi bangsa yang tak hanya maju, tapi juga bermartabat,” ujar Menag.

Dalam kesempatan tersebut, Menag juga memberikan penghargaan kepada para penerima Pesantren Award 2025, yang meliputi kategori Santri Inspiratif, Pesantren Transformatif, Kepala Daerah Peduli Pesantren, hingga Lifetime Achievement.

“Mereka adalah bukti nyata bahwa pesantren tidak hanya melahirkan ulama, tetapi juga intelektual, inovator, dan penggerak kemanusiaan,” ujar Nasaruddin.

Menutup sambutannya, Menag mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga dan memuliakan tradisi pesantren. “Kesantunan publik yang kita rasakan hari ini lahir dari pesantren. Mari kita jaga tradisi itu agar cahaya pesantren tetap menerangi Indonesia dan dunia,” pungkasnya. (hai)

Penandatanganan MoU tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar di Gedung Heritage, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Selasa (14/10).

Dalam sambutannya, Mendagri menegaskan pentingnya dukungan terhadap pesantren sebagai bagian fundamental dari sistem pendidikan Indonesia. Ia menyebut, pesantren telah menjadi sokoguru pendidikan tradisional yang berperan besar dalam mencetak generasi berakhlak dan berwawasan kebangsaan. Karena itu, kelayakan infrastruktur pesantren menjadi aspek penting yang harus diperhatikan.

“Peristiwa beberapa hari lalu di Sidoarjo saya kira menjadi semacam wake up call bagi kita untuk menjamin infrastruktur pendidikan pesantren ke depan lebih baik,” ujar Mendagri Tito Karnavian.

Tito menambahkan, kelayakan infrastruktur pendidikan, termasuk pesantren, telah diatur dalam sejumlah regulasi seperti Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hingga Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penguatan Infrastruktur Pendidikan.

Dalam pendirian atau renovasi bangunan, lanjutnya, setiap pihak wajib mengantongi izin berupa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Proses perizinan kini dapat dilakukan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) di daerah agar lebih cepat dan efisien.

“Pembuatan PBG bisa dikerjakan dengan waktu relatif lebih cepat karena semuanya dalam one roof system,” jelasnya.

Selain itu, Mendagri juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam mengawasi kualitas dan keselamatan bangunan pendidikan, termasuk pesantren dan madrasah. Pengawasan tersebut mencakup pengecekan kelayakan bangunan, perencanaan teknis, hingga pemberian sanksi bagi pelanggaran aturan pembangunan.

“Mekanisme pengawasan inilah yang perlu ditingkatkan ke depan, bukan untuk menghambat proses pendidikan, tetapi untuk memastikan bahwa infrastruktur pesantren betul-betul layak dan aman,” tutur Mendagri.

Ia berharap MoU ini dapat menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam memperkuat dukungan terhadap pembangunan infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia. Mendagri juga menyampaikan apresiasinya kepada Menko PM Muhaimin Iskandar, Menteri PU Dody Hanggodo, dan Menag Nasaruddin Umar atas inisiatif dan kolaborasi yang dilakukan.

“Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Menko yang telah menginisiasi acara ini, dan kami siap untuk menindaklanjutinya serta menyampaikan kepada seluruh daerah,” pungkasnya.

“Pesantren adalah tempat pendidikan yang dihuni ratusan santri. Karena itu, bangunannya harus melalui audit teknis secara berkala, mulai dari pondasi, kolom, hingga kualitas material,” ujar Sudjatmiko dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Sudjatmiko menjelaskan bahwa setiap pembangunan fasilitas pendidikan berbasis komunitas wajib mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI). “Perhitungan struktur harus mengacu pada SNI 1726:2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung. Kita tidak bisa lagi membangun dengan cara seadanya,” tegasnya.

Politisi PKB asal Dapil Depok dan Bekasi ini menambahkan, audit juga harus dilengkapi mekanisme pengawasan pembangunan oleh tenaga ahli bersertifikat. “Jangan biarkan pembangunan dilakukan tanpa supervisi profesional. Di sinilah peran pemerintah daerah dan organisasi profesi untuk turun langsung,” ujarnya.

Selain audit, Sudjatmiko mendorong pemerintah menyediakan skema bantuan dana bagi pesantren yang ingin memperbaiki atau menstandarkan bangunannya. “Pesantren sering membangun dengan dana terbatas. Pemerintah bisa hadir melalui program renovasi dan standarisasi untuk memastikan keamanan santri,” katanya.

Ia menegaskan bahwa keselamatan konstruksi bukan sekadar urusan teknis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral negara terhadap dunia pendidikan. “Bangunan yang aman adalah bentuk penghormatan terhadap kehidupan. Audit bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari perlindungan nyawa,” pungkasnya. (hai)

“Saya dukung penuh gerakan Ayo Mondok ini, sekaligus untuk mengembangkan ekonomi umat kita,” ujar Menko Zulhas, Rabu (17/9/2025).

Zulhas menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Danantara sebagai lembaga yang bertugas mengonsolidasikan serta mengoptimalkan aset negara melalui investasi strategis. Langkah ini, katanya, diharapkan mampu memperkuat perekonomian nasional sekaligus membuka peluang pertumbuhan yang lebih merata.

“Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap dapat memperkuat perekonomian nasional dan menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” jelasnya.

Ia menyoroti masih adanya ketimpangan penguasaan sumber daya alam yang hanya dinikmati segelintir orang. Kehadiran Danantara diharapkan bisa menjadi solusi untuk pemerataan ekonomi sekaligus memutus rantai yang selama ini membebani rakyat.

Lebih lanjut, Zulhas mendorong pesantren agar ikut menyerap alokasi dana Danantara melalui program pemberdayaan berbasis ekonomi umat, seperti di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

“Makanya kita meminta swasembada pangan. Kenapa? Karena dana akan digelontorkan ke sini (perekonomian umat). Jangan ketinggalan, harus bersaing jangan nunggu. Kalau nunggu akan ketinggalan, kita harus swasembada pangan,” tegas Zulhas. (hai)

Plt Direktur PD Pontren Waryono Abdul Ghafur mengatakan, digitalisasi sangat penting sebagai bentuk adaptasi pesantren terhadap perkembangan zaman. “Pesantren harus melakukan adaptasi, karena hanya yang bisa beradaptasi yang memiliki keberlanjutan. Kalau tidak melakukan adaptasi akan ditelan zaman,” ujarnya saat memberi sambutan pada Transformasi dan Penguatan Layanan Data Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam, di Jakarta, Rabu (20/12/2023).

“Bantuan 1.000 lap top dan diklat transformasi digital menjadi ikhtiar Kemenag dorong digitalisasi pesantren,” sambungnya.

Bantuan 1.080 lap top diberikan kepada 270 pesantren di 34 provinsi. Lap top sudah didistribusikan pada Juni – Juli 2023.

Waryono menyayangkan sikap sebagian pesantren yang masih belum mau beradaptasi dengan alasan menjaga wasiat. Pesantren dimaksud tidak mau memakai komputer, laptop, dan teknologi digital lainnya.

“Bentuk menjaga wasiat semacam ini agaknya perlu ditafsir ulang. Sebab kalau tidak, kasihan penerusnya, karena pesantren yang tidak mau beradaptasi dengan zaman bisa ditinggal masyarakat,” lanjutnya.

Meski demikian, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu optimis mayoritas pesantren mampu beradaptasi dengan zaman. Sebab, pesantren adalah lembaga pendidikan yang mempunyai kultur adaptif.
Dia berharap pesantren yang telah mendapat bantuan digitalisasi pesantren dari Kemenag dapat memanfaatkan bantuan itu dengan maksimal.

Pesantren diharapkan membuat dan mengaktifkan kanal-kanal media guna menyebarluaskan informasi yang penting kepada masyarakat. Sebab, kata dia, hari ini kekuatan pesantren ada pada publikasi. Pesantren yang gencar melakukan publikasi akan semakin dikenal oleh masyarakat.

Untuk itu, dia menegaskan bahwa pesantren perlu menyiapkan sumber daya manusia atau operator yang terampil di dalam mengoperasikan teknologi.
“Operator itulah yang nantinya akan mempublikasikan hal-hal yang berkaitan dengan pesantren, seperti kitab apa yang dikaji, bagaimana profil kiainya, dan lain-lain, ke dalam kanal digital milik pesantren,” tandasnya.

Sejauh ini Waryono belum puas dengan peran pesantren tradisional di dunia digital. Menurutnya, sebagian pesantren tradisional belum mampu menampilkan dirinya di media. Sehingga, ketika publik luar negeri mengakses pesantren melalui dunia digital, yang keluar bukan pesantren tradisional.

“Untuk itu kami benar-benar mendorong pesantren untuk melakukan digitalisasi. Dan salah satu ikhtiar yang bisa kami lakukan adalah dengan memberikan bantuan digitalisasi untuk pesantren,” imbuh pria kelahiran Cirebon itu.

Selain untuk mengaktivasi dan menggencarkan publikasi media, Waryono juga berharap pesantren melakukan pengembangan pembelajaran. Pembelajaran yang dulu dilakukan secara tradisional sekarang dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi.

“Misalnya dengan memproduksi konten-konten edukatif,” terangnya.

Waryono menegaskan bahwa bantuan digitalisasi pesantren merupakan terjemahan atas program transformasi layanan umat Menag Yaqut. Dia pun bertekad untuk melanjutkan program ini. “Kami akan terus berusaha meningkatkan layanan kepada pesantren terutama pemerataan bantuan digitalnya,” pungkasnya. (hai)

Menaker menyampaikan bahwa BLK Komunitas merupakan upaya untuk mendekatkan tempat pelatihan ke masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke tempat kursus. Pelatihan di BLK Komunitas juga tidak memungut biaya alias gratis.

“Pelatihan di BLK Komunitas Al-Huda ini gratis. Nantinya keterampilan yang diperoleh bisa untuk mendapatkan pekerjaan, atau menjadi wirausaha mandiri. Jadi silakan kepada santri dan masyarakat sekitar yang mau memiliki keterampilan multimedia agar mendaftar,” ujar Menaker.

Menaker menambahkan, masa depan ketenagakerjaan membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, yang tidak hanya di Gorontalo, tetapi juga di dunia global.

Untuk itu, ia berharap dengan kehadiran BLK-K Al-Huda ini dapat meningkatkan kompetensi SDM masyarakat setempat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidupnya.

“Kita berharap BLK Komunitas Al-Huda ini dapat menekan angka pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar,” ucapnya. (ris)

Salah satunya Pesantren Persis No.95 Abu Hurairah Sapeken, Sumenep, Madura, Jawa Timur. Tekad itu disampaikan KH Ad-Dailamy Abu Hurairah selaku pengasuh pesantren saat memberikan tausyiah atau wasiat dalam acara Haflah Imtihan Akhir Sanah (HIAS) Baiat dan Wisuda Santri Angkatan 41-42, Selasa malam (4/7).

Ulama yang akrab disapa Ustaz Dailamy itu mengatakan, seluruh alumni Pesantren Persis No.95 Abu Hurairah menjalani tiga tahap pengabdian. Tahap pertama, bertugas menjadi guru dan muballigh selama setahun setelah menyelesaikan pendidikan 6 tahun di pesantren. Tahap kedua, berdakwah saat para alumni tersebut menuntut ilmu di perguruan tinggi.

”Sasaran utamanya adalah lingkungan kampusnya, para dosen bahkan rektor. Kita bukan berdakwah menambah pengetahun mereka, tapi kita berdakwah menambah kualitas iman mereka. Berapa banyak orang-orang yang menyelesaikan pendidikan S1 hingga S3 bahkan guru besar tapi iman mereka kecil. Menyadarai hal ini para dosen dan profesor itu harus dibina imannya,” tutur Ustaz Dailamy.

Tahap berikutnya, lanjut Ustaz Dailamy, para alumni harus siap berdakwah di Australia, Amerika Serikat, dan berbagai negara Eropa. Dakwah tidak boleh dibatasi oleh teritorial dan harus melintasi dunia internasional. ”Sejak lima tahun lalu upaya membangun kekuatan bahasa Inggris dan Arab dilakukan. Kenapa? Karena untuk syarat berdakwah secara internasional harus didukung kemampuan bahasa Arab dan Inggris,” tegas Ustaz Dailamy.

Ustaz Dailamy lantas menceritakan pengalamannya saat dua kali ditawarkan berdakwah di Australia dan Perancis. Sayangnya tawaran itu tak bisa diambil karena merasa tidak memiliki kemampuan dalam berbahasa Inggris. ”Tapi saya tidak kecewa. Justru pengalaman itu yang memacu saya agar murid-murid saya harus bisa berbahasa Inggris,” kata Ustaz Dailamy.

Ulama keturunan Bugis itu menuntut para santrinya untuk tak cepat puas jika dakwah mereka berhasil di tingkat lokal. Karena itu, semangat dai atau pendakwah global harus dimiliki para alumni yang baru saja diwisuda. ”Kalau saya masih hidup saya akan mencium anak itu dari ujung rambut sampai ujung kakinya apabila mereka bisa menembus dakwah secara internasional,” tandas Ustaz Dailamy.

Terkait praktik yang selama ini berkembang, lanjut Anna, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam diberi kewenangan untuk menerbitkan nomor statistik dan tanda daftar pesantren. Hal itu diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 1626 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren.

”Pesantren Al Zaytun saat ini tercatat memiliki keduanya, baik nomor statistik maupun tanda daftar,” tegas Anna dalam rilis yang diterima Koranindopos.com, Sabtu (24/6). Menurutnya, sebagai pihak yang menerbitkan, Ditjen Pendidikan Islam juga memiliki kewenangan untuk membekukan nomor statistik dan tanda daftar pesantren.

Menurut Anna, Kemenag sebagai regulator memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat. Berkenaan dengan dinamika yang berkembang seputar Pesantren Al Zaytun, pihaknya beserta instansi terkait dan juga ormas Islam sedang melakukan kajian secara komprehensif.

”Tujuannya agar dapat dirumuskan sikap atas beragam informasi dan fakta yang ditemukan dan terklarifikasi terkait Al Zaytun,” tutur Anna. Dia menegaskan, jika Pesantren Al Zaytun melakukan pelanggaran berat, menyebarkan paham keagamaan yang diduga sesat, maka pihaknya bisa membekukan nomor statistik dan tanda daftar pesantren, termasuk izin madrasahnya.