Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengungkapkan, sebagai bagian dari pemerintah LPDB-KUMKM siap terlibat dan memberikan pembiayaan dana bergulir untuk pengembangan ekosistem bisnis pengolahan minyak sawit dan minyak makan merah berbasis koperasi.

Saat ini teknologi produksi untuk minyak makan merah sudah dirancang oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Kota Medan dan tengah disusun detail engineering design (DED) sehingga teknologi tersebut bisa segera diproduksi untuk menjadi proyek pilot.

“Kami siap memberikan pendampingan sampai pembiayaan dalam kolaborasi program ini, melalui koperasi tentunya para petani bisa mendapatkan kepastian akses pasar, dan juga memberikan nilai tambah menjadi produk minyak sawit maupun minyak makan merah,” ujar Supomo dalam keterangannya.

Menurut Supomo, persoalan saat ini yaitu tidak terserapnya kelapa sawit produksi para petani akibat dari ekosistem yang tidak saling terintegrasi antara produsen kelapa sawit, pusat pengolahan kelapa sawit, hingga akses pasar produk turunan kelapa sawit.

“Dengan kolaborasi ini para petani tidak pusing lagi jual kemana produksinya mereka, kemudian koperasi sebagai offtaker dan mengolahnya menjadi CPO dan RPO, kemudian dipasarkan juga oleh koperasi,” jelas Supomo.

Selain memberikan kepastian akses pasar kepada petani, dengan intergrasi ini dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang tengah terjadi seperti ekonomi berupa stabilitas harga maupun kepastian akses pasar dan kekurangan gizi atau stunting.

“Sebab selama ini para petani menjual sawitnya kepada industri dan menghadapi persoalan fluktuasi harga jual, imbasnya kesejahteraan petani, nilai tukar petani, dan persoalan kekurangan gizi atau stunting juga akan berdampak,” kata Supomo.

Terkait dengan permasalahan stunting, kandungan minyak makan merah memiliki kandungan nilai gizi yang tinggi, mulai dari vitamin E, fitonutrien, IV 59, dan asam lemak yang lebih tinggi dari minyak goreng komersil bahkan minyak zaitun.

Adapun program pilot project ini diusulkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM kepada Presiden Joko Widodo berjalan pada 2023 mendatang dengan diawali pembangunan pabrik pengolahan CPO dan RPO berbasis koperasi, dengan berdasarkan hasil perhitungan detail engineering design (DED) dari PPKS.

Pembangunan pabrik pengolahan CPO dan RPO mini berbasis koperasi membutuhkan investasi sebesar Rp23 miliar dengan return on investment (ROI) 4,3 tahun, kebutuhan dana investasi tersebut akan diintegrasikan dengan working capital dari LPDB-KUMKM, dan untuk kebutuhan mesin dan peralatan dengan BPDPKS, dan pengembangan sawit di on-farm dilaksanakan dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Himpunan Bank Negara (Himbara).

“LPDB-KUMKM siap berikan dukungan working capital kepada koperasinya, percepatan integrasi ekosistem sawit berbasis koperasi ini memberikan banyak manfaat untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Supomo.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, total luas lahan sawit di Indonesia mencapai 14,59 juta hektar. Dari jumlah ini, petani swadaya menguasai 41,44 persen, sedangkan swasta menguasai sebesar 54,69 persen, dan perkebunan negara 3,87 persen. Total volume produksi CPO mencapai 44,8 juta ton. Dari volume ini kontribusi petani mencapai 35 persen, swasta 60 persen, dan negara 5 persen. (riz)

Dalam sesi dialog, para petani sawit mengutarakan rendahnya harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani. Mendag Zulhas menegaskan bahwa pemerintah meminta pelaku usaha membeli tandan buah segar (TBS) paling sedikit seharga Rp1.600/kg.

“Kami berdialog dengan petani sawit mengenai apa saja permasalahan yang ada. Kami juga menyampaikan kepada para petani bahwa pelaku usaha telah diminta membeli TBS paling sedikit di harga Rp1.600/kg,” kata Mendag Zulhas setelah berdialog dengan petani sawit.

Mendag Zulhas juga mengatakan, pemerintah terus berupaya mendorong percepatan ekspor CPO. Harapannya, tangki CPO segera kosong dan TBS petani kembali diserap.

“Dari hasil diskusi dengan para petani sawit di Lampung, kami mendapat gambaran situasi yang dihadapi petani sawit. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Kemendag terus mendorong ekspor CPO agar tangki-tangki CPO kembali kosong dan TBS petani dapat diserap kembali. Kami ingin hasil dari sawit ini dirasakan betul manfaatnya, baik oleh petani, pengusaha, dan konsumen,” kata Mendag Zulhas.

Saat berdialog, Ketua DPW Apkasindo Provinsi Lampung Abdul Simanjuntak menyampaikan bahwa para petani sawit mengharapkan solusi pemerintah untuk membantu menaikkan harga TBS. “Kami mengharapkan Menteri Perdagangan dapat membantu memperbaiki harga TBS untuk menopang kesejahteraan petani,” kata Abdul.

Tinjau Pabrik dan Pasar Murah MINYAKITA

Dalam kunjungan kali ini, Mendag Zulhas juga meninjau Pabrik Kelapa Sawit Bekri milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 7. Mendag Zulhas mengetahui bahwa saat ini pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit membeli TBS masih di bawah harga TBS minimum yang direkomendasikan pemerintah. Untuk itu, Mendag Zulhas memastikan akan terus menyosialisasikan kepada para pengusaha untuk membeli TBS di harga Rp1.600/kg atau lebih.

Selain meninjau pabrik pengolahan kelapa sawit, Mendag Zulhas juga menyempatkan diri meninjau pasar murah Minyak Goreng Kemasan Rakyat MINYAKITA di Bandar Lampung, Pesawaran, dan Lampung Selatan. Total terdapat 7.000 liter MINYAKITA yang didistribusikan di pasar murah tersebut.(hai)

Batanghari, koranindopos.com — Melambung tingginya harga pupuk membuat petani hanya bisa pasrah, betapa tidak harga TBS tidak sebanding dengan harga pupuk, alhasil petani hanya menerima hasil panen kebun sawit milik mereka dengan apa adanya.

Lilik alis Cilik warga Kelurahan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari mengungkapkan saat ini dirinya hanya bisa pasrah pasca anjloknya harga sawit ditengah tingginya harga pupuk.

Dia mengaku pada saat ini harga pupuk jenis KCL dikisaran angka Rp. 700 ribu per sak, tentu hal ini membuat perekonomiannya cukup terganggu, dirinya terpaksa harus mengutamakan kepentingan dapur rumah tangganya.

” Masih ada buah saja itu di anggap lumayan sekedar untuk penyambung hidup namun saat ini harga sawit kembali anjlok membuat petani semakin mengeluh, Harga yang tadinya sebelum lebaran untuk di tingkatan kalangan petani mencapai Rp.2.800/KG, kini hanya berkisar Rp1.200/KG jauh sekali, sementara harga pupuk itu hingga mencapai Rp. 700 ribu satu sak untuk jenis KCL, jadi bila hasil panen kami di belikan ke pupuk maka untuk kebutuhan rumah tangga jadinya tidak ada, kebutuhan hidup itu juga penting ” Ujarnya, Kamis (19/05/2022).

Kendati itu pria paruh baya itu kini terpaksa tidak melakukan pemupukan terhadap tanaman kelapa sawit milik dia yang berada di lingkungan sekeliling rumah, namun lebih miris lagi di kawasan lahan kebun sawitnya tidak ada penjual pupuk subsidi.

” Lahan sawit saya ini tanpa adanya pemupukan lantaran harga pupuk yang sangat mahal, Kalau soal pupuk subsidi kami di sini tidak ada karena di wilayah talang inuman ini yang ada kelompok tani sawah jadi sektornya lain ” Imbuh lilik.

Diketahui pada saat harga sawit melonjak naik di iringi dengan naiknya harga pupuk, petani masih mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan untuk setiap kali panen, namun saat ini dengan jatuhnya harga sawit membuat banyak petani sawit menjerit.

Dia berharap kepada pemerintah akan berpihak kepada petani dan mendengar jeritan hati petani, dimana menurut Lilik tanaman sawit itu cukup bergantung kepada pupuk agar menghasilkan buah yang bagus.

“Harapan kami yang notabene ya sumber kehidupan itu dari batang sawit tentu harga pupuk yang tidak sebanding dengan harga jual buah, kami tentu teramat sangat jadi keluhan maka sawit saya ya tidal pernah di pupuk. Soal Sawit ini semua orang tau kuncinya di perawatan terutama pupuk yang bisa meningkat hasilnya, mudah mudahan pemerintah dapat membantu petani terutama petani seperti kami ini ” Katanya.(her)

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menyatakan, selama ini yang dihasilkan dari pengelolaan sawit tidak terlalu banyak. Perkembangannya pun juga tidak maksimal. Padahal anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sangat tinggi. “Dan itu ternyata sebagian besar bukan untuk tani rakyat. Tetapi untuk biodiesel,” jelas Anggia saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah asosiasi kelapa sawit di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, seperti dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (24/3).

Hadir dalam RDP dengan Komisi IV DPR RI kali ini di antaranya Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Perjuangan (Apkasindo Perjuangan), Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Indonesia (Popsi), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Terlebih, lanjut dia, anggaran BPDPKS lebih dari dua. Bukan hanya Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan biodiesel. Tapi juga untuk promosi dan infrakstruktur. “Tapi itu tidak pernah dilakukan. Itu kita dengar. Minggu depan kita akan ada rapat dengan BPDPKS untuk mengonfirmasi hal tersebut,” jelas politisi PKB.

Anggia juga mengkritik terkait jalannya program-program pengembangan dan pengelolaan kelapa sawit, yang dinilai tidak tepat sasaran dan tidak punya data konkret. Dua hari yang lalu pihaknya rapat dengan Kementerian Pertanian, dimana dia meminta data petani sawit rakyat. “Dimana, berapa, dan siapa saja, masak udah sekian lama nggak punya data sama sekali. Dirjen kan punya kaki tangan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) di bawah, harusnya bisa dong punya data, tapi sampai hari ini kita nggak punya data. Dan data itu menjadi sangat penting, untuk interpensi yang jelas, pemberian bantuan, ataupun supaya anggaran PSR jelas kemana,” ujar Anggia.(hai)