Oleh : Listyaning Tri Hapsari

koranindopos.com – Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang memiliki sumber daya alam melimpah dan sebagian besar masyarakat pedesaannya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Peran petani sangat penting dalam menjaga ketersediaan pangan nasional sekaligus mendukung perekonomian masyarakat. Namun, di balik besarnya kontribusi tersebut, masih banyak petani yang menghadapi berbagai persoalan ekonomi yang menghambat peningkatan kesejahteraan mereka. Salah satu permasalahan yang masih sering ditemukan hingga saat ini adalah praktik ijon, yaitu jual beli hasil pertanian sebelum masa panen tiba.

Praktik ijon merupakan transaksi yang dilakukan antara petani dan pembeli, biasanya tengkulak, sebelum hasil pertanian dipanen. Dalam sistem ini, petani menerima sejumlah uang terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan hidup atau modal usaha tani. Sebagai gantinya, hasil panen yang akan diperoleh nantinya harus dijual kepada pemberi modal dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Sekilas, sistem ini terlihat memberikan manfaat karena mampu membantu petani memperoleh dana secara cepat. Namun, jika ditinjau lebih jauh, praktik ijon justru menimbulkan berbagai dampak negatif yang merugikan petani baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan praktik ijon masih bertahan adalah keterbatasan akses petani terhadap sumber pembiayaan. Tidak semua petani memiliki tabungan atau modal yang cukup untuk membiayai kebutuhan produksi selama masa tanam. Di sisi lain, prosedur pengajuan pinjaman ke lembaga keuangan formal sering dianggap rumit dan memerlukan berbagai persyaratan yang sulit dipenuhi. Akibatnya, petani memilih jalan yang lebih mudah dengan menerima tawaran dari tengkulak meskipun harus menjual hasil panennya dengan harga yang lebih rendah.

Dampak paling nyata dari praktik ijon adalah menurunnya pendapatan petani. Harga hasil panen biasanya telah disepakati jauh sebelum masa panen tiba sehingga petani tidak dapat menikmati kenaikan harga pasar yang mungkin terjadi. Ketika harga komoditas meningkat karena tingginya permintaan atau terbatasnya pasokan, keuntungan tersebut justru lebih banyak dinikmati oleh pihak pembeli. Sementara itu, petani tetap menerima harga yang telah ditentukan sebelumnya meskipun nilai jual hasil panennya sebenarnya jauh lebih tinggi.

Selain menyebabkan rendahnya pendapatan, praktik ijon juga menciptakan ketergantungan ekonomi yang kuat antara petani dan tengkulak. Banyak petani yang terus menerus meminjam modal dari pihak yang sama setiap musim tanam. Ketika hasil panen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun modal musim berikutnya, mereka kembali melakukan transaksi ijon. Siklus ini berlangsung berulang kali sehingga petani sulit keluar dari kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Dalam jangka panjang, ketergantungan tersebut dapat memperlemah posisi tawar petani dan membuat mereka semakin bergantung pada pihak perantara.

Praktik ijon juga berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi pedesaan. Keuntungan yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani justru lebih banyak mengalir kepada pihak lain. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di tingkat desa menjadi kurang optimal. Padahal, apabila petani memperoleh keuntungan yang lebih besar, pendapatan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, membiayai pendidikan anak, memperbaiki sarana produksi pertanian, serta mendukung aktivitas ekonomi lainnya di lingkungan sekitar.

Tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, praktik ijon juga dapat memengaruhi kondisi sosial masyarakat. Kesenjangan antara petani dan pemilik modal dapat semakin melebar karena distribusi keuntungan yang tidak seimbang. Dalam beberapa kasus, petani merasa tidak memiliki pilihan selain menerima ketentuan yang ditetapkan oleh tengkulak. Situasi tersebut menunjukkan bahwa praktik ijon sering kali lahir dari kondisi keterpaksaan, bukan dari posisi yang setara antara kedua belah pihak.

Dari perspektif agama Islam, praktik ijon juga menjadi perhatian karena mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip muamalah. Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara adil, jelas, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam praktik ijon, hasil panen yang diperjualbelikan umumnya belum dapat diketahui secara pasti jumlah maupun kualitasnya. Ketidakjelasan tersebut termasuk dalam unsur gharar, yaitu adanya ketidakpastian dalam transaksi yang berpotensi menimbulkan kerugian dan perselisihan di kemudian hari.

Rasulullah SAW melarang jual beli buah-buahan atau hasil pertanian sebelum tampak matang dan layak dipanen. Larangan tersebut bertujuan untuk melindungi hak kedua belah pihak agar tidak terjadi ketidakadilan akibat ketidakpastian hasil panen. Jika tanaman mengalami

kerusakan karena hama, penyakit, atau bencana alam, maka salah satu pihak dapat mengalami kerugian yang besar. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya kejelasan objek transaksi sebagai bentuk perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat.

Selain mengandung unsur gharar, praktik ijon juga sering kali tidak mencerminkan prinsip keadilan. Petani yang sedang membutuhkan uang berada dalam posisi yang lemah sehingga terpaksa menerima harga yang rendah. Padahal, Islam mengajarkan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan dan kesetaraan. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 29 yang memerintahkan umat manusia untuk tidak memakan harta sesama dengan cara yang batil dan melakukan perdagangan atas dasar suka sama suka. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi seharusnya tidak menjadi sarana untuk mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain.

Melihat berbagai dampak yang ditimbulkan, praktik ijon perlu diminimalkan melalui berbagai upaya yang melibatkan pemerintah, lembaga keuangan, kelompok tani, dan masyarakat. Salah satu langkah yang paling penting adalah memperluas akses pembiayaan bagi petani. Program kredit pertanian dengan bunga rendah, koperasi tani, maupun lembaga keuangan syariah dapat menjadi alternatif yang lebih adil dibandingkan sistem ijon. Dengan adanya akses modal yang mudah dan terjangkau, petani tidak perlu lagi menjual hasil panennya sebelum masa panen tiba.

Penguatan kelembagaan kelompok tani juga perlu terus didorong. Kelompok tani dapat berperan sebagai sarana kerja sama dalam pengadaan sarana produksi, penyediaan informasi pasar, hingga pemasaran hasil panen secara kolektif. Dengan bekerja sama, petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan tidak mudah dipengaruhi oleh tengkulak. Selain itu, kelompok tani juga dapat menjadi wadah edukasi mengenai pengelolaan usaha pertanian yang lebih modern dan berkelanjutan.

Peningkatan literasi keuangan juga menjadi faktor penting dalam mengurangi praktik ijon. Banyak petani yang belum memiliki perencanaan keuangan yang baik sehingga mengalami kesulitan ketika menghadapi kebutuhan mendesak. Melalui pelatihan dan pendampingan, petani dapat belajar mengelola pendapatan, menyusun anggaran, serta mempersiapkan dana cadangan untuk kebutuhan produksi berikutnya.

Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi solusi yang efektif. Berbagai platform pemasaran digital memungkinkan petani menjual hasil panennya secara langsung kepada konsumen tanpa melalui banyak perantara. Dengan demikian, harga jual yang diterima petani menjadi lebih tinggi dan keuntungan yang diperoleh dapat meningkat. Teknologi juga dapat membantu petani memperoleh informasi harga pasar secara real time sehingga mereka tidak mudah dirugikan oleh permainan harga.

Pada akhirnya, praktik ijon merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan sistem perdagangan hasil pertanian, tetapi juga menyangkut kesejahteraan petani, pembangunan pedesaan, dan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Selama petani masih menghadapi keterbatasan modal dan akses pasar, praktik ini akan terus berpotensi terjadi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk menghadirkan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan dukungan permodalan yang memadai, penguatan kelembagaan petani, peningkatan literasi keuangan, serta pemanfaatan teknologi, praktik ijon dapat dikurangi secara bertahap. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pertanian yang lebih sehat, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat.

PENULIS: Listyaning Tri Hapsari Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Agribisnis

Menurut Amran, peningkatan minat generasi milenial dan Gen Z terhadap sektor pertanian terjadi seiring dengan masuknya teknologi modern dan dukungan fasilitas pemerintah. Pemerintah, kata dia, memberikan berbagai bentuk bantuan seperti alat dan mesin pertanian (alsintan) secara hibah agar para petani muda dapat langsung berproduksi secara efisien.

“Mereka dari Merauke, dari Kalimantan, dan Aceh itu pendapatannya rata-rata Rp15 juta sampai Rp20 juta. Kami berikan fasilitas, kami berikan alat pertanian hibah untuk mereka. Dan nanti ini, Insya-Allah, berkelanjutan,” ujar Mentan Amran, Rabu (22/10/2025).

Amran optimistis tren positif ini akan terus berkembang, terutama karena pemerintah tengah menggencarkan program cetak sawah baru seluas tiga juta hektare. Lahan baru tersebut akan dikembangkan berbasis teknologi tinggi dan sistem kluster seperti yang diterapkan di negara maju, antara lain Amerika Serikat dan China.

Model pertanian modern ini diyakini mampu meningkatkan efisiensi produksi dan menarik lebih banyak anak muda untuk terjun ke dunia pertanian, yang selama ini identik dengan pekerjaan tradisional.

Meski demikian, data Sensus Pertanian 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa mayoritas petani Indonesia masih didominasi oleh kelompok usia tua. Sekitar 70 persen petani berusia di atas 40 tahun, dengan Generasi X (1965–1980) mencapai 42,39 persen, disusul oleh Baby Boomers (1946–1964) sebesar 27,61 persen.

Sementara itu, petani muda masih tergolong minoritas, di mana generasi milenial (1981–1996) mencakup 25,61 persen, dan generasi Z (1997–2012) baru mencapai 2,14 persen.

Dengan berbagai program modernisasi dan dukungan teknologi, pemerintah berharap komposisi petani muda akan terus meningkat, sehingga sektor pertanian dapat menjadi profesi yang menjanjikan dan berdaya saing tinggi di masa depan. (hai)

“Kami sangat peduli pada petani sehingga kita naikkan HPP, harga pembelian pemerintah untuk gabah Rp6.500 (per kg) atas perintah Bapak Presiden (Prabowo Subianto),” ujar Amran, dikutip dari Antaranews, Minggu (24/8/2025).

Ia menjelaskan, kenaikan HPP terbukti mendorong peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), yang sekaligus memperbaiki kesejahteraan petani. Langkah ini juga memperkuat perlindungan pemerintah terhadap pelaku usaha tani dari tekanan harga.

Selain itu, pemerintah memastikan ketersediaan beras nasional dalam kondisi aman. Saat ini stok mencapai lebih dari 4 juta ton, jauh lebih tinggi dibanding tahun 2023–2024 yang hanya sekitar 1 juta ton sehingga mengharuskan Indonesia melakukan impor.

“Yang dulunya (tahun) 2023–2024 kita impor dan stoknya kecil, itu hanya 1 juta ton lebih. Sekarang stok (beras) kita 4 juta ton lebih. Ini kita syukuri,” jelas Amran.

Mentan juga menepis anggapan bahwa pemerintah abai terhadap kenaikan harga beras. Menurutnya, berbagai langkah konkret telah ditempuh, antara lain operasi pasar murah melalui penyaluran 1,3 juta ton beras program Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) sejak Juli hingga Desember 2025. Upaya ini berhasil menekan harga beras, yang kini mulai turun di 13 provinsi.

Lebih jauh, Amran menegaskan keberanian pemerintah menghadapi oknum pengusaha yang mencurangi petani. “Kami tahu banyak yang tidak senang, banyak yang terganggu bisnisnya karena kami melakukan hal ini, tapi semua kami lakukan demi rakyat Indonesia,” ujarnya.

Pemerintah, tambahnya, meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi isu negatif karena seluruh kebijakan yang dijalankan merupakan bukti nyata keberpihakan pada petani, perlindungan konsumen, serta penguatan ketahanan pangan nasional. (hai)

Presiden Jokowi mencatat bahwa perubahan iklim telah membawa dampak signifikan pada masyarakat, khususnya terhadap produktivitas petani. Bencana alam seperti kekeringan panjang dan curah hujan yang terus-menerus menyebabkan banyak petani mengalami gagal panen. Presiden menyatakan bahwa dalam menghadapi tantangan ini, dirinya telah memerintahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto untuk memberikan bantuan kepada petani yang mengalami gagal panen.

Presiden memerintahkan agar bantuan sebesar Rp8 juta per hektare disalurkan kepada petani di Jawa Tengah yang terdampak oleh El Nino dan banjir. Kabupaten Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati menjadi daerah penerima bantuan ini. Bantuan tersebut dihitung dengan teliti dan diharapkan dapat membantu para petani dalam memulai kembali proses penanaman padi.

Dalam harapannya, Presiden Jokowi menginginkan agar bantuan tersebut dapat segera diterima oleh para petani sehingga mereka dapat segera menanam padi. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan proses tanam-tandur-tanam-tandur sehingga masa panen dapat segera tiba. Presiden juga berharap bahwa dengan produktivitas yang baik, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor beras dari negara lain.

Selain memberikan bantuan stimulan kepada petani, Presiden Jokowi juga menyerahkan 3.000 sertifikat tanah kepada masyarakat dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Grobogan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyelesaikan 110 juta sertifikat dari total 126 juta sertifikat tanah di seluruh Indonesia. Meskipun ada keterlambatan akibat pandemi COVID-19, Presiden optimis bahwa sertifikat tanah untuk seluruh tanah air akan selesai pada tahun mendatang.

Presiden menekankan bahwa sertifikat tanah adalah bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Keberadaannya diharapkan dapat mencegah sengketa tanah dan konflik lahan. Namun, Presiden juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati saat menggunakan sertifikat sebagai agunan pinjaman di bank untuk modal usaha. Perhitungan dan kalkulasi yang cermat sangat diperlukan untuk menghindari masalah keuangan di masa mendatang.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerjanya kali ini, antara lain, Ibu Negara Iriana Jokowi, beberapa menteri, Kepala BNPB Suharyanto, Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Bupati Grobogan Sri Sumarni. (hai)

Kasus ini sendiri bermula saat dua Petani Tebu mengaku dirugikan sebesar Rp 6 miliar. Menurut kuasa hukum korban, Andris Basril, awalnya klien-kliennya yang berada di wilayah Waykanan Lampung melakukan kerjasama menanam bagi hasil jual beli tebu dengan PT Pemuka Sakti Manis.

“Mereka melakukan dua penandatanganan perjanjian-perjanjian kerjasama kemitraan. kedua pembiayaan di mana dalam perjanjian pembiayaan tersebut prinsipal saya mereka memberikan sertifikat tiga oleh pak Winata dan dua oleh pak Andi dengan janji untuk pembiayaan tersebut dengan bunga 14% yang kita lihat itu juga sangat bertentangan dengan ketentuan bank Indonesia atau bunga penetapan,” kata Andris saat ditemui di kawasan Tebet, Kamis (19/5/2023)

Sementara itu, Andi Kariyanto dan Winata selaku petani tebu mengatakan bahwa awalnya pihak perusahaan menawarkan kemitraan tebu untuk diproduksi menjadi gula. Dan ada beberapa perjanjian yang sudah mereka sepakati dengan pihak PT Pemuka Sakti Manis.

“Sistem bagi hasil pembagian hasil itu diatur dalam perjanjian yang sudah saya sepakati jadi mereka memberikan kalau anda mau bermitra dengan kami tanam tebu begini loh perjanjiannya Ada dua jenis perjanjian yang satu perjanjian kemitraan kerja pembiayaan yang kedua perjanjian jual beli dalam perjanjian pembiayaan semua sudah terangkum di sini semua mereka yang dari mulai bajak pengolahan lahan hingga peralatan,” ungkap Andi.

Menurut Andi, dengan cara perhitungan seperti ini dirinyab dan Winata merugi. Bahkan pedagang-pedagang pupuk di luar perusahaan dan para pekerja tebu yang bekerja di lahannya pun mengejar untuk meminta hasil yang telah ia janjikan bahwa akan dibayar ketika panen tiba.

“Saya datang ke perusahaan, gimana nih saya dikejar-kejar orang. Kita mau bayar ini, mau bayar itu bahkan pekerja saya tebang saja sampai sekarang belum saya bayar karena memang uang yang diberikan perusahaan itu di bawah cost. Jadi kita sudah tidak mampu bergerak sama sekali dan perusahaan sebagai mitra kita dia tidak memberikan solusi,” ujar Andi.

“Kita sudah sudah mengajukan somasi secara mediasi pada intinya meminta keterangan atas hasil tubuh yang terjadi pada tahun 2022 yang menimbulkan utang sehingga petani tidak mendapatkan apa apa,” tutur kuasa hukum, Andri Basril.

Kenaikan itu diumumkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau NFA, Arief Prasetyo Adi, Rabu (15/03/2023), siang, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani Rp5.000, Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat penggilingan Rp5.100, Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan Rp6.200, Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Perum Bulog Rp6.300,” kata Arief.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan HPP beras di gudang Perum Bulog dengan kadar air maksimum 14 persen, butir patah maksimum 20 persen, butir menir maksimun 2 persen seharga Rp9.950.

“Beras di gudang Perum Bulog dengan derajat sosoh 95 persen, kadar air 14 persen, butir patah maksimum 20 persen, butir menir maksimum 2 persen, harganya Rp9.950,” ujarnya.

Selain HPP, pemerintah juga menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras medium dan beras premium berdasarkan zonasi.

“Zona I untuk Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB [Nusa Tenggara Barat], dan Sulawesi. Zona II untuk Sumatra selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT [Nusa Tenggara Timur], Kalimantan. Zona III untuk Maluku dan Papua,” ujar Arief.

Berikut rincian HET berdasarkan zonasi:
1. Zona I: beras medium Rp10.900 dan beras premium Rp13.900.
2. Zona II: beras medium Rp11.500 dan beras premium Rp14.400.
3. Zona III: beras medium Rp11.800 dan beras premium Rp14.800.

Kepala Bapanas menyampaikan, pihaknya akan mengeluarkan peraturan terkait HPP beras dan gabah tersebut.

“Perundangannya dalam proses sehingga ini bisa dapat diberlakukan segera,” pungkasnya. (hai)

Acara puncak kompetisi Innovillage bertajuk “Young Heroes in Action #DigitalUntukSemua” diselenggarakan secara hybrid (luring dan daring) di Auditorium Telkom University Bandung dan disaksikan masyarakat di seluruh Indonesia, beberapa waktu lalu.

Momen puncak Innovillage ini dihadiri oleh Direktur Human Capital Management Telkom Afriwandi, akademisi dari berbagai Universitas, serta jajaran TelkomGroup. Pada Innovillage tahun ini, para expert kolaborasi dari Telkom serta perwakilan dari beberapa perguruan tinggi di seluruh Indonesia turut dilibatkan sebagai juri untuk menilai dan menyeleksi proposal social project.

Proses implementasi social project pada tahap 150 besar dilaksanakan selama 7 minggu oleh para peserta mahasiswa dengan terjun langsung ke tengah masyarakat untuk mengaplikasikan inovasi yang dirancang. Selama proses implementasi berjalan, setiap minggunya para peserta mendapatkan virtual mentoring dari ahli sehingga kemampuan peserta semakin berkembang dalam meningkatkan kualitas inovasi social project yang akan dihasilkan. Pada tahap selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring implementasi social project di lapangan, terpilih TOP 25 semifinalis untuk melaju ke tahap selanjutnya di babak final.

Para semifinalis TOP 25 turut mendapatkan pelatihan dan pembinaan pada sesi bootcamp sebagai persiapan menghadapi babak final online pitching yang melibatkan juri dari sektor pendidikan dan para praktisi professional.

Beberapa pendekatan yang dilakukan dalam online pitching terdiri dari solusi yang diajukan menjawab keresahan atau pain point masyarakat, project yang sudah diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tingkat kebermanfaatan baik kualitatif maupun kuantitatif, kebaruan inovasi yang diajukan, serta adanya kolaborasi dengan komunitas maupun pemerintah lokal.

Penghargaan Best Of The Best dalam ajang kompetisi Innovillage kali ini diraih oleh tim dari Telkom University dengan inovasi Automatic Tea Garden Watering dengan Energi Terbarukan (Panel Surya). Inovasi digital ini dirancang guna mempermudah aktivitas dan meningkatkan produktivitas para Petani khususnya pada sektor perkebunan teh di Provinsi Jawa Barat.

Penilaian yang dilakukan para juri terhadap inovasi ini telah melalui tahapan seleksi yang ketat serta pengukuran objektif terhadap kebermanfaatan dan dampak yang dihasilkan bagi masyarakat. Selain itu, inovasi Automatic Tea Garden Watering ini juga dinilai sangat berpotensi untuk keberlanjutan dan pengembangan kedepannya.

Direktur Human Capital Management Telkom Afriwandi pada kesempatannya menyampaikan bahwa, “Program Innovillage diselenggarakan tidak hanya bertujuan untuk mengasah kemampuan teknis dan analisis  generasi muda, namun juga merupakan salah satu bentuk nyata Telkom dalam upaya membangun Negeri melalui pengembangan Desa. Kami yakin banyak inovasi yang bisa dihasilkan dari para talenta digitital muda untuk memberikan solusi dan kebermanfaatan yang positif bagi masyarakat,” ujar Afriwandi.

Menutup tahun 2022 dengan puncak acara, seluruh pemenang kompetisi Innovillage akan memperoleh dana pendidikan dan pengembangan sosial projek sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap keberlanjutan projek yang dijalankan agar dapat memberi dampak sosial kepada masyarakat.

Melalui total pendanaan sebesar 2,25 miliar, diharapkan mahasiswa dapat terus menghasilkan inovasi yang aplikatif serta berorientasi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-11 terkait pemukiman yang berkelanutan sehingga dapat membawa banyak dampak untuk masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. (ris)

”Dalam menjaga inflasi nasional kita perlu menjaga dan mengelola stok saat panen raya sehingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat,” kata Margo Senin (5/12/2022).

Margo mengatakan, beberapa faktor yang mengakibatkan Indonesia mengalami inflasi adalah masih ada komoditas tertentu yang di impor dari luar negeri. Kedua adanya faktor musiman yang tidak bisa dihindari seperti musim akhir tahun dan mendekati hari raya besar.

”Ada juga faktor konflik Rusia dan Ukraina, kemudian disrupsi bahan pangan dan pupuk dari sejumlah negara produsen serta kenaikan suku bunga dan krisis pangan dan energi. Berbagai peristiwa ini tentu saja bisa berdampak pada inflasi global juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi global dan tentu saja sebagian dampaknya bisa ke Indonesia,” katanya.

Menurut Margo, inflasi Indonesia sejauh ini terbilang cukup tinggi apabila dibandingkan inflasi tahun lalu (year on year). Namun demikian, Margo menyebut inflasi Indonesia jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan negara-negara lain. ”Inflasi kita meskipun lebih tinggi daripada tahun lalu tapi kalau dibandingkan dengan negara lain kita tergolong inflasi masih rendah,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto mengatakan bahwa Kementan terus melakukan pengembangan dan perluasan penanaman cabai dan bawang sebagai upaya menjaga inflasi disaat hari raya besar keagaaman. Penanaman bahkan dilakukan hampir di semua daerah Indonesia termasuk Aceh sampai Papua.

”Kementan setiap tahun selalu mengalokasikan anggran pengembangan bawang dan cabai. Dari sisa kontrak yang ada juga kami alokasikan untuk benih dengan luasan ribuan hektare. Benih yang tersebar di antaranya di Jawa Barat, Sulteng, Sultra, Kalsel, Sumur, Maluku Papua sampai Aceh. Semua yang kami lakukan untuk menjaga inflasi agar bisa dikendalikan,” jelasnya. (wyu//mmr)

Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/09/2022).

“Menggunakan GMO kalau perlu, menggunakan bibit impor kalau perlu, dan tentu mempersiapkan bibit-bibit nasional atau lokal dengan varietas tinggi,” ujar Mentan.

Dengan penggunaan varietas yang lebih unggul ini, diharapkan produksi kedelai di tanah air dapat meningkat secara signifikan.

“Selama ini kedelai misalnya hanya [menghasilkan] 1,5 sampai 2 ton per hektare. Diharapkan kita bisa mendapatkan varietas yang mampu [berproduksi] di atas 3 sampai 4 ton per hektare,” ujarnya.

Syahrul mengungkapkan, rendahnya volume produksi kedelai per hektare disinyalir memicu para petani beralih ke jagung. Hal ini berdampak pada tingginya impor kedelai untuk memenuhi kebutuhan nasional, bahkan hingga mencapai di atas 90 persen.

“Selama ini petani itu lebih tertarik menanam jagung karena harga jagung sama dengan harga kedelai Rp5.000 itu kurang lebih. Kalau jagung dia per hektarenya 6-7 ton, sementara kedelai cuma 1,5 juta ton,” ujarnya.

Untuk mendorong minat petani untuk menanam kedelai pemerintah akan memberikan kepastian harga dengan menetapkan harga beli. Pemerintah juga mendorong badan usaha milik negara (BUMN) untuk membeli hasil panen para petani.

“Bapak Presiden mengatakan, oke impor memang harus dilakukan tapi sepanjang bisa ditanam maksimal, maka tanam sebanyak-banyaknya dan beli yang ditanam oleh rakyat, tentukan harganya agar rakyat bisa kembali tertarik menanam kedelai,” ujarnya.

Syahrul menambahkan, pihaknya juga tengah menyiapkan lahan untuk pengembangan kedelai hingga mencapai 351 ribu hektare.

“Saya lagi mempersiapkan, kurang lebih sekarang 351 ribu hektare, sekarang baru tanam 67 ribu hektare dan tentu Oktober ini akan mulai tanam,” pungkasnya.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Jokowi menekankan bahwa penetapan harga beli diperlukan agar petani tidak dirugikan.

“Presiden ingin agar kedelai itu tidak 100 persen tergantung pada impor. Salah satu arahan beliau adalah harganya dibuat agar petani tidak dirugikan. Jadi untuk mencapai harga itu nanti ada penugasan daripada BUMN agar petani bisa memproduksi,” ujar Airlangga.

Terkait pengembangan area tanam kedelai, Menko Ekon mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp400 miliar.

“Langkah berikut yang sudah disiapkan oleh anggaran pemerintah itu untuk perluasan ke 300 ribu hektare, anggarannya sekitar Rp400 miliar. Dan tahun depan akan ditingkatkan dari 300 ribu menjadi 600 ribu hektare,” ujar Airlangga. (hai)

Namun, status Indonesia sebagai negara agraris dan negara maritim tak serta merta membuat para petani dan nelayan sejahtera. Sebaliknya, banyak petani dan nelayan Indonesia hidup di garis kemiskinan.

Hal inilah yang membuat dua perusahaan startup digital, Crowde dan Aruna Indonesia, lahir untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan dengan menciptakan platform digital.

“Hasil panen para petani kita rasakan tiap hari, konsumsi produk pertanian makin banyak, tapi petani di pedesaan makin susah, makin melarat, harus mengandalkan tengkulak. Nah kita mau memecahkan isu ini,” kata Chief Operating Officer (COO) Crowde Andrew Tobing dalam talkshow daring Pahlawan Digital UMKM bertajuk “Bibit Unggul Digital untuk UMKM Agribisnis”, Kamis (15/9/2022) malam.

Tak hanya petani, menurut Head of Public Policy & Government Relations Aruna Indonesia Elkana Lewerissa, banyak juga nelayan Indonesia yang hidupnya tak sejahtera.

“Negara kita negara maritim, kita penghasil ikan terbesar kedua di dunia, tetapi yang mengejutkan, nelayan kita masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem,” ujar Elkana dalam talkshow yang sama.

Digitalisasi untuk sejahterakan petani dan nelayan

Untuk mengangkat para nelayan dari garis kemiskinan, Aruna Indonesia menciptakan teknologi untuk menghubungkan langsung nelayan dengan market, baik pasar domestik maupun global.

“Dengan teknologi yang kami punya, kami pastikan hasil tangkapan nelayan langsung kepada konsumen dan mereka penghasilannya naik,” kata Elkana.

Selain itu, Aruna Indonesia juga membantu para nelayan binaan menjual hasil tangkapan ikan secara online.

Sementara itu, Crowde menciptakan teknologi agar para petani Indonesia bisa mendapatkan akses permodalan. Sebab, selama ini banyak petani yang ditolak perbankan saat mengajukan pinjaman untuk modal usaha.

“Crowde menghadirkan akses keuangan yang lebih mudah, fair, dan transparan buat petani. Aplikasi kami bisa mengagregasi data-data pertanian hanya dalam 10 menit,” ujar Andrew.

Kemudian, Crowde juga menciptakan aplikasi untuk menghubungkan langsung para petani dengan pasar tani dan pembeli.

Selain itu, Crowde dan Aruna Indonesia memiliki pendamping para petani dan nelayan untuk menggunakan teknologi yang mereka ciptakan karena tak semua petani dan nelayan memahami aplikasi digital.

Jadilah pahlawan digital untuk bantu tingkatkan kesejahteraan petani dan nelayan

Di penghujung talkshow, Andrew mengajak anak-anak muda menjadi pahlawan digital dan berkolaborasi bersama meningkatkan kesejahteraan para petani.

“Berapa pun inovator, belum cukup, karena market-nya masih banyak. Marilah bekerja sama, jangan takut berkolaborasi. Ciptakan solusi apa yang yang teman-teman mau bawa untuk customer nantinya,” kata Andrew.

Elkana juga menyampaikan hal serupa. Dia berpesan agar para inovator digital tak menyerah meski nantinya banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk meyakinkan pelaku UMKM untuk masuk ke dunia digital.

“Indonesia butuh generasi kreatif untuk bisa solve problem. Tidak usah mikir muluk-muluk, start
dengan yang ada di sekitar kita, apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan,” kata Elkana.

Untuk membantu para petani dan nelayan, para inovator digital dan startup bisa mendaftar sebagai Pahlawan Digital UMKM 2022.

Program kolaborasi Staf Khusus Presiden Putri Tanjung serta Kementerian Koperasi dan UKM ini terbuka bagi seluruh startup dan inovator digital yang berkecimpung di sektor makanan dan minuman, fesyen dan kriya, serta agritech.

Selain mendapat hadiah sampai ratusan juta rupiah, para peserta terpilih bisa bergabung menjadi mitra Kementerian Koperasi dan UKM dalam berbagai program digitalisasi UMKM. Para inovator digital juga berkesempatan dipertemukan dengan modal ventura dan lembaga pembiayaan lainnya.

Pendaftaran Pahlawan Digital UMKM 2022 dibuka sampai 26 September 2022 melalui situs resmi www.pahlawandigitalumkm.setkab.go.id.(hai)