Berdasarkan siaran resmi Polri, operasi ini berlangsung sejak Sabtu (17/10/2026) hingga Minggu (18/10/2026) dini hari. Razia dipimpin langsung oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Kristian Parluhutan Siagian, bersama Plt Deputi Pemberantasan BNN, Adri Irniadi.

Untuk mengamankan dan menyisir area secara menyeluruh, sebanyak 462 personel diterjunkan dan dibagi ke dalam dua tim operasi utama:

• Tim Kelompok 1: Menyisir tempat hiburan malam di wilayah Jakarta Timur.

• Tim Kelompok 2: Menyasar pusat keramaian malam di kawasan PIK 1 dan PIK 2.

Adapun rincian personel terdiri dari 146 personel Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, 160 personel BNN, 95 personel Sabhara, 32 personel Provos, serta 29 personel Paminal.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap para pengunjung, barang bawaan, fasilitas meja, kursi, hingga ruang-ruang privat karaoke.

1. Penggerebekan PIK 1: Tim gabungan Tiba di lokasi sekitar pukul 00.35 WIB. Petugas terlebih dahulu menyampaikan tujuan kedatangan secara persuasif sebelum memulai pemeriksaan badan dan tempat.

2. Penggerebekan PIK 2: Operasi berlanjut ke kawasan PIK 2 pada pukul 02.40 WIB Minggu dini hari. Di lokasi ini, petugas mendapati pengunjung membawa cartridge pods yang mencurigakan, melibatkan tiga Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok dan dua perempuan Warga Negara Indonesia (WNI).

Petugas langsung menguji tes urine di tempat (on the spot) terhadap pengunjung yang dicurigai. Hasilnya, sebanyak sembilan orang terbukti positif menggunakan zat berbahaya.

Kanit Subdit 3 Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, AKBP Ivan Adhitira, merinci bahwa dari hasil tes urine, para pengunjung tersebut positif terindikasi mengonsumsi etomidate serta amfetamin (sabu).

“Sembilan orang terdiri dari tiga di Jakarta Timur dan enam di PIK. Mereka selanjutnya menjalani asesmen oleh BNN RI untuk menentukan apakah yang bersangkutan hanya pengguna atau terafiliasi jaringan narkoba,” jelas Ivan.

Seluruh pengunjung yang hasil tes urinenya positif kini diserahkan kepada BNN RI untuk menjalani proses asesmen komprehensif. Langkah ini dilakukan guna memetakan peran mereka, apakah murni sebagai korban/pengguna atau memiliki keterikatan dengan jaringan peredaran gelap narkotika.

Ivan menegaskan komitmen pihak kepolisian dan BNN dalam penanganan para pengguna tersebut.

“Apabila hasil asesmen dari BNN RI yang bersangkutan adalah pengguna, maka kita wajib untuk melakukan rehabilitasi untuk mengobati mereka yang positif tersebut,” pungkas Ivan.(dhil/kmps)

Dalam kesempatan itu, hadir sejumlah ulama terkemuka, di antaranya Kiai Abdul Rozak dan Kiai Alawi Nur Alam. Bersama rombongan, mereka berdiskusi dengan pihak manajemen PIK2 guna memahami lebih jelas tujuan dari proyek tersebut, termasuk isu-isu sensitif seperti dugaan penggusuran tempat ibadah dan dampak sosial terhadap masyarakat sekitar.

Tak hanya diskusi, manajemen PIK2 juga mengajak para ulama meninjau langsung area proyek PIK2 dan PSN PIK.

“Mereka penasaran dengan hiruk pikuk yang ada. Akhirnya mereka tabayun dan klarifikasi langsung ke sini agar tidak simpang siur,” Kata Gus Rofi’i di Menara Syariah PIK2, Tangerang, Rabu (5/2/2025).

Setelah mendengar pemaparan dari pihak pengelola, para ulama mendapatkan penjelasan bahwa tanah PSN tidak diperuntukkan bagi pembangunan perumahan, melainkan untuk proyek hijau yang bertujuan menjaga ekosistem dan menciptakan lapangan kerja baru.

Kiai Abdul Rozak pun langsung menyatakan dukungannya terhadap proyek ini, seraya menegaskan bahwa kunjungannya bukan atas dasar kepentingan tertentu, melainkan murni untuk mencari kebenaran.

“Saya adalah orang yang paling kritis terhadap kebenaran. Biasanya orang benar tidak berani, banyak orang berani tapi tidak benar. Tapi hari ini, kami sudah mendengar langsung, ada data, bukti, dan saksi, maka kami mendukung pembangunan ini,” kata Kiai Rozak.

Beliau juga berharap konsep pembangunan hijau seperti ini dapat diterapkan di daerah lain, bukan hanya di PIK2. “Kenapa tidak dibuat seperti ini di sepanjang Pantura, atau di daerah lain seperti Rembang dan Sumedang?” ujarnya.

“Selama ini banyak berita yang menyesatkan, dan itu membosankan. Tapi hari ini, setelah kami melihat langsung, asumsi kami berubah. Kami mendapatkan pencerahan. Jika ada yang tetap menolak, ya itu biasa. Yang penting kita bicara berdasarkan data dan kebenaran,” timpal Kiai Alawi Nur Alam seraya berpesan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi negatif yang beredar tanpa klarifikasi.

Gus Rofi’i sendiri menegaskan bahwa sejatinya pembangunan PSN PIK2 yang berada di tanah milik Perhutani, sama sekali tidak merugikan masyarakat. Justru sebaliknya.

“Proyek ini dirancang untuk menciptakan kawasan hijau yang luas, dari 91 hektare menjadi 514 hektare, yang akan memberikan manfaat bagi lingkungan dan ekonomi masyarakat, dan tanah PSN itu tidak akan dibangun perumahan, itu garis besarnya,” ujar Gus Rofi’i.

Lebih lanjut, Gus Rofi’i menjelaskan bahwa PSN PIK2 tidak dibiayai oleh dana negara, melainkan sepenuhnya oleh investor swasta, dengan nilai investasi mencapai Rp39,7 triliun. Proyek ini akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2030. Fokus utamanya adalah menciptakan kawasan wisata hijau yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

M. Syarif, juru bicara Koneksi Mahasiswa Banten Jakarta, menegaskan bahwa apa yang mereka temui di lokasi proyek tidak sesuai dengan gambaran buruk yang beredar. Oleh karena itu, mereka mengimbau pihak-pihak yang menyebarkan informasi negatif untuk segera menghentikan perbuatannya.

M. Syarif menjelaskan bahwa tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih objektif terkait proyek PSN yang sedang berlangsung. Dengan melakukan tabayyun (klarifikasi) dan berdialog dengan berbagai pihak, mereka berharap bisa membandingkan fakta di lapangan dengan informasi yang beredar. “Kami ingin memastikan sendiri kondisi di lapangan agar dapat memberi pandangan yang lebih jelas,” ungkapnya melalui keterangan resminya.

PIK2, yang terletak di kawasan pesisir Jakarta Utara dan Tangerang, merupakan salah satu proyek PSN yang sedang digarap untuk menciptakan kawasan kota mandiri modern. Proyek ini mencakup pengembangan berbagai sektor, termasuk hunian, pusat bisnis, fasilitas komersial, hingga destinasi wisata, dengan konsep kota pintar yang ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur yang terhubung dengan jalan tol dan transportasi umum diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

“Meski ini adalah kunjungan pertama kami, kami melihat bahwa jalan-jalan utama sudah tertata dengan baik, dan beberapa bangunan, baik komersial maupun residensial, sudah memasuki tahap akhir konstruksi,” ujar M. Syarif.

Selain itu, mereka juga menyaksikan fasilitas umum yang tengah dibangun, seperti taman hijau, jalur pedestrian, dan ruang terbuka publik yang menunjukkan fokus pada kenyamanan dan keberlanjutan kawasan tersebut.

M. Syarif juga menyoroti bahwa desain infrastruktur di PIK2 sangat modern dan berfokus pada keberlanjutan. Misalnya, sistem drainase yang diperbaiki untuk mengurangi risiko banjir menjadi langkah penting, mengingat kawasan ini berada di pesisir.

Namun, M. Syarif juga menyadari adanya kekhawatiran dari masyarakat lokal dan aktivis lingkungan terkait dampak pembangunan tersebut. Dalam rangka memperdalam pemahaman, ia melakukan dialog langsung dengan beberapa pihak terkait, yaitu:

1. Pandangan Pengembang: Pihak pengembang menjelaskan bahwa PIK2 dirancang dengan konsep smart city yang ramah lingkungan. Komitmen mereka mencakup penyediaan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah yang terintegrasi, dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung kehidupan perkotaan modern.

2. Tanggapan Masyarakat Lokal: Banyak warga sekitar yang menyambut positif pembangunan ini karena dianggap bisa menciptakan lapangan kerja dan membuka peluang usaha. Namun, beberapa di antaranya khawatir harga tanah dan biaya hidup akan meningkat, sehingga menyulitkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk tinggal di kawasan tersebut.

3. Kritik dari Aktivis Lingkungan: Aktivis lingkungan mengingatkan tentang dampak pembangunan terhadap ekosistem pesisir, terutama keberadaan mangrove yang memiliki peran penting dalam mitigasi bencana dan keseimbangan ekologi. Mereka menuntut adanya transparansi lebih lanjut dalam pengelolaan lingkungan di kawasan tersebut.

Proyek PIK2 memang menyimpan potensi besar dalam hal peningkatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peluang bisnis baru. Namun, isu lingkungan, kesejahteraan masyarakat lokal, serta potensi gentrifikasi juga harus menjadi perhatian serius.

Berdasarkan kunjungan langsung yang dilakukan oleh Koneksi Mahasiswa Banten Jakarta, mereka mengusulkan beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengelola dampak yang muncul, yaitu, Pengawasan Lingkungan, Keterbukaan Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal.

“Pada hari ini, jam 11.30 WIB, Pemuda Cendekiawan Muslim Indonesia (Pemuda ICMI) melalui tim kuasa hukumnya, DR. TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H., & PARTNERS telah mendaftarkan permohonan uji Formil dan Materiil Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland ke Mahkamah Agung Republik Indonesia,” ungkap Teguh Setya Bhakti saat ditemui di Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2025) malam.

Teguh Setya Bhakti menjelaskan bahwa permohonan ini diajukan karena peraturan tersebut dianggap tidak memiliki dasar pendelegasian kewenangan yang jelas dari regulasi yang lebih tinggi.

“Secara formil tidak ada pendelegasian kewenangan dari perundangan-undangan di atasnya, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024,” jelas Teguh.

Ia juga menambahkan bahwa masyarakat yang terdampak langsung oleh proyek pengembangan PIK 2 Tropical Coastland tidak diberikan ruang partisipasi yang memadai dalam proses penetapan proyek tersebut sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Masyarakat yang terkena dampak langsung dari penetapan Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland tidak pernah dilibatkan dan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam penetapan proyek tersebut,” tuturnya.

Proyek ini juga disebut memunculkan persoalan lingkungan, terutama karena sebagian areanya berada di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), yang peruntukannya telah diatur secara spesifik dalam undang-undang.

“Hal ini nyata-nyata bertentangan dengan fungsi pokok Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,” tambah Teguh.

Selain itu, Teguh mengungkapkan bahwa reklamasi besar-besaran yang dilakukan di kawasan pesisir utara Jakarta sebagai bagian dari proyek PIK 2 Tropical Coastland berdampak buruk terhadap ekosistem lingkungan sekitar.

“Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland melibatkan reklamasi besar-besaran di pesisir utara Jakarta, yang berdampak negatif pada lingkungan,” jelasnya.

Melalui pengajuan ini, Pemuda ICMI berharap Mahkamah Agung dapat meninjau ulang regulasi tersebut secara menyeluruh demi kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Menanggapi tuduhan ini, perwakilan Manajemen PIK 2, Toni, memberikan klarifikasi atas tudingan tersebut.

Toni menegaskan bahwa PSN di kawasan PIK 2, yang mencakup area seluas 1.800 hektare, sepenuhnya dibiayai oleh investasi swasta tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Total investasi PSN PIK 2 mencapai Rp39,7 triliun, semuanya dari dana swasta. Tidak ada satu pun rupiah dari APBN,” jelas Toni saat jumpa pers di PIK 2, Banten, Minggu (12/1/2025).

Ia juga menambahkan bahwa PSN PIK 2 termasuk dalam 233 Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan pemerintah pada 2024, di mana semuanya dikelola tanpa menggunakan dana pemerintah.

Terkait isu penggusuran warga, Toni menegaskan bahwa area pembangunan PSN berada di atas lahan milik negara, bukan tanah milik warga sekitar. Terkait tudingan perusakan lingkungan, terutama mangrove, ia pun membantahnya. Menurutnya, pihaknya justru akan merevitalisasi kawasan mangrove yang ada dari 91 hektare menjadi 515 hektare.

“Tidak ada penggusuran tanah warga. Lahan ini merupakan milik negara yang akan dikembangkan menjadi destinasi wisata,” katanya.

Bahkan Toni menegaskan, pembangunan PSN PIK 2 di Tangerang, Banten ini justru berdampak positif karena dapat membuka lapangan pekerjaan dalam berskala besar dari sektor pariwisata.

“Kami menargetkan kurang lebih 6.500 tenaga kerja yang nanti akan timbul akibat PSN ini. Kemudian ada multi efek lainnya yaitu peningkatan pariwisata, dimana saat ini sudah ada beberapa restoran atau tenan yang ada di PSN, artinya ini akan menambah tenaga kerja,” jelasnya.

Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara (BKN), Gus Rofi’i, turut mendukung klarifikasi tersebut. Berdasarkan investigasi yang dilakukan pihaknya, ia memastikan tidak ada pelanggaran terkait pembelian tanah, pemaksaan, intimidasi, ataupun penurunan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

“Itu semua fitnah, tanah PSN ini sebenarnya bisa saja didanai APBN, tetapi kenyataannya semuanya berasal dari swasta. Sebagai warga negara Indonesia, kita seharusnya bangga akan hal ini,” pungkasnya.

Gus Rofi’i juga mengajak masyarakat yang merasa memiliki masalah terkait tanah PSN PIK 2 untuk segera menghubungi dirinya demi mendapatkan solusi yang cepat dan tepat.

Menurut Winarto, reklamasi Ancol di timur maupun barat itu direncanakan mencapai 120 hektar. Dari jumlah itu, yang sudah menjadi tanah saat ini baru sekitar 20 hektar. ”Dari 20 hektar itu, sudah kami serahkan hak DKI Jakarta 6 hektar,” imbuhnya.

Meski sudah ada 20 hektar yang sudah berbentuk tanah, dia menyebutkan bahwa hasil reklamasi tersebut belum tercatat sebagai aset Ancol. ”Asetnya belum bisa kami catatkan karena masih proses penyelesaian, belum selesai. Makanya kami ingin lanjutkan pengerukannya. Korporasi sudah menanam uang banyak di sana,” katanya.

Winarto tidak menampik bahwa investasi untuk reklamasi pulau di Ancol tersebut butuh dana besar. Itu karena value yang mereka harapkan bila reklamasi itu rampung bisa lebih besar dibandingkan investasi. ”Kami sudah melirik tapi belum berani melangkah untuk mendekati pihak Jepang. Nanti kan pembangunan MRT Fase 2 sampai Ancol, kami akan coba masuk lewat itu,” terangnya.

Sementara asal tanah yang akan diambil untuk reklamasi tersebut, dia menyebutkan tidak cukup hanya mengandalkan pengerukan sungai dan kali yang ada di Jakarta. Memang, saat ini, Ancol sudah berkontrak dengan  PT MRT Jakarta agar tanah hasil pengerukan saat pembangunan bisa dibuang di Ancol. ”Pak Pj (Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono) juga pesan agar kontrak dengan MRT diperpanjang agar buang hasil tanah pengerukan di Ancol. Tapi kami juga minta tolong agar Ancol bisa keruk sendiri. Kalau gak, gak jadi-jadi 120 hektar itu. Karena keruk sungai di Jakarta hanya 20 hektar setelah sekian lama, mungkin sejak 2008,” jelasnya.(wyu/mmr)