​Ketua AKSI, Satrio Yudi Wahono atau yang akrab disapa Piyu Padi Reborn, memimpin langsung rombongan tersebut. Tidak main-main, Piyu didampingi oleh sederet komposer kenamaan seperti Ahmad Dhani, Ari Bias, hingga Posan Tobing. Kehadiran para pesohor industri musik ini menjadi sinyal kuat bahwa regulasi mengenai hak cipta di Indonesia saat ini dianggap masih belum mampu menjamin taraf hidup yang layak bagi para pencipta lagu.

​Dalam audiensi yang berlangsung khidmat, Piyu memaparkan realitas pahit yang dihadapi oleh rekan-rekan seprofesinya. Menurutnya, masih banyak pencipta lagu di balik layar yang hidup dalam keterbatasan meski karya mereka diputar jutaan kali di berbagai platform. Hal ini memicu keprihatinan mendalam bagi AKSI untuk menuntut adanya reformasi dalam sistem distribusi royalti dan perlindungan hukum yang lebih konkret.

​Usai melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri HAM, Piyu menegaskan bahwa perjuangan ini adalah demi keadilan ekonomi bagi para seniman. Ia menilai tanpa adanya proteksi yang kuat terhadap hak kekayaan intelektual, ekosistem musik Indonesia tidak akan pernah sehat secara finansial bagi mereka yang melahirkan karya.

​”Kami merasakan bahwa para pencipta lagu masih jauh dari sejahtera. Banyak dari para pencipta lagu yang masih belum mendapatkan haknya,” ujar Piyu di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Senin (6/4/2026).

​Piyu kembali menekankan bahwa hak intelektual bukan sekadar soal kebanggaan, melainkan instrumen penting bagi kelangsungan hidup para seniman. Menurutnya, setiap pihak yang menggunakan karya musik harus memiliki kesadaran hukum dan moral untuk memenuhi kewajibannya kepada sang pencipta.

​”Kami ingin semua pihak merasakan bahwa para pencipta ini punya hak intellectual property right yang harus dilindungi,” tambahnya.

​Merespons aspirasi tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan kesiapannya untuk melakukan kajian mendalam terkait regulasi yang ada. Pigai berkomitmen akan menganalisis Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta melalui kacamata hak asasi manusia. Baginya, pemenuhan hak ekonomi para pencipta lagu adalah bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi hak hidup warganya.

​Pigai menjabarkan bahwa ada tiga pilar utama yang harus dijalankan oleh negara dalam menyusun undang-undang di masa depan. Ketiga poin tersebut mencakup perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan kebutuhan hidup para pekerja seni yang selama ini berkontribusi besar bagi budaya bangsa.

​”Negara dalam undang-undang yang akan diatur itu harus mengatur tiga. Yang pertama protect (melindungi), yang kedua respect (menghormati), kemudian yang terakhir adalah bagaimana negara mengatur tentang memenuhi kebutuhan hidup mereka, pencipta,” jelas Pigai.

​Dukungan Kementrian HAM dipastikan tidak hanya berhenti pada satu pihak saja. Pigai menegaskan bahwa posisi kementeriannya adalah sebagai penengah yang adil guna menciptakan ekosistem industri kreatif yang harmonis. Ia berupaya mencari titik temu yang menguntungkan bagi pencipta lagu, penyanyi selaku pekerja, hingga promotor sebagai pengguna jasa.

​Sebagai penutup, Pigai menyampaikan pesan hangat namun tegas bahwa pemerintah akan segera memberikan rekomendasi posisi resmi terkait polemik ini setelah proses analisis selesai dilakukan. Komitmen ini diharapkan menjadi angin segar bagi masa depan industri musik Indonesia yang lebih bermartabat dan sejahtera.

​”I love semuanya. Creator, worker, user. I love you all. Jadi tidak hanya satu. Dalam undang-undang kami juga akan analisis dari Kementerian HAM dan akan menyampaikan posisi kami,” pungkas Pigai. (BRG/Kul)

Kehadiran platform ini ditujukan untuk membangun ekosistem musik yang lebih adil, terbuka, dan berkelanjutan.
Mantra Digital dikembangkan bukan sebagai lembaga penarik maupun pengelola royalti. Platform ini diposisikan sebagai tools system yang fokus pada pencatatan, pengelolaan, serta pemantauan data karya musik. Dengan pendekatan tersebut, Mantra Digital diharapkan mampu memperkuat fondasi industri tanpa menambah kerumitan kelembagaan yang sudah ada.

Melalui sistem berbasis data, seluruh pemangku kepentingan, mulai dari musisi, komposer, publisher, hingga produser dapat mengakses informasi yang sama sesuai hak dan peran masing-masing. Akses yang setara ini dinilai penting untuk menghindari kesenjangan informasi yang selama ini kerap memicu kesalahpahaman dan konflik dalam pembagian hak ekonomi.

Salah satu fitur utama Mantra Digital adalah dashboard terintegrasi yang memungkinkan pengguna melihat data karya secara bersamaan dan real time.

Dengan sistem tersebut, proses pencatatan dan pelacakan penggunaan karya menjadi lebih akuntabel, sekaligus meminimalkan ruang abu-abu dalam pengelolaan royalti musik.

Kehadiran platform ini juga dimaksudkan sebagai solusi struktural atas lemahnya tata kelola data yang telah lama menjadi persoalan mendasar industri musik nasional. Selama bertahun-tahun, banyak musisi tidak memiliki visibilitas utuh terhadap pemanfaatan karya mereka sendiri, terutama di tengah perkembangan distribusi digital yang begitu cepat.

Sebagai langkah awal implementasi, Mantra Digital menjalin kolaborasi strategis dengan PT Handhindra Jeka untuk penataan dan optimalisasi data katalog karya legendaris JK Record. Kerja sama ini dipilih sebagai model penerapan sistem transparansi berbasis teknologi yang dapat direplikasi ke katalog lain di masa mendatang.

Piyu, yang bernama lengkap Satriyo Yudi Wahono dan lahir pada 16 Juli 1973, menegaskan bahwa persoalan utama industri musik bukan terletak pada kualitas sumber daya manusia.

“Masalah terbesar industri musik kita bukan pada talenta, tetapi pada sistem. Musisi terlalu lama berjalan tanpa visibilitas data atas karyanya sendiri. Mantra Digital hadir untuk mengembalikan kendali informasi itu kepada pemilik hak secara terbuka, terukur, dan adil,” kata Piyu Padi, Founder Mantra Digital dalam keterangan resminya.

Menurut Piyu, perdebatan mengenai royalti selama ini sering kali hanya berkutat pada mekanisme penarikan dan pembagian. Padahal, akar persoalannya adalah penguasaan dan keterbukaan data. Karena itu, Mantra Digital diposisikan sebagai arsitektur sistem yang mencatat karya secara terstruktur dan menampilkan data secara transparan tanpa mengambil alih kepemilikan hak cipta.

Manfaat platform ini diharapkan dapat dirasakan lintas sektor. Musisi independen dan komposer daerah memperoleh pencatatan karya yang rapi, kepemilikan yang jelas, serta riwayat penggunaan yang dapat ditelusuri. Di sisi lain, publisher dan label terbantu dalam pengelolaan katalog dan kontrak sekaligus meningkatkan akuntabilitas bisnis mereka.

Dalam skala industri dan negara, Mantra Digital dinilai mampu mendorong standar kerja berbasis data yang sejalan dengan praktik global. Dengan ekosistem data yang tertata, sinkronisasi kebijakan, perlindungan hak cipta, hingga pertumbuhan ekonomi kreatif dapat berjalan lebih efektif tanpa harus membentuk lembaga baru.

Melalui inisiatif ini, Piyu mengajak seluruh pelaku industri musik Indonesia bertransformasi menuju ekosistem yang lebih transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan teknologi sebagai pijakan utama. (Brg/Kul)

Piyu, yang pertama kali menginjakkan kaki di kafe tersebut, mengaku terkesan dengan atmosfer yang ditawarkan. Menurutnya, tata letak dan desain interior BUNTU Coffee menghadirkan kesan unik yang berbeda dari kafe kebanyakan. Hal itu, kata dia, menumbuhkan rasa nyaman sejak awal memasuki ruangan.

“Terus terang aja sih kita surprise ya. Baru pertama kali rame langsung dan ini kita lihat, eh, apa namanya, layout-nya, layout-nya sih oke banget,” ujar Piyu.

Musisi berusia 52 tahun itu menambahkan, pengalaman menikmati ruang di BUNTU Coffee semakin memikat setelah ia melihat penataan lantai atas. Ia menilai kesan modern dan rapi membuat pengunjung betah untuk berlama-lama. “Habis itu tiba-tiba kita masuk langsung ke atas, itu jadi keren. Oke. Oke banget gitu,” sambungnya.

Hal serupa diungkapkan oleh Badai. Mantan kibordis Kerispatih ini menyebut bahwa BUNTU Coffee memiliki desain yang berbeda dari banyak kafe di sekitarnya. Sebagai pecinta kopi dan penikmat suasana nongkrong, ia merasakan keistimewaan tersendiri saat pertama kali berkunjung.

“Karena saya juga nongkrongnya rata-rata memang suka yang di tempat-tempat yang memang tempat nongkrong. Kan banyak banget tempat kopi di sini, tapi ketika masuk di sini, eh, juga didesainnya juga keren banget,” ungkap Badai.

Tidak berhenti pada desain, Badai menaruh harapan besar agar BUNTU Coffee menjadi wadah bagi para pelaku kreatif, terutama musisi muda. Ia meyakini, keberadaan tempat nongkrong semacam ini bisa menjadi panggung alternatif yang melahirkan karya-karya baru.

“Iya, justru saya berharap Kopi Buntu bisa jadi tempat tongkrongan industri kreatif juga ya. Karena musisi-musisi kan memang di zaman sekarang tuh coffee shop menjadi tempat nongkrong yang paling enak untuk mereka bisa berkarya,” tuturnya.

Visi itu diperjelas dengan harapannya agar BUNTU Coffee berkembang lebih dari sekadar kafe. “Mudah-mudahan Kopi Buntu juga bisa, bukan hanya sekedar menjadi kedai kopi, tapi menjadi kedai musik, wadah karya cipta. Mudah-mudahan akan ada banyak musisi yang lahir dari sini juga, kan bisa aja,” pungkasnya.

Piyu turut menyetujui pandangan tersebut. Baginya, BUNTU Coffee adalah contoh nyata bagaimana sebuah usaha kecil dan menengah dapat bertransformasi menjadi ruang yang tidak hanya menjual produk, melainkan juga nilai kreatif. Hal itu sejalan dengan tren industri UKM kreatif yang terus berkembang di Indonesia.

Sementara itu, alasan di balik kehadiran Piyu dan Badai di acara ini ternyata cukup personal. Vicky Vero, pemilik BUNTU Coffee, mengungkapkan bahwa undangan tersebut berakar dari nostalgia. Lagu-lagu ciptaan Piyu dan Badai telah menemani masa mudanya, sehingga ia ingin menghadirkan mereka di momen penting ini.

“Alasannya, karena dulu saya angkatan apa teh ya? Angkatan milenial. Jadi, mmm, siapa ya? Kok pengennya denger lagu-lagu yang angkatan saya gitu kan,” ungkap Vicky Vero.

Undangan kepada dua musisi itu pun terjalin secara alami melalui jaringan pertemanan. Vicky menyebut nama Badai bahkan sudah lekat dengan musisi Bojes and Friends yang kerap tampil di kafenya. Dengan demikian, kehadiran mereka seolah menjadi kepingan nostalgia yang hidup kembali.

Lebih menarik lagi, Piyu dan Badai ternyata bukan hanya sekadar tamu, melainkan juga penikmat kopi sejati. Piyu bahkan mengaku dirinya memiliki latar belakang sebagai barista bersertifikat dan sempat mengelola kedai kopi sendiri di Yogyakarta. Sementara Badai lebih menyukai jenis kopi Robusta yang dipadukan dengan susu, ketimbang kopi dengan tingkat keasaman tinggi.

Kedekatan keduanya dengan dunia kopi melengkapi filosofi BUNTU Coffee sebagai rumah kedua bagi semua kalangan. Dengan semangat nostalgia, musik, dan aroma kopi yang menyatu, kafe ini diharapkan mampu menjadi ruang inspiratif bagi siapa saja yang datang. (Brg/Hend)

“Kami sangat setuju dengan keputusan ini dan mengimbau semua pihak untuk menghormati keputusan ini sebagai produk hukum yang sah,” ujar Piyu, yang mewakili AKSI dalam konferensi pers di Jakarta Selatan pada Senin (17/2/2025).

Meski Pengadilan Niaga sudah memutuskan kemenangan kepada Ari Bias, Agnez Mo tetap menempuh jalur hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Piyu menegaskan, pihaknya menghormati upaya Agnez Mo untuk mencari kebenaran melalui jalur hukum.

“Kami juga menghargai upaya kasasi yang diajukan oleh Agnez Mo dan tim kuasa hukumnya. Sejak awal, AKSI telah mengemukakan pandangan kami tentang Undang-Undang Hak Cipta yang sejalan dengan putusan ini,” tambah Piyu, yang juga dikenal sebagai gitaris PADI Reborn.

Piyu berharap seluruh musisi dan masyarakat dapat bekerja sama untuk membangun ekosistem musik yang lebih baik. Ia juga mengajak pemerintah untuk turut serta dalam menciptakan tata kelola musik yang sehat.

“Kami meminta agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap tata kelola royalti dan memberikan kepercayaan kepada kami dalam mengelola royalti performing rights di sektor konser musik,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Piyu juga mengkritik kinerja Lembaga Manajemen Kolektif Negara (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Menurutnya, kedua lembaga tersebut tidak cukup transparan dalam pengumpulan royalti dari pertunjukan musik atau performing rights. Piyu bahkan menyoroti penghasilannya dari royalti yang dirasakannya sangat minim.

Dalam Forum Group Discussion (FGD) Tata Kelola Royalti Musik yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (11/12/2024), Piyu mengungkapkan bahwa ia hanya menerima royalti sebesar Rp 125.000 tahun ini setelah dipotong pajak. Sebelumnya, pada 2022, ia hanya mendapatkan royalti sebesar Rp 349.284.

Angka-angka tersebut jelas sangat jauh dari harapan banyak pencipta lagu yang merasa hak-haknya selama ini tidak terlindungi dengan baik. Piyu dan AKSI berharap melalui langkah ini, ada perubahan signifikan dalam tata kelola royalti musik di Indonesia.

Menurut LMKN, royalti Rp125 ribu yang diterima Piyu bukanlah pendapatan keseluruhannya dalam satu tahun. Johnny Maukar, Komisaris Hak Terkait LMKN, menjelaskan bahwa angka tersebut berasal dari satu kali event, yaitu Pestapora. “Royalti itu didapatkan dari satu kali konser musik. Selain itu, Piyu juga mendapatkan royalti sebagai pencipta lagu, performer, dan dari platform digital yang jumlahnya mencapai dua digit,” ujar Johnny pada konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2024).

Johnny juga menyoroti pentingnya penyampaian informasi secara menyeluruh terkait pendapatan royalti. Menurutnya, royalti mencakup gabungan dari berbagai sumber, termasuk live performance, hak cipta, dan distribusi digital.

“Mungkin agar lebih obyektif, sebaiknya disebutkan total royalti yang diterima, karena itu mencakup semuanya. Jadi, tidak hanya dari satu event saja,” lanjutJohnny.

Ketua LMKN, Dharma Oratmangun, turut merespons dengan mengundang Piyu dan musisi lainnya untuk berdiskusi secara langsung. LMKN berkomitmen membuka data royalti secara transparan dan memastikan tidak ada kesalahan dalam penghitungan.

“Kami mengundang siapa pun yang merasa perlu klarifikasi terkait royalti. Kami pastikan data kami transparan dan sesuai regulasi,” tegas Dharma.

Dharma juga menyoroti tantangan utama dalam pengelolaan royalti, yaitu pembayaran dari pengguna lagu yang sering kali masih bermasalah. Ternyata masih banyak pengguna lagu yang tidak membayarkan hak royaltinya ke LMKN.

“Meski lagu dibawakan di banyak tempat, jika pengguna tidak membayar royalti, maka tidak ada yang bisa disalurkan. Inilah yang perlu menjadi perhatian bersama,” imbuhnya.

Dharma menegaskan bahwa tata kelola royalti, khususnya dari pertunjukan musik, terus mengalami perbaikan. Pada 2024, penghimpunan royalti dari konser musik skala nasional dan internasional mencapai Rp12,5 miliar, angka tertinggi hingga saat ini. Meski demikian, ia mengakui masih diperlukan pembenahan lebih lanjut.

“Peningkatan hingga 120 persen telah tercapai di sektor live event. Namun, kami terus berupaya meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam sistem pengelolaan royalti,” jelas Dharma.

Dalam kesempatan tersebut, LMKN menandatangani PKS dengan LPP Televisi Republik Indonesia, yang selama ini telah secara konsisten membayar royalti setiap tahun.

LMKN juga memberikan apresiasi kepada perusahaan Pengguna Lagu yang berkomitmen memenuhi kewajiban bayar royalti atas penggunaan lagu di tempat usahanya. Perusahaan tersebut diantaranya PT Surya Citra Media, Tbk (SCTV-Indosiar), NAV Family Karaoke, Matahari Departemen Store, Union Group, PT Ruang Antara Suara (special Sheila on 7 ), PK Entertainment (konser musik)

Menurut Piyu, Direct License adalah sistem lisensi dan pembayaran royalti langsung antara pencipta lagu dan pengguna karya cipta. Dia menyatakan bahwa sistem ini efektif dan efisien, memberikan informasi kepada anggota AKSI, serta memberikan edukasi mengenai keberadaan Direct License.

“AKSI memberikan informasi dan edukasi kepada anggotanya bahwa ada sistem Direct License yaitu sistem lisensi dan pembayaran royalti langsung antara pencipta lagu dan pengguna karya cipta,” ujar Piyu dalam jumpa pers di daerah Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2024).

Piyu juga menjelaskan bahwa AKSI telah memperkenalkan platform aplikasi Digital Direct License (DDL), yang akan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) pemerintah. DDL memungkinkan para pencipta lagu berhubungan langsung dengan pengguna karya cipta terkait lisensi dan pembayaran royalti.

Platform DDL ini real-time, memastikan bahwa permintaan lisensi dan pembayaran royalti langsung diterima oleh pencipta secara real-time melalui rekening pribadinya. Piyu menegaskan bahwa platform ini memiliki standarisasi perhitungan, sehingga pencipta lagu tidak menentukan harga secara sembarangan.

“Sistem ini dirasa sangat efektif, efisien, tepat sasaran dan hasil royaltinya dapat dirasakan langsung oleh penciptanya,” katanya.

Namun, penting untuk dicatat bahwa platform ini hanya dapat digunakan oleh anggota AKSI yang telah terdaftar. Piyu menyimpulkan bahwa masing-masing pencipta lagu yang menjadi anggota AKSI dapat memanfaatkan platform ini untuk menjalankan Direct License.

“Pencipta lagu akan mendapat notifikasi dan royaltinya akan langsung diterima oleh pencipta secara real time melalui rekening pribadinya,” ungkap Piyu.