Dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM tersebut yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (05/03/2024), Plt Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu, menjelaskan bahwa penerbitan aturan ini adalah respons terhadap dinamika yang berkembang dan sebagai upaya percepatan peningkatan implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.

Menurut Jisman, meskipun implementasi regulasi PLTS Atap belum mencapai potensi optimalnya, pemerintah yakin bahwa tantangan ini dapat diatasi dengan kerja keras, inovasi, dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, badan usaha, media, dan masyarakat.

Dalam peraturan baru ini, ditegaskan bahwa target pemasangan PLTS Atap adalah 1 gigawatt (GW) yang terhubung jaringan PLN dan 0,5 GW dari non-PLN setiap tahun. Diperkirakan, untuk mencapai target tersebut, diperlukan produksi sekitar 3,3 juta panel surya.

Jisman juga menyoroti pentingnya pengembangan PLTS Atap dengan memperhatikan keandalan sistem, sehingga diperlukan penetapan kuota PLTS setiap tahunnya yang masuk ke suatu sistem.

Selain itu, Direktur Aneka EBT, Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, meminta para pemegang IUPTLU, baik PLN maupun wilayah usaha non-PLN, untuk menindaklanjuti peraturan ini dengan mengusulkan kuota sistem PLTS Atap selama lima tahun kepada Kementerian ESDM untuk dievaluasi dan ditetapkan.

Beberapa perbaikan pengaturan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 2/2024 antara lain meliputi:

• Kapasitas pemasangan PLTS Atap tidak dibatasi 100 persen dari daya terpasang PLN, tetapi berdasarkan ketersediaan kuota PLN.
• Peniadaan mekanisme ekspor impor energi listrik dari sistem PLTS Atap pelanggan ke jaringan pemegang IUPTLU tidak diperhitungkan dalam penentuan jumlah tagihan listrik pelanggan.
• Peniadaan biaya kapasitas untuk semua jenis pelanggan PLN.
• Pengaturan dan penyederhanaan waktu permohonan pemasangan PLTS Atap oleh pelanggan PLN dan pengajuan dilayani oleh PLN berdasarkan mekanisme first in first serve (FIFS).
• Mekanisme pelayanan berbasis aplikasi untuk kemudahan penyampaian permohonan, pelaporan, dan pengawasan program PLTS Atap.
• Tersedianya Pusat Pengaduan PLTS Atap untuk menerima pengaduan dari pelanggan PLTS Atap atau Pemegang IUPTLU.

Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat dalam memasang PLTS Atap serta mempercepat pembangunan industri hulu solar cell di Indonesia, sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. (hai)

Kunjungan tersebut dimulai ketika Presiden Jokowi dan rombongan terbatasnya berangkat dari Helipad Monumen Nasional, Jakarta, menggunakan Helikopter Super Puma TNI Angkatan Udara, dan tiba di Helipad Stadion Purnawarman, Kabupaten Purwakarta, sekira pukul 07.20 WIB.

Di Kabupaten Purwakarta, Presiden Jokowi meresmikan PLTS Terapung Cirata, yang memiliki kapasitas mencapai 192 MWP. PLTS ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam memanfaatkan energi terbarukan dan mendukung upaya pemerintah dalam menghadirkan energi bersih.

Selain meresmikan PLTS Terapung, Presiden Jokowi juga mengunjungi Pasar Citeko. Di sana, beliau memberikan bantuan dan sembako kepada para pedagang serta masyarakat yang berada di pasar tersebut.

Pada siang harinya, Presiden Jokowi melanjutkan agenda kunjungannya dengan menyerahkan sejumlah Bantuan Pangan Beras Cadangan Pangan Pemerintah kepada sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berlokasi di Lapangan Sahate, Purwakarta.

Usai menyelesaikan berbagai kegiatan di Kabupaten Purwakarta, Presiden Jokowi dijadwalkan bertolak kembali ke Jakarta untuk melanjutkan jadwal dan tugas-tugasnya.

Turut serta dalam penerbangan dan kunjungan ke Provinsi Jawa Barat adalah sejumlah menteri dan pejabat tinggi, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Negara untuk Perdagangan Luar Negeri Uni Emirat Arab Dr. Thani bin Ahmed al Zeyoudi, Sekretaris Militer Presiden Laksamana Muda TNI Hersan, Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Mayjen TNI Rafel Granada Baay, serta Plh. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana.

Kunjungan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memajukan pembangunan energi terbarukan dan mendukung masyarakat dalam menghadapi tantangan keseharian. (hai)

Kepala Seksi Energi, Sudin Nakertransgi Jakarta Barat, Angga Septian mengatakan, penerapan PLTS pada bangunan milik pemerintah sudah berlangsung sejak 2019. Program tersebut sempat terhenti pada tahun 2020 dan 2021 karena pandemi COVID-19 dan akan dilanjutkan kembali untuk tahun 2022 dan 2023.

“Sudah ada 10 bangunan sekolah dan puskesmas yang menerapkan PLTS di Jakarta Barat,” ujar Angga, Rabu (8/3).

Dikatakan Angga, sepuluh bangunan tersebut yakni, SMPN 22 Jakarta, SMPN 54 Jakarta, SMPN 88 Jakarta, SMPN 190 Jakarta, SMPN 201 Jakarta, dan SMPN 224 Jakarta. Kemudian Puskesmas Kecamatan Kembangan dan tiga SD di Kecamatan Cengkareng.

Untuk program serupa di tahun 2023, sambung Angga, pihaknya sudah melakukan pemantauan di lima gedung sekolah milik pemerintah untuk penerapan PLTS.

Ditambahkan Angga, syarat sebuah gedung bisa diterapkan PLTS salah satunya yakni karakteristik gedung tidak boleh berada di antara dua bangunan yang lebih tinggi, agar sinar matahari bisa mengenai gedung dan terserap panel surya. Selain itu, atap gedung diharuskan menghadap utara agar sesuai dengan garis khatulistiwa.

“Sekolah merupakan sarana yang tepat untuk mengajarkan anak-anak dan warga sekitar tentang manfaat dari penggunaan PLTS,” tandasnya. (dni)

Pembangunan PLTS ini untuk mendukung pengurangan emisi karbon dan mendukung target pemerintah untuk mempercepat transisi energi dan target bauran energi dari energi baru terbarukan (EBT).  PLTS tersebut secara keseluruhan akan menempati lahan seluas 28,16 hektare yang berada di tiga lokasi, yaitu Rumbai, Duri, dan Dumai Camp dan diharapkan mampu menghasilkan 25 megawatt (MW) untuk mendukung kegiatan operasi di WK Rokan.

Acara groundbreaking dihadiri Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina (Persero) Mulyono, Komisaris Pertamina NRE David Bingei, CEO Pertamina NRE Dannif Danusaputro, Direktur Utama PT PHR Jaffee A Suardin, Direktur Perencanaan Strategis & Pengembangan Bisnis Pertamina NRE Fadli Rahman, Direktur Proyek dan Operasi Pertamina NRE Norman Ginting, serta Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Rikky Rahmat Firdaus.

“Proyek PLTS ini merupakan role model dan salah satu yang terbesar di Indonesia. PLTS yang diharapkan akan menghasilkan 25 MW ini merupakan bagian dari rencana Pertamina untuk mencapai 200 MW. Melalui pembangunan PLTS ini, WK Rokan memperoleh efisiensi sebesar 5 juta Dollar Amerika,” kata Mulyono.

Sedangkan Direktur Utama PT PHR Jaffee A Suardin, ketika membuka acara, mengatakan bahwa tenaga surya sebagai salah satu energi baru terbarukan bukan sekadar tren global yang diadopsi di Indonesia. Transisi energi hijau yang berkelanjutan justru merupakan prioritas negara. “PHR dalam hal ini turut berpartisipasi dalam mendukung target pemerintah melalui grand strategy energi nasional untuk mempercepat transisi energi dan target bauran energi dari EBT sebesar 23% pada 2025 serta mencapai net-zero emissionsdi 2060 dengan jangka menengah 29%–41% di 2030,” kata Jaffee.

Sementara itu, Dannif mengatakan, kerja sama strategis ini merupakan bentuk komitmen Pertamina Group untuk memulai transisi energi dari halaman sendiri dan berkontribusi terhadap program pemerintah. “PLTS WK Rokan ini akan menjadi salah satu showcase energi bersih Pertamina di gelaran G20. Pertamina NRE akan terus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan transisi energi yang berkelanjutan,” katanya.

Penandatanganan nota kesepahaman antara Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan Pertamina NRE dilakukan pada 15 November 2021. MoU itu berisi rencana penyediaan PLTS untuk wilayah kerja Rokan Pertamina, di mana Pertamina NRE dan PHR telah berkolaborasi bersama untuk melaksanakan studi kelayakan proyek tahap pertama yang terbukti tidak mengganggu keandalan sistem kelistrikan PHR. Proyek ini juga akan mengoptimalkan penggunaan komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait TKDN.

Dalam keterangan resminya Kementerian ESDM mengatakan, Indonesia memiliki keunggulan berupa lokasi geografis yang sangat berpotensi untuk energi surya. Panel surya dengan teknologi fotovoltaik akan dipasang menggunakan dua metode yaitu yang terpasang di tanah (ground-mounted) dan yang berada di atap bangunan (rooftop). Energi surya yang ditangkap kemudian dikonversikan melalui inverter sehingga energi listrik tersebut selanjutnya digunakan di WK Rokan.

Melalui PLTS ini, dampak yang diharapkan tidak hanya mengurangi emisi karbon sebanyak 23.000 ton per tahun, melainkan juga adanya pengurangan pemakaian fuel gas sebesar 352 MMSCF per tahun serta penghematan biaya operasi sebesar USD4.3 juta per tahun. Selain itu, PLTS juga membantu mengurangi pemanasan global yang dapat mengakibatkan perubahan iklim.

Sebagai bagian dari subholding upstream Pertamina, PHR terus berpegang teguh pada komitmen untuk mengimplementasikan aspek environment, social, and governance(ESG) dalam pengelolaan bisnisnya. Pertamina mengambil peran besar di Presidensi G20 Indonesia, di mana Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menduduki jabatan sebagai Chair of Task Force Energy, Sustainability, and Climate (ESC) dari Business 20 (B20), yaitu ruang dialog bisnis internasional yang menjadi bagian dari agenda penting G20.

Perlu diketahui, Indonesia sangat kaya akan energi terbarukan dengan potensi lebih dari 400.000 MW. Lima puluh persen di antaranya, atau sekitar 200.000 MW, adalah potensi energi surya. Kini, pemanfaatan energi surya sendiri baru sekitar 150 MW atau 0,08% dari potensinya. Padahal, Indonesia adalah negara khatulistiwa yang seharusnya bisa menjadi panglima dalam pengembangan energi surya.

Pemanfaatan potensi tersebut semakin terbuka dan harganya makin murah dari waktu ke waktu, terutama PLTS, seiring pembiayaan untuk bisnis energi fosil semakin diperketat. Menurut International Renewable Energy Agency (IRENA) 2021, kapasitas PLTS di Vietnam telah mencapai 16.504 MW, meningkat drastis dalam tiga tahun. Di Malaysia sebesar 1.493 MW dan India sebesar 38.983 MW. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian ESDM menargetkan terpasangnya PLTS Atap sebesar 3.600 MW secara bertahap hingga 2025.

Adapun beberapa stimulus bagi rakyat yang ingin memasang PLTS atap, antara lain, ketentuan ekspor listrik dari masyarakat ke PLN ditingkatkan dari 65% menjadi 100%, jangka waktu kelebihan listrik masyarakat di PLN diperpanjang dari tiga bulan menjadi enam bulan, waktu permohonan PLTS Atap dipersingkat menjadi 5–12 hari.

Pengembangan PLTS Atap yang ditargetkan sekitar 3.600 MW secara bertahap hingga tahun 2024/2025 berpotensi mengurangi biaya bahan bakar per unit kWh sebesar Rp7,42 kWh dengan nilai rupiah gas total yang dapat dihemat sebesar Rp4,12 triliun per tahun.(ris)

Sumber : Indonesia.go.id

JAKARTA, koranindopos.com – Sebagai upaya pemerintah dalam mencapai target energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 26 tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU).

Peraturan Menteri ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya dan upaya memperbaiki tata kelola dan keekonomian PLTS Atap. Peraturan ini juga sebagai langkah untuk merespons dinamika yang ada dan memfasilitasi keinginan masyarakat untuk mendapatkan listrik dari sumber energi terbarukan, serta berkeinginan berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca.

“Permen ESDM nomor 26 tahun 2021 tentang PLTS Atap ini dapat dilaksanakan dan telah didukung oleh seluruh stakeholder sesuai hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Bapak Menteri Koordinator bidang Perekonomian pada 18 Januari 2022″, ujar Direktur Jenderal EBTKE Dadan Kusdiana di Jakarta, Jumat (21/1/2022).

Pada rapat tersebut telah disepakati beberapa hal yang menjadi perhatian dalam implementasi Permen ESDM nomor 26 tahun 2021, yang berdampak nasional di antaranya potensi kenaikan biaya pokok pembangkitan (BPP), subsidi dan kompensasi, potensi kehilangan penjualan PT PLN serta potensi pendapatan dari capacity charge.

Dampak APBN yang berkaitan dengan potensi peningkatan subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh pertumbuhan pemintaan listrik. Semakin besar permintaan listrik maka dampak terhadap subsidi dan kompensasi semakin kecil. Hal ini menjadi penting agar program pemerintah berkenaan creating demand listrik dapat dipercepat.

Berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM, target PLTS Atap sebesar 3,6 GW yang akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2025, akan berdampak positif pada hal-hal di antaranya:

1. Berpotensi menyerap 121.500 orang tenaga kerja;
2. Berpotensi meningkatkan investasi sebesar Rp45 triliun sampai dengan Rp63,7 triliun untuk pembangunan fisik PLTS dan Rp2,04 triliun s/d Rp4,1 triliun untuk pengadaan kWh Exim;
3. Mendorong tumbuhnya industri pendukung PLTS di dalam negeri dan meningkatkan daya saing dengan semakin tingginya Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
4. Mendorong sektor jasa produk hijau dan industri hijau untuk menghindari penerapan carbon border taxdi tingkat global;
5. Menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 4,58 Juta Ton CO2e;
6. Berpotensi mendapatkan penerimaan dari penjualan nilai ekonomi karbon sebesar Rp0,06 triliun/tahun (asumsi harga karbon 2 USD/ton CO2e).

Adapun substansi pokok dari Permen ESDM nomor 26 tahun 2021 yaitu:

1. Ketentuan ekspor kWh listrik ditingkatkan dari 65% menjadi 100%;
2. Kelebihan akumulasi selisih tagihan dinihilkan, diperpanjang dari 3 bulan menjadi 6 bulan;
3. Jangka waktu permohonan PLTS Atap menjadi lebih singkat (5 hari tanpa penyesuaian Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dan 12 hari dengan adanya penyesuaian PJBL);
4. Mekanisme pelayanan berbasis aplikasi untuk kemudahan penyampaian permohonan, pelaporan, dan pengawasan program PLTS Atap;
5. Dibukanya peluang perdagangan karbon dari PLTS Atap;
6. Tersedianya Pusat Pengaduan PLTS Atap untuk menerima pengaduan dari pelanggan PLTS Atap atau Pemegang IUPTLU; dan
7. Perluasan pengaturan tidak hanya untuk pelanggan PLN saja tetapi juga termasuk pelanggan di Wilayah Usaha non-PLN (Pemegang IUPTLU).

Sebagai informasi, proses pelayanan sistem PLTS Atap selama masa transisi masih dilakukan secara manual, belum berbasis aplikasi. (dni)

NUSA DUA, koranindopos.com –

Penandatanganan Kerjasama dilakukan langsung oleh Direktur Utama Bukit Asam Arsal Ismail dan Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur di Merusaka Nusa Dua, Bali, Rabu (2/2/2022).

Bukit Asam dan Jasa Marga akan menjajaki potensi pengembangan PLTS guna mendukung kegiatan usaha dan operasional di jalan tol Jasa Marga Group. Ini merupakan wujud kolaborasi dan sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendukung Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, yaitu isu pengurangan emisi karbon global. Upaya ini juga selaras dengan komitmen implementasi Paris Agreement yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada 22 April 2016.

Direktur Utama Bukit Asam Arsal Ismail mengatakan, kerja sama ini mencerminkan implementasi strategi untuk mencapai transformasi bisnis Bukit Asam pada tahun 2026 dan diharapkan dapat membawa kontribusi positif bagi setiap pihak.

“Menuju pemberhentian pertama Bukit Asam sebagai perusahaan energi pada tahun 2026, peningkatan portofolio pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan menjadi salah satu strategi bisnis yang kian gencar untuk dikembangkan,” ujar Arsal.

Sementara itu, Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur mengatakan, penandatanganan MoU ini merupakan kolaborasi yang sangat baik dalam mengawali hubungan kemitraan Bukit Asam dan Jasa Marga, serta selaras dengan komitmen Jasa Marga untuk mewujudkan jalan tol berkelanjutan.

“Tidak hanya itu, hal ini juga merepresentasikan bahwa,sebagai pemegang pangsa pasar terbesar dan leader di industri jalan tol Indonesia, Jasa Marga memiliki potensi pengembangan bisnis prospektif di sepanjang koridor jalan tol Jasa Marga Group serta peluang kemitraan dan kerja sama yang produktif untuk kemajuan bersama,” tutur Subakti.

Selain penandatanganan MoU, dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Fasilitas PLTS di Jalan Tol Bali Mandara antara PT Bukit Energi Investama (PT BEI) dan PT Jasamarga Bali Tol (PT JBT). Melalui kerja sama ini nantinya PT BEI akan memasang 1 set PLTS dengan total kapasitas maksimum 400 kilowatt peak (kWp) untuk mendukung kegiatan usaha dan operasional PT JBT.

Pemasangan PLTS ini melengkapi kesiapan Jalan Tol Bali Mandara sebagai salah satu infrastruktur di Bali yang menjadi provinsi tuan rumah Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, sehingga implementasinya diharapkan dapat terealisasi dengan baik sesuai target.(riz)

JAKARTA, koranindopos.com – Sebagai upaya pemerintah dalam mencapai target energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada tahun 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU).

Peraturan Menteri ESDM ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya sebagai upaya memperbaiki tata kelola dan keekonomian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap. Peraturan ini juga sebagai langkah untuk merespons dinamika yang ada dan memfasilitasi keinginan masyarakat untuk mendapatkan listrik dari sumber energi terbarukan, serta berkeinginan berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca.

“Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap ini dapat dilaksanakan dan telah didukung oleh seluruh stakeholder sesuai hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 18 Januari 2022″, ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Sabtu (22/01/2022).

Pada rapat tersebut telah disepakati beberapa hal yang menjadi perhatian dalam implementasi Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2021, yang berdampak nasional di antaranya potensi kenaikan Biaya Pokok Pembangkitan (BPP), subsidi dan kompensasi, potensi kehilangan penjualan PT PLN serta potensi pendapatan dari capacity charge.

Dampak APBN yang berkaitan dengan potensi peningkatan subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh pertumbuhan permintaan listrik. Semakin besar permintaan listrik maka dampak terhadap subsidi dan kompensasi semakin kecil. Hal ini menjadi penting agar program pemerintah berkenaan creating demand listrik untuk dapat dipercepat.

Berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM, target PLTS Atap sebesar 3,6 gigawatt yang akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2025, akan berdampak positif pada hal-hal di antaranya:
1. Berpotensi menyerap 121.500 orang tenaga kerja;
2. Berpotensi meningkatkan investasi sebesar Rp45 – 63,7 triliun untuk pembangunan fisik PLTS dan Rp2,04 – 4,1 triliun untuk pengadaan kWh Exim;
3. Mendorong tumbuhnya industri pendukung PLTS di dalam negeri dan meningkatkan daya saing dengan semakin tingginya Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
4. Mendorong green product sektor jasa dan green industry untuk menghindari penerapan carbon border tax di tingkat global;
5. Menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 4,58 juta ton CO2e; dan
6. Berpotensi mendapatkan penerimaan dari penjualan Nilai Ekonomi Karbon sebesar Rp0,06 triliun/tahun (asumsi harga karbon 2 Dolar Amerika Serikat (AS)/ton CO2e).

Adapun substansi pokok dari Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2021 yaitu:
1. Ketentuan ekspor kWh listrik ditingkatkan dari 65 persen menjadi 100 persen;
2. Kelebihan akumulasi selisih tagihan dinihilkan, diperpanjang dari 3 bulan menjadi 6 bulan;
3. Jangka waktu permohonan PLTS Atap menjadi lebih singkat (5 hari tanpa penyesuaian Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dan 12 hari dengan adanya penyesuaian PJBL);
4. Mekanisme pelayanan berbasis aplikasi untuk kemudahan penyampaian permohonan, pelaporan, dan pengawasan program PLTS Atap;
5. Dibukanya peluang perdagangan karbon dari PLTS Atap;
6. Tersedianya Pusat Pengaduan PLTS Atap untuk menerima pengaduan dari pelanggan PLTS Atap atau Pemegang IUPTLU; dan
7. Perluasan pengaturan tidak hanya untuk pelanggan PLN saja tetapi juga termasuk pelanggan di Wilayah Usaha non-PLN (Pemegang IUPTLU).

Sebagai informasi, proses pelayanan sistem PLTS Atap selama masa transisi masih dilakukan secara manual, belum berbasis aplikasi.