Dalam agenda sidang tersebut, Richard Lee membeberkan berbagai temuan yang dianggapnya janggal mengenai asal-usul produk yang dijadikan barang bukti. Ia menilai ada ketidaksesuaian mendasar antara produk yang diuji dengan standar distribusi resmi perusahaannya.

Usai persidangan, Richard Lee memberikan keterangan kepada awak media terkait keyakinannya setelah mencocokkan fakta persidangan dengan data transaksi. Ia menyatakan bahwa produk White Tomato yang dipersoalkan bukanlah barang dari usahanya.

“Yang bisa saya sampaikan di sini adalah dari awal saya bilang itu bukan produk saya. Tapi setelah persidangan berbulan bulan, saya bisa pastikan bahwa itu produk adalah palsu. Saya sekali lagi bilang, produk tersebut adalah produk palsu,” kata Richard Lee di PN Tangerang, Kamis (29/10/2026).

Lebih lanjut, Richard menjelaskan bahwa produk tersebut tidak diperoleh melalui jalur distribusi resmi perusahaannya. Berdasarkan penelusuran transaksi, pembelian dilakukan melalui toko pihak ketiga di lokapasar.

“Karena satu, Doktif tidak beli dari tempat saya, beli dari tempat orang lain, Graba Shop dan Rachel Shop. Saya enggak tahu itu punya siapa?,” jelasnya.

Selain masalah tempat pembelian, Richard juga menyoroti data stok barang dari salah satu toko pihak ketiga tersebut. Ia menemukan adanya selisih yang tidak masuk akal antara jumlah pembelian awal, barang yang terjual, serta sisa stok yang dijadikan barang bukti.

“Yang lebih anehnya lagi, Graba Shop didatangin nih, Grabah Shop, beli 13 boks. Terjual 10,5, 2,5 ada di hakim, terus ada dimakan. Lah berarti nambah dong, beranak ini berarti boksnya, WT-nya,” ucap Richard.

Kejanggalan tersebut semakin diperkuat oleh catatan transaksi digital yang menunjukkan angka penjualan melebihi total stok yang pernah dibeli oleh toko bersangkutan. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya peredaran barang di luar pasokan legal.

“Terus, terjual di Shopee 21. Beli 13 boks, terjual di Shopee tadi 21. Artinya ada 8 produk palsu,” bebernya.

Dari kalkulasi data penjualan dan stok tersebut, Richard menyimpulkan bahwa terdapat selisih delapan unit produk yang patut dipertanyakan keasliannya. Ia menduga barang bukti yang kini dihadirkan di persidangan tidak berasal dari pasokan yang sah.

“Delapannya produk apa nih? Produk palsu dong. Berarti yang dibeli Doktif ataupun juga barang bukti yang ada di sini palsu,” tandasnya. (BRG/Hend)

Persidangan tersebut menghadirkan saksi ahli yakni Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Dr. Sundoyo, S.H., M.K.M., M.Hum., yang juga dikenal sebagai salah satu perancang Undang-Undang Kesehatan. Dalam kesaksiannya, Sundoyo menilai bahwa langkah membawa persoalan label produk milik Richard Lee ke jalur pidana merupakan tindakan yang kurang tepat.

Sundoyo menjelaskan secara rinci mengenai tata aturan hukum yang memayungi persoalan penandaan atau pelabelan produk kesehatan maupun perawatan kulit. Menurut pandangannya, payung hukum yang berlaku secara bersikap bertingkat telah mengatur jenis sanksi yang seharusnya diterapkan pada ranah pelanggaran tersebut.

Ia menegaskan bahwa regulasi yang mengatur sektor penandaan produk, mulai dari tingkatan undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), hingga Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), secara eksplisit memuat sanksi administratif sebagai instrumen penegakan aturan.

“Ketika itu adalah penandaan, dari berbagai peraturan yang ada mulai dari undang-undang, PP, termasuk juga Peraturan Badan POM, memang sanksinya adalah sanksi administrasi,” kata Sundoyo di Pengadilan Negeri Tangerang, Kamis (22/10/2026).

Saksi ahli dari Kemenkes RI tersebut menambahkan bahwa aparat penegak hukum sepatutnya tidak terburu-buru mengarahkan persoalan ini ke proses pidana. Penggunaan instrumen pidana dinilai tidak diperlukan apabila mekanisme dan sanksi administrasi yang berjalan sudah terbukti efektif menyelesaikan persoalan di lapangan.

“Maka, ketika ini adalah dikaitkan dengan persoalan ini akan dibawa ke ranah pidana, mestinya enggak. Mestinya enggak, enggak ke sana,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sundoyo mengingatkan dasar filosofis penerapan hukum pidana yang memegang teguh asas ultimum remedium. Asas mendasar ini memosisikan pemidanaan sebagai opsi atau senjata paling akhir yang baru boleh digunakan bilamana seluruh upaya hukum administrative lainnya telah menemui jalan buntu.

“Kecuali ya, kecuali karena pidana itu adalah ultimum remedium, kalau sanksi administrasinya itu adalah tidak efektif. Ini kan sanksi administrasinya efektif,” papar Sundoyo.

“Wong itu dicabut dan ditarik, kan selesai persoalan ada di situ. Artinya apa? Ultimum remedium enggak perlu diterapkan,” lanjutnya.

Saat memberikan pandangan mengenai kelayakan kasus pelabelan produk ini diproses secara pidana di meja hijau, pejabat Kemenkes tersebut kembali memberikan tanggapan yang lugas. Ia menekankan kembali efektivitas tindak lanjut administratif yang telah berjalan.

“Saya kalau katakan sih memang ini tidak tepat. Karena apa? Sanksi administrasi ini sudah efektif,” pungkasnya.

Perseteruan hukum ini sendiri berawal dari aksi saling lapor di media sosial terkait hasil uji laboratorium produk perawatan kulit (skincare). Amira Farahnaz atau Dokter Detektif (Doktif) melaporkan Richard Lee atas dugaan pelanggaran UU Kesehatan dan Perlindungan Konsumen terkait izin edar serta klaim produk berlebih (overclaim), yang kemudian dibalas laporan pencemaran nama baik oleh Richard Lee. Atas perkara ini, Richard Lee sebelumnya telah resmi mendapatkan penangguhan penahanan dari majelis hakim sejak 15 Oktober 2026. (BRG/Hend)

Langkah protes ini dipicu oleh adanya ketimpangan durasi persidangan antara pihak penuntut umum dan tim penasihat hukum. Kuasa hukum menilai bahwa prinsip kesetaraan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law) harus dijamin sepenuhnya agar pihak terdakwa mendapatkan ruang pembelaan yang proporsional sesuai kaidah hukum acara pidana.

Isu kesetaraan kedudukan antarpenegak hukum menjadi poin utama yang ditegaskan oleh tim pembela. Mengacu pada regulasi penegakan hukum di Indonesia, advokat memiliki derajat yang sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana nasional.

“Yang pertama yang mau saya sampaikan, di Indonesia itu ada caturwangsa penegak hukum. Diantaranya polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Jadi, semua memiliki hak yang sama, setara. Ada jaksa, ada Polri, ada hakim, ada advokat,” kata Faizal Hafied usai persidangan, Kamis (1/10/2026).

Ketimpangan alokasi waktu sidang terlihat dari durasi panjang yang didapatkan oleh pihak kejaksaan dibandingkan dengan porsi waktu yang diajukan oleh tim penasihat hukum. Tim pembela menilai perbedaan pembagian jadwal persidangan tersebut sangat merugikan pihak terdakwa dalam menyusun alur pembuktian di ruang sidang.

“Tadi kami minta kesetaraan. Kalau tadi JPU sampai dua setengah bulan, panjang sekali, kami meminta hanya tiga minggu ke depan yang hanya satu bulan satu minggu, ya. Tetapi ada keberatan-keberatan ini kami sangat sayangkan, kami sangat sedihkan. Padahal kami, jadwal kami jelas. Ini tidak bisa datang, ini datang, ini datang, ini datang,” jelasnya.

Upaya pembuktian dalam persidangan fokus pada pengujian tuduhan dakwaan terkait standar mutu dan manfaat produk yang dipersoalkan. Pada persidangan kali ini, tim kuasa hukum telah menghadirkan tiga orang saksi guna mematahkan tuduhan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengenai isu keamanan dan efikasi produk di pasar.

“Tadi alhamdulillah sudah hadir tiga orang saksi. Yang kedua ini menyampaikan bahwa barang ini tidak ada masalah digunakan, dipakai. Ya jelas, ya. Jadi, karena tuduhan dari JPU ini barangnya ini tidak sesuai dengan standarnya, manfaatnya, khasiatnya, dan mutunya. Tadi kami ingin membuktikan bahwa barang-barang ini sesuai standar, sesuai mutu, sesuai khasiat. Jadi, digunakan dan aman, itu dibuktikan langsung dan dilihat,” bebernya.

Guna memperkuat fakta persidangan, tim penasihat hukum juga menghadirkan figur publik Fitri Salhuteru sebagai salah satu saksi. Kesaksian tersebut ditujukan untuk memberikan gambaran obyektif mengenai rekam jejak profesionalisme Richard Lee serta kualitas produk yang menjadi materi perkara persidangan.

“Selanjutnya saksi yang selanjutnya hadir adalah tokoh nasional juga, tokoh publik, figur publik Fitri, ya. Tadi Fitri menjelaskan kenal sama dokter, dokter ini berprestasi. A, B, dan C, diakui internasional, kerja sama dengan internasional, diakui nasional. Seperti itu,” ucapnya.

Landasan hukum kehadiran saksi-saksi tersebut mengacu pada ketentuan teknis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tim penasihat hukum menegaskan bahwa penilaian atas rekam jejak, karakter, serta iktikad pelapor merupakan variabel penting yang sah untuk dipertimbangkan majelis hakim dalam memutus perkara.

“Kenapa kami hadirkan ini? Menurut KUHAP di Pasal 237 ayat (5) huruf d, bahwa masalah kepribadian, masalah kehidupannya saksi itu menjadi penilaian hakim. Mana nih orang baik, mana orang buruk, mana pelaporannya yang niat baik, mana yang pelaporannya untuk kepentingan pribadi. Jadi, ada pasalnya, bukan tidak ada pasalnya. Lalu juga tadi dijelaskan bahwa saksi Fitri juga menggunakan produk tersebut dan kondisinya baik-baik,” ungkapnya.

Rangkaian persidangan perkara ini dipastikan akan berlanjut dengan agenda penyerahan bukti-bukti tambahan dari pihak terdakwa. Pihak kuasa hukum mengonfirmasi telah menyiapkan deretan saksi fakta dan ahli berkelas nasional untuk menguji fakta hukum pada sesi persidangan berikutnya.

“Mudah-mudahan ini akan menjadi jalan. Nah, tiga pertemuan ke depan itu ada tiga tokoh nasional juga yang hadir bersama dengan saksi dan ahli yang lainnya yang akan memperkuat, memperjelas tentang apa yang telah kita sampaikan sebagai pembuktian,” pungkas Faizal Hafied. (BRG/Kul)

Duduk di kursi saksi, perwakilan PT Imedco Djaja langsung mendapat cecaran pertanyaan mendalam dari tim kuasa hukum Richard Lee. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditujukan untuk memperjelas dan menguraikan identitas sebenarnya dari pihak yang memproduksi produk suplemen yang kini menjadi objek sengketa hukum.

Di hadapan persidangan yang berlangsung tertib, saksi memberikan jawaban tegas terkait keterlibatan perusahaannya dalam proses pembuatan suplemen tersebut.

“Saya yang memproduksi, PT Imedco Djaja,” kata saksi di ruang sidang Pengadilan Negeri Tangerang, Kamis (17/9/2026).

Pernyataan dari saksi tersebut langsung direspon cepat oleh tim penasihat hukum Richard Lee. Mereka merespon fakta persidangan ini sebagai poin penting untuk menggugurkan tuduhan yang ditujukan oleh jaksa penuntut umum kepada klien mereka.

“Mohon dicatat Yang Mulia, karena klien kami dituduh memproduksi, dan hari ini kami buktikan bahwa yang memproduksi itu secara jelas adalah PT Imedco Djaja,” ujar tim hukum Richard Lee.

Selain pembuktian mengenai pihak manufaktur, jalannya persidangan juga menguliti berkas dokumen perjanjian bisnis terkait produk suplemen tersebut. Tim penasihat hukum membeberkan fakta bahwa Richard Lee sama sekali tidak menandatangani dokumen kerja sama operasional itu.

Ketika ditanya mengenai sosok yang mewakili dan menandatangani kesepakatan bisnis di atas kertas, saksi mengonfirmasi nama lain dari jajaran manajemen perusahaan.

“Bukan. Direktur Athena Mandiri pada saat itu adalah Bapak David Lee,” jawab saksi.

Persidangan juga menggali sejauh mana keterlibatan langsung Richard Lee dalam mengawal proyek kerja sama maklon suplemen ini. Saksi membeberkan bahwa hubungan komunikasi secara personal dengan Richard Lee sangatlah terbatas sebelum proyek dimulai.

Pertemuan fisik maupun interaksi langsung antara kedua belah pihak diakui hanya terjadi dalam hitungan jari sebelum kerja sama resmi berjalan.

“Komunikasi dengan dr. Richard Lee hanya ketika satu kali bertemu di saat makan malam,” pungkas saksi.

Berlandaskan serangkaian fakta yang terungkap di persidangan, tim hukum Richard Lee menegaskan optimisme mereka. Mereka mengklaim penerapan Pasal 435 UU Kesehatan yang disangkakan kepada Richard Lee sangat tidak tepat target, sebab kliennya terbukti bukan pihak yang melakukan produksi.

Gugatan dan proses hukum ini sendiri berawal dari unggahan ulasan akun Doktif di media sosial. Akun tersebut menuduh suplemen kecantikan Richard Lee mengalami overclaim, tidak steril, hingga dikemas ulang secara ilegal, yang berujung pada laporan tuduhan pelanggaran UU Perlindungan Konsumen dan UU Kesehatan hingga penahanan sang dokter. (BRG/Hend)

Kehadiran saksi bernama Rina Martika di persidangan bertujuan untuk memperkuat dakwaan jaksa. Saksi yang dihadirkan oleh pihak Doktif ini mengeklaim bahwa dirinya mengalami kerugian selaku konsumen dari produk yang dijual terdakwa.

Dinamika persidangan memuncak ketika pihak penasihat hukum terdakwa mulai mendalami latar belakang laporan polisi yang menjadi dasar peradilan ini. Dalam berkas perkara, laporan tersebut diresmikan oleh pengacara Haryadi Harding yang menerima kuasa khusus dari Doktif alias dokter Samira.

Namun, fakta persidangan menunjukkan adanya ketidaksinambungan antara saksi korban dengan pelapor resmi perkara ini. Rina Martika secara gamblang menyampaikan di depan persidangan bahwa ia tidak mengerti siapa sosok yang menjadi pelapor tersebut.

Ketidakbolehan saksi mengenali sosok kuasa hukum pelapor menjadi sorotan tersendiri di dalam ruang sidang. Rina Martika mengungkapkan ketidak tahuannya saat ditanya mengenai identitas Haryadi Harding.

“Tidak mengenal (Haryadi Harding). Haryadi Harding itu siapa ya?” ujar Rina Martika di persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang, Kamis (6/8/2026).

Rangkaian pertanyaan berlanjut pada materi fisik surat laporan yang didaftarkan ke kepolisian. Saksi korban mengakui secara terbuka bahwa dirinya belum pernah melihat langsung dokumen resmi dari laporan yang dilayangkan atas nama Haryadi Harding tersebut.
Menanggapi ketidakpahamannya mengenai berkas dan proses peradilan yang sedang berlangsung, saksi memberikan pembelaan atas statusnya. Ia menyebut keterbatasan pengetahuan menjadi alasan utama ketidak tahuannya mengenai alur hukum.

“Ya saya tidak tahu, saya orang awam,” jawabnya.

Mendengar jawaban tersebut, Kuasa Hukum Richard Lee bergerak cecar saksi dengan pertanyaan tajam. Pihak pengacara mempertanyakan kejanggalan seorang pihak yang mengaku korban tetapi sama sekali tidak mengetahui wujud fisik laporan perkara yang sedang disidangkan.
Mendapati tekanan pertanyaan bertubi-tubi dari tim penasihat hukum, Rina Martika berdalih lupa akibat situasi di luar ruang pemeriksaan. Ketenangan emosionalnya terganggu oleh keberadaan sang buah hati yang sedang menangis.

“Lupa saya. Bener lupar. Lupa saya. Soalnya itu, soalnya saya tuh punya bayi, anak kecil, jadi pusing gitu loh. Sudah di situ lama, anak nangis di luar, jadi lupa,” tutupnya.

Dalam bagian keterangan lainnya, saksi memaparkan bukti transaksi pembelian produk kecantikan white tomatoes dari terdakwa. Pembelian tersebut dilakukan dalam dua tahap terpisah dengan total volume transaksi sebanyak delapan kotak.

Dalam keterangannya, Rina Martika mengaku membeli 8 boks produk white tomatoes dari Richard Lee. Produk tersebut dibeli sebanyak 2 kali dengan jumlah masing-masing 4 boks.

Sebagaimana diketahui, perkara hukum ini bermula dari aduan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen. Setelah Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka dan sempat ditahan, berkas kasus diteruskan ke Kejaksaan Negeri Banten hingga kini resmi disidangkan di PN Tangerang. (BRG/Hend)