Koranindopos.com, Jakarta – Pemerintah akan membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk formasi guru mulai 2027 sebagai bagian dari upaya mengatasi kekurangan tenaga pendidik yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, , mengatakan Indonesia saat ini masih kekurangan sekitar 561 ribu guru. Karena itu, pemerintah telah menyiapkan skema rekrutmen dan pengangkatan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) mulai tahun 2027 dan akan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

“Sekarang kita masih kekurangan guru sebanyak 561 ribu orang di seluruh Indonesia,” ujar Abdul Mu’ti saat menghadiri Wisuda Ke-17 di Pangkalpinang, Kamis.

Menurutnya, para guru yang dinyatakan lulus seleksi aparatur sipil negara (ASN) nantinya akan ditempatkan di wilayah-wilayah yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik, termasuk daerah terpencil di berbagai wilayah Indonesia.

“Para guru PNS ini harus siap ditugaskan di mana saja, termasuk daerah-daerah terpencil di seluruh wilayah Republik Indonesia,” katanya.

Abdul Mu’ti menjelaskan proses rekrutmen akan dilakukan melalui mekanisme seleksi berbasis tes dan sistem merit. Dengan demikian, kelulusan peserta sepenuhnya ditentukan oleh kompetensi dan kemampuan yang dimiliki.

“Para guru ASN yang lulus tes ini akan ditempatkan atau ditugaskan di daerah-daerah yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen Presiden dalam mewujudkan visi pembangunan pendidikan sebagaimana tertuang dalam program Asta Cita.

Menurut Abdul Mu’ti, pemerintah berupaya memastikan layanan pendidikan yang berkualitas dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Meski demikian, ia mengakui sektor pendidikan nasional masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses hingga kesenjangan mutu pendidikan di sejumlah daerah.

“Saat ini kita masih menghadapi berbagai kesenjangan pendidikan di Indonesia. Kesenjangan tersebut tidak hanya menyangkut akses, tetapi juga mutu pendidikan dan masih banyak anak yang belum memperoleh kesempatan belajar karena keterbatasan ekonomi, kondisi geografis, disabilitas, kemampuan intelektual, maupun faktor sosial dan budaya,” jelasnya.

Pemerintah berharap rekrutmen guru PNS mulai 2027 dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di berbagai daerah sekaligus meningkatkan pemerataan layanan pendidikan. Langkah tersebut juga diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui penyediaan guru yang profesional dan berkualitas di seluruh pelosok negeri. (hai)

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa posisi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah hanya diperuntukkan bagi pelamar berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Proses seleksi dilakukan secara ketat untuk memastikan kualitas kepemimpinan dan pengelolaan sekolah unggulan tersebut.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pelamar antara lain:

1. Berstatus sebagai PNS

2. Usia maksimal 56 tahun per 1 Mei 2026

3. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan

4. Memiliki pangkat minimal III/c (Penata)

5. Nilai kinerja pegawai minimal baik dalam dua tahun terakhir

6. Memiliki sertifikat pendidik (Pendidikan Profesi Guru/PPG)

7. Diutamakan memiliki sertifikat kompetensi tambahan di bidang manajemen dan kepemimpinan sekolah

8. Memiliki pengalaman manajerial minimal 3 tahun

9. Menguasai manajemen sekolah, pengembangan kurikulum, serta kepemimpinan pendidikan

10. Mampu merancang strategi peningkatan mutu sekolah serta membina guru dan tenaga kependidikan

11. Tidak pernah dipidana atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat

12. Tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibiayai oleh negara

13. Sehat jasmani dan rohani

14. Memiliki kemampuan bahasa Inggris aktif, baik lisan maupun tulisan

15. Kemampuan bahasa Inggris dibuktikan dengan skor:

• IELTS minimal 6,5

• TOEFL iBT minimal 81,5

• PTE Academic minimal 58,5

16. Bebas dari penyalahgunaan NAPZA

17. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia

18. Bersedia tinggal di lingkungan sekolah berasrama

Pelamar yang memenuhi persyaratan dan telah terdaftar dalam SIM KSPSTK akan mendapatkan undangan seleksi administrasi melalui sistem yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)

Selanjutnya, pelamar yang lolos tahap awal diwajibkan mengunggah dokumen persyaratan melalui sistem resmi Kemendikdasmen sesuai jadwal yang ditentukan. dikutip dari detik.com

Rekrutmen ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menghadirkan SMA unggulan dengan kualitas kepemimpinan dan pengelolaan pendidikan yang profesional serta berstandar internasional.(dtk/afy)

Jika digabungkan dengan kenaikan berkala yang sudah berlaku, total kenaikan gaji akan mencapai 5,1%. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak 1991 atau dalam kurun waktu 34 tahun terakhir.

“Perubahan ini akan memengaruhi sekitar 280.000 pekerja pemerintah,” kata seorang pejabat pemerintah Jepang, dikutip dari The Japan Times, Sabtu (9/8/2025).

Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap kenaikan biaya hidup dan inflasi yang cukup tinggi di Jepang dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah berharap kenaikan gaji ini tidak hanya membantu meningkatkan daya beli PNS, tetapi juga mendorong tren kenaikan upah di sektor swasta.

Kenaikan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah Jepang memperkuat daya tarik sektor publik di tengah persaingan ketat dengan perusahaan swasta dalam menarik tenaga kerja muda dan terampil. Dengan perekonomian yang mulai stabil, langkah ini diharapkan memberi efek positif pada konsumsi domestik dan pertumbuhan ekonomi.(dhil)

Standar Biaya Masukan ini merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) untuk tahun 2026. Berdasarkan Pasal 2 PMK tersebut, penggunaan SBM bersifat batas tertinggi, artinya dapat dilampaui berdasarkan kondisi dan kebutuhan tertentu.

“Penggunaan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 bersifat batas tertinggi atau dapat dilampaui,” bunyi Pasal 2 aturan tersebut.

Dalam lampiran PMK 32/2025, tercantum rincian uang lembur dan uang makan lembur untuk ASN dan non-ASN. Angka-angka ini masih sama seperti yang tertuang dalam PMK Nomor 49 Tahun 2023 untuk Tahun Anggaran 2024.

Uang Lembur per Jam:

• Golongan I: Rp 18.000

• Golongan II: Rp 24.000

• Golongan III: Rp 30.000

• Golongan IV: Rp 36.000

Uang Makan Lembur per Hari:

• Golongan I dan II: Rp 35.000

• Golongan III: Rp 37.000

• Golongan IV: Rp 41.000

Uang Lembur per Jam:

• Honorer: Rp 20.000

• Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti: Rp 13.000

Uang Makan Lembur per Hari:

• Honorer: Rp 31.000

• Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti: Rp 30.000

Perlu dicatat, kompensasi lembur tidak diberikan kepada tenaga kerja yang terikat kontrak dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (outsourcing), seperti satpam atau petugas kebersihan yang dipekerjakan oleh pihak ketiga.

“Satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti sebagaimana dimaksud tidak termasuk yang melakukan kontrak kerja dengan penyedia tenaga alih daya,” tegas aturan tersebut.

Uang lembur hanya dapat dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kerja lembur atas dasar surat perintah resmi dari pejabat berwenang. Sedangkan uang makan lembur diberikan hanya jika lembur dilakukan minimal 2 jam berturut-turut dan maksimal satu kali sehari.(dhil)

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, mengonfirmasi bahwa THR mulai dicairkan hari ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya telah menyampaikan bahwa seluruh kelengkapan administrasi untuk pembayaran THR ASN pusat telah diselesaikan, sementara untuk ASN daerah pencairannya ditetapkan melalui peraturan kepala daerah masing-masing.

“THR akan dibayarkan dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri atau mulai dicairkan pada Senin, 17 Maret 2025,” ujar Sri Mulyani dalam unggahannya di Instagram.

Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 49,4 triliun untuk pembayaran THR ASN tahun ini dengan rincian sebagai berikut:

• ASN Pusat dan TNI/Polri sebanyak 2 juta orang: Rp 17,7 triliun
• Pensiunan sebanyak 3,6 juta orang: Rp 12,4 triliun
• ASN Daerah: Rp 19,3 triliun

Selain itu, bagi ASN daerah dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dengan alokasi sekitar Rp 16,5 triliun, disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah.

THR yang diberikan kepada ASN pemerintah pusat mencakup:

• Gaji pokok
• Tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum)
• Tunjangan kinerja sebesar satu bulan gaji

Sementara itu, bagi pensiunan, komponen THR yang diterima meliputi:

• Pensiun pokok
• Tunjangan keluarga
• Tunjangan pangan
• Tambahan penghasilan

Untuk ASN daerah, besaran THR mencakup gaji pokok, tunjangan melekat, serta maksimal satu bulan tunjangan kinerja daerah atau tambahan penghasilan, tergantung pada kemampuan fiskal daerah.

Bagi guru dan dosen yang tidak memperoleh tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan, diberikan tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru serta tunjangan profesi dosen yang dibayarkan per bulan.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa pembayaran THR tahun ini dihitung berdasarkan penghasilan ASN di bulan Februari 2025 dan tidak ada potongan atau iuran. Pajak Penghasilan (PPh) atas THR ASN juga sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.

Dengan pencairan THR ini, ASN dan pensiunan diharapkan dapat lebih siap menyambut Idul Fitri 2025. Bagi penerima, pastikan untuk mengecek rekening masing-masing karena pencairan dilakukan secara bertahap.(dhil)

Menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, Hari Raya Idul Fitri 2025 jatuh pada tanggal 31 Maret 2025. Berdasarkan pola pencairan tahun-tahun sebelumnya, diperkirakan:

• THR PNS, PPPK, dan pensiunan akan cair sekitar 10 hari sebelum Lebaran, yakni sekitar 20 Maret 2025.
• Gaji ke-13 PNS dan PPPK diprediksi cair pada Juni atau Juli 2025, sesuai dengan kebutuhan pegawai untuk menghadapi tahun ajaran baru.

Besaran THR dan Gaji ke-13 dihitung berdasarkan 5 komponen utama, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024, yaitu:

1. Gaji Pokok
2. Tunjangan Keluarga
3. Tunjangan Pangan
4. Tunjangan Jabatan
5. Tunjangan Kinerja

Dengan skema ini, diharapkan THR dan Gaji ke-13 dapat membantu para pegawai dalam memenuhi kebutuhan selama momen Idul Fitri dan awal tahun ajaran baru.

Pada tahun 2025, pemerintah kembali mengalokasikan anggaran khusus untuk pembayaran THR dan Gaji ke-13 bagi PNS, PPPK, Polri, dan TNI. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai sekaligus mendorong daya beli masyarakat, terutama di momen Lebaran dan awal tahun ajaran baru.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu pegawai pemerintah dan pensiunan dalam menghadapi kebutuhan ekonomi serta memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.(dhil)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbudristek Suharti menyatakan, dari 167 pegawai Kemendikbudristek yang lulus seleksi CPNS tahun 2022, 119 pegawai di antaranya merupakan PNS di 14 satuan kerja di bawah Sekretariat Jenderal. Sebanyak 48 pegawai lainnya merupakan PNS di 4 satuan kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Suharti meyakini bahwa para pegawai yang diangkat sumpahnya berasal dari generasi yang tumbuh dengan berbagai perubahan teknologi dan budaya yang luar biasa. ”Kami sangat berharap, Saudara-saudara yang dilantik merupakan individu-individu yang siap berubah, siap mengikuti perubahan dari waktu ke waktu,” tegas Suharti dalam rilis Kemendikbudristek, Rabu (19/7).

Setiap saat, lanjut Suharti, pihaknya terus mencari cara bagaimana bisa memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Memberikan layanan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Mengingat perjuangan untuk menjadi PNS yang begitu selektif dan ketat, Suharti berpesan agar pegawai yang diterima menilai perjuangannya dengan bekerja sebaik-baiknya.

”Jadilah pegawai pemelajar yang terus-menerus dari waktu ke waktu, tanpa perlu diinstruksi pimpinan, tanpa diminta oleh para atasan untuk melakukan pengembangan diri,” tutur Suharti. Terkait nilai dasar dan kode etik PNS, dia meyakini bahwa para pegawai yang mengucapkan sumpah atau janji sudah paham.

Karena itu, Suharti menekankan untuk terus melakukan koordinasi, tidak hanya tugas di masing-masing pekerjaan yang diemban, tetapi juga tugas-tugas yang lain agar bisa dilaksanakan dengan jauh lebih baik lagi.

”Saudara-saudara mungkin tidak akan berhadapan langsung dengan guru, siswa, mahasiswa, atau dosen, tetapi peran Saudara sangat penting untuk memastikan layanan-layanan yang diberikan oleh mereka yang berada di garis terdepan bisa di lakukan dengan baik,” jelas Suharti.

JIka mengacu kepada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB yang diatur dalam UU No 30 th 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan yang tertera dalam website www.bphn.go.id surat keberatan seleksi Dirjen Imigrasi untuk Non PNS dapat diajukan, karena melihat fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Pasca Sarjana menjadi salah satu syarat yang tertuang dalam surat nomor SEK-KP.03.03-671, lantas sosok seperti apa yang pantas menduduki jabatan Dirjen Imigrasi? Tak hanya mengandalkan pendidikan pasca sarjana, namun spesifikasi calon Dirjen dan latar belakangnya tidak memiliki catatan kelam. Karena sejatinya imigrasi merupakan pintu masuk negara. Bukan semata-mata terbuka, namun pihak swasta berlomba membidik posisi tersebut.

Sebelumnya, 10 orang telah lulus melewati tahap awal seleksi JPT utama dan JPT madya, seleksi tahap selanjutnya harus segara dilaksanakan sesuai dengan pengumuman panitia seleksi. Namun, sayang hingga kini seleksi tersebut belum ada kelanjutan, dan justru muncul nama dari pihak swasta yang digadangkan oleh istana. Jika panitia tidak dapat melanjutkan selsksi tersebut, maka panitia telah melakukan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum pemerintahan yang baik (AUPB) Pasal 10 ayat (1) UU no 30 th 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu: asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidak berpihakan, kecermatan, tindak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik.
Dapat disimpulkan pelanggaran asas ini merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH perdata dan mewajibkan pelanggar untuk menganti rugi dari perbuatannya yang menimbulkan kerugian. Lantas seperti apa kelanjutan sorotan perbutan posisi dirjen Imigrasi nantinya?

Meski demikian, perlu diketahui, dilansir dari laman web https://peraturan.bpk.go.id tertuang dalam Pasal 106 ayat
1. JPT utama dan JPT madya tertentu dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.
2. JPT utama dan JPT madya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk JPT utama dan JPT madya di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, dan bidang lain yang ditetapkan presiden
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai JPT utama dan JPT madya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Namun, perekrutan Non PNS untuk menjadi JPT baik Utama maupun madya pada kementerian atau Lembaga sah saja, dengan catatan untuk Imigrasi perlu diperhatikan secara benar dan penuh seksama oleh pemerintah mengingat adanya tugas tugas keamanan dan menyangkut rahasia negara. (AL)

Kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian Agenda Pelatihan Dasar CPNS Golongan II DAN III Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh seluruh CPNS Tahun 2021 di halaman Kantor BKKBN Pusat, Jakarta Timur.

Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si selaku pimpinan acara mengatakan, kegiatan ini digelar secara hybrid di sembilan lokasi, yaitu Pusdiklat Kependudukan dan KB, Balai Diklat Bogor, Balai Diklat Garut, Balai Diklat Banyumas, Balai Diklat Ambarawa, Balai Diklat Malang, Balai Diklat Jember, Balai Diklat Pati dan Balai Diklat Cirebon.

“Saya mengajak seluruh Peserta Pelatihan Dasar CPNS BKKBN Golongan II dan Golongan III Tahun 2022 untuk senantiasa mengingat dan meneguhkan tekad kita, sesuai bidang profesi kita masing-masing dalam rangka Bela Negara untuk membangun kejayaan bangsa”, kata Makripuddin.

Oleh karena itu ada lima pesan yang dititipkan Makripuddin kepada seluruh peserta. Pertama, meningkatkan kemauan serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dalam setiap pekerjaan.

Kedua, memegang teguh kehormatan dalam bekerja, utamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan lainnya.

“Ketiga, Jangan mudah terpengaruh dan terprovokasi dengan segala tipu muslihat yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

Lalu keempat, memberikan darma bakti terbaik dalam setiap pekerjaan dan jadikan sebagai ladang ibadah untuk kehidupan abadi dengan tidak melanggar ketentuan hukum yang dapat menurunkan citra pribadi, citra institusi, serta citra bangsa dan Negara.

Terakhir, menjaga solidaritas dan kekompakan yang sudah terbangun guna mendukung pelaksanaan tugas ke depan sesuai bidang tugas dan jabatan masing-masing

“Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua, dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara”, tutup Makripuddin.

Untuk diketahui, pada tahun 2021 BKKBN telah menerima sebanyak 333 orang CPNS yang terdiri dari Golongan III sejumlah 276 orang dan Golongan II sejumlah 57 orang. Adapun CPNS yang ditempatkan di BKKBN Pusat sebanyak 79 orang dan 254 lainnya ditempatkan di 30 Perwakilan BKKBN Provinsi. (why)