Dari video yang beredar, terlihat petugas kepolisian memasuki salah satu kamar hotel yang digunakan Ria untuk praktik. Ketika petugas masuk, beberapa pasien masih berada di lokasi untuk menerima perawatan. Saat itu, Ria tengah melakukan treatment kepada tujuh pasiennya, termasuk enam perempuan dan satu laki-laki.

Ria tampak kebingungan saat diringkus oleh petugas. Penyidik kemudian menggeledah kamar tersebut dan menyita sejumlah barang bukti, termasuk roller bekas pakai, krim serum, dan anestesi yang diketahui tidak memiliki izin edar.

Pengungkapan praktik ilegal ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas Ria Beauty. Pada 14 November 2024, anggota Unit 1 Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengirim pesan WhatsApp kepada admin Ria Beauty, berpura-pura menjadi calon pasien yang ingin mendapatkan treatment derma roller panggilan.

Admin klinik kemudian meminta identitas calon pasien dan menawarkan biaya treatment senilai Rp 15 juta dengan pembayaran muka Rp 1 juta. Polisi yang menyamar itu dimasukkan ke dalam grup WhatsApp bernama “Derma Roller Jakarta Desember,” yang diisi oleh sembilan peserta lain, dan mendapatkan informasi tentang jadwal treatment di hotel pada 1 Desember 2024.

Pada hari pelaksanaan, polisi menemukan Ria sedang memberikan treatment kepada pasien-pasiennya. Operasi penangkapan langsung dilakukan di tempat.

Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengungkapkan bahwa peralatan dan produk yang digunakan oleh Ria tidak memiliki izin edar.

“Hasil pemeriksaan awal menunjukkan alat derma roller yang digunakan tidak memiliki izin edar, begitu pula dengan krim anestesi yang digunakan,” ujar Kombes Wira.

Berdasarkan informasi yang didapatkan, Ria Agustina tidak memiliki latar belakang medis. Ia diketahui merupakan lulusan sarjana perikanan, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai praktisi di bidang kesehatan atau kecantikan.

Polda Metro Jaya kini membuka posko pengaduan untuk para korban yang pernah menerima treatment dari Ria Beauty. Langkah ini diambil untuk menjaring informasi lebih lanjut mengenai dugaan kerugian yang dialami korban, baik dari segi kesehatan maupun finansial.

Penangkapan ini menjadi peringatan tegas bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap layanan kecantikan ilegal yang menawarkan jasa tanpa izin atau keahlian medis. Polisi mengimbau masyarakat untuk memilih klinik kecantikan yang resmi dan terpercaya guna menghindari risiko kesehatan yang serius.(dhil)

Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menuturkan, dana hibah tersebut sudah berproses. Dalam waktu dekat, akan terbit keputusan gubernur DKI terkait penetapan hibah ETLE tersebut. ”Tahun ini, dalam APBD hibahnya sebesar Rp 75,4 miliar untuk 70 titik ETLE. Bentuknya, hibah bantuan daerah,” terang Syafrin. ETLE tersebut akan dipasang di wilayah Jakarta saja, meskipun wilayah kerja Polda Metro Jaya itu mencakup Jabodetabek.

Dengan rencana pemberian hibah tersebut, maka titik ETLE di Jakarta akan mencapai 127 titik. Hal itu karena saat ini, sudah ada 57 titik terpasang ETLE. ”Saat ini, yang operasional itu ada 57 titik ETLE. Jadi, 45 titik itu adalah hibah DKI tahun 2019 sebesar Rp 38 miliar. Sementara untuk 12 titik lainnya, itu internal Polda Metro Jaya (pengadaan ETLE),” katanya.

Lebih lanjut, Syafrin menyampaikan bahwa Pemprov DKI merasa perlu untuk memberikan hibah tersebut dilihat dari sisi pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal itu disampaikannya melihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”Untuk penegakan hukum itu tugasnya kepolisian. Kami dari Pemprov DKI Jakarta tentu memandang bahwa ketertiban lalin itu jadi kunci terjadinya, paling tidak adalah mengurangi kecelakaan lalin dan juga disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Sehingga lalin itu lebih lancar karena masyarakat itu merasa diawasi secara terus-menerus 1×24 jam dengan memanfaatkan teknologi informasi,” imbuhnya saat rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI pada Selasa (24/1/2023)

Di lokasi yang sama, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman menuturkan, hibah tersebut bisa segera cair. Hal itu karena pertimbangan pelaksanaan lelang yang membutuhkan waktu dua bulan dan pelaksanaan pemasangan ETLE butuh waktu lima bulan.

Selain dukungan dana untuk pengadaan ETLE, dia juga menyebutkan masih banyak lagi dukungan yang diperlukan Polda Metro Jaya. Salah satunya dana pengiriman surat tilang ke pelanggar. Dia menjelaskan, sehari, khusus ETLE saja, ada sebanyak 12.000 pelanggaran setiap harinya yang berhasil di-capture.

”Tetapi kenapa kami mengirim hanya sedikit (surat tilangnya)? Mohon maaf, ini juga perlu dukungan kembali. Kalau kami kirim semua bisa, tapi kami ada dana pengiriman, DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) kami masih kurang. Makanya, saya minta tolong kembali, kalau seandainya kami diberikan dana pengiriman lebih banyak,” ujarnya. Dengan diberikan dana pengiriman dari Pemprov DKI, mereka akan bisa mengirim lebih banyak surat tilang kepada pelanggar lalu lintas yang ter-capture ETLE.

Memang, dari 12 ribu pelanggar, mereka batasi hanya 800 pelanggar saja yang dikirimi surat tilang melalui Kantor Pos. ”Kami batasi memang, makanya ada yang menunggu suratnya tidak datang, ya karena kami kadang-kadang memilih juga. Kami verifikasi kembali, oh ini yang sudah pernah, oh ini yang kami kirim. Satu pengiriman (surat konfirmasi penilangan) itu Rp 6.300,” imbuhnya.

Selain dana pengiriman itu, dalam APBD Perubahan DKI tahun ini, Latif juga menyebutkan akan membuat pengajuan kepada DKI untuk memberikan hibah terkait ETLE mobile. ”Kami sedang mengajukan. Rencana sekitar 60 kendaraan (ETLE mobile) dengan anggaran sekitar Rp 84 miliar,” terangnya. (wyu/mmr)

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman memastikan ETLE Mobile yang sudah diterapkan itu dapat menindak pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan dengan pelat nomor polisi berbeda dengan daerah tersebut. ”Ini sudah terjangkau dengan ETLE nasional, jadi bisa ditilang (kendaraan di luar pelat B),” kata Latif Senin (9/1/2023).

Latif menyebut, sebanyak 11 kamera tilang sudah terpasang pada mobil patroli untuk menindak pelanggar lalu lintas. Ia menyebut, hadirnya ETLE Mobile bertujuan untuk meminimalisasi adanya oknum-oknum yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas.

Latif mengungkapkan, dengan sistem tilang elektronik ini Korlantas akan memvalidasi penelusuran ulang dan langsung meneruskan informasi tersebut ke Polda di mana kendaraan itu terdaftar. ”Jadi nanti kita komunikasikan dengan Korlantas, kemudian Korlantas akan mengkonfirmasi pada Polda setempat. Nah, setelah dikirimkan, maka akan diblokir di sana,” paparnya.

Sayangnya, ETLE Mobile ini belum bisa menangkap pelanggar dengan jenis kendaraan truk overdimension dan overload (ODOL), yang belakangan ini semakin mengkhawatirkan. Karena, ETLE Mobile ini dipasang pada mobil patroli petugas kepolisian untuk merekam pelanggar lalu lintas. Seperti, melawan arus, tidak menggunakan helm, dan melanggar aturan ganjil genap.

Meski begitu, Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan (Dishub) tengah berdiskusi untuk mengembangkan ETLE Mobile agar bisa menangkap pelanggar kendaraan truk ODOL. ”Kalau memang sudah ‘oke’ tak menutup kemungkinan akan segera ke arah sana. Tapi, untuk sekarang ODOL masih tilang manual,” ujarnya. (wyu/mmr)

JAKARTA, koranindopos.com – M. Aquam Zamzami alias MAZ hanya bisa tertunduk saat dihadirkan di hadapan media. Remaja 19 tahun itu harus berurusan dengan kepolisian setelah menabrak anggota Polri, yakni Bripka HY, di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Akibat kejadian itu, Bripka HY mengalami retak tulang di bagian tubuhnya. ”Yang bersangkutan (Aquam) sudah kami tetapkan tersangka, kata Kapolrestro Jakarta Selatan Budhi Herdi Susianto pada Jumat (10/6/2022).

Budhi menyatakan, tersangka nekat menabrak polisi lantaran ingin melarikan diri setelah ikut gerombolan remaja. Gerombolan yang beranggota sekitar sepuluh orang itu sedang mengeroyok seorang perempuan berinisial DKR, 16, di Jalan Sisingamangaraja, tepatnya di depan Masjid Al Azhar, Jakarta Selatan.

Aksi pengeroyokan itu dilihat Bripka HY bersama Tim Perintis Presisi Polres Jaksel yang saat itu sedang melakukan patroli. Sebagai anggota polisi, Bripka HY dan rekan setimnya mendekati kerumunan tersebut. DKR didapati sedang dipukuli sejumlah perempuan. ”Saat dihentikan Tim Perintis Presisi itulah, para pelaku berhamburan. Lalu, pelaku MAZ bersama sejumlah orang masuk mobil, tancap gas, tutur Budhi.

Sebagian personel Tim Perintis Presisi, lanjut dia, mengejar pelaku yang kabur dan sebagian lagi menolong DKR. Polisi juga sempat melepaskan tembakan peringatan dengan menggunakan peluru karet ke atas.

Namun, pelaku yang menaiki mobil tetap tak berhenti dan menabrak seorang anggota. Kemudian, tembakan kedua mengenai kaca belakang sebelah kanan mobil. ”Usai dilepaskan dua tembakan, mobil tersebut berhenti. Kemungkinan pengemudi, MAZ, itu kaget, lalu menabrak trotoar dan berhenti hingga akhirnya polisi mengamankan sepuluh orang,” ungkap Budhi.

Terkait pengeroyokan itu, polisi telah menetapkan empat tersangka. Seorang remaja juga dijadikan tersangka karena melawan petugas hingga berujung penabrakan terhadap Bripka HY, anggota Tim Presisi Perintis.

Budhi mengungkapkan, empat tersangka pengeroyokan itu merupakan perempuan. Satu orang dewasa, sedangkan tiga lainnya masih di bawah umur. Pengeroyokan tersebut bermotif cemburu lantaran berebut lelaki di lokasi kejadian.

”MAZ diterapkan pasal 360 KUHP juncto 212 KUHP tentang perbuatan melawan petugas yang membahayakan jiwa. Ancaman hukuman lima tahun penjara. Empat perempuan yang sudah berstatus tersangka itu diterapkan pasal tentang pengeroyokan, ungkapnya. (wyu/mmr)

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Endra Zulpan mengatakan, dalam pengungkapan kasus itu, sebelas tersangka telah diamankan. Masing-masing berinisial S, DRS, MIS, LP, OT, AR, T, AP, IS, JN, dan FIS. Dalam melakukan aksinya, para tersangka memiliki peran masing-masing. ”Tersangka S berperan sebagai manajer dan DRS sebagai pemimpin tim. S, DRS, MIS, LP, OT, AR, T, dan AP (laki-laki) berperan sebagai penagih serta IS, JN, dan FIS (perempuan) sebagai penagih,’’ terang Zulpan pada Jumat (27/5).

Zulpan menyebutkan, karyawan pinjol yang menjadi penagih turut ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan pengancaman dan penyebaran data pribadi saat melakukan penagihan. Para tersangka ditangkap di lokasi yang berbeda, yakni di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. ”Polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Antara lain, beberapa laptop, ponsel, dan kartu SIM telepon seluler,’’ ungkapnya.

Tersangka sejauh ini telah mengoperasikan 58 aplikasi ponjol ilegal yang telah diblokir. Aplikasi itu meliputi Jari Kaya, Dana Baik, Get Uang, Rupiah Plus, Untung Cepat, Pinjaman Roket, Go Pinjam, Komodo RP, Dana Now, Dana Lancar, Cash Tour, dan Raja Pinjaman.

Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 27 ayat 4 juncto Pasal 45 ayat 4 dan atau Pasal 29 juncto Pasal 45 b dan atau Pasal 32 ayat 2 juncto Pasal 46 ayat 2 dan atau Pasal 34 ayat 1 juncto Pasal 50 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). ”Ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 10 tahun dan denda pidana paling sedikit Rp 700 juta dan paling banyak Rp 10 miliar,’’ tuturnya. (wyu/mmr)