Pengamanan dilakukan pada dua laga internasional, yakni Solomon vs Saint Kitts & Nevis pukul 15.30 WIB dan Timnas Indonesia vs Bulgaria pukul 20.00 WIB. Kekuatan personel terdiri dari 1.500 Polri (1.355 Polda Metro Jaya dan 145 Polres), 70 TNI, serta 130 personel Pemda, dan didukung 703 steward di dalam stadion.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan pengamanan difokuskan secara menyeluruh, tidak hanya di dalam stadion, tetapi juga di area sekitar GBK hingga jalur kedatangan dan kepulangan penonton. Aparat juga disiagakan di lokasi penginapan pemain dan official guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar.

Ia menambahkan, pihaknya telah mengantisipasi berbagai potensi kerawanan, mulai dari kepadatan penonton, penggunaan tiket tidak sah, hingga potensi gangguan oleh oknum supporter. “Kami mengimbau kepada masyarakat dan supporter untuk bersama-sama menjaga ketertiban, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta memastikan seluruh rangkaian pertandingan berjalan aman dan nyaman,” ujarnya.

Terkait lalu lintas, Polda Metro Jaya akan menerapkan rekayasa secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan, khususnya saat arus kedatangan dan kepulangan penonton. Masyarakat yang tidak berkepentingan juga diimbau menghindari kawasan GBK guna mengurangi kepadatan, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif. (rls/sh)

Atas rencana penarikan tersebut, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menyebutkan belum menerima secara resmi permintaan penarikan raperda tersebut. ”Belum, belum secara resmi (permintaan penarikan raperda),” kata Ketua Bapem perda DKI Pantas Nainggolan.

Meski belum ada permintaan secara resmi, Pantas menyebutkan bahwa Pemprov DKI bisa mencabutnya. Namun, penarikannya harus melalui rapat paripurna. ”Bisa, bisa dicabut, ada aturannya. Bisa dicabut tapi nanti lewat paripurna. Karena penyerahannya, kandi paripurnakan, maka diakhiri dengan paripurna,” terangnya.

Lantaran harus diparipurnakan, dia menyebutkan harus ada surat resmi dari gubernur DKI untuk menarik raperda tersebut. ”Prosesnya ditunggu saja, prosesnya nanti akan ada surat resmi dari gubernur untuk menarik raperda tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Bapemperda DKI Basri Baco menuturkan hal yang sama. Menurutnya, raperda tersebut bisa ditarik kembali. ”Mereka (Pemprov DKI, Red) tinggal bersurat saya, lalu tarik,” katanya. Penarikan bisa dilakukan karena pembahasan ERP tersebut masih sangat awal.

Lebihlanjut, dia menyampaikan bahwa raperda tersebut merupakan inisiatif dari eksekutif. Oleh karena itu, menurutnya sangat tidak professional jika dilakukan penarikan. ”Ini jadi catatan juga bagi kita bahwa mungkin ini terlalu terburu-buru dan memang belum ada kajian matangnya. Itu juga berarti mereka tidak professional dalam mengikuti proses dan kajian untuk mengajukan perda,” tambahnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono menuturkan, ERP masih proses pembahasan dan masih panjang. Dia juga menyebutkan bahwa penarikan raperda ERP tersebut diserahkan kepada DPRD DKI. ”Yakan sedang proses di DPRD. Itu tergantung arahan dari teman-teman DPRD apa ya kita ikut. Yang penting adalah semua aspirasi kita perhatikan,” ujarnya. (wyu/mmr)

”Tidak hanya dari sisi transportasi, tetapi juga melibatkan instansi lain. Misalnya, management building dan asosiasi pekerja. Dan saat ini, kami juga tengah mempersiapkan untuk kemudian melakukan uji publik secara komprehensif sehingga kami bisa mendapatkan masukan secara langsung dan lengkap,” ujar Syafrin kepada awak media.

Menurut Syafrin, dengan adanya uji publik, saat penetapan pengaturan jam kerja ke depan, semua stakeholder maupun instansi yang ada sudah memberikan peran dan partisipasi aktifnya.”Uji publiknya rencananya dalam minggu ini. Tetapi paling lambat akan direncanakan dalam minggu depan. Jumat ini kami sedang menginventarisasi beberapa asosiasi management building, asosiasi pekerja. Dan keseluruhannya akan kami undang dalam uji publik,” katanya

Setelah uji publik itu rampung, Syafrin menyebutkan akan menyampaikan hasilnya kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk diambil tindak lanjut. ”Setelah kami mendapatkan masukan (uji publik) tadi, tentu kami akan melaporkan kepada pak Pj gubernur untuk diambil keputusannya. Tentu ada berbagai alternatif dari hasil uji publik,” imbuhnya. (wyu/mmr)

Sebanyak tiga kepolisian daerah (Polda) telah menerapkan penindakan hukum berbasis elektronic traffic law enforcement (ETLE) secara mobile yakni Polda Jawa Tengah, Polda Sumatera Utara dan Polda Sumatera Selatan.

Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Firman Shantyabudi mengatakan belum semua wilayah menerapkan ETLE mobile dikarenakan perlengkapan untuk ETLE tersebut cukup mahal biayanya.

“Jadi yang pertama, ETLE ini jelas tidak gratis, perlengkapannya itu mahal dan harus dengan pengadaan,” terang Jenderala Bintang Dua.

Sementara ditempat terpisah, Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri, Kombes Pol. Made Agus Prasatya menjelaskan ETLE mobile ini ada yang menggunakan kamera ponsel dan ada pula kamera yang terpasang di dashboard mobil patroli kepolisian.

“Kamera ETLE ada yang di dashboard dan ada yang di atas kap mobil patroli,” tutur Kombes Pol. Made Agus Prasatya.