Yusril menegaskan bahwa proses hukum dan penyidikan perkara tersebut tetap menjadi kewenangan penuh pihak kepolisian, meskipun penanganan kasus ini menyeret sejumlah perwira tinggi (pati) aktif di internal Polri.

“Jadi, mohon jangan ada keragu-raguan. Kepolisian menyidik polisi, ya memang sudah jadi tugasnya,” kata Yusril saat memberikan keterangan di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Menurut Yusril, seluruh tahapan proses hukum harus berjalan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kehadiran perwira tinggi sebagai pihak yang disidik tidak mengubah sistem penegakan hukum yang berlaku.

Ia menilai, prasangka bahwa penyidikan internal akan berjalan subjektif atau memihak tidaklah beralasan. Yusril menganalogikan proses tersebut dengan mekanisme penegakan etik profesional di lembaga lain.

“Jangan dikatakan kalau polisi menyidik polisi, ya nanti enggak objektif. Sama juga kalau orang Indonesia menyidik orang Indonesia, ya enggak objektif juga. Wartawan melakukan kesalahan, diperiksa oleh Dewan Kehormatan, yang memeriksa wartawan juga,” jelasnya.

Yusril menyampaikan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menegakkan hukum secara adil sekaligus membenahi institusi kepolisian dari dalam.

Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah membentuk Komite Reformasi Polri yang bertugas merumuskan rekomendasi pembenahan kelembagaan. Langkah-langkah penyegaran juga telah dilakukan pemerintah melalui pergantian jajaran pimpinan, mulai dari tingkat Kapolri hingga kepolisian daerah (Polda).

“Kita bersama-sama menyaksikan telah terjadi satu upaya reformasi Polri untuk menegakkan hukum dan juga memperbaiki citra Polri di tengah-tengah masyarakat,” ujar Yusril.

Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi mengumumkan penetapan tiga perwira tinggi polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang terdeteksi sejak tahun lalu.

Pengumuman penetapan tersangka tersebut disampaikan langsung oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, dalam konferensi pers di Mabes Polri.

Daftar Pihak yang Terlibat:

• Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo: Mantan Kapolri (kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan/KSP) — Tersangka

• Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution: Kepala Divisi Hukum Polri — Tersangka

• Irjen Pol. Eko Hadi Santoso: Perwira Tinggi Polri — Tersangka

• Inisial SU: Saksi dalam penyidikan

Dalam rangkaian tindakan penyidikan, Bareskrim Polri juga telah menyita sejumlah barang bukti elektronik berupa 11 unit telepon seluler (handphone) dan 4 buah penyimpan data (flashdisk). Pihak pemerintah memastikan seluruh hak-hak hukum para tersangka tetap dijamin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.(dhil/kmps)

“Membantu atas permintaan Polri, jelas bukan mengambil alih,” kata Muhammad Nas kepada Kompas.com, Sabtu (31/10/2026).

Nas menjelaskan, pengerahan kekuatan TNI, baik dalam Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP), memiliki dasar hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Pengerahan TNI baik dalam OMP dan OMSP berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI,” ujarnya.

Nas tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pengerahan prajurit TNI untuk membantu pengamanan demonstrasi.

DPR Ingatkan Prosedur Pelibatan TNI Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menegaskan bahwa pelibatan TNI dalam pengamanan demonstrasi harus mengikuti prosedur dan persyaratan hukum yang berlaku.

Politikus PDI-P tersebut mengingatkan bahwa pengerahan prajurit tidak boleh dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

“Pelibatan TNI tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena terdapat prosedur dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi,” ujar TB Hasanuddin kepada Kompas.com, Kamis (29/10/2026).

Menurut TB Hasanuddin, pengerahan TNI dalam aksi demonstrasi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS).

Selain itu, mekanisme pelibatan TNI juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, khususnya Pasal 44 dan Pasal 45.

“Dalam konteks penanganan konflik sosial, ada prosedur yang harus dilalui sebelum TNI dilibatkan. Permintaan pengerahan harus disampaikan kepada Presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata dia.

Kendali Operasi Jadi Perhatian TB Hasanuddin juga menyoroti pentingnya mekanisme kendali operasi ketika TNI dilibatkan untuk membantu Polri dalam menangani konflik sosial.

Ia menyebut, dalam pelaksanaan bantuan penanganan konflik sosial, prajurit TNI berada di bawah kendali operasi Polri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purnawirawan TNI Angkatan Darat tersebut menambahkan, pelibatan TNI untuk membantu kepolisian juga berkaitan dengan ketentuan mengenai Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang TNI beserta perubahannya.

Karena itu, menurut TB Hasanuddin, setiap pengerahan prajurit harus memperhatikan dasar hukum, prosedur permintaan bantuan, serta mekanisme pengendalian operasi agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan.

Kehadiran Prajurit TNI Saat Demo Bundaran HI Jadi Sorotan Pernyataan TB Hasanuddin tersebut muncul setelah kehadiran pasukan TNI dalam pengamanan demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada Rabu (28/10/2026), menjadi sorotan publik.

Aksi demonstrasi tersebut diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari koalisi masyarakat, petani, hingga mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi.

Kehadiran prajurit TNI dalam pengamanan aksi itu kemudian memunculkan perhatian terhadap mekanisme dan dasar hukum pelibatan militer dalam penanganan demonstrasi.

TNI melalui Kapuspen menegaskan bahwa pengerahan prajurit untuk membantu pengamanan dilakukan atas permintaan Polri dan berlandaskan ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, TB Hasanuddin mengingatkan bahwa pelibatan TNI harus tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku, terutama apabila pengerahan tersebut berkaitan dengan penanganan konflik sosial.(dhil/kmps) 

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, personel bergerak cepat menuju titik kejadian untuk memberikan pertolongan kepada warga yang terdampak. Selain melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan, anggota juga melaksanakan patroli siaga bencana di sekitar lokasi sebagai langkah antisipasi terhadap potensi situasi bencana yang dapat berkembang.

Dirsamapta Polda Metro Jaya Kombes Pol. Wahyu Dwi Ariwibowo mengatakan, kehadiran personel di lapangan merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya saat menghadapi situasi darurat. “Kami hadir untuk memastikan masyarakat yang terdampak banjir atau situasi darurat lainnya mendapatkan bantuan secara cepat, tepat dan profesional,” ujarnya.

Selanjutnya, setelah kegiatan evakuasi selesai dilaksanakan, personel masih tetap bersiaga di lokasi guna merespon apabila terdapat warga lain yang memerlukan bantuan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan masyarakat sekaligus memastikan penanganan awal di lokasi berjalan dengan baik.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengimbau masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan layanan kepolisian apabila menghadapi kondisi darurat maupun membutuhkan bantuan petugas. “Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk segera memanfaatkan layanan respon cepat Polri 110 apabila menemukan situasi darurat, bencana, atau membutuhkan bantuan kepolisian lainnya. Layanan ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri untuk merespons setiap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Polda Metro Jaya akan terus melakukan langkah-langkah preventif dan responsif dalam menghadapi situasi bencana maupun kondisi darurat lainnya. Polri berkomitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat demi terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif. (rls/sh)

Kasatgas Humas Operasi Ketupat 2026, Tjahyono Saputro, menyampaikan bahwa Polri mengantisipasi adanya peningkatan mobilitas masyarakat pasca Lebaran, khususnya fenomena bangkit mudik.

Kami mengingatkan kembali himbauan Bapak Kapolri terkait potensi meningkatnya mobilitas masyarakat pasca Shalat Idul Fitri. Untuk itu, Polri bersama seluruh jajaran meningkatkan kesiapan personel di lapangan, baik dalam pengaturan lalu lintas maupun pengamanan di titik-titik rawan kepadatan,” ujar Brigjen Pol Tjahyono Saputro.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan arus balik akan dilakukan secara optimal sebagaimana saat arus mudik, guna memastikan perjalanan masyarakat tetap aman, lancar, dan nyaman.

Lebih lanjut, masyarakat juga diimbau untuk memanfaatkan kebijakan diskon tarif tol yang berlaku pada 26 hingga 27 Maret 2026 sebagai upaya mendistribusikan arus kendaraan agar tidak terpusat dalam satu waktu.

Kami juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan Work From Anywhere atau WFA secara bijak, sehingga perjalanan arus balik dapat dilakukan secara bertahap dan tidak menimbulkan kepadatan yang berlebihan,” tambahnya.

Selain itu, Polri turut mengantisipasi kegiatan halal bihalal di berbagai daerah yang berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas. Personel telah disiagakan untuk melakukan pengaturan di lokasi-lokasi kegiatan masyarakat tersebut.

Terkait objek wisata, khususnya wisata air, masyarakat dan pengelola diimbau untuk memperhatikan kapasitas angkut serta mengutamakan keselamatan guna menghindari risiko kecelakaan akibat over kapasitas.

Brigjen Pol Tjahyono juga menegaskan bahwa keberhasilan Operasi Ketupat 2026 merupakan hasil sinergi seluruh stakeholder, mulai dari TNI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, disampaikan pula ucapan dari Kapolri kepada seluruh masyarakat.

Atas nama Institusi Polri, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitri ini kita semua kembali kepada kesucian, mempererat tali silaturahmi, serta senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, dan keberkahan dalam setiap langkah kita,” tutupnya. (rls/sh)

Kehadiran para taruna tersebut menjadi bagian dari operasi kemanusiaan Aman Nusa 2, sekaligus wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang terdampak bencana alam.

Pembukaan Latsitardus 2026 dilaksanakan di Yonif Raider Khusus 111/Karma Bhakti dan diterima langsung oleh Kapolda Aceh Irjen Pol. Dr. Marzuki Ali Basyah, S.I.K., M.Si., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Aceh Tamiang selaku Inspektur Upacara.

Latsitardus 2026 diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan RI dan diikuti secara terpadu oleh Taruna Akpol, Taruna TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Kegiatan ini bertujuan memperkuat integrasi, soliditas, dan sinergitas lintas matra pertahanan dan keamanan negara dalam melayani masyarakat.

Para taruna langsung diterjunkan ke empat kecamatan terdampak bencana, yakni Karang Baru, Rantau, Kuala Simpang, dan Sekerak. Mereka melaksanakan berbagai misi kemanusiaan, pemulihan infrastruktur, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Kapolda Aceh Irjen Pol. Dr. Marzuki Ali Basyah menegaskan bahwa Latsitardus tidak hanya berfungsi sebagai latihan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter pengabdian bagi taruna sejak dini.

“Latsitardus ini bukan hanya membangun keterampilan teknis, tetapi juga membentuk empati, kepekaan sosial, dan jiwa pengabdian. Taruna harus hadir sebagai solusi dan menjaga marwah Polri di tengah masyarakat. Inilah wujud Polri Presisi yang humanis dan berorientasi pada pelayanan,” ujar Kapolda Aceh.

Ia juga mengingatkan pentingnya menghormati kearifan lokal dan penerapan Qanun di Aceh agar seluruh kegiatan berjalan selaras dengan norma adat dan budaya setempat.

Dalam pelaksanaannya, 169 Taruna Akpol dibagi ke dalam empat sub-satgas yang menjalankan program fisik dan nonfisik secara terpadu. Sasaran fisik meliputi normalisasi jalan dari material banjir dan longsor, perbaikan akses desa dan jembatan, pembersihan permukiman warga, serta bantuan rekonstruksi rumah, sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas umum yang rusak.

Sementara sasaran nonfisik mencakup kegiatan trauma healing dan dukungan psikososial, pengelolaan dapur umum disertai edukasi gizi, pelayanan kesehatan dan penyuluhan sanitasi, serta edukasi bagi anak-anak untuk menjaga semangat belajar pascabencana.

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan sosial, ekonomi, dan infrastruktur di Aceh Tamiang, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap peran Polri sebagai institusi yang adaptif, responsif, dan humanis dalam menghadapi situasi darurat bencana. (hai)

Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo tampil mewakili Kapolri untuk menerima penghargaan yang menjadi bukti kuatnya apresiasi publik atas konsistensi Polri dalam menghadirkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan.

Penghargaan ini tidak datang begitu saja. Dalam beberapa tahun terakhir, Polri terus mengembangkan layanan komunikasi publik yang lebih terbuka dan adaptif terhadap kemajuan teknologi. Karo Multimedia Divhumas Polri, Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi, menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja kolektif seluruh jajaran Polri dalam merawat kepercayaan masyarakat.

“Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Disway ID dan seluruh masyarakat. Penghargaan ini menunjukkan kepercayaan publik yang harus kami jaga dengan kinerja yang semakin baik,” ujar Ade Ary. Ia menekankan bahwa amanat Kapolri mengenai pentingnya aliran informasi yang cepat dan akurat selalu menjadi pedoman bagi Divhumas Polri.

Pada momen tersebut, Ade Ary juga mengulang pesan Kapolri yang menaruh perhatian besar terhadap kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Menurutnya, kecepatan dan ketepatan informasi merupakan bagian penting dari pelayanan Polri di era digital.

“Bapak Kapolri selalu mengingatkan bahwa informasi harus segera diketahui masyarakat. Ini menjadi komitmen kami dalam menyampaikan informasi yang benar, jernih, dan bermanfaat bagi publik,” tambahnya.

Tidak hanya menyangkut konten informasi, penghargaan ini juga menyoroti keberhasilan Polri dalam membangun kemitraan strategis dengan berbagai media. Kolaborasi tersebut dianggap sebagai fondasi penting untuk menjaga ruang informasi tetap sehat dan bebas dari distorsi.

“Bapak Kapolri sangat mengapresiasi sinergi yang sudah terbangun dengan Disway ID. Kolaborasi ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam literasi digital dan informasi yang objektif,” ungkapnya.

Kerja sama seperti ini, menurut Ade Ary, akan terus diperluas sebagai bagian dari komitmen Polri menghadirkan edukasi publik melalui kanal informasi terpercaya.

Disway Award 2025 menjadi ajang penghargaan yang melibatkan 522 brand dan lembaga terkemuka di Indonesia. Proses kurasi dilakukan oleh Infovesta melalui survei nasional yang menilai tingkat popularitas dan kepercayaan publik terhadap berbagai institusi. Hasilnya mencerminkan dinamika konsumsi informasi di masyarakat yang semakin kritis dan cerdas dalam menilai sumber informasi.

Pendiri Disway, Dahlan Iskan, menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan refleksi nyata dari penilaian masyarakat. Menurutnya, hasil survei menjadi cerminan kualitas kinerja lembaga yang dinilai sekaligus indikator seberapa besar kepercayaan publik yang berhasil mereka bangun.

Polri kembali menegaskan perannya sebagai institusi yang terus berupaya menghadirkan ruang komunikasi yang lebih humanis dan transparan. Tantangan di era digital yang serba cepat mendorong Polri untuk terus beradaptasi dan menguatkan pelayanan informasi yang berkualitas. Penghargaan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa harapan masyarakat terhadap Polri tidak pernah surut dan harus dijawab dengan kerja nyata di lapangan maupun di ruang komunikasi publik. (Brg/Hend)

Brigjen Ngajib menjelaskan bahwa konsep pelayanan unjuk rasa ini merupakan penyempurnaan dari pola lama, dengan menekankan profesionalisme, proporsionalitas, serta penggunaan kekuatan yang sesuai ketentuan Perkap No. 1 Tahun 2009 dan standar hak asasi manusia dalam Perkap No. 8 Tahun 2009.

“Peragaan ini bukan sekadar simulasi, tetapi penegasan bahwa setiap tindakan kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa harus sesuai prosedur, terukur, dan menghormati hak-hak warga,” tegasnya.

Lima Fase Eskalasi Unjuk Rasa

Simulasi tersebut memperlihatkan tata cara pengendalian massa berbasis lima tingkatan eskalasi:

1. Tertib — Massa mengikuti imbauan, aktivitas masyarakat tetap normal. Petugas memberi kehadiran polisi sebagai pencegahan dan imbauan lisan.

2. Kurang Tertib — Muncul ejekan, provokasi ringan, dan pengabaian imbauan. Kapolres melakukan negosiasi, petugas menerapkan kendali tangan kosong lunak.

3. Tidak Tertib — Massa mulai melempar benda, menyalakan api, atau menimbulkan gangguan fisik ringan. Polisi menggunakan kendali tangan kosong keras dan meriam air (AWC).

4. Rusuh — Terjadi kekerasan, perusakan, dan blokade jalan. Petugas menggunakan alat non-mematikan seperti gas air mata dan senjata tumpul sesuai prosedur.

5. Rusuh Berat — Situasi memerlukan pelibatan Brimob atau tim Raimas apabila PHH Brimob tidak tersedia.

Brigjen Ngajib menyebut penyederhanaan SOP dari 38 tahap menjadi hanya lima fase membuat pola tindakan lebih mudah dipahami dan dijalankan tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian.

“Respons kepolisian tidak boleh reaktif. Setiap tindakan harus melalui tahapan yang jelas dan terukur. Inilah modernisasi pengendalian massa yang akuntabel,” ujarnya.

Sinergi Antar-Fungsi dan Dukungan Teknologi Baru

Peragaan juga menampilkan kolaborasi lintas fungsi dalam melayani aksi unjuk rasa, melibatkan:

• Sabhara sebagai Dalmas awal

• Propam sebagai pengawas kepatuhan

• Lalu Lintas dalam pengaturan arus

• Reskrim untuk identifikasi provokator

• Intelkam dalam penggalangan

• Humas untuk dokumentasi dan publikasi

• K-9 untuk sterilisasi area

• Tim negosiator bersertifikat

Polri juga mendemonstrasikan perangkat teknologi terbaru, termasuk helm Dalmas dengan konektor suara yang memungkinkan instruksi terdengar hingga radius 2 km serta pemanfaatan drone untuk pengambilan keputusan taktis berbasis visual lapangan.

Brigjen Ngajib menegaskan bahwa pengamanan unjuk rasa harus dimaknai sebagai layanan publik, bukan sekadar penertiban. Kepolisian bertugas memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman tanpa mengganggu ketertiban umum.

“Pelayanan unjuk rasa adalah pelayanan publik. Negara wajib hadir memastikan keamanan massa sekaligus menjaga ketertiban umum secara proporsional,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kemampuan komunikasi dan hubungan baik antara aparat dan masyarakat.

“Kapolres harus dikenal oleh masyarakatnya. Semakin baik relasi polisi dan warga, semakin kecil risiko eskalasi,” tutup Brigjen Ngajib.

Konsep baru ini diharapkan menjadi standar nasional bagi seluruh satuan wilayah dalam menghadirkan pengamanan unjuk rasa yang humanis, modern, serta menghormati hak asasi manusia. (hai)

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) sebagai inkonstitusional. Dengan demikian, MK menegaskan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan sipil apabila telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Abdullah menyambut baik kejelasan hukum tersebut dan meminta Polri segera mengambil langkah penyesuaian. Ia menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat bagi seluruh institusi negara.

“Polisi harus mematuhi dan melaksanakan putusan MK yang final dan binding. Sejak putusan ini keluar, polisi aktif yang menduduki jabatan sipil harus bersiap. Jika mereka ingin tetap berada di jabatan sipil, maka mereka harus pensiun dari Polri,” tegas Abdullah dalam keterangannya, Minggu (16/11).

Sebaliknya, bagi anggota Polri yang tidak ingin pensiun, Abdullah menekankan bahwa mereka wajib meninggalkan jabatan sipil yang saat ini diduduki dan kembali menjalankan fungsi kepolisian di institusi Polri.

Politisi Fraksi PKB itu menilai putusan MK ini penting untuk mempertegas batas kewenangan antarlembaga negara serta menjaga profesionalisme Polri. Ia menambahkan, selama ini penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil sering menimbulkan tumpang-tindih kewenangan dan berpotensi mengganggu mekanisme checks and balances.

Dengan kejelasan putusan MK tersebut, Abdullah berharap tidak ada lagi ambiguitas regulasi sehingga setiap pihak dapat menjalankan fungsi kelembagaannya secara optimal dan bertanggung jawab.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim MK Ridwan Mansyur menegaskan bahwa seluruh substansi dalam UU Kepolisian harus dimaknai selaras dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Putusan ini sekaligus menguatkan pemisahan yang tegas antara fungsi kepolisian dan jabatan sipil, sehingga tidak terjadi benturan kewenangan di lapangan. (hai)