koranindopos.com, JAKARTA – Penelitian terbaru dari tiga perguruan tinggi yakni Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Negeri Semarang (Unnes), dan Universitas Aisyiyah Yogyakarta (Unisa) menemukan kental manis masih menjadi susu pilihan masyarakat di 3 wilayah untuk diberikan kepada balita. Ketiga wilayah yang menjadi locus penelitian tersebut adalah Kab Pamijahan di Bogor, Jawa Barat, Kab Kulon Progo di DIY dan kota Semarang, Jawa Tengah.

Lebih lanjut, akademisi dari ketiga kampus tersebut menyampaikan rekomendasi, agar pemerintah mendorong edukasi kental manis melalui kader Posyandu.

Pengajar Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, Luluk Rosida, S.St., M.K.M. mengatakan kader memiliki kedekatan dengan masyarakat di sekitarnya. Karena itu, apa yang disampaikan kader akan lebih mudah sampai ke masyarakat.

“Posyandu ini bisa sangat dimanfaatkan untuk menjadi media edukasi yang sangat baik untuk merubah pola konsumsinya,” ujar Luluk Rosida.

Dalam penelitiannya, Luluk mengemukakan bahwa banyak orang tua yang rutin membawa anaknya periksa ke posyandu, tapi kental manisnya tetap diminum.

“Hampir semua responden mengatakan tidak ada informasi bahwa kental manis tidak boleh diberikan kepada balitanya. Itu tidak pernah didapatkan. Jadi mereka ke posyandu itu hanya periksa tinggi dan berat badan terus dapat edukasi gizi, kemudian pulang jadi tidak ada edukasi tambahan yang diberikan terutama terkait kental manis,” ucap Luluk.

Masih dalam penelitian UNISA di Kulon Progo, konsumsi kental manis rata-rata berada pada kisaran satu hingga tiga kali per minggu. Namun, ada satu kasus yang mencapai enam kali sehari. Hal ini mencerminkan adanya masalah dalam pemahaman gizi yang lebih dalam di tingkat keluarga.

Hal senada, disampaikan Guru Besar Ilmu Gizi UMJ, Prof. Tria Astika Endah Permatasari; diperlukan edukasi yang lebih terstruktur dan terarah agar terjadi perubahan kebiasaan. Maka dari itu peran dari pemerintah melalui aparat dan perangkatnya di bawah dapat lebih digunakan dengan baik.

Menurutnya, kebiasaan memberikan kental manis telah berlangsung lintas generasi, membuat banyak keluarga menganggap produk tersebut sebagai susu. Ia menilai perubahan tidak bisa hanya mengandalkan media atau kampanye singkat, tetapi memerlukan pendampingan berkelanjutan melalui kanal komunitas seperti posyandu.

“Perubahan perilaku mulai dari level pemerintah hingga akar rumput adalah perjalanan panjang. Tidak cukup tiga sampai enam bulan; perlu bertahun-tahun,” ungkap Prof. Tria. (rls/sh)

“Terima kasih atas darma baktinya, juga terima kasih sudah bekerja keras selama ini. Selamat bagi para pemenang dan sudah datang, dan sampai di Bandung, dan semoga teman-teman bisa kembali sehat-sehat menjalankan tugasnya,” ujar Menkes Budi pada Jambore Kader Posyandu Bidang Kesehatan di Trans Luxury Convention Center Bandung, Jumat (13/9).

Menkes Budi mengatakan, seorang menteri dan kader posyandu memiliki tugas yang sama, yakni memastikan masyarakat tetap sehat. Menurutnya, ada dua cara yang dapat dilakukan. Pertama, melalui edukasi tindakan promotif dan preventif dengan mengajarkan cara hidup sehat.

“Kalau untuk anak-anak, pastikan rajin cuci tangan, buang air jangan sembarangan. Kalau dewasa, mesti makannya diatur jangan kegemukan, mesti rajin-rajin mengukur tekanan darah sama gula darah di puskesmas. Kalau sudah lansia dipastikan harus rajin bergerak minimal 30 menit sehari tidak boleh diam saja di rumah,” ucap Menkes Budi.

Hal ini perlu dilakukan mengingat sebagian besar penyakit penyebab kematian seperti stroke, jantung, dan kanker, dapat dicegah dengan deteksi dini. “Kalau bisa deteksi dini maka bisa ditangani lebih dini, insya Allah bisa disembuhkan, caranya dengan skrining kesehatan,” ungkap Menkes Budi.

Cara kedua memastikan masyarakat tetap sehat, lanjut Menkes Budi, kader posyandu harus rajin meminta orang tua anak-anak untuk melakukan imunisasi.

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dr. Maria Endang Sumiwi, MPH menjelaskan, penghargaan dalam bentuk Jambore Kader Tingkat Nasional tahun 2024 untuk Bidang Kesehatan ini merupakan bentuk perhatian dan apresiasi dari Kemenkes kepada para kader posyandu. Mereka senantiasa berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Kegiatan ini dimulai sejak April dengan proses pemilihan kader posyandu berprestasi secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat pusat atau nasional.

Jambore kader ini diikuti oleh peserta dari 38 provinsi dengan 6 kategori penghargaan, yaitu Kader Berprestasi Tingkat Nasional, Kader Inovasi Tingkat Nasional, Posyandu Berprestasi Tingkat Nasional, Posyandu Inovasi Tingkat Nasional, Kader Berprestasi Tingkat Provinsi, dan Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi.

“Telah hadir peserta sejumlah 720 orang dengan rincian 636 orang kader posyandu dari 497 kabupaten/kota di 38 provinsi. Ada 5 kabupaten/kota yang tidak mengirimkan wakil karena belum melakukan penilaian. Kami harapkan 5 kabupaten/kota ini tahun depan bisa ikut dalam Jambore kader Posyandu,” kata Dirjen Maria.

Adapun, peraih penghargaan sebagai berikut:

Kategori Kader Berprestasi:
1. Purwatiningsih, Posyandu Bokong Kabupaten Klungkung, Bali,
2. Nining Rusminingsih, S.E, Posyandu Alamanda Kota Bandung, Jawa Barat,
3. Mahmudah, Posyandu Dahlia 1 Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur,
4. Refika Putri, Posyandu Terintegrasi Sayang Bunda Kabupaten Solok, Sumatera Barat,
5. Ainan Musa, Posyandu Dahlia Kabupaten Tidore Kepulauan, Maluku Utara,
6. Lidya Sutyatik, Posyandu Yawi Kabupaten Nabire, Papua Tengah

Kategori Kader Inovasi:
1. Nurani dari Posyandu Kerang Hijau DK Jakarta,
2.Retno Wulandari, Posyandu Kamboja Jawa Timur,
3. Murniati, Posyandu Edelweis II Nusa Tenggara Barat
4. Nor Baiti Hasanah, Posyandu Flamboyan Kalimantan Selatan
5. Eni Widiastuti, Posyandu Muji Lestari Jawa Tengah,
6. Farita Lianti, Posyandu Kepodang Indah Sumatera Selatan

Kategori Posyandu Berprestasi:
1. Posyandu Wethan Ceria, Surabaya, Jawa Timur,
2. Posyandu Dahlia B, Jakarta Timur DKI Jakarta,
3. Posyandu Dahlia IV, Gunungkidul, DI Yogyakarta
4. Posyandu Beringin, Kota Pontianak, Kalimantan Barat,
5. Posyandu Mawar, Metro, Lampung,
6. Posyandu Otauw, Merlin D. Felle Jayapura, Papua

Kategori Posyandu Inovasi:
1. Posyandu Alamanda dari Kota Bandung Provinsi Jawa Barat,
2. Posyandu Melati dari Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat,
3. Posyandu Kasih Sayang Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu,
4. Posyandu Kamboja dari Kabupaten Gianyar Provinsi Bali,
5. Posyandu Flamboyan dari Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah,
6. Posyandu Flamboyan II dari Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. (ris)

“Sulit bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan layanan kesehatan ke 80-an ribu desa, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi, kalau kita hanya mengandalkan puskesmas yang jumlahnya sekitar 10 ribuan, tidak akan cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat,” ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dalam keterangan pers yang diakses di kanal YouTube Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jumat (13/05/2022).

Dengan jumlah unit yang banyak dan ditunjang dengan kader kesehatan yang terampil serta sarana dan prasarana yang baik, Menkes meyakini posyandu memiliki potensi yang sangat besar untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia.

Penggaungan kembali serta rebranding posyandu ini, ujar Menkes merupakan bagian dari transformasi di bidang kesehatan.

“Kita akan mereaktivasi, meredefinisikan lagi posyandu agar bisa lebih sistematis dan lebih mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk memberikan layanan kesehatan standar di seluruh pelosok Indonesia,” ujarnya.

Budi menambahkan, reaktivasi ini menjadi tantangan tersendiri terutama di masa COVID-19 karena operasional posyandu sedikit terganggu saat pandemi. Dilaporkan jumlah kunjungan sasaran ke posyandu menurun seiring dengan tingginya penularan dan penyebaran COVID-19.

“Posyandu kita di masa pandemi jauh lebih menurun, data yang kita terima penurunanya sampai 70 persen lebih. Posyandu tidak bisa melakukan aktivitas karena pandemi COVID-19,” ungkap Menkes.

Melihat hal ini, pemerintah melalui Kemenkes berupaya keras untuk meningkatkan jumlah sasaran yang mengunjungi posyandu dengan menghadirkan berbagai program-program kesehatan yang menarik, update dan kekinian yang berorientasi pada peningkatan pola hidup bersih dan sehat sebagai investasi kesehatan masa depan.

Gencarkan Imunasasi
Menkes menegaskan, salah satu program yang diprioritaskan pemerintah melalui posyandu adalah imunisasi. Melalui kader-kader posyandu, pemerintah berharap cakupan imunisasi rutin bagi anak yang sempat terganggu akibat pandemi COVID-19 bisa kembali meningkat.

“Imunisasi nasional akan sukses kalau didukung oleh seluruh kader-kader kita yang ada di posyandu,” ucapnya.

Dilaporkan terdapat sekitar 1,7 juta anak Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2019-2021. Dengan jumlah anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang semakin banyak, dikhawatirkan akan berdampak pada peningkatan jumlah kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) dan terjadinya Kejadian Luar Biasa atau KLB PD3I seperti campak, rubela, dan difteri di beberapa wilayah.

Kemenkes berupaya menutup kesenjangan imunitas di masyarakat dengan mengharmoniskan kegiatan imunisasi tambahan dan imunisasi kejar dengan melaksanakan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) yang dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dilaksanakan mulai bulan Mei tahun 2022 bagi seluruh provinsi di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sedangkan tahap kedua dilaksanakan mulai bulan Agustus tahun 2022 bagi provinsi di pulau Jawa dan provinsi Bali.

Untuk menyukseskan program ini, Budi menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah (pemda) untuk mendorong orang tua membawa anaknya ke fasilitas layanan kesehatan untuk mendapatkan imunisasi selama pelaksanaan BIAN. Menkes optimistis dukungan dari seluruh pihak dapat membantu meningkatkan cakupan imunisasi rutin dan imunisasi kejar pada anak.

“Kita sudah bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian untuk memastikan dukungan dari seluruh pemda untuk mendukung pelaksanaan BIAN 2022,” pungkasnya.(hai)

DEPOK, koranindopos.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus lakukan peningkatan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Salahsatunya Pemerintah Kota Depok yang tengah berupaya melakukan revitalisasi Posyandu, edukasi kader, serta menambah jaringan Posyandu. Termasuk mengembangkan aplikasi digital berbasis android untuk mendukung kader dalam menjalankan tugasnya di lapangan.

Posyandu diprakarsai dan dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah desa atau kelurahan. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan Kesehatan, seperti Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Pelayanan Gizi, Imunisasi, dan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, menurunkan angka kematian bayi dan balita, Stunting, serta Pencegahan Penyakit Menular.

“Keberadaan Posyandu sangat penting untuk lebih mendekatkan layanan pemerintah, terutama terkait kesehatan ibu dan anak balita, dan juga upaya pencegahan gizi tidak seimbang di tengah masyarakat atau dikenal dengan stunting. Mungkin tak banyak yang mengira, tapi siapa sangka bahwa di wilayah kota Depok ini ternyata masih banyak ditemui kasus stunting. Bahkan yang mengagetkan hal ini tak hanya terjadi pada warga kurang mampu, namun di beberapa perumahan elit juga ditemukan kasus stunting. Ini bisa jadi karena parenting-nya tidak jalan. Orang tua sibuk sendiri, sehingga anak banyak beli makanan sendiri secara online dan sejenisnya. Karena tidak diperhatikan makanannya, sehingga gizinya tidak seimbang,” ujar Ketua Tim Penggerak PKK Kota Depok, Elly Farida yang juga istri Walikota Depok-saat peresmian PKK dan Posyandu Edelweis di Mahogany Residence, RW 013 Kel. Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat pada Minggu (19/12/2021).

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan tinggi badan yang berada di bawah standar yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan. Kader Posyandu bisa menjadi garda depan untuk memerangi kasus stunting ini. Untuk pemkot Depok sangat mendukung inisiasi penggunaan aplikasi digital atau Aplikasi Posyandu Berbasis Mobile Android untuk mendeteksi dini masalah kesehatan warga, terutama ibu dan balita.

“Kota Depok sudah menerapkan konsep smart city (kota cerdas) yang dikendalikan Dinas Kominfo Kota Depok, di mana untuk layanan kesehatan juga ada aplikasi khusus. Nah untuk data kader Posyandu, terutama dari aktivitas pendataan dan pelaporan kondisi kesehatan warga di lapanmgan, sudah bisa dilakukan melalui aplikasi Posyandu berbasis andriod yang sudah diterapkan di beberra Posyandu. Data ini juga akan diintegrasikan secara digital, sesuai identitas, nama, alamat, sekaligus untuk mendukung terwujudkanya satu data sebagai acuan Pemerintah Depok dalam mengambil berbagai kebijakan agar tepat sasaran,” ungkap Elly.

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Depok, Elly Farida. Untuk menekan angka stunting, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Depok pada 22 November 2021 lalu juga me-launching Program Depok Sukses Bebas Stunting Mewujudkan Kota Ramah Anak (D’Sunting Menara). Program ini merupakan upaya untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas di masa depan.Program D’Sunting Menara juga salah satu bagian dari upaya Pemerintah Kota Depok mendukung Zero New Stunting sesuai Rancanangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2023.

TP PKK memiliki 10 program pokok dalam beberapa bidang, yaitu penghayatan dan pengamalan pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan tata laksana rumah tangga, pendidikan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan kesehatan.

Disinilah pentingnya peran keberadaan dan optimalisasi seluruh kader PKK dari tingkat kota sampai RT agar secara aktif bersama-sama menurunkan angka stunting di Kota Depok. Begitu pula dalam progam dan kegiatan Posyandu, perlu peran pentahelix, seperti kalangan akademisi dan dunia usaha untuk sama -sama mewujudkan cita-cita dan harapan demi anak-anak yang semakin cerdas ke depannya.

“Masyarakat harus mengubah mindset bahwa stunting dapat terjadi pada semua kalangan. Penanganannya ada pada masalah gizi, edukasi dan literasi masalah kesehatan, di mana Posyandu punya peran besar di sana. Karena itu saya sangat mengapresiasi berdirinya Posyandu Edelweis di perumahan yang terbilang elit ini,” ujar Elly.

Lebih lanjut dikatakan, untuk mendukung terwujudnya generasi yang kuat, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok juga sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga. Selain itu, juga terdapat Perda Kota Depok Nomor 15 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Kota Layak Anak adalah Kota yang memiliki sistem pembangunan dan pelayanan publik dari Pemerintah Kota dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan forum Anak guna pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan anak.

Mahogany Residence adalah kawasan perumahan eksklusif yang terletak di Jl. Raya Alternatif Cibubur, Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Dengan diresmikannya Posyandu Edelweis, saat in di Kelurahan Harjamukti sudah ada 17 Posyandu. Menurut Ketua RW 013 Mahogany Residence, Kel Harjamukti, Mashuri Ibrahim, luas perumahan Mahogany sekitar 12 hektar yang terdiri 310 Kepala Keluarga. Di wilayah ini terdapat tujuh (7) ketua RT dengan jumlah penduduk sebanyak 780 warga.

“Walaupun di sekitar perumahan ini sudah banyak tersedia faslitas kesehatan dan rumah sakit besar, namun atas inisiatif warga, kita bentuk Posyandu ini untuk menjembatani tugas dan fungsi pemerintah, terutama terkait layanan dasar masyarakat, terutama terkait bidang kesehatan selain Puskesmas,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Dhyani selaku Ketua Tim PKK RW 013 Mahogany Residence- Harjamukti, Cimanggis, Depok. Menurutnya, kehadiran Posyandu ini juga salah satu upaya untuk membangkitkan semangat dan kepedulian warga untuk bersama meningkatkan kemampuan hidup sehat sebagai bagian penting bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) masa depan yang produktif, sehat dan berkualitas.

“Menurut saya ada banyak hal yang bisa dilakukan melalui Posyandu. Bisa jadi ajang conseling, tak hanya masalah kesehatan, namun juga terkait mental, termasuk masalah narkoba, pronografi dan lainnya untuk remaja yang kebetulan di sisi anak-anaknya kebanyakan dari usia remaja dibanding balitanya. Kemudian bisa juga layanan kesehatan para lansia. Kebetulan kader Posyandu Edelweis, dari 11 orang dua di antaranya itu dokter. Jadi ini bisa jadi ladang amal untuk sesama lah. Makanya nantinya kita juga terbuka untuk warga dari RW lain yang ingin mendapatkjan layanan di sini. Kita ingin bermanfaat bagi orang lain. Kan sebaik Baik Manusia Adalah Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain,” ujar Dhyani.

Turut hadir dalam peresmian Posyandu Edelweis, di antaranya Lurah Harjamukti , Sukmara, Para Ketua RW, Kader TP PKK Ketua Posyandu, Posbindu dari RW 01-RW 16 se-Harjamukti, semua Ketua RT di RW 13, LPM Harjamukti, Sekcam Cimanggis, Pokja 4 Kecamatan Cimanggis, UPT Puskesmas Harjamukti, perwakilan Rumah Sakit Melia, TSM Cibubur, Store Transmart Cibubur , serta beberapa undangan lainnya. (rls/riz)