“Ini adalah hal-hal yang memang cukup menonjol. Karena kalau ditanya ‘Apakah tidak ada temuan semua provinsi?’ Jawabannya ada. Akan tetapi, ini yang cukup menonjol karena yang lain masalah klasik temuannya,” jelas Indraza.

Adapun 10 provinsi tersebut adalah Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Maluku Utara. Secara garis besar, Ombudsman menemukan permasalahan terkait dengan kesalahan prosedur, manipulasi dokumen, dan diskriminasi terhadap calon peserta didik.

1. Aceh
   • Kurangnya sosialisasi
   • Penambahan rombongan belajar di luar prosedur
   • Penambahan jalur madrasah yang tidak sesuai prosedur
2. Riau
   • Diskriminasi dalam jalur perpindahan, hanya menerima siswa dengan orang tua sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
3. Sumatera Selatan
   • Penemuan piagam prestasi palsu, mengakibatkan 911 siswa dicoret dari daftar
4. Banten
   • Penanganan pengaduan yang tidak optimal
5. Daerah Istimewa Yogyakarta
   • Manipulasi dokumen pada jalur zonasi, seperti penitipan nama dalam Kartu Keluarga (KK) dan pemalsuan KK
6. Jawa Tengah
   • Jalur masuk di luar prosedur
   • Penjualan bahan seragam
   • Pemalsuan sertifikat
7. Jawa Barat
   • Aplikasi pendaftaran eror
   • Minimnya pengawasan pendaftaran
8. Bali
   • Penyalahgunaan jalur afirmasi
   • Kurangnya sosialisasi
   • Penambahan daya tampung dengan menambah sekolah SMA tanpa bangunan fisik
9. Nusa Tenggara Barat (NTB)
   • Diskriminasi jalur prestasi bagi agama tertentu, khususnya mengutamakan siswa beragama Islam
10. Maluku Utara
    • Penambahan rombongan belajar dengan mengalihfungsikan ruang laboratorium, menyebabkan ketiadaan laboratorium di sekolah

Indraza menutup paparannya dengan menegaskan bahwa Ombudsman RI akan terus memantau dan menangani permasalahan ini untuk memastikan penerimaan peserta didik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta transparansi.

Permasalahan yang ditemukan ini mencerminkan pentingnya pengawasan ketat dalam proses PPDB untuk menghindari ketidakadilan dan menjaga integritas sistem pendidikan di Indonesia. (hai)

“Untuk menangani laporan dugaan kecurangan PPDB 2024, kami menyediakan mekanisme pengaduan reguler dan Reaksi Cepat Ombudsman. Ketika menerima laporan dari masyarakat, kami berkomitmen menyelesaikan permasalahan dalam waktu maksimal 30 hari,” jelas Diah dalam jumpa pers di Hotel Sutasoma, Jakarta Selatan.

Menurut Diah, jenis kecurangan yang paling sering dilaporkan terkait dengan penyimpangan prosedur. “Laporan terbanyak terkait penyimpangan prosedur, seperti titip siswa dan manipulasi Kartu Keluarga yang sebenarnya sah secara dokumen kependudukan,” tambahnya.

Diah mengimbau masyarakat dan penyelenggara untuk melaporkan kecurangan melalui berbagai kanal Ombudsman RI yang tersedia di 34 provinsi.

Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Chatarina Maulina Girsang, mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan mitigasi kecurangan dalam PPDB. Salah satu isu utama adalah pemalsuan domisili untuk memanfaatkan sistem zonasi, yang telah diatur dalam Permendikbud No. 17 Tahun 2017.

“Pemalsuan domisili sudah kita mitigasi sejak Permendikbud tentang PPDB zonasi diberlakukan. Namun, implementasi aturan di lapangan masih belum maksimal,” ujar Chatarina dalam konferensi pers di Jakarta.

Chatarina menyoroti bahwa masalah utama bukan pada regulasi, tetapi pada implementasi di lapangan. Banyak penyelenggara PPDB yang tidak melakukan mekanisme verifikasi dengan benar. “Sering kali, sekolah hanya mengandalkan dokumen yang diunggah tanpa melakukan klarifikasi lebih lanjut. Misalnya, Kartu Keluarga yang mencantumkan anak dengan tanggal lahir yang sama,” kata Chatarina.

Ia menekankan pentingnya mekanisme verifikasi dalam proses PPDB untuk mencegah kecurangan. “Kami meminta penyelenggara PPDB untuk memastikan adanya mekanisme verifikasi. Jika dilakukan dengan benar, kecurangan dapat diminimalisir,” tegas Chatarina.

Dengan adanya kerjasama antara Ombudsman RI dan Kemendikbudristek, diharapkan proses PPDB 2024 dapat berjalan dengan lebih transparan dan bebas dari kecurangan. Masyarakat diimbau untuk proaktif melaporkan segala bentuk penyimpangan, sementara penyelenggara PPDB diharapkan melaksanakan mekanisme verifikasi dengan ketat untuk memastikan keadilan dalam penerimaan peserta didik baru. tutup Chatarina (hai)