PPDB – Indopos

PPDB Madrasah DKI Jakarta 2025 Resmi Dibuka, Jalur Zonasi Kini Berganti Menjadi Jalur Domisili

Editor : Affandy — Fri, 16 May 2025 05:19:18 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Madrasah untuk jenjang MI, MTs, dan MA di wilayah DKI Jakarta tahun ajaran 2025/2026 resmi memasuki masa pendaftaran. Calon peserta didik kini dapat mendaftarkan diri ke satu madrasah pilihan sesuai dengan jalur penerimaan yang tersedia untuk tiap jenjang pendidikan.

Tahun ini, terdapat perubahan signifikan dalam sistem seleksi. Jalur zonasi resmi berganti nama menjadi jalur domisili, dengan ketentuan seleksi yang telah diatur dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta No 473 Tahun 2025.

Menurut SK tersebut, jalur domisili memberikan prioritas bagi peserta didik yang berdomisili dekat dengan madrasah tujuan, berdasarkan data kependudukan yang sah. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan pemerataan akses pendidikan berbasis wilayah tempat tinggal.

PPDB Madrasah 2025 meliputi beberapa jalur penerimaan, antara lain:

Jalur Domisili (pengganti zonasi)
Jalur Afirmasi, untuk calon siswa dari keluarga tidak mampu
Jalur Prestasi, berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik/non-akademik
Jalur Pindah Tugas Orang Tua, untuk siswa yang mengikuti perpindahan domisili orang tua/wali

Setiap jalur memiliki persyaratan dan mekanisme seleksi tersendiri, sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis (juknis) yang menjadi pedoman resmi pelaksanaan PPDB online di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta.

Calon peserta didik wajib mengikuti tahapan pra pendaftaran secara online melalui laman resmi yang telah disiapkan Kementerian Agama DKI Jakarta. Setelah lolos verifikasi data, siswa dapat mengikuti proses seleksi sesuai dengan jalur yang dipilih.

Adapun tahapan lengkapnya meliputi:

Pra pendaftaran dan unggah dokumen
Verifikasi data oleh operator madrasah
Pemilihan madrasah dan jalur
Pengumuman hasil seleksi
Daftar ulang di madrasah yang menerima

Kementerian Agama DKI Jakarta mengimbau para orang tua untuk memahami ketentuan setiap jalur sebelum melakukan pendaftaran guna menghindari kesalahan teknis yang dapat berakibat pada kegagalan proses seleksi.(dhil)

PPDB Resmi Berganti Jadi SPMB Mulai 2025, Ini Perubahan dan Syarat Masuk SD

Editor : Affandy — Thu, 15 May 2025 04:35:07 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan perubahan sistem penerimaan siswa baru. Mulai tahun ajaran 2025, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) resmi berganti nama menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 3 Tahun 2025.

Perubahan tidak hanya berlaku pada nama, tetapi juga mencakup mekanisme dan jalur penerimaan peserta didik baru, khususnya untuk jenjang Sekolah Dasar (SD).

Berdasarkan Permendikdasmen No 3 Tahun 2025, penerimaan murid baru jenjang SD terbagi menjadi tiga jalur:

Jalur Domisili – menggantikan jalur zonasi pada sistem PPDB sebelumnya. Jalur ini memprioritaskan calon siswa berdasarkan alamat tempat tinggal yang tercatat dalam dokumen kependudukan.
Jalur Afirmasi – ditujukan bagi calon siswa dari keluarga kurang mampu atau memiliki kebutuhan khusus, yang dibuktikan dengan dokumen resmi.
Jalur Mutasi – diperuntukkan bagi anak dari orang tua yang pindah tugas atau mengalami perpindahan tempat tinggal karena alasan tertentu.

Secara umum, syarat masuk SD tetap mengacu pada ketentuan usia dan administrasi. Namun, masing-masing jalur memiliki persyaratan khusus:

Usia minimum 6 tahun pada 1 Juli 2025, dengan prioritas usia 7 tahun ke atas.
Kartu Keluarga (KK) menjadi dokumen utama untuk verifikasi domisili.
Surat keterangan pindah tugas orang tua untuk jalur mutasi.
Surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau kartu perlindungan sosial untuk jalur afirmasi.

SPMB juga mulai menerapkan sistem baru di beberapa daerah, seperti RTO (Real-Time Online) dan Non-RTO, guna meningkatkan transparansi dan efisiensi proses seleksi.

Pemerintah daerah, termasuk Kota Tangerang Selatan dan Kota Yogyakarta, telah mulai merilis jadwal dan petunjuk teknis SPMB 2025. Orang tua diimbau untuk memantau situs resmi dinas pendidikan setempat agar tidak tertinggal informasi penting terkait pendaftaran.(dhil)

PPDB Resmi Berganti Nama Menjadi SPMB, Apa yang Berubah?

Editor : Affandy — Thu, 30 Jan 2025 04:08:15 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Pemerintah telah resmi mengganti nama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Pergantian ini diumumkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam proses penerimaan siswa di berbagai jenjang pendidikan.

Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan mekanisme seleksi dengan kebutuhan pendidikan yang lebih merata serta mengurangi berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam sistem PPDB.

Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), perubahan nama ini tidak hanya sebatas istilah, tetapi juga mencerminkan perbaikan dalam sistem seleksi. SPMB akan mengedepankan asas transparansi, keadilan, dan pemerataan kesempatan bagi calon siswa di seluruh Indonesia.

Meskipun nama berubah, secara umum sistem seleksi masih mempertahankan beberapa prinsip utama dari PPDB, seperti jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi. Namun, ada beberapa penyesuaian yang dilakukan, antara lain:

Peningkatan Transparansi – Proses seleksi akan diawasi lebih ketat untuk menghindari kecurangan dalam penerimaan siswa.
Perbaikan Jalur Seleksi – Regulasi mengenai jalur afirmasi dan prestasi diperjelas agar lebih adil bagi calon peserta didik.
Sistem Teknologi yang Lebih Canggih – Penggunaan sistem berbasis digital diperbaiki agar pendaftaran lebih mudah diakses dan minim kendala teknis.

Perubahan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi siswa dan orang tua dalam memahami mekanisme penerimaan. Selain itu, sistem SPMB juga ditujukan untuk meminimalisir praktik titipan dan memperkuat asas keadilan dalam seleksi masuk sekolah.

Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi resmi dari Kemendikbudristek atau dinas pendidikan setempat guna memahami ketentuan terbaru dalam proses SPMB tahun ajaran mendatang.(dhil)

Gibran Minta Sistem Zonasi pada PPDB Dihilangkan

Editor : Affandy — Fri, 22 Nov 2024 06:39:00 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan instruksinya untuk menghilangkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Menurut Gibran, hal ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan besar menuju “Generasi Emas Indonesia 2045”. Instruksi ini telah disampaikan secara tegas kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, agar segera ditindaklanjuti.

Gibran mengungkapkan hal tersebut dalam sambutannya pada acara Tanwir I Pemuda Muhammadiyah yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/11/2024). Dalam kesempatan itu, Wapres menekankan bahwa kualitas pendidikan Indonesia di masa depan sangat bergantung pada kebijakan yang diterapkan saat ini, khususnya dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi era digital.

Gibran menjelaskan bahwa kebijakan zonasi dalam PPDB saat ini dianggap tidak cukup efektif dalam memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh siswa di Indonesia. Dia menilai bahwa sistem ini membatasi peluang siswa untuk mengakses sekolah terbaik, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah dengan fasilitas pendidikan terbatas.

“Dalam rakor dengan kepala dinas pendidikan, saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, sistem zonasi harus dihilangkan,” ujar Gibran. Menurutnya, dengan menghilangkan sistem zonasi, semua anak Indonesia akan memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa terkendala oleh lokasi tempat tinggal.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga menyampaikan pentingnya menyiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin berkembang. Salah satu langkah yang dianggapnya krusial adalah mempersiapkan anak-anak dengan keterampilan digital. Gibran menekankan pentingnya mengajarkan anak-anak mengenai coding, pemrograman komputer, hingga digital marketing.

“Kalau kita bicara generasi emas, Indonesia 2045, ini kuncinya ada di pendidikan, kuncinya ada di anak-anak muda,” ujar Gibran. Dia mewanti-wanti agar Indonesia tidak sampai tertinggal dari negara-negara lain dalam hal penguasaan teknologi dan keterampilan digital yang semakin menjadi kunci utama dalam dunia kerja global.

Gibran juga menekankan pentingnya memperbaiki kualitas pendidikan secara keseluruhan, dengan mengutamakan pendidikan berbasis keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, penghapusan sistem zonasi diharapkan bisa membuka lebih banyak peluang bagi siswa untuk memilih sekolah yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, bukan terbatas oleh lokasi geografis.

Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan bisa mendukung terciptanya pendidikan yang lebih merata dan berkualitas di seluruh Indonesia, serta memberikan kesempatan yang lebih besar bagi generasi muda untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi terbaik mereka.(dhil)

Ombudsman RI Ungkap Berbagai Permasalahan PPDB Tahun Ajaran 2024

Editor : Hairul — Sat, 06 Jul 2024 05:22:08 +0000

koranindopos.com – Jakarta, Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, memaparkan temuan sementara berbagai permasalahan yang cukup menonjol terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025 di 10 provinsi. Dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Indraza menjelaskan bahwa meskipun semua provinsi memiliki temuan, terdapat masalah yang lebih menonjol di beberapa provinsi.

“Ini adalah hal-hal yang memang cukup menonjol. Karena kalau ditanya ‘Apakah tidak ada temuan semua provinsi?’ Jawabannya ada. Akan tetapi, ini yang cukup menonjol karena yang lain masalah klasik temuannya,” jelas Indraza.

Adapun 10 provinsi tersebut adalah Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Maluku Utara. Secara garis besar, Ombudsman menemukan permasalahan terkait dengan kesalahan prosedur, manipulasi dokumen, dan diskriminasi terhadap calon peserta didik.

Aceh
- Kurangnya sosialisasi
- Penambahan rombongan belajar di luar prosedur
- Penambahan jalur madrasah yang tidak sesuai prosedur
Riau
- Diskriminasi dalam jalur perpindahan, hanya menerima siswa dengan orang tua sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Sumatera Selatan
- Penemuan piagam prestasi palsu, mengakibatkan 911 siswa dicoret dari daftar
Banten
- Penanganan pengaduan yang tidak optimal
Daerah Istimewa Yogyakarta
- Manipulasi dokumen pada jalur zonasi, seperti penitipan nama dalam Kartu Keluarga (KK) dan pemalsuan KK
Jawa Tengah
- Jalur masuk di luar prosedur
- Penjualan bahan seragam
- Pemalsuan sertifikat
Jawa Barat
- Aplikasi pendaftaran eror
- Minimnya pengawasan pendaftaran
Bali
- Penyalahgunaan jalur afirmasi
- Kurangnya sosialisasi
- Penambahan daya tampung dengan menambah sekolah SMA tanpa bangunan fisik
Nusa Tenggara Barat (NTB)
- Diskriminasi jalur prestasi bagi agama tertentu, khususnya mengutamakan siswa beragama Islam
Maluku Utara
- Penambahan rombongan belajar dengan mengalihfungsikan ruang laboratorium, menyebabkan ketiadaan laboratorium di sekolah

Indraza menutup paparannya dengan menegaskan bahwa Ombudsman RI akan terus memantau dan menangani permasalahan ini untuk memastikan penerimaan peserta didik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta transparansi.

Permasalahan yang ditemukan ini mencerminkan pentingnya pengawasan ketat dalam proses PPDB untuk menghindari ketidakadilan dan menjaga integritas sistem pendidikan di Indonesia. (hai)

Politisi PPP Minta Sistem Zonasi PPDB Dikaji Ulang

Editor : Hairul — Mon, 24 Jul 2023 02:35:17 +0000

Koranindopos.com – Jakarta. Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa’aduddin Djamal mengkritisi sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dia berharap agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan berpijak pada kajian ilmiah. Hal ini menjadi perhatiannya lantaran kebijakan tersebut melahirkan polemik di tengah masyarakat.

Polemik yang dimaksud Illiza karena sistem zonasi mengakibatkan akses memperoleh pendidikan semakin sulit diperoleh bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterimanya, sejumlah masyarakat melakukan kecurangan supaya anaknya bisa mendapatkan sekolah yang layak. Di sisi lain, kecurangan juga terjadi akibat calon murid yang sesuai dengan kriteria zonasi tidak berhasil lulus masuk di sekolah yang dekat dengan rumahnya.

”Dari 7 tahun kebijakan zonasi yang sudah berlangsung, ini juga belum bisa menghasilkan dampak yang yang maksimal terhadap peraturan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB. Akhirnya, kita dapatkan perilaku-perilaku buruk dari masyarakat kita yang terpaksa melakukan pembohongan-pembohongan,” tegas Illiza dikutip dari laman resmi DPR RI, Senin (24/7).

Politisi Fraksi PPP itu menekankan agar pemerintah daerah melalui dinas terkait mengawasi secara lekat setiap tahapan PPDB. Langkah ini menjadi krusial agar pemerataan pendidikan di Indonesia secara perlahan terwujud. Selain itu, dia meminta agar kuota jalur prestasi diperbesar sehingga calon murid berprestasi tetap memperoleh hal untuk mendapatkan pendidikan.

”Ini kan masalahnya harus betul-betul dilakukan evaluasi menyeluruh termasuk Menteri (Kemendikbudristek). Jadi mungkin Presiden juga harus melihat hal ini persoalan yang terbesar. Karena beliau juga kan ingin agar bagaimana SDM unggul itu bisa tercipta, bisa terwujud untuk Indonesia,” ujar Illiza.

Illiza menegaskan, Komisi X DPR RI mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar segera melakukan evaluasi menyeluruh. ”Evaluasi tersebut harus melibatkan para tokoh pendidikan dan multi-organisasi lainnya untuk memperbaiki kebijakan PPDB yang lebih baik,” tandas dia.

Kota Tangsel Siapkan 6 Ribu Kuota PPDB

Editor : Hanasa — Wed, 14 Jun 2023 07:45:14 +0000

koranindopos.com – Kota Tangsel. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kota Tangsel menyiapkan kuota 6 ribu orang untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 tingkat SMP negeri.

Kepala Dispendikbud Kota Tangsel Deden Deni kepada awak media mengungkapkan, dalam pelaksanaan PPDB tingkat SMP negeri, pihaknya membuka kuota kurang lebih 6 ribu siswa. Mereka tersebar di 24 SMP negeri di Kota Tangsel.

’’PPDB tingkat SMP akan dibuka pada minggu ketiga bulan ini dengan tiga jalur penerimaan. Yaitu, zonasi, afirmasi, dan prestasi. Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya,’’ kata Deden.

Deden menerangkan, untuk pelaksanaan PPDB tingkat SD negeri, pihaknya tidak terlalu mengkhawatirkan. Sebab, sudah ada tiga SD negeri di setiap kelurahan.

’’Kami jauh hari sudah sosialisasi ke semua SMP. Kalau SD relatif enggak terlalu rumit. Sebab, sebarannya merata hampir 1 kelurahan 3 sekolah. Hampir seimbang antara kebutuhan dan kapasitas,’’ ungkapnya. (rik/mmr)

Pendaftar PPDB DKI Capai 109 Ribu Orang

Editor : Hana — Wed, 14 Jun 2023 00:41:14 +0000

Koranindopos.com – Jakarta. Dinas Pendidikan (Dispendik) DKI mulai melaksanakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online Senin (12/6/2023). Proses PPDB itu dimulai pukul 08.00 melalui website disdik.jakarta.go.id.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Syaefuloh Hidayat menuturkan, PPDB itu akan berlangsung hingga 7 Juni. ’’Pada pukul 09.00, sudah ada 109 ribu pendaftar,’’ katanya.

Syaefuloh juga menyampaikan bahwa proses PPDB di Jakarta akan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Dispendik DKI mengacu pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada Jenjang TK, SD, SMP, SMA, maupun SMK.

Untuk kuota, Syaefuloh tidak membantah sangat terbatas. Terutama untuk jenjang SMA maupun SMK negeri. Perinciannya, 92.216 kursi untuk SD, 70.207 kursi untuk SMP, 27.932 kursi untuk SMA, dan 19.379 kursi untuk SMK. Ada empat jalur PPDB yang bisa diikuti masyarakat. Yakni, jalur prestasi, afirmasi, zonasi, serta pindah tugas orang tua dan anak guru.

Lebih lanjut, Syaefuloh menyebutkan, jika ada masyarakat yang kesulitan dalam melakukan pendaftaran PPDB, pihaknya sudah membuka posko di beberapa lokasi. ”Poskonya ada di sekolahan. Insya Allah, siap melayani. Kemudian, posko di tingkat suku dinas dan yang terakhir adalah posko di tingkat dinas pendidikan,’’ terangnya.

Pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat di Jakarta. Di posko dinas pendidikan, ada beberapa orang tua yang mengalami kesulitan. Salah satunya, Widia, warga Kramat Jati, Jakarta Timur. Dia terpaksa mendatangi posko tersebut karena ada kesalahan nama keponakannya yang akan mendaftar SMA negeri di Jakarta Timur.

”Keponakan saya kan lulusan MTs. Jadi, kalau mau daftar dari pesantren ke SMA negeri itu harus ikut pra pendaftaran lebih dulu. Nah, di pra pendaftaran, namanya sudah Ahmad. Tapi, pas login di PPDB, namanya jadi Ahman. Takutnya salahnya berkepanjangan sampai ke ijazah,’’ terangnya.

Sebelum ke posko dispendik itu, Widia datang ke posko di Cijantung. Namun, dia tidak mendapatkan hasil yang memuaskan saat melaporkan kesulitannya.

”Kata mereka gak apa-apa, nanti bisa diganti pas sudah masuk sekolah. Tapi, kan kami gak tahu sekolahnya nanti. Takut ribet juga disuruh ke sini-sini lagi. Jadi, mending ke sini sekalian. Kata mereka juga memang kalau soal PPDB harus ke sini. Ya sudah, saya datang,’’ tambahnya. (wyu/mmr)

58 Persen Total Lulusan SD dan SMP di Jakarta Diperlakuan Diskriminatif

Editor : Hanasa — Mon, 12 Jun 2023 04:56:48 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Kuota penerimaan siswa di sekolah negeri menjadi problem utama. Tidak terkecuali di Jakarta.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji yang tergabung dalam Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta (Kopaja) kepada awak media mengatakan, pihaknya mendorong

Pemprov DKI Jakarta untuk menggandeng sekolah swasta dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Sebab, ada potensi 52 persen lulusan SD dan 67 persen lulusan SMP yang tidak bisa diterima di sekolah negeri. Pihaknya mencatat, setiap tahun, ada sekitar 170 ribu anak lulusan SD dan SMP atau 58 persen dari total lulusan yang mendapat perlakuan diskriminatif. Daya tampung menjadi masalah karena yang dihitung hanya sekolah negeri. ’’Karena itu, proses PPDB berubah menjadi proses seleksi,’’ ujarnya pada Minggu (11/6/2023).

Dampaknya, siswa yang tidak lolos masuk SMP dan SMA negeri di Jakarta harus masuk ke sekolah swasta. Padahal, biaya pendidikannya sangat tinggi. Warga miskin yang tidak lolos di PPDB terancam putus sekolah karena tidak punya biaya.

’’Jumlah angka putus sekolah di Jakarta itu paling besar di Indonesia. Dan angkanya puluhan ribu, ya. Tertinggi di Indonesia itu di tingkat SD, ya. Di SMP dan SMA, jumlahnya lebih banyak,’’ lanjutnya.

Padahal, setiap tahun Pemprov DKI Jakarta mengucurkan Rp 17 triliun untuk pendidikan. (wyu/mmr)

SD negeri 13/1 Muara Bulian targetkan PPDB tahun ajaran 2022-2023 sebanyak 112 murid.

Editor : Hana — Wed, 06 Jul 2022 23:57:55 +0000

Batang Hari, Koranindopos.com – Penerimaan peserta Didik baru (PPDB) secara on-line menjadi target yang harus di capai oleh setiap pemimpin di sekolah guna untuk memenuhi kuota angka peserta didik di sekolah yang di pimpinnya.

Menjadi kebanggaan tersendiri bagi kepala sekolah apabila target penerimaan peserta Didik baru berbasis online ini tercapai .

Begitu juga dengan penerimaan peserta Didik baru di SD negeri 13/1 Muara Bulian yang mana di sekolah ini menargetkan penerimaan peserta didik sebanyak 112 orang untuk empat ruang kelas.

Kepala sekolah SD negeri 13/1 Muara Bulian kabupaten Batang Hari Dwiyanti Marlina S.pd Rabu (06/07/2022) pukul 10.00 wib dalam wawancaranya mengatakan bahwa sekolah dasar negeri 13/1 Muara Bulian kabupaten Batang Hari untuk tahun ajaran 2022-2023 menyiapkan 4 ruang kelas bagi peserta didik baru.

Insyallah apa yang kami harapkan dapat tercapai sesuai target yaitu menerima peserta didik baru sebanyak 112 orang atau paling sedikit target kami sebanyak 100 orang sesuai dengan zonasi yang telah di tetapkan dinas p dan K Batang Hari.kata Dwiyanti Marlina S.Pd.

Pada penerimaan peserta didik baru kami menggunakan sistim online dan of-line di mana operator dan guru di SD negeri 13/1 Muara Bulian siap membantu serta mempermudah dalam proses pendaptaran peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023 insyaallah semua akan berjalan lancar ,Tutup Kepsek SD negeri 13 /1 Muara Bulian kabupaten Batang Hari provinsi Jambi.(Her/Pin)