Pembayaran THR bagi PPPK tahun 2025 mengalami perubahan signifikan dalam besaran dan ketentuan pemberiannya. Perubahan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur tata cara pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, termasuk PPPK.

Beberapa poin utama dalam aturan tersebut antara lain:

• THR dihitung berdasarkan masa kerja dan penghasilan, dengan salah satu komponen utamanya adalah gaji pokok sesuai golongan PPPK.

• PPPK yang telah bekerja kurang dari satu tahun tetap berhak menerima THR, tetapi jumlahnya diberikan secara proporsional berdasarkan masa bekerja dan penghasilan 1 bulan sesuai formula peraturan.

• PPPK yang bekerja kurang dari satu bulan kalender sebelum Hari Raya tidak mendapatkan THR.

Besaran THR ini juga menyesuaikan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan tertentu sebelum Hari Raya, misalnya pada bulan Februari tahun pencairan THR.

THR PPPK pada dasarnya menghitung gaji pokok sesuai golongan dan mengalikan dengan proporsi masa kerja. Misalnya, PPPK yang telah bekerja lebih dari satu tahun penuh berhak atas THR 100% dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Sedangkan bagi yang masa kerjanya lebih pendek, THR diberikan secara proporsional sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, THR tidak hanya mencakup gaji pokok tetapi juga komponen-komponen tunjangan lain yang melekat pada penghasilan bulanan PPPK, sesuai ketentuan peraturan.

Berdasarkan informasi yang dirilis oleh media nasional, pencairan THR untuk PPPK biasanya dilakukan menjelang bulan Ramadan atau sebelum Hari Raya Idul Fitri. Estimasi pencairan dapat berbeda tiap tahun namun pemerintah biasanya mengatur untuk mencairkannya beberapa minggu sebelum Hari Raya agar dapat dimanfaatkan dalam persiapan kebutuhan lebaran.

Pemberian THR bukan hanya aspek administratif semata, tetapi juga dirancang untuk menjaga daya beli PPPK menjelang hari besar keagamaan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan aparatur negara, termasuk PPPK, dan stabilitas ekonomi nasional.

Apabila Anda ingin melihat besaran dan estimasi jadwal pencairan berdasarkan golongan PPPK serta aturan terbaru yang berlaku, Anda bisa membaca artikel sumbernya “THR PPPK 2026 Cair Kapan? Intip Besaran dan Estimasi Jadwal Pencairannya” yang mengulas informasi ini secara lebih lengkap.(dhil)

Menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, Hari Raya Idul Fitri 2025 jatuh pada tanggal 31 Maret 2025. Berdasarkan pola pencairan tahun-tahun sebelumnya, diperkirakan:

• THR PNS, PPPK, dan pensiunan akan cair sekitar 10 hari sebelum Lebaran, yakni sekitar 20 Maret 2025.
• Gaji ke-13 PNS dan PPPK diprediksi cair pada Juni atau Juli 2025, sesuai dengan kebutuhan pegawai untuk menghadapi tahun ajaran baru.

Besaran THR dan Gaji ke-13 dihitung berdasarkan 5 komponen utama, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024, yaitu:

1. Gaji Pokok
2. Tunjangan Keluarga
3. Tunjangan Pangan
4. Tunjangan Jabatan
5. Tunjangan Kinerja

Dengan skema ini, diharapkan THR dan Gaji ke-13 dapat membantu para pegawai dalam memenuhi kebutuhan selama momen Idul Fitri dan awal tahun ajaran baru.

Pada tahun 2025, pemerintah kembali mengalokasikan anggaran khusus untuk pembayaran THR dan Gaji ke-13 bagi PNS, PPPK, Polri, dan TNI. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai sekaligus mendorong daya beli masyarakat, terutama di momen Lebaran dan awal tahun ajaran baru.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu pegawai pemerintah dan pensiunan dalam menghadapi kebutuhan ekonomi serta memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.(dhil)

1. Data Diri Tidak Sesuai
   Salah satu alasan utama yang dapat menyebabkan pembatalan kelulusan adalah ketidaksesuaian antara data diri peserta yang tercantum di sistem dan dokumen yang diserahkan selama proses pendaftaran. Hal ini termasuk ketidaksesuaian identitas, alamat, atau informasi lainnya yang tidak valid atau tidak sesuai dengan dokumen yang sah.
2. Tidak Memenuhi Persyaratan Administratif
   Peserta juga bisa dibatalkan kelulusannya jika tidak memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan. Persyaratan ini mencakup dokumen yang belum lengkap atau tidak valid, serta kualifikasi pendidikan yang tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh panitia seleksi.
3. Tindak Kecurangan
   Pihak berwenang menegaskan bahwa tindakan kecurangan dalam setiap tahap seleksi, baik itu berupa penggunaan dokumen palsu, manipulasi data, atau bentuk kecurangan lainnya, akan berakibat fatal. Peserta yang terbukti terlibat dalam tindakan kecurangan akan langsung dibatalkan kelulusannya.
4. Tidak Melakukan Verifikasi Ulang
   Setelah dinyatakan lolos, peserta PPPK diharuskan untuk melakukan verifikasi ulang dokumen dan data diri di tahap akhir. Jika peserta tidak melakukan verifikasi sesuai prosedur atau tidak hadir pada jadwal yang ditentukan, maka kelulusannya dapat dibatalkan.
5. Pelanggaran Ketentuan Lainnya
   Selain beberapa hal di atas, pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam seleksi PPPK juga bisa mengakibatkan pembatalan kelulusan. Misalnya, pelanggaran terhadap jadwal ujian atau aturan yang berkaitan dengan etika dan tata tertib.

Penting bagi peserta PPPK 2024 untuk selalu memperhatikan setiap tahapan seleksi dengan seksama, memastikan semua data dan dokumen yang diserahkan valid dan sesuai, serta menghindari segala bentuk pelanggaran agar tidak menghadapi risiko pembatalan kelulusan.(dhil)

Selain perpanjangan waktu pendaftaran, BKN juga mengumumkan adanya kriteria tambahan bagi pelamar PPPK 2024 Tahap II. Kriteria tambahan ini tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 15/2025 dan menyasar kelompok pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database atau pangkalan data BKN.

Kriteria tambahan yang diterapkan pada PPPK 2024 Tahap II ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi pegawai non-ASN yang selama ini telah bekerja di berbagai instansi pemerintah. Pelamar yang memenuhi kriteria tambahan ini diharapkan dapat mendaftar dan berkesempatan mengikuti seleksi untuk menjadi PPPK.

1. Pegawai Non-ASN Terdaftar di Database BKN Salah satu syarat utama untuk memenuhi kriteria tambahan ini adalah status pegawai non-ASN yang telah terdaftar dalam pangkalan data BKN. Artinya, pegawai non-ASN yang sudah terdaftar akan memiliki peluang lebih besar untuk mengikuti seleksi PPPK 2024 Tahap II.
2. Usia dan Persyaratan Administratif Meskipun kriteria tambahan ini memberikan peluang bagi pegawai non-ASN, pelamar tetap harus memenuhi syarat administratif lainnya, termasuk usia yang ditentukan dan berkas yang diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelamar memenuhi persyaratan umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Bersedia Menjalani Seleksi dan Penilaian Pelamar yang memenuhi kriteria tambahan ini diharapkan dapat mengikuti proses seleksi dengan penuh tanggung jawab. Proses seleksi untuk PPPK 2024 Tahap II terdiri dari beberapa tahapan, termasuk ujian kompetensi yang akan mengukur kemampuan dan kualifikasi pelamar.

Pendaftaran PPPK 2024 Tahap II yang semula ditutup pada 7 Januari 2025 akhirnya diperpanjang hingga 15 Januari 2025. Perpanjangan ini memberikan kesempatan tambahan bagi para pelamar yang belum sempat mendaftar dalam periode sebelumnya. Dengan adanya tambahan waktu pendaftaran, BKN berharap lebih banyak pelamar yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi dan memperoleh kesempatan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).(dhil)

Tahap 1 seleksi PPPK 2024 diikuti oleh pelamar yang merupakan eks tenaga honorer (THK-II) dan tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) yang telah terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Proses seleksi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem perekrutan ASN dan memberikan kesempatan bagi pegawai non-ASN untuk menjadi bagian dari pemerintahan.

Kabar baiknya, bagi pelamar PPPK tahap 1 yang tidak lolos, masih ada kesempatan untuk mencoba kembali di tahap 2. Ketentuan ini disampaikan dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 634 Tahun 2024. Surat Keputusan tersebut mengatur bahwa bagi pelamar yang gagal pada tahap pertama, terutama yang merupakan pegawai non-ASN, mereka bisa mengikuti seleksi tahap kedua untuk memperoleh kesempatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Tahap 2 seleksi PPPK akan dibuka setelah pengumuman hasil tahap 1, dan pelamar yang memenuhi syarat dapat mendaftar kembali untuk mengikuti proses seleksi selanjutnya. Hal ini memberi harapan bagi mereka yang belum berhasil pada tahap pertama untuk memperbaiki performa mereka dan berkompetisi di tahap berikutnya.

Untuk mengecek hasil seleksi PPPK tahap 1, pelamar dapat mengakses website SSCASN yang telah disediakan oleh pemerintah. Setelah masuk ke website, pelamar hanya perlu memasukkan informasi terkait akun mereka, seperti nomor registrasi dan data lainnya, untuk melihat apakah mereka lolos seleksi atau tidak.

Selain itu, informasi mengenai jadwal seleksi tahap 2 serta prosedur pendaftaran untuk pelamar yang ingin mencoba kembali juga akan tersedia di situs yang sama. Pemerintah berharap seleksi ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan peluang yang adil bagi semua peserta.(dhil)

Perpanjangan masa pendaftaran ini diumumkan melalui Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 11000/B-KS.04.01/SD/K/2024 yang diterbitkan pada Senin, 30 Desember 2024. Dengan demikian, detikers yang belum sempat mendaftar kini masih memiliki waktu tambahan hingga 7 Januari 2025 untuk menyelesaikan proses pendaftaran.

Pendaftaran PPPK tahap 2 kini dimulai sejak 17 Desember 2024 dan akan berakhir pada 7 Januari 2025. Perpanjangan ini memberikan kesempatan lebih bagi para calon pelamar untuk melengkapi berkas dan mengikuti tahapan pendaftaran dengan lebih nyaman. Meskipun pendaftaran diperpanjang, untuk jadwal seleksi tahap berikutnya tetap sama seperti yang telah diumumkan sebelumnya, sehingga pelamar tetap perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti ujian seleksi sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Seleksi PPPK menjadi salah satu kesempatan besar bagi banyak tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta berbagai profesi lainnya yang ingin bergabung dengan instansi pemerintah. PPPK menawarkan status pekerjaan yang lebih stabil dengan berbagai tunjangan dan fasilitas yang menguntungkan. Oleh karena itu, perpanjangan waktu pendaftaran ini memberi peluang tambahan bagi detikers untuk mengikuti seleksi dan memanfaatkan kesempatan ini.

Bagi yang belum mendaftar, ini adalah kesempatan terakhir untuk ikut serta dalam seleksi PPPK tahap 2. Pastikan Anda telah menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan dan mengikuti prosedur pendaftaran dengan teliti. Jangan lewatkan kesempatan emas ini!(dhil)

Pengumuman ini menjadi puncak dari rangkaian seleksi yang telah dimulai sejak 1 Oktober 2024. Peserta yang mengikuti seleksi telah melewati berbagai tahap, seperti seleksi administrasi, seleksi kompetensi, kompetensi tambahan, hingga wawancara.

Seleksi PPPK 2024 periode 1 ini difokuskan pada pelamar prioritas, yaitu:

1. Eks tenaga honorer yang sebelumnya telah bekerja di instansi pemerintah.
2. Tenaga non-ASN yang terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
3. Pelamar prioritas lainnya yang memenuhi kriteria tertentu sesuai regulasi yang berlaku.

Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih besar kepada tenaga honorer dan non-ASN yang telah mengabdi di berbagai sektor pemerintahan untuk mendapatkan status formal sebagai pegawai dengan perjanjian kerja.

Peserta dapat mengecek hasil seleksi PPPK melalui portal resmi yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Berikut langkah-langkahnya:

1. Kunjungi portal SSCASN BKN di https://sscasn.bkn.go.id.
2. Login menggunakan akun yang telah didaftarkan saat seleksi.
3. Pilih menu “Hasil Seleksi”.
4. Unduh pengumuman dan periksa status kelulusan Anda.

Pastikan peserta mematuhi arahan lebih lanjut yang tertera dalam pengumuman hasil seleksi.

Bagi peserta yang dinyatakan lulus, langkah berikutnya adalah proses penetapan NIP (Nomor Induk Pegawai) PPPK yang akan dilakukan pada Januari 2025. Sedangkan bagi peserta yang belum berhasil, pemerintah memberikan peluang untuk mengikuti seleksi pada periode berikutnya.

Pengumuman ini diharapkan memberikan kepastian bagi para peserta seleksi, khususnya mereka yang telah mengabdikan diri sebagai tenaga honorer dan non-ASN. Program PPPK menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan sistem kepegawaian yang profesional, adil, dan merata.

Selamat kepada peserta yang lulus seleksi PPPK 2024 periode 1. Semoga dapat mengemban amanah dengan baik dalam membangun bangsa!(dhil)