Privy selaku  Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang berinduk ke Kominfo juga turut mengambil peran dalam inisiatif ini dengan menjadi mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu Sertifikat Elektronik yang tersedia di Coretax dalam menyediakan tanda tangan elektronik (TTE) tersertifikasi untuk dokumen perpajakan. Lebih lanjut, untuk mendukung percepatan digitalisasi perpajakan ini, Privy juga turut menggratiskan layanan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik pada aplikasi Coretax bagi para penggunanya.

CEO & Founder Privy, Marshall Pribadi mengatakan, dirinya menyambut baik kerjasama antara DJP dengan Privy dalam bentuk integrasi Coretax. Dengan lebih dari 56 juta masyarakat Indonesia yang telah menjadi pengguna Privy, hal ini tentunya menandakan teknologi yang dihadirkan Privy telah dipercaya sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam reformasi pajak.

“Kami sangat menyambut baik kepercayaan yang diberikan DJP kepada Privy.  Dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan sertifikat elektronik dari Privy secara gratis, diharapkan dapat mendukung DJP dalam reformasi perpajakan sekaligus memberikan keabsahan hukum, menghemat waktu dan biaya secara signifikan. Selain itu, privasi dan keamanan data Wajib Pajak (WP) menjadi keutamaan bagi kami,” ungkap Marshall dalam keterangan tertulis di Jakarta (18/1).

Coretax menjadi bagian dari reformasi perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) 40 Tahun 2018 untuk meningkatkan kinerja sistem yang ada saat ini. Dengan Coretax, WP akan dimudahkan karena kewajiban perpajakan akan dilakukan secara digital.

Coretax mengharuskan WP menggunakan tanda tangan elektronik (TTE) dalam pendandatanganan dokumen perpajakan.   Para WP dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat elektronik melalui aplikasi Privy yang tersedia di Playstore/IOS, untuk kemudian dipilih sebagai sertifikat elektronik pada website Coretax dan digunakan untuk menandatangani dokumen. Tata cara pengajuan dan masa berlaku TTE tersertifikasi diatur oleh PSrE.

Penerbitan faktur pajak bagi WP badan kini dapat dilakukan secara digital pada menu e-faktur dan e-bupot yang tersedia di website Coretax. Perwakilan setiap perusahaan harus terlebih dahulu memverifikasi identitasnya melalui kode otorisasi dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, termasuk Privy, kemudian mengunggah swafoto untuk dilakukan validasi face comparison oleh sistem. Pastikan untuk terlebih dahulu mendaftar akun Privy untuk mempermudah proses verifikasi identitas tersebut. Setelah identitas tersimpan, dalam menu penandatanganan e-faktur pengguna akan diminta untuk memilih sertifikat elektronik Privy kemudian cukup memasukkan kode OTP untuk menyelesaikan proses penandatanganan.

Lebih jauh Marshall mengatakan, kerjasama Privy dengan DJP merupakan kemitraan strategis yang mendorong kesadaran WP pada kepatuhan pajak serta menciptakan ekosistem digital di masyarakat. “Diharapkan, kerjasama Privy dan DJP memberikan dampak luas bagi terciptanya ekosistem digital sekaligus mendorong kesadaran WP untuk melaporkan pajak dan serta meningkatkan pelayanan pajak di masyarakat,” imbuh Marshall. (ris)

BFN 2024 yang dihadiri lebih dari 3.500 visitors dan 56 exhibitors merupakan acara tahunan yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Berlangsung pada 11 November hingga 12 Desember 2024, dengan puncak acara The 6th Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) pada 12-13 November 2024.

Kepercayaan yang diberikan Privy sebagai Official Digital Signature Partner of IFSE dan BFN 2024 disambut baik, apalagi penunjukkan tersebut sejalan dengan tema BFN 2024 tahun ini, yaitu “Technology Convergence, Shaping the Future of Finance and Beyond”, di mana Privy terus melakukan inovasi teknologi layanan digital untuk masyarakat di masa depan.

Keikutsertaan Privy dalam rangkaian IFSE dan BFN 2024 sebagai bentuk komitmen untuk turut menjadi bagian dalam sinergi antar pelaku industri di sektor keuangan digital dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan digital yang aman dan terpercaya.

Pada rangkaian IFSE dan BFN 2024, Privy dengan bangga mendukung penuh penyelenggarakan beragam acara talkshow maupun diskusi interaktif, yang dihadiri jajaran anggota dewan komisioner OJK, di antaranya Mahendra Siregar (Ketua Dewan Komisioner OJK), ⁠Hasan Fawzi (Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK), ⁠Friderica Widyasari Dewi (Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK), dan ⁠Sophia Wattimena (Ketua Dewan Audit OJK).

Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK, menyebut bahwa semua ekosistem perekonomian berbasis sektor riil semakin menggunakan teknologi digital inovasi, dan pada gilirannya memanfaatkan keberadaan dan pengembangan fintech, sehingga menjadi satu ekosistem dan multi-platform yang besar dan mengatur seluruh rantai pasok yang ada di dalam industri.

Menurut Mahendra, keberadaan pengawasan, kebijakan, pengaturan yang dilakukan oleh OJK tentunya yang terbaik. Di satu sisi, undang-undang menegaskan bahwa dukungan pada pengembangan berbasis inovasi, berbasis keuangan digital, berbasiskan teknologi adalah masa depan dari pengembangan sektor keuangan Indonesia.

Tapi di lain sisi, kata Mahendra, OJK berada dalam satu perangkat, dalam satu organisasi regulator, pemangku kebijakan, dan mengatur maupun melakukan pengawasan yang selalu berbasis pada keutamaan pengelolaan tersebut. Termasuk juga melakukan tata kelola yang baik (good governance), risk management dan compliance, di mana itu adalah basis dari pengaturan penyusunan kebijakan dan pengawasan yang memang bertanggung jawab dan bisa melihat keseluruhannya secara lengkap dengan kebijaksanaan.

Hal tersebut menjadikan pengembangan fintech di Indonesia berbeda dengan yang lain. Banyak dari negara lain, meski tidak semua, regulatornya belum bisa ditetapkan secara spesifik, karena ada yang fokus kepada pengembangan teknologi, pengembangan fintech secara spesifik, ada juga yang khawatir dan sangat cemas terhadap isu-isu governance.

“Kami semua di OJK sangat kental dengan aspek good governance, risk management dan compliance. Bahkan lebih memberikan zona yang tenang dan berimbang di antara kedua sisi, dengan tentu juga mengutamakan dan menjamin pelayanan maupun perlindungan konsumen,” ungkap Mahendra.

Mahendra menambahkan, “Kami berharap dengan IFSE tahun ini kita memiliki tekad dan pemahaman lebih baik terhadap bagaimana peran signifikan dan strategis dari fintech baik dalam kancah kepentingan perekonomian dan pembangunan nasional maupun bagaimana kita mengelolanya dengan tepat, good governance dan juga compliance, dan di sisi lain supaya tidak memiliki keberpihakan.”

TANTANGAN TEKNOLOGI DI SEKTOR KEUANGAN
Privy juga menyelenggarakan panel diskusi pada hari pertama penyelenggaraan IFSE dan BFN 2024, Selasa (12/11). Diskusi dengan tema “Advanced Fraud Detection for P2P Lending Platform” itu menghadirkan Marshall Pribadi (CEO Privy), Jimmy Muhamad (Komisaris Utama PT Indonesia Fintopia Technology/EASYCASH), Anugrah Pratama (Partner Ernst & Young Parthenon), dan Adief Razali (Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Lainnya). Acara menarik ini dimoderatori oleh Kuseryansyah, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Marshall Pribadi, CEO Privy sekaligus Wakil Ketua Umum IV Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) menyoroti tantangan teknologi di sektor keuangan makin mengkhawatirkan dengan maraknya artificial intelligence (AI).

“Masalah sekarang ini, deepfake video dengan generated AI sudah mengerikan sekali. Perkembangannya sangat smooth sehingga makin lama deepfake protection juga akan kewalahan menghadapi deepfake AI hasil video yang sangat mulus,” kata Marshall.

Saat ini, kata Marshall, hanya dengan bermodal foto KTP kita yang sudah beredar, dengan deepfake video tadi, kesempatannya cukup besar data pribadi kita disalahgunakan untuk membuka satu akun sebagai borrower di suatu platform.

“Solusi yang diperlukan adalah user-centric digital identity, di mana untuk membuka akun – bukan hanya bermodalkan foto KTP, tapi harus memiliki identitas digital berbasis elektronik,” ungkap Marshall.

Marshall menambahkan, dengan identitas digital berbasis user-centric, apabila pengguna tercatat melakukan fraud di salah satu platform P2P dan mencoba untuk membuka akun di platform keuangan lainnya, maka catatan fraud-nya akan bisa terdeteksi.

Fraudster  itu, Marshall menjelaskan, adalah sindikat terorganisir dan bekerja sama dengan federated digital identity neutral third party, segala attempt fraud yang bukan hanya menyerang satu platform, melainkan alamat email, nomor ponsel, dan lainnya bisa diagregasi sehingga mencegah terjadinya fraud.

Apabila tidak diberi efek jera, para fraudster akan terus mencoba untuk melakukan tindak kejahatan. Efek jera yang paling sederhana adalah dengan memakai tanda tangan tersertifikasi, di mana UU ITE mengamanatkan sertifikat elektronik ini juga berfungsi sebagai identitas digital.

“Salah satu efek jera yang dapat dilakukan yaitu membekukan identitas digital pelaku sehingga tidak dapat membuka akun di platfrom keuangan digital lainnya,” tutup Marshall.

Momen IFSE dan BFN 2024 juga melibatkan Privy dalam peristiwa penting seperti penandatanganan pakta integritas AFTECH dan AFPI, serta kesepakatan strategis antara JULO dan Privy.

Dalam rangkaian kegiatan IFSE dan BFN 2024, Privy juga menghadirkan SINERGY ZONE di booth Privy dengan menghadirkan produk unggulan mitra-mitra strategis pada sektor jasa keuangan seperti Bank Mandiri (banking), Gadai Efek by Pegadaian (pembiayaan), EasyCash (P2P lending), dan BRI Danareksa Sekuritas (sekuritas).

Marshall juga sangat gembira dengan penunjukkan Privy sebagai Official Digital Signature Partner dalam IFSE dan BFN 2024. Privy bangga karena teknologi layanan tanda tangan elektronik yang telah dipakai lebih dari 53 juta pengguna terverifikasi tersebut dimanfaatkan para pelaku industri keuangan selama kegiatan berlangsung. (ris)

Selain itu Privy dipercaya oleh Hermina untuk menyediakan teknologi pencatatan dokumen rekam medis di jaringan Rumah Sakit (RS) Hermina di seluruh Indonesia. Acara penandatanganan kesepakatan kerja sama antara Privy dan Hermina berlangsung di Hermina Tower, Kemayoran, Jakarta, pada 28 Oktober 2024.

Dukungan yang diberikan Privy diharapkan semakin mempermudah proses administrasi rumah sakit, sehingga akan memperlancar perencanaan maupun program agar jaringan RS Hermina terus berkembang.

Yulisar Khiat, Wakil Direktur Utama Hermina, menyambut baik kolaborasi ini. Menurutnya, kehadiran tanda tangan elektronik dari Privy akan meningkatkan efisiensi administrasi dalam pengelolaan jaringan rumah sakit.

“Kerja sama antara Hermina dan PrivyID diharapkan dapat mempercepat transformasi digital di sektor kesehatan dengan memperkenalkan solusi tanda tangan elektronik yang aman dan terpercaya. Dengan adanya integrasi ini, diharapkan proses administrasi kesehatan dapat menjadi lebih efisien, hemat waktu, dan ramah lingkungan, sekaligus meningkatkan keamanan data pasien,” jelas Yulisar.

Kerja sama ini tak hanya memudahkan manajemen rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan, tapi juga menguntungkan konsumen karena proses pencatatan rekam medis jadi lebih mudah tercatat dan tersimpan dengan aman.

Kepercayaan yang diberikan Hermina kepada Privy, sebagai lembaga non-Pemerintah pertama yang mendapat lisensi Certificate Authority (CA) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia, semakin memperkuat komitmen dukungan terhadap digitalisasi layanan kesehatan di Indonesia.

Marshall Pribadi, CEO Privy, menyatakan bahwa kemitraan ini menjadi bukti nyata dari upaya Privy dalam mendukung digitalisasi layanan kesehatan di Indonesia. “Kami berharap bahwa penerapan tanda tangan elektronik ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga memberikan rasa aman bagi pasien serta kepastian bagi rumah sakit atas integritas data. Layanan digital ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pasien sekaligus efisiensi operasional RS Hermina,” ujar Marshall.

Keamanan data pengguna menjadi faktor utama Privy dalam menyediakan teknologi dalam layanan tanda tangan elektronik. Privy secara otomatis akan melakukan penyesuaian data pada dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik, dengan database yang dimiliki, untuk memastikan bahwa penanda tangan sesuai dengan data pengguna yang sudah tersimpan di rumah sakit.

Untuk mendapatkan PrivyID, pengguna lebih dahulu harus melakukan upload kartu identitas dan melakukan selfie menggunakan teknologi liveness detection, yang memiliki tingkat akurasi dan keamanan yang tinggi. Sehingga dokumen yang ditandatangani memang sesuai dengan data pasien yang sudah terverifikasi.
Privy meyakini teknologi yang memudahkan dan mementingkan keamanan data pengguna menjadi faktor utama kepercayaan yang diberikan berbagai pihak kepada Privy, yang saat ini sudah memiliki 53 juta pengguna terverifikasi dan lebih dari 4.300 perusahaan menggunakan layanan Privy, termasuk Hermina.

Dengan kemitraan ini, Privy dan Hermina berharap layanan tanda tangan elektronik dapat memperkuat transformasi digital di sektor kesehatan nasional, memungkinkan lebih banyak pasien untuk merasakan manfaat dari layanan administrasi yang cepat dan aman di masa mendatang. (ris)