Ketua Satgas Bansos PT Pos Indonesia (Persero), Hendra Sari menjelaskan pihaknya mendapatkan alokasi 10.112 penerima/pensiunan Pelindo. Masing-masing pensiunan akan menerima dana senilai Rp3.850.000.

“Saat ini PT Pos diberikan amanah menyalurkan Bantuan Uang Sembako Pensiunan Pelindo. Uang bantuan ini diberikan dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Total dana bantuan senilai Rp38,9 miliar,” kata Hendra Sari.

Pos Indonesia telah memulai penyaluran Bantuan Uang Sembako Pensiunan Pelindo pada Selasa, 18 April 2023. Diharapkan dalam penyaluran dapat dilakukan maksimal hingga Kamis, 20 April 2023.

“Kami mulai menyalurkan sejak 18 April. Sebenarnya, tenggat waktu 30 hari kalender sejak dana ditransfer kepada Pos Indonesia. Target pada Kamis, 20 April, pensiunan bisa dibayarkan secara maksimal. Harapannya uang bisa segera diambil oleh penerima sebelum Idulfitri,” jelas Hendra Sari.

Pos Indonesia dikenal cepat dan tepat jumlah dalam setiap penyaluran bantuan. Pada penyaluran Bantuan Uang Sembako Pensiunan Pelindo ini pun realisasi telah mencapai 55 persen, hanya dalam waktu dua hari.

“Posisi hari ini (Rabu, 19 April) dana yang telah disalurkan sudah 55 persen atau sekitar 5.600-an penerima,” kata Hendra Sari.

Dalam menyalurkan Bantuan Uang Sembako Pensiunan Pelindo, Pos Indonesia menerapkan dua pola penyaluran, yaitu diambil di Kantorpos dan diantarkan langsung ke rumah penerima.

“Proses pembayarannya sederhana. Pertama, penerima para pensiunan cukup datang ke Kantorpos terdekat membawa identitas berupa Kartu Peserta Pensiunan dan KTP asli. Kemudian nanti penerima akan difoto sebagai bukti dana telah disalurkan,” katanya.

Untuk memudahkan para pensiunan menyalurkan dana, lanjut Hendra Sari, Pos Indonesia telah memetakan lokasi pembayaran yang terdekat dengan alamat pensiunan.

“Jadi misalnya pensiunan sudah pindah dari alamat yang terdaftar, ia tetap bisa mencairkan dana di Kantorpos terdekat dengan posisinya saat ini. Misalnya, penerima terdaftar di Bekasi namun sudah pindah ke Bandung. Maka ia tetap bisa mencairkan dana bantuan di Kantorpos di Bandung dengan menunjukkan dokumen identitas diri,” ujar Hendra Sari.

Kemudian, pola penyaluran yang kedua yakni diantarkan langsung ke rumah penerima bagi yang berusia lanjut (lansia), disabiliitas, maupun sedang sakit.

“Pihak keluarga bisa menghubungi Kantorpos terdekat untuk kemudian dananya diantarkan ke rumah. Petugas harus datang ke rumah penerima karena penerima harus difoto sebagai bukti pembayaran,” katanya.

Hendra Sari menekankan khusus, yaitu imbauan kepada para penerima segera mencairkan dana Bantuan Uang Sembako Pensiunan Pelindo di Kantorpos sebelum Lebaran.

“Kepada penerima atau pensiunan PT Pelindo yang belum mengambil dana agar segera datang ke Kantorpos membawa berkas SK Pensiun, dan identitas diri atau KTP. Ketika nanti menerima dana mohon dihitung, pastikan dana yang diterima utuh. Tidak ada potongan atau biaya apapun. Harapannya setelah pembayaran tidak ada komplain, uangnya dihitung di depan petugas Pos,” tuturnya.

Setelah penyaluran Bantuan Uang Sembako Pensiunan Pelindo tersebut, Hendra Sari berharap Pos Indonesia akan terus dipercaya oleh kementerian/lembaga pemerintah untuk menyalurkan beragam dana bantuan lainnya.

“PT Pos Indonesia terbukti mampu menyalurkan bantuan dengan akuntabilitas yang kuat, dengan cepat. Ini pembuktian bahwa PT Pos bisa menyalurkan dengan cepat dan tepat,” tutup Hendra Sari. (ris)

Menurut Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama (Kemenag), menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan, setelah tanggal 17 Oktober 2024, bagi pelaku usaha makanan dan minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan, harus bersertifikat halal. Dan sebagaimana Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha mikro dan kecil untuk diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya.

Melalui salah satu program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan yaitu program sertifikasi Halal UMKM secara gratis, SPSL memfasilitasi pengurusan sertifikasi halal bagi 20 UMKM di wilayah kerja perusahaan.

Program ini merupakan salah satu aksi nyata SPSL dalam menjawab kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam proses pengurusan sertifikat halal yang diharapkan dapat mendorong para pelaku UMKM agar mampu meningkatkan skala bisnisnya dan tetap menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, pemberian sertifikat halal UMKM gratis tersebut bekerjasama dengan LPPOM MUI DKI Jakarta. Pada kesempatan sebelumnya, SPSL dan LPPOM MUI DKI Jakarta telah memberikan bimbingan teknis mengenai sertifikasi Halal, pemanduan, dan pendampingan dalam pengisian formulir, pembuatan legalitas yang diperlukan, serta pengisian di aplikasi “Sihalal” kepada para UMKM binaan.

“Program sertifikasi Halal UMKM gratis ini merupakan salah satu bentuk peran aktif SPSL mendukung program pemerintah dalam penahapan kewajiban sertifikasi halal serta mendorong pemulihan ekonomi melalui pengembangan UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan.

Program ini diharapkan dapat memperkuat UMKM dalam menghadapi penurunan daya beli serta sejalan dengan upaya Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional,” ujar Kiki M Hikmat Senior Vice President Sekretaris Perusahaan.

Kiki menambahkan, SPSL juga terus berupaya mendukung UMKM untuk mampu bertahan, semakin luas pemasarannya sehingga secara bertahap dapat naik kelas ke tingkat nasional atau bahkan di pasar internasional.

“Sebagai Anak Perusahaan BUMN, kami akan terus berkomitmen untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan secara konsisten sejalan dengan komitmen pemerintah yakni mewujudkan UMKM Go Global,” tutup Kiki. (ris)