ETIKA bernegara? Pencopotan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa adalah contoh konkret bagaimana negara mempertontonkan cara beretika. Jika selevel menteri diperlakukan demikian, lalu apa yang dapat diharapkan lagi dari negara untuk beretika terhadap kita?

Mengutip statement pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie, etika dalam penggunaan kekuasaan perlu ditata dengan baik di Indonesia. Ia bahkan menilai perlu ada undang-undang khusus yang mengatur etika bernegara.

“Etika kekuasaan memang harus ditata dengan baik di negara kita. Perlu UU Etika Bernegara tersendiri. Sebagai contoh, cara Purbaya diberitahu akan diganti. Meski banyak yang setuju pergantian ini, tetapi caranya memang kurang etis,” kata Jimly pada Kamis (17/9/2026).

Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan Purbaya menerima telepon dari Mensesneg Hadi Prasetyo saat tengah mengikuti agenda rapat di DPD RI. Dalam momen tersebut, Purbaya disebut baru mengetahui bahwa dirinya akan diganti.

Dalam video yang beredar, Purbaya tampak meninggalkan ruang rapat untuk menerima telepon di luar ruangan. Ia terdengar beberapa kali mengiyakan lawan bicaranya yang diduga menyampaikan instruksi terkait pergantian jabatannya. “Iya Pak, siap Pak, saya masih di DPD,” kata Purbaya dalam video tersebut.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Purbaya pada Senin (14/9/2026).

Berbagai narasi di balik penggantian Purbaya pun terus bermunculan di media sosial. Mulai dari kemenangan kekuatan besar di balik Dirjen Pajak yang berhasil “menendang” Purbaya, dividen Danantara, hingga pengamanan anggaran proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Namun, apa pun alasannya, itu bukan topik utama di tulisan ini. Tulisan ini hanya menyampaikan bahwa etika dalam sebuah negara adalah hal yang penting. Termasuk urusan mencopot seseorang dari sebuah jabatan. Tidak hanya di pemeritahan, ini juga pelajaran bagi kita di sector lain di luar pemerintahan. Kita sebagai pemimpin perusahaan terhadap tim kerja, kita sebagai pimpinan sebuah organisasi terhadap anggota, dan banyak contoh lain. (*)

Video tersebut diunggah melalui akun TikTok pribadi Purbaya sekitar lima hari sebelum dirinya dicopot dari jabatan Menteri Keuangan pada 14 September 2026.

Dalam video tersebut, Purbaya terlihat berada di balik kemudi sebuah Mercedes-Benz dengan pelat nomor B 8529 ZH.

“Udah lama ga pake Mercy Lama. Waktu kerja di Danarekasa. Awet, masih ada. Masih bagus dan ganteng,” tulis Purbaya dalam keterangan video.

“Lumayan gas tipis-tipis dari Rumah ke Kantor,” sambungnya.

Mobil tersebut kemudian diketahui merupakan Mercedes-Benz C200K keluaran 2008.

Berdasarkan data kendaraan yang tercantum di laman Samsat PKB DKI Jakarta, Mercedes-Benz tersebut merupakan kendaraan produksi 2008 dengan warna abu-abu metalik.

Mobil ini menggunakan mesin berkapasitas 1.796 cc. Nilai jual kendaraan saat ini tercatat sebesar Rp128 juta.

Sementara itu, pajak tahunan Mercedes-Benz C200K tersebut mencapai sekitar Rp2.767.000.

Status pajak kendaraan juga masih aktif hingga 8 Maret 2027.

Mercedes-Benz lawas tersebut menjadi salah satu koleksi kendaraan Purbaya. Dalam unggahannya, Purbaya tampak memilih mengendarai sendiri mobil yang disebutnya telah lama tidak digunakan untuk perjalanan menuju kantor.

Selain Mercedes-Benz C200K tahun 2008, Purbaya diketahui memiliki sejumlah kendaraan lain di garasi rumahnya.

Jika dijumlahkan, nilai koleksi kendaraan tersebut mencapai sekitar Rp3,606 miliar.

Berikut daftar kendaraan yang tercatat sebagai koleksi Purbaya:

1. Mercedes-Benz tahun 2008 – hasil sendiri, senilai Rp200 juta
2. BMW tahun 2019 – hasil sendiri, senilai Rp1,6 miliar
3. Toyota Alphard tahun 2019 – hasil sendiri, senilai Rp1 miliar
4. Peugeot 5008 tahun 2019 – hasil sendiri, senilai Rp730 juta
5. Yamaha Xmax BG6 tahun 2018 – hasil sendiri, senilai Rp55 juta
6. Honda Vario tahun 2021 – hasil sendiri, senilai Rp21 juta

Dari daftar tersebut, BMW tahun 2019 menjadi kendaraan dengan nilai paling tinggi, yakni Rp1,6 miliar. Toyota Alphard tahun 2019 menyusul dengan nilai Rp1 miliar.

Sementara Mercedes-Benz yang digunakan Purbaya dalam video tersebut merupakan salah satu kendaraan dengan usia paling tua di dalam koleksinya.

Momen Purbaya mengendarai Mercedes-Benz tersebut terjadi ketika dirinya masih menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Purbaya kemudian dicopot dari jabatan tersebut pada 14 September 2026. Posisinya selanjutnya digantikan oleh Suahasil Nazara, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Purbaya tercatat menjalani masa jabatan sebagai Menteri Keuangan selama sekitar 1 tahun 6 hari.

Sebelum pergantian jabatan tersebut, Purbaya juga sempat menjadi perhatian publik melalui berbagai kebijakan dan pernyataannya mengenai perekonomian, termasuk sektor otomotif dan insentif kendaraan listrik.

Kini, unggahan Purbaya mengendarai Mercedes-Benz C200K lawas dari rumah menuju kantor menjadi salah satu momen yang memperlihatkan sisi lain dirinya ketika masih menduduki posisi sebagai Menteri Keuangan.(dhil/dtk)

Pengamat politik Djayadi Hanan menilai persoalan yang perlu dibenahi pemerintah bukan hanya menyangkut pergantian figur menteri, tetapi juga ukuran kabinet secara keseluruhan.

Menurut dia, struktur pemerintahan di tingkat pusat yang dinilai terlalu besar justru terlihat tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dirasakan pemerintah daerah.

“Bahkan kalau saya agak ekstrem ya harusnya bukan hanya direshuffle, orang-orangnya dirampingkan sampai menunjukkan betul-betul bisa efisien. Kan lucu bujet dipotongin di mana-mana, orang daerah teriak-teriak budgetnya dikurangi, tapi di pusat sangat besar kabinetnya,” ujar Djayadi kepada Kompas.com, Senin (14/9/2026).

Djayadi mengatakan, evaluasi seharusnya dilakukan terhadap jumlah kementerian yang ada saat ini. Menurutnya, pemerintah perlu meninjau kembali sejumlah kementerian yang sebelumnya merupakan satu institusi, tetapi kemudian dipecah menjadi beberapa kementerian atau pos baru.

Ia mempertanyakan urgensi pemisahan sejumlah kementerian tersebut apabila tidak disertai alasan dan fungsi yang jelas.

“Banyak menteri yang enggak perlu. Kementerian-kementerian yang tadinya satu atau dua pecah dari berbagai macam itu untuk apa, itu harus dicek ulang,” kata Djayadi.

Menurut dia, pembengkakan struktur pemerintahan tidak hanya berdampak terhadap jumlah pejabat, tetapi juga berpotensi meningkatkan beban anggaran negara.

Karena itu, efisiensi seharusnya tidak berhenti pada pemangkasan anggaran program, tetapi juga menyentuh struktur birokrasi di tingkat pusat.

Selain jumlah kementerian, posisi wakil menteri juga menjadi perhatian.

Djayadi menilai sejumlah jabatan wakil menteri tidak selalu memiliki fungsi yang mendesak. Terlebih, terdapat posisi wakil menteri yang kosong maupun jabatan yang dirangkap oleh pejabat lain.

Menurut dia, jabatan yang tidak memiliki fungsi strategis sebaiknya tidak perlu diisi kembali.

“Wakil menteri yang sudah tidak ada pejabatnya sudah dilikuidasi saja. Apakah memang perlu banget misalnya Wakil Menteri Pertanian yang dijabat rangkap atau Wakil Menteri Imigrasi,” tuturnya.

Ia menilai pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan jabatan wakil menteri, termasuk memastikan setiap posisi benar-benar memiliki fungsi yang jelas dan memberikan dampak terhadap efektivitas pemerintahan.

Fenomena rangkap jabatan juga dinilai menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam penataan kabinet.

Menurut Djayadi, apabila satu posisi dapat dijalankan secara efektif melalui pejabat yang sudah ada, penambahan jabatan baru justru berpotensi memperbesar struktur tanpa memberikan manfaat yang sebanding.

Secara keseluruhan, jumlah menteri dan wakil menteri yang mencapai lebih dari 100 orang dinilai perlu dievaluasi.

Djayadi mendorong agar pemerintah tidak terus menambah posisi wakil menteri pada kementerian yang sudah memiliki menteri dan struktur organisasi yang memadai.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran benar-benar diterapkan secara konsisten, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sebelumnya, Presiden melakukan pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara.

Pergantian tersebut terjadi pada Senin (14/9/2026). Purbaya bahkan masih menjalankan aktivitasnya sebagai Menteri Keuangan pada pagi hari sebelum akhirnya posisinya berubah pada sore hari.

Purbaya sebelumnya mengikuti rapat kerja bersama Komite VI DPD RI yang digelar pada pukul 10.00 WIB. Dalam rapat tersebut, ia masih hadir dalam kapasitas sebagai Menteri Keuangan.

Namun, sekitar pukul 15.30 WIB, situasi berubah setelah Purbaya tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dan posisi tersebut beralih kepada Suahasil Nazara.

Pergantian tersebut kemudian memunculkan berbagai perhatian publik, termasuk mengenai alasan perombakan serta dampaknya terhadap kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah.

Bagi Djayadi, pergantian figur dalam kabinet perlu diikuti dengan pembenahan struktur pemerintahan secara menyeluruh. Dengan demikian, reshuffle tidak hanya menjadi perubahan nama pejabat, tetapi juga momentum untuk memastikan kabinet bekerja secara lebih ramping, efektif, dan efisien.(dhil/kmps)

“Kita harus memberikan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah menghapus mitos bahwa kalau Menkeu bukan Ibu Sri Mulyani maka ekonomi Indonesia akan runtuh,” ujar Misbakhun dalam sebuah diskusi ekonomi di Jakarta, Senin (13/10/2025)

Misbakhun menilai, keputusan Presiden Prabowo menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan merupakan langkah berani yang menunjukkan bahwa pemerintahan berjalan berdasarkan visi dan sistem, bukan ketergantungan pada figur tertentu.

“Selama ini orang ditakut-takuti bahwa kalau bukan Sri Mulyani, Indonesia akan kolaps, tidak dipercaya dunia, dan sebagainya. Dan itu dipatahkan oleh Pak Prabowo,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Menurutnya, kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia kini justru meningkat karena diplomasi ekonomi yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo di level kepala negara. “Level trust Indonesia kini berada di tingkat kepala negara. Dan ini dibangun oleh Presiden,” ujarnya.

Lebih lanjut, Misbakhun menyebut bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghadapi tantangan besar dalam menerjemahkan visi ekonomi Presiden Prabowo yang menargetkan pertumbuhan hingga 8 persen.

“Pak Prabowo ingin ekonomi tumbuh 8 persen, dan inilah yang harus diwujudkan Purbaya dalam desain ekonominya,” ucapnya.

Ia menekankan, peran seorang Menteri Keuangan bukan hanya sebatas mengelola angka-angka, tetapi juga harus mampu menjabarkan gagasan Presiden ke dalam kebijakan fiskal yang berdaulat, mandiri, dan mensejahterakan rakyat.

“Kita jangan bicara Purbaya sebagai individu, tapi bicara ide dan gagasannya dalam mewujudkan visi Presiden,” pungkas Misbakhun. (hai)