Langkah strategis peresmian IDCEC dirancang untuk menjawab lonjakan kebutuhan infrastruktur komputasi modern yang kian masif dari dunia usaha maupun masyarakat luas. Pertumbuhan pesat layanan digital saat ini menuntut sinergi erat lintas sektor yang melibatkan gabungan elemen pemerintah, regulator, pelaku industri, akademisi, hingga investor. Tanpa adanya kolaborasi yang terintegrasi, pesatnya ekspansi fisik infrastruktur berisiko menghadapi berbagai hambatan operasional dan regulasi di kemudian hari.

“IDCEC hadir untuk menyatukan berbagai kepentingan dalam satu ekosistem kolaborasi, sehingga pertumbuhan industri pusat data tidak hanya mengejar kapasitas, tetapi juga memperkuat kemandirian, kompetensi SDM, dan daya saing Indonesia,” ujar Nawi Jaya.

Transformasi industri ini juga dibuktikan oleh lonjakan angka kapasitas yang sangat signifikan pada peta infrastruktur komputasi nasional. Memasuki semester pertama tahun 2026, kapasitas IT dan pusat data yang beroperasi secara aktif di wilayah Jakarta saja telah menembus angka 356 Megawatt (MW). Di samping itu, proyek yang saat ini sedang dalam fase konstruksi tercatat mencapai 395 MW, serta cadangan pengembangan masa depan (pipeline) telah menyentuh angka fantastis sebesar 1.304 MW.

Akumulasi dari seluruh tahapan konstruksi hingga rencana pengembangan mendatang menempatkan total kapasitas pusat data Indonesia pada angka sekitar 1,6 Gigawatt. Lonjakan angka yang hampir mencapai lima kali lipat dari kapasitas operasional saat ini mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan para penanam modal internasional maupun domestik terhadap prospek ekonomi digital Indonesia.

“Artinya, total pipeline pengembangan kita mencapai sekitar 1,6 Gigawatt, atau hampir lima kali lipat dari kapasitas operasional saat ini. Ini menunjukkan investment confidence yang luar biasa besar di Indonesia,” ujar Nawi Jaya dalam acara diskusi yang digelar di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Dalam peta sebaran geografis, Jakarta masih memegang peran vital sebagai pusat utama untuk fasilitas skala hyperscale. Namun demikian, wilayah strategis lain seperti Batam kini tumbuh pesat menjadi hub nasional baru berkat sokongan fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), akses konektivitas regional yang unggul, serta potensi besar bagi pengembangan fasilitas data center berbasis kecerdasan buatan.

Meskipun statistik pertumbuhan menunjukkan tren positif, IDCEC mengingatkan bahwa besarnya potensi pasar tidak secara otomatis menjadi keunggulan bersaing jika tidak dikelola dengan matang. Dalam arena kompetisi regional Asia Tenggara, para investor tidak sekadar berburu ketersediaan lahan atau pasokan listrik belaka, melainkan kepastian dan keandalan ekosistem secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

“Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia akan menjadi pemain besar, tetapi seberapa kuat kita memanfaatkan momentum ini. Keunggulan bersaing baru terjadi ketika kita mampu mengubah potensi menjadi proyek yang reliable, sustainable, investable, dan scalable,” beber dia.

Guna mencegah terjadinya hambatan pertumbuhan (bottleneck), IDCEC memetakan lima tantangan utama yang harus dituntaskan bersama melalui konsep kerja sama A.C.E. (Advise, Connect, Elevate). Kelima aspek prioritas tersebut meliputi penyelarasan kebijakan dan standar industri, pemenuhan talenta serta kompetensi SDM lokal, penyediaan pasokan energi hijau yang efisien dan berkelanjutan, pertukaran pengetahuan operasional terbaik, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

Aspek penyiapan regulasi dan hukum turut menjadi pilar mendasar agar arah pertumbuhan fasilitas komputasi berjalan seiring dengan perlindungan hukum yang pasti. Pembentukan saluran dialog yang terstruktur antara pemangku kebijakan dan penyedia jasa pusat data dinilai sangat krusial agar aturan yang diterbitkan mampu menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif.

“Kami ingin membangun komunikasi yang lebih terstruktur antara pelaku industri dan regulator, sehingga kebijakan yang lahir dapat memberikan kepastian sekaligus mendukung pertumbuhan pusat data yang aman, berkelanjutan, dan kompetitif,” ujar Nico.

Selain fokus pada regulasi dan infrastruktur fisik, penguatan keahlian tenaga kerja lokal menjadi agenda mendesak dalam lima tahun ke depan. Perkembangan komputasi AI yang semakin kompleks menuntut penyiapan SDM lokal agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar konsumen, melainkan mampu menguasai kapabilitas teknis dan memiliki daya saing mandiri secara global.

“Target kami bukan hanya menjadikan Indonesia sebagai tempat bertumbuhnya fasilitas pusat data, tetapi juga membangun ekosistem yang membuat Indonesia memiliki kemampuan, SDM, standar, dan daya saing sendiri,” kata Nawi.

Pada akhirnya, IDCEC mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah cara pandang industri dari sekadar persaingan antarperusahaan menjadi kolaborasi antarekosistem. Melalui keselarasan langkah antara pemerintah, operator, penyedia teknologi, dan investor, Indonesia optimistis mampu mengukuhkan posisinya sebagai pusat daya saing data center terdepan di kawasan Asia Tenggara.

“Operator tidak bisa menyelesaikan semuanya sendiri, pemerintah maupun penyedia teknologi juga demikian. Tantangan utama kita saat ini bukan lagi persoalan kapasitas, melainkan bagaimana membangun kapabilitas ekosistem yang mampu bergerak bersama,” pungkasnya.(RIS/ Hend)

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menuturkan, pembangunan PDN tersebut merupakan kerja sama Indonesia dengan Perancis dengan nilai kontrak EUR 164,6 juta atau setara dengan Rp 2,59 triliun. ”PDN pertama ini dibiayai melalui Pemerintah Perancis sebesar 85 persen dan APBD murni sebesar 15 persen,” kata Johnny.

Jhonny juga menjelaskan, PDN yang berlokasi sekitar 40 kilometer dari Jakarta tersebut memiliki kapasitas prosesor 25.000 cores, storage 40 petabyte, dan memori 200 TB. ”Sementara untuk power supply atau listrik akan disediakan kali pertama sebesar 20 megawatt dan dapat ditingkatkan sampai dengan 80 megawatt. PDN yang dibangun  juga tidak terputus dengan water cooling system sesuai standar global,” terangnya.

Menurut Jhonny, untuk pembangunan PDN yang baru dimulai tersebut, akan selesai pada 24 bulan mendatang. Dengan dibangunnya PDN tersebut, konsolidasi data di lingkungan pemerintah bisa diwujudkan. Yakni, efisiensi dalam penggunaan server yang selama ini tersebar di berbagai instansi.

”Setelah PDN ini nanti terbangun, kami bisa mewujudkan konsolidasi data, interoperabilitas data pemerintah. Selama ini digunakan melalui 2.700 pusat data dan server yang tersebar secara nasional baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” katanya.

Setelah dimulainya PDN pertama tersebut, maka akan disusul di tiga lokasi lainnya. Secara total, dia menyebutkan akan ada empat lokasi PDN yang dibangun Kemenkominfo. Adapun tiga lokasi lainnya itu meliputi Batam, ibu kota negara baru atau Nusantara, dan Labuan Bajo. Menurutnya, PDN perlu dibangun di empat lokasi untuk mengantisipasi  apabila  secara fisik terjadi satu masalah di satu pusat data. ”Jika satu masalah terjadi di pusat data, maka ada dukungan pusat data lain,” imbuhnya. (wyu/mmr)