Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Joko Santoso mengatakan perubahan tersebut membuat peningkatan kompetensi pustakawan menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.

“Kita membutuhkan pustakawan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga relevan. Tidak hanya bekerja dengan baik di lingkungan perpustakaannya, tetapi juga mampu membangun jejaring. Tidak hanya menjalankan program, tetapi mampu menunjukkan manfaat dan dampaknya bagi masyarakat,” kata Joko.

Menurut Joko, keberadaan pustakawan tidak semestinya diukur hanya dari jumlah kegiatan yang dibuat ataupun koleksi yang dikelola. Peran tersebut juga berkaitan dengan kemampuan membantu masyarakat menemukan informasi yang tepat, meningkatkan kecakapan literasi, mendukung pendidikan dan penelitian, serta mengembangkan kapasitas masyarakat.

Karena itu, penguatan profesi pustakawan juga perlu berjalan bersama dengan pembangunan perpustakaan. Gedung, koleksi, teknologi, dan akses informasi tidak akan berjalan maksimal tanpa orang yang mampu menghubungkan seluruh sumber daya tersebut dengan kebutuhan masyarakat.

“Kita dapat membangun gedung perpustakaan yang baik, menyediakan koleksi, memperkuat teknologi, dan memperluas akses informasi. Namun, pada akhirnya manusialah yang menghidupkan seluruh sumber daya tersebut. Di sinilah pustakawan memiliki posisi yang sangat penting,” ujar Joko.

Tantangan tersebut akan menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Kerja Nasional Ikatan Pustakawan Indonesia (Rakernas IPI) 2026 yang berlangsung pada 6-8 Oktober di Semarang, Jawa Tengah.

Rakernas tahun ini mengusung tema “Pustakawan Terlibat, Bersinergi, dan Berdampak.” Forum tersebut akan diisi sejumlah pembahasan mengenai peningkatan kapasitas dan profesionalisme pustakawan.

Pada hari pertama, peserta akan mengikuti sejumlah lokakarya yang membahas Wiyata Kinarya Pengembangan Kapabilitas Pustakawan, pembinaan pustakawan dan SKKNI Bidang Perpustakaan-Kepustakawanan, sertifikasi profesi pustakawan, serta sertifikasi ISO.

Pembahasan juga akan diperluas melalui gelar wicara mengenai peran pustakawan di berbagai lingkungan. Topiknya mencakup kontribusi pustakawan perguruan tinggi terhadap peningkatan mutu riset, peran perpustakaan umum dalam meningkatkan kecakapan literasi masyarakat, serta perpustakaan khusus dalam manajemen pengetahuan lembaga.

Selain pengembangan kompetensi, Rakernas IPI 2026 menjadi ruang bagi pengurus daerah dari berbagai wilayah untuk menyampaikan pandangan. Agenda pada 7 Oktober akan dilanjutkan dengan sidang komisi yang membahas AD dan ART serta program kerja, sebelum masuk ke pembahasan dan pengesahan hasil Rakernas melalui pleno.

IPI juga membuka ruang berbagi pengalaman melalui Call for Paper/Call for Best Practice. Sejumlah isu yang dibahas antara lain keterlibatan pustakawan dalam gerakan sosial literasi, kerja sama dengan profesi lain untuk memperkuat ekosistem literasi, serta kepustakawanan inklusif dan dampaknya bagi masyarakat atau pemustaka.

Joko mengatakan keterlibatan berbagai pihak dibutuhkan karena persoalan literasi memiliki cakupan yang luas. Perpustakaan dan pustakawan tidak dapat bekerja sendiri sehingga diperlukan hubungan dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, sekolah, komunitas, dunia usaha, media, serta unsur masyarakat lainnya.

Dalam forum tersebut, masukan dari pengurus daerah juga menjadi bagian penting untuk menentukan arah organisasi. Konsolidasi dari tingkat pusat hingga daerah diharapkan membuat program IPI lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pustakawan di berbagai wilayah.

Bagi Joko, penguatan profesi pustakawan dan pembangunan perpustakaan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Rakernas diharapkan tidak berhenti pada keputusan organisasi, tetapi juga menghasilkan komitmen untuk memperkuat profesi sekaligus memperluas kerja sama dengan berbagai pihak.

“Pustakawan harus hadir. Pustakawan harus terlibat. Pustakawan harus bersinergi. Kehadiran pustakawan harus memberikan dampak,” tegas Joko. (BRG/Kul)

Dalam forum yang mempertemukan para pustakawan, akademisi, serta perwakilan pemerintah ini, muncul kesepakatan bahwa profesi pustakawan dituntut untuk terus beradaptasi. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar, menegaskan bahwa perpustakaan tetap memiliki peran penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, penguatan literasi menjadi kunci, dan tahun ini Perpusnas telah menyalurkan koleksi bacaan bermutu ke sepuluh ribu titik di seluruh Indonesia sebagai langkah nyata untuk memperluas akses masyarakat.

“Budaya membaca harus ditanamkan sepanjang hayat. Namun, dengan keadaan di mana kesenjangan jumlah pustakawan dan pemustaka sangat lebar, serta survei Kompas Agustus 2025 menunjukkan 27,11 persen responden menilai AI dapat menurunkan minat baca, dikhawatirkan terjadi penurunan jumlah kunjungan dan tingkat kegemaran membaca. Karena itu pustakawan dituntut lebih kreatif menghadirkan layanan yang relevan,” ujar Adin.

Dari luar negeri, pustakawan senior National Library Board (NLB) Singapura, Nadia Ramli, turut berbagi pengalaman. Ia memaparkan strategi yang dilakukan NLB untuk mengedukasi masyarakat agar melek informasi terkait perkembangan AI. Menurutnya, kesadaran literasi digital sangat penting agar publik tidak mudah terjerumus dalam pusaran misinformasi yang semakin marak di era teknologi. “Kami ingin memastikan AI digunakan dengan bertanggung jawab dan ingin menciptakan masyarakat yang literat sejak dari buaian hingga akhir usia,” urai Nadia.

Pemerintah daerah juga dianggap memegang peranan penting dalam menjaga keberlangsungan layanan perpustakaan. Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Indra Gunawan, mengingatkan bahwa penguatan literasi merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ia menekankan perlunya dukungan regulasi, kelembagaan, dan alokasi APBD untuk memastikan keberlanjutan perpustakaan di daerah. “Dengan dukungan regulasi, kelembagaan, dan APBD, keberlanjutan perpustakaan di daerah bisa lebih terjamin,” katanya.

Lebih jauh, Indra menilai bahwa pemanfaatan AI di perpustakaan daerah memiliki potensi besar. Dari katalogisasi otomatis, layanan chatbot virtual, hingga sistem rekomendasi bacaan personal, semua bisa membantu meningkatkan kualitas pelayanan. Ia menambahkan bahwa integrasi data perpustakaan dengan konsep smart city dan e-government akan menjadi bagian dari masa depan layanan publik. Ia juga menyoroti pentingnya peran Bunda Literasi yang selama ini menjadi penggerak ekosistem literasi di banyak daerah.

Sementara itu, akademisi Universitas Indonesia, Fuad Gani, melontarkan pandangan kritis. Ia mengingatkan tentang apa yang disebut sebagai “Masalah Gorila”, yaitu situasi ketika AI berkembang melampaui kapasitas manusia untuk mengendalikannya. “Pertanyaannya bukan apakah AI akan menggantikan pustakawan, melainkan bagaimana pustakawan memastikan pengetahuan dan komunitas tetap menemukan jalannya di era AI,” tegasnya.

Dari sisi kebudayaan, budayawan Melayu, Rendra Setyadiharja, menyuarakan kehati-hatian dalam pemanfaatan teknologi ini. Menurutnya, AI dapat menjadi alat untuk memperkaya sekaligus melestarikan tradisi, namun hanya jika digunakan secara bijak. “AI membuka peluang besar, tetapi juga membawa risiko jika mengabaikan nilai-nilai budaya lokal,” ujarnya.

Meski banyak pandangan kritis muncul, kongres kali ini tetap menutup dengan semangat optimisme. Ikatan Pustakawan Indonesia menegaskan bahwa profesi pustakawan tidak akan tergantikan oleh teknologi. Sejarah mencatat bahwa pustakawan selalu mampu beradaptasi, mulai dari masa kejayaan mesin cetak hingga era digitalisasi. Di tengah derasnya arus inovasi, pustakawan diyakini tetap menjadi penjaga makna, pengawal etika, sekaligus penggerak utama dalam membangun budaya literasi bangsa. (Brg/Kul)

Pesan itu ditegaskan Ketua Umum Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), T. Syamsul Bahri, ketika membuka Kongres XVI IPI dan Seminar Ilmiah Nasional 2025 di Batam, Rabu (17/9/2025). Ia menekankan bahwa AI membawa peluang besar bagi dunia kepustakawanan, tetapi sekaligus menghadirkan risiko yang tidak bisa disepelekan.

Menurut Syamsul, teknologi AI dapat mempermudah akses informasi, meningkatkan efisiensi kerja, hingga memberikan layanan yang lebih personal kepada masyarakat. Namun, di balik kemudahan itu, ada konsekuensi serius yang menyangkut kompetensi pustakawan, etika profesi, serta relevansi peran mereka di tengah perubahan zaman.

“Pustakawan di era AI bukan hanya penjaga koleksi, tetapi pengelola makna. AI bisa membantu menemukan data, tetapi pustakawanlah yang memastikan data itu bermakna, kontekstual, etis, dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.

Syamsul juga menggunakan kesempatan tersebut untuk merefleksikan perjalanannya selama dua periode menjabat Ketua Umum IPI sejak 2018. Ia menyebut masa kepemimpinannya penuh dinamika dan pembelajaran, disertai dengan tantangan sekaligus kebahagiaan.

“Atas nama pribadi dan organisasi, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus, pembina, pengawas, pemerintah pusat dan daerah, serta pustakawan Indonesia atas dukungan dan kebersamaannya. Tanpa sinergi kita semua, IPI tidak akan sampai pada capaian hari ini. Pada kesempatan ini pula saya memohon maaf jika masih banyak hal yang belum dapat saya selesaikan,” katanya.

Ia menegaskan Kongres XVI IPI tidak sekadar menjadi ajang pergantian kepemimpinan, melainkan forum penting untuk meninjau AD/ART, merumuskan program kerja baru, sekaligus menentukan arah masa depan profesi pustakawan di Indonesia.

Dalam forum yang sama, Kepala Perpustakaan Nasional RI, E. Aminudin Aziz, mengingatkan bahwa keberadaan perpustakaan perlu didefinisikan ulang agar tetap relevan. Menurutnya, perpustakaan tidak boleh berhenti sebagai tempat penyimpanan buku, melainkan harus bertransformasi menjadi ruang inovasi, kreativitas, dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan.

“Perpustakaan jangan sampai hanya hadir tanpa memberi makna. Ia harus menjadi ruang inovasi, kreativitas, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau perpustakaan kita muliakan, pustakawannya pun harus dimuliakan. Pustakawan adalah garda depan yang menghubungkan warisan masa lalu dengan tantangan masa depan,” tegas Aminudin.

Dukungan juga datang dari Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, yang menyatakan kebanggaannya karena Batam dipercaya sebagai tuan rumah kongres. Ia mengingatkan kembali bahwa Kepulauan Riau memiliki akar sejarah penting dalam perkembangan literasi nasional, termasuk peran besar Raja Ali Haji dalam pembakuan Bahasa Melayu yang kemudian menjadi cikal bakal Bahasa Indonesia.

“Provinsi ini memiliki nilai historis penting, termasuk peran Raja Ali Haji dalam membakukan Bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal Bahasa Indonesia. Momentum ini sangat tepat untuk memperkuat peran pustakawan dalam pembangunan manusia di era digital,” ujarnya.

Selain sidang kongres, agenda kegiatan juga dilengkapi dengan Seminar Ilmiah Nasional bertema “Pustakawan di Era Kecerdasan Buatan: Peluang dan Tantangan”. Seminar ini menghadirkan pembicara dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, pejabat pemerintah, hingga perwakilan luar negeri, seperti Adin Bondar (Perpusnas), Indra Gunawan (Kemendagri), Fuad Gani (Universitas Indonesia), Li Lin Soh (National Library Board Singapura), serta budayawan Melayu, Rendra Setyadiharja.

Pameran perpustakaan, teknologi informasi, hingga produk lokal juga ikut meramaikan rangkaian acara dan terbuka bagi masyarakat umum. Kehadiran pameran ini diharapkan dapat mendekatkan masyarakat dengan perkembangan dunia perpustakaan dan literasi digital.

Melalui kongres ini, IPI menaruh harapan besar agar pustakawan Indonesia semakin siap menghadapi tantangan era AI. Keputusan-keputusan strategis yang lahir dari forum ini diyakini akan memperkuat gerakan literasi nasional sekaligus memastikan pustakawan tetap hadir sebagai profesi bermartabat yang berperan vital dalam pembangunan bangsa. (Brg/Kul)