koranindopos.com , JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menjadi salah satu contoh nyata interoperabilitas digital yang mampu memperkuat integrasi ekonomi digital di kawasan ASEAN.

Pernyataan tersebut disampaikan Meutya saat menjadi pembicara dalam Indonesia Summit 2026 yang berlangsung di Jakarta, Rabu (17/6/2026). Dalam forum tersebut, ia memaparkan berbagai peluang dan strategi transformasi digital Indonesia dalam mendukung penguatan ekonomi digital regional.

Menurut Meutya, Indonesia memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak ekonomi digital ASEAN. Hal itu didukung oleh jumlah penduduk yang besar, tingkat penetrasi internet yang terus meningkat, serta ekosistem digital yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

“Ekonomi digital Indonesia saat ini bernilai sekitar 100 miliar dolar AS dan menjadi yang terbesar di ASEAN. Salah satu keberhasilan yang telah kita bangun adalah QRIS sebagai infrastruktur publik digital yang tidak hanya mempercepat inklusi keuangan di dalam negeri, tetapi juga mulai diadopsi di berbagai negara,” ujarnya.

Meutya menjelaskan bahwa QRIS menjadi bukti nyata bagaimana interoperabilitas sistem pembayaran dapat berjalan secara efektif lintas negara. Menurutnya, model kerja sama seperti ini dapat menjadi acuan dalam memperluas integrasi digital di berbagai sektor lain di kawasan ASEAN.

“QRIS adalah contoh di mana interoperabilitas berjalan dengan baik di antara negara-negara ASEAN. Jika model seperti ini dapat diperluas ke sektor digital lainnya, maka posisi ASEAN sebagai kawasan ekonomi digital yang kuat akan semakin meningkat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Meutya juga mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN saat ini tengah mendorong penyelesaian Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Kerangka kerja sama tersebut diharapkan dapat mempercepat integrasi ekonomi digital di kawasan dan menciptakan peluang pertumbuhan yang lebih besar.

Saat ini, nilai ekonomi digital ASEAN diperkirakan mencapai sekitar 300 miliar dolar AS. Dengan implementasi DEFA, angka tersebut diproyeksikan meningkat signifikan hingga mencapai dua triliun dolar AS pada tahun 2030.

Meski demikian, Meutya menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi digital tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai transaksi atau investasi. Menurutnya, manfaat ekonomi digital harus dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian di kawasan ASEAN.

“Manfaat ekonomi digital harus dirasakan oleh 680 juta masyarakat ASEAN dan jutaan pelaku usaha. Pertumbuhan ekonomi digital tidak boleh hanya menjadi angka besar, tetapi harus berdampak langsung terhadap ekonomi riil,” tegasnya.

Selain memperkuat interoperabilitas digital, Meutya menilai pembangunan ekonomi digital ASEAN juga perlu ditopang oleh peningkatan konektivitas, investasi teknologi, pengembangan talenta digital, regulasi yang adaptif, serta tata kelola kecerdasan artifisial (AI) yang terpercaya.

Ia menegaskan bahwa Indonesia terus mendorong visi transformasi digital ASEAN yang berlandaskan tiga prinsip utama, yaitu sovereign, interoperable, dan trusted. Ketiga prinsip tersebut dinilai penting untuk memastikan transformasi digital berjalan secara inklusif, aman, dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat di kawasan.

“Indonesia ingin menjadi bagian dari penguatan ekonomi digital ASEAN yang tidak hanya besar secara angka, tetapi juga kuat dalam menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkas Meutya. (hai/infopublik)

Momentum Lebaran 2026 menjadi salah satu indikator penting. Pada periode tersebut, PT ALTO Network mencatat pertumbuhan volume transaksi sebesar 50% secara tahunan (year-on-year). Capaian ini memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital yang dinamis.

Dalam beberapa tahun terakhir, transaksi digital di Indonesia berkembang pesat, dengan volume mencapai ratusan juta hingga miliaran transaksi per tahun. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa transaksi digital banking tumbuh lebih dari 20–30% (YoY), sementara QRIS mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi, bahkan melampaui 100% pada fase awal adopsi.

Sejalan dengan tren tersebut, ALTO Network turut mencatat lonjakan signifikan pada transaksi QRIS. Hingga Maret 2026, volume transaksi meningkat sebesar 89,56% dan nilai transaksi tumbuh 94,18% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan semakin luasnya adopsi pembayaran digital di masyarakat.

Untuk mendukung pertumbuhan tersebut, ALTO menjaga keandalan sistem dengan tingkat Service Level Agreement (SLA) uptime mencapai 99,99%. Hal ini menjadi bukti komitmen perusahaan dalam menghadirkan infrastruktur pembayaran yang stabil dan terpercaya.

CEO ALTO Network, Gretel Griselda, menyampaikan bahwa di tengah volatilitas global, tren pembayaran di Indonesia tetap stabil bahkan cenderung menguat. Saat ini, ALTO memproses hingga 30 juta transaksi setiap hari, yang mencerminkan daya beli masyarakat yang masih terjaga.

Namun, pertumbuhan pesat ini juga menghadirkan tantangan baru, khususnya dalam pengelolaan volume transaksi yang besar dan kompleksitas operasional. Banyak institusi masih menggunakan sistem dashboard yang terpisah, yang berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dan memperlambat pengambilan keputusan.

Menjawab tantangan tersebut, ALTO menghadirkan inovasi seperti ASKARA Connect, sebuah sistem terintegrasi yang memungkinkan pengelolaan operasional secara menyeluruh dalam satu platform. Selain itu, ASKARA Collab hadir sebagai solusi komunikasi berbasis interactive assistant yang menggabungkan otomatisasi dan peran manusia untuk mempercepat koordinasi.

Chief Business Officer ALTO Network, Rangga Wiseno, menekankan bahwa tantangan ke depan tidak hanya pada kecepatan pemrosesan transaksi, tetapi juga pada integrasi seluruh proses operasional, mulai dari monitoring hingga penanganan kendala.

Transformasi ini membawa dampak positif tidak hanya bagi pelaku industri, tetapi juga masyarakat luas. Sistem yang lebih terintegrasi memungkinkan deteksi gangguan lebih cepat, meminimalkan risiko kegagalan transaksi, serta menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih aman dan andal.

Ke depan, sinergi antara teknologi, operasional, dan komunikasi akan menjadi kunci dalam membangun sistem pembayaran yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. (rls/sh)

Pada tahap awal, pengguna QRIS dari Indonesia dapat bertransaksi di 35 merchant di Jepang dengan cara memindai JPQR Global melalui aplikasi pembayaran domestik.

“Perluasan QRIS ini diharapkan memberi kenyamanan dan efisiensi transaksi bagi masyarakat, sekaligus memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Jepang,” ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat peluncuran di Jakarta.

Perry menjelaskan, jumlah merchant di Jepang yang menerima pembayaran QRIS akan terus ditingkatkan agar wisatawan maupun masyarakat Indonesia semakin mudah bertransaksi. Tidak hanya itu, ke depan implementasi juga akan berlaku sebaliknya: masyarakat Jepang dapat berbelanja di Indonesia dengan memindai QRIS melalui aplikasi pembayaran dari negaranya.

Sejak diluncurkan enam tahun lalu, QRIS telah menjadi game changer dalam ekosistem pembayaran digital Indonesia. Hingga kini, jumlah pengguna QRIS telah mencapai 57 juta orang.

“Langkah ini kembali menorehkan sejarah penting bagi sistem pembayaran nasional Indonesia. QRIS memperkuat kedaulatan ekonomi digital dan mendukung inklusi keuangan,” kata Perry.

Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) terus mengembangkan inovasi fitur QRIS, termasuk QRIS Antarnegara, untuk memperluas jaringan pembayaran digital lintas batas.

“Inisiasi ini bukti komitmen Bank Indonesia dan industri sistem pembayaran Indonesia untuk memperluas jaringan pembayaran digital di kancah internasional,” pungkas Perry.

Menurut Perry, uji coba QRIS di Negeri Sakura itu sudah dilakukan dan sandbox sudah dijalankan mulai 15 Mei 2025. Dengan begitu, transaksi bisa dilakukan mulai 18 Agustus 2025. Selain Jepang, BI juga akan melanjutkan uji coba penggunaan QRIS di Tiongkok dan Arab Saudi.

Khusus di Arab Saudi, lanjut Perry, akan dipakai kartu identitas resmi atau kartu nusuk (kartu identitas yang diterbitkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi) sebagai alat pembaca QRIS dan penyimpan uang elektronik. Tujuannya agar para jemaah dapat bertransaksi dengan mudah. ”Sehingga bisa bertransaksi, bisa menggunakan kartu nusuk membaca QRIS dan ada uang elektroniknya,” tutur Perry. (dtf/mmr)

Penegasan ini disampaikan oleh Destry Damayanti dari Kementerian Keuangan dalam pernyataannya di Jakarta pada Senin (21/4). Ia menyebut bahwa kesiapan masing-masing negara menjadi kunci utama dalam menjalin kerja sama di bidang sistem pembayaran.

“QRIS atau fast payment lainnya, kerja sama kita dengan negara lain itu tergantung dari kesiapan masing-masing negara. Jadi kita tidak membeda-bedakan. Kalau Amerika siap, kita siap, kenapa tidak?” ujar Destry.

Meski Indonesia telah membangun infrastruktur pembayaran domestik yang kuat melalui GPN dan QRIS, sistem internasional seperti Visa dan Mastercard tetap dapat beroperasi tanpa hambatan berarti. Destry menambahkan bahwa dominasi kedua sistem tersebut masih terasa dan tidak menimbulkan konflik dengan sistem lokal.

“Visa dan Mastercard sampai sekarang masih dominan. Jadi itu sebenarnya tidak ada masalah,” jelasnya.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) telah menetapkan sejumlah regulasi ketat untuk memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional sekaligus memperluas inklusi keuangan digital. Namun, kebijakan ini mendapat sorotan dari beberapa pihak, termasuk perusahaan penyedia layanan pembayaran asal Amerika Serikat.

Dalam laporan “National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers” 2025, perwakilan dagang AS (USTR) menyoroti dominasi QRIS dan GPN sebagai bentuk hambatan perdagangan bagi perusahaan asing yang ingin beroperasi di sektor jasa keuangan digital Indonesia.

Laporan tersebut merujuk pada Peraturan BI No. 19/08/2017 yang mewajibkan seluruh transaksi debit ritel domestik diproses oleh lembaga switching lokal dengan kepemilikan mayoritas dalam negeri, serta pembatasan kepemilikan asing maksimal 20%. Selain itu, juga diterapkan larangan atas penyediaan layanan elektronik lintas batas untuk kartu debit dan kredit demi keamanan dan pengembangan industri nasional.

Peraturan lainnya, seperti BI No. 19/10/PADG/2017, mewajibkan perusahaan asing menjalin kemitraan strategis dengan lembaga switching lokal untuk bisa mengakses jaringan GPN. Kerja sama ini juga diarahkan pada transfer teknologi dari mitra asing.

Sementara itu, Peraturan BI No. 21/2019 menetapkan QRIS sebagai standar nasional tunggal untuk transaksi berbasis QR code di seluruh wilayah Indonesia, demi menyederhanakan dan memperluas jangkauan sistem pembayaran digital.

Meski begitu, beberapa pemangku kepentingan internasional mengungkapkan kekhawatiran soal keterlibatan mereka dalam proses penyusunan regulasi. Mereka khawatir interoperabilitas dengan platform global bisa terganggu akibat aturan baru ini.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah terus menjalin koordinasi dengan BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna menampung masukan dari pemerintah AS.

“Kami sudah berkoordinasi terutama terkait payment system yang diminta oleh pihak Amerika,” ujarnya dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi Perekonomian RI pada Sabtu (19/4).

Namun, hingga saat ini belum ada rincian lebih lanjut mengenai langkah konkret yang akan diambil untuk menjawab tekanan dari AS terkait kebijakan QRIS dan GPN.

Pemerintah menegaskan bahwa penerapan QRIS, GPN, dan sistem pembayaran cepat lainnya merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kedaulatan ekonomi digital Indonesia, sambil tetap membuka peluang kolaborasi dengan negara lain secara setara tanpa diskriminasi atau dominasi pasar global tertentu. (hai)

QRIS TAP sebagaimana disampaikan oleh Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia dalam keterangan persnya, diharapkan mampu memperluas ekosistem pembayaran digital yang inklusif, aman, dan murah bagi layanan publik, serta mendukung program Asta Cita Pemerintah. Implementasi QRIS TAP adalah hasil dari kerjasama yang sangat kuat antara BI, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Perhubungan, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), hingga Pemerintah DKI Jakarta.

Vince Iswara, CEO & Co-Founder DANA Indonesia mengatakan, “QRIS merupakan salah satu terobosan terbaik dalam sistem pembayaran digital di Indonesia. Sejak awal kehadiran QRIS di Tanah Air, kami senantiasa mendukung berbagai pengembangannya, mulai dari QRIS Cross Border hingga QRIS TAP. Kami percaya QRIS TAP akan mendorong inklusivitas pembayaran digital, mendorong masyarakat semakin dekat dengan transaksi nontunai untuk berbagai kebutuhan. Hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk mewujudkan kesejahteraan keuangan masyarakat serta menjadi dompet digital dengan penerimaan yang terluas dan terdepan.”

Dalam fase pertamanya, pengguna bisa memanfaatkan QRIS TAP dengan DANA untuk beberapa jenis kebutuhan yaitu pembayaran moda transportasi umum dan belanja ritel serta UMKM. Adapun pembayaran moda transportasi umum ini mencakup perjalanan dengan Transjakarta dan Bus Rapid Transit (BRT) di beberapa provinsi dan kota seperti Jawa Barat, Surakarta, Banyumas, Banjarmasin, dan banyak lagi. QRIS TAP juga memungkinkan kemudahan berbelanja di berbagai merchant DANA. Pada inovasi berikutnya, kapabilitas QRIS TAP di DANA akan semakin luas hingga mencakup pembayaran untuk MRT Jakarta. 

QRIS TAP mengandalkan teknologi NFC yang telah terbenam dalam ponsel pintar pengguna. Yang menarik, penggunaan QRIS TAP dalam aplikasi DANA menawarkan nilai tambah baru dari aspek keamanan dan kenyamanan bertransaksi. Dari aspek keamanan, DANA telah mengamankan transaksi pengguna terlebih dahulu, sehingga pengalaman pembayaran QRIS TAP bisa berjalan lebih mulus. Pengguna hanya cukup membuka aplikasi DANA, mengetuk fitur QRIS TAP, lalu mengarahkan ponsel pintar ke terminal pembayaran milik merchant untuk menyelesaikan transaksi. 

Hal ini merupakan bagian dari komitmen DANA yang terus memastikan perlindungan pengguna menjadi titik pusat inovasinya. DANA terus menciptakan pengalaman transaksi yang aman dan tepercaya untuk memberdayakan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Keamanan dan kenyamanan bertransaksi pengguna

Di periode menjelang libur Lebaran, QRIS TAP bisa menjadi pilihan pembayaran baru dan menambah pengalaman berwisata, baik dalam kota maupun antarkota. Dalam mengantisipasi lonjakan pengguna dan memastikan pengalaman QRIS TAP yang nyaman, DANA telah menyiapkan serangkaian teknologi keamanan berlapis dan edukasi bagi pengguna.  

Selain menganjurkan pengguna untuk mengaktifkan seluruh lapisan keamanan (PIN, OTP, DANA VIZ) sesuai saran keamanan DANA Protection, DANA juga terus meningkatkan kewaspadaan pengguna untuk menjaga data pribadi miliknya melalui edukasi dalam aplikasi hingga media sosial. Layanan pelanggan DANA juga hadir setiap saat, guna memberikan solusi yang cepat untuk setiap kendala yang dialami masyarakat terutama selama periode libur hari raya. 

Sebelum QRIS TAP, DANA juga terlibat aktif dalam beberapa working group seperti QRIS Cross Border (Singapura, Thailand, dan Malaysia) dan Open API SNAP. DANA percaya keterlibatan seluruh ekosistem ekonomi digital mampu mempercepat transformasi keuangan digital, sebagaimana dicitakan dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030. (sh)

Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperluas adopsi pembayaran digital di sektor transportasi, memudahkan para pengguna dalam melakukan transaksi non-tunai selama perjalanan. Pengguna juga dapat menikmati layanan ini melalui aplikasi wondr by BNI, yang baru saja diluncurkan pada 5 Juli 2024.

Senior Executive Vice President Retail Digital Solutions BNI Rian Eriana Kaslan  menjelaskan, kerja sama ini menunjukkan komitmen BNI dalam mendukung transformasi digital di Indonesia, khususnya di sektor transportasi.

“Dengan QRIS di seluruh armada Bluebird, kami berharap dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan sekaligus mendorong lebih banyak adopsi sistem pembayaran digital. Bank Indonesia (BI) menyatakan transaksi QRIS mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dalam setahun terakhir, yaitu mencapai 226,54%.” ujar Rian.

Sebagai tambahan, BNI memberikan promo cashback 20% bagi pengguna aplikasi wondr by BNI dengan minimal transaksi Rp 50.000,-, sehingga memberikan keuntungan lebih bagi konsumen yang memanfaatkan layanan ini.

Dalam kerja sama ini, BNI juga melakukan branding pada jendela belakang taksi Bluebird dengan menampilkan promosi aplikasi wondr by BNI, guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan kemudahan yang ditawarkan aplikasi tersebut. Aplikasi ini memfasilitasi berbagai transaksi perbankan seperti transfer, pembayaran tagihan, top-up e-wallet, hingga investasi.

Direktur Utama PT Blue Bird Tbk Adrianto Djokosoetono menambahkan, kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk tetap relevan dengan kebutuhan konsumen yang semakin berkembang.

“Kemudahan transaksi merupakan bagian dari layanan mobilitas Standar Nyaman Indonesia (SNI). Dengan QRIS BNI, Bluebird menawarkan pengalaman mobilitas yang lebih praktis dan mudah bagi pelanggan, sejalan dengan pilar transformasi digital kami, yaitu Multi-Payment,” jelas Adrianto.

Selain itu, implementasi pembayaran non-tunai dengan QRIS BNI juga akan diterapkan di Cititrans, layanan shuttle antar kota milik Bluebird. Kolaborasi ini melengkapi kerja sama sebelumnya antara BNI dan Bluebird, yang meliputi pengelolaan ekosistem cashless di internal Bluebird melalui layanan Cash Management dan API Services, penempatan ATM CRM di beberapa pool Bluebird, serta pembukaan tabungan BNI dan TapCash bagi pengemudi.

Baik BNI maupun Bluebird berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menghadirkan pengalaman terbaik bagi pengguna, sembari memperkuat ekosistem digital yang semakin berkembang di Indonesia. (ris)

Pertumbuhan ini tidak hanya terlihat dari volume transaksi, tetapi juga dari jumlah pelaku usaha yang menggunakan QRIS yang mencapai 5,28 juta, naik 16 persen year-on-year (yoy). Selain itu, jumlah pengguna QRIS di Jakarta juga meningkat menjadi 5,77 juta, tumbuh 19 persen yoy.

“Capaian ini didorong optimalnya user experience melalui penyelenggaraan event dan peningkatan literasi masyarakat. Sebaran QRIS di Jakarta semakin merata dengan capaian pangsa tertinggi di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Masih terdapat peluang optimalisasi QRIS di Kepulauan Seribu, utamanya pada kawasan wisata,” ujar Arlyana Abubakar, Kepala Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta, Senin (20/5).

Arlyana menjelaskan bahwa kesiapan digitalisasi Jakarta berdampak positif terhadap pencapaian QRIS, terutama dalam aspek kesiapan digital SDM, indeks literasi digital, dan pemanfaatan teknologi. Berdasarkan Digital Competitiveness Index, kesiapan digital SDM Jakarta terus meningkat, dengan indeks literasi digital yang juga mengalami peningkatan, terutama dalam aspek keterampilan digital dan keselamatan.

Pemanfaatan teknologi di Jakarta terus meningkat hampir di seluruh aspek, seperti kesehatan dan keamanan, mobilitas dan transportasi, aktivitas masyarakat, kesempatan mencari pekerjaan, pendidikan, serta administrasi pemerintah. Kesiapan digital ini mendorong Jakarta memiliki pangsa signifikan terhadap pencapaian QRIS nasional, dengan kontribusi pengguna dan pelaku usaha masing-masing sebesar 17 persen, serta volume transaksi mencapai 34 persen.

Arlyana menambahkan bahwa selain digitalisasi transaksi pemerintah, bantuan sosial, dan transportasi, QRIS juga diperluas pada sektor-sektor utama dan potensial di Jakarta, seperti perdagangan, akomodasi dan makanan minuman (akmamin), informasi dan komunikasi (infokom), jasa kesehatan, dan jasa pendidikan. Pada transaksi pemerintah, QRIS telah dimanfaatkan untuk penerimaan pajak dan retribusi daerah, dengan rasio QRIS terhadap PAD naik menjadi 0,51 persen pada semester II-2023 dari sebelumnya 0,05 persen. Kenaikan ini mendorong peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemda menjadi 98,3 persen dari sebelumnya 94,8 persen.

“Penggunaan kanal penerimaan digital Pemda semakin besar atau naik menjadi 38 persen dari total pajak dan retribusi selama tahun 2023,” ungkap Arlyana.

Integrasi moda transportasi di Jakarta juga meningkatkan prospek perluasan QRIS. Beberapa moda transportasi seperti MRT, Transjakarta, LRT, Commuter Line, dan Grab kini dapat dipesan dengan tiket terintegrasi melalui aplikasi JakLingko. QRIS telah menjadi alternatif pembayaran pada aplikasi tersebut.

Arlyana menambahkan bahwa MRT sedang mengembangkan inovasi untuk pembayaran melalui Near Field Communication (NFC) sebagai salah satu metode pembayaran untuk mendorong digitalisasi transportasi ke depan. Digitalisasi perparkiran juga semakin luas, didorong oleh penggunaan Terminal Parkir Elektronik (TPE) dan aplikasi JakParkir yang memanfaatkan pembayaran nontunai untuk memesan slot parkir di Jakarta. Digitalisasi transportasi juga berkembang pada moda penyeberangan dan Bus AKAP melalui aplikasi JaketBoat dan JaketBus, yang menyediakan metode pembayaran nontunai. (dni)

QRIS CPM merupakan sistem pembayaran berbasis teknologi QR diyakini mampu memudahkan dan mempercepat pengguna dalam melakukan transaksi non tunai. Saat melakukan transaksi, pengguna hanya perlu semudah menunjukkan kode QR yang ada pada aplikasi OVO, untuk dibaca dan dipindai oleh mitra merchant.

Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan Indonesia mengatakan, “Saya sangat mengapresiasi upaya para pelaku industri termasuk OVO, yang konsisten dalam menyediakan kemudahan transaksi uang elektronik guna mendukung upaya pemerintah menggiatkan transaksi non tunai. Pengkinian proses transaksi elektronik tentunya dapat mempercepat dan mempermudah pengguna saat bertransaksi sehingga volume transaksi pun dapat mengalami peningkatan.”

Karaniya Dharmasaputra, Presiden Direktur OVO, mengungkapkan, “Inovasi QRIS CPM di aplikasi OVO adalah bentuk nyata dukungan kami terhadap inisiatif pemerintah dan Bank Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kolaborasi OVO dengan Alfamart, diharapkan akan semakin memungkinkan masyarakat di ratusan kota, kabupaten yang jauh dari kota besar, untuk bertransaksi digital secara mudah dan aman tanpa perlu membawa uang tunai.”

“QRIS CPM OVO di Alfamart makin melengkapi opsi pembayaran cashless bagi konsumen. Dengan begitu dapat memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik bagi konsumen setia kami, sekaligus meningkatkan efisiensi transaksi pembayaran di toko-toko Alfamart di seluruh Indonesia, yang bahkan menjangkau hingga ke pelosok tanah air akan merasakan manfaat ini. Ini juga sejalan dengan program Kementerian Perdagangan agar QRIS bisa dilakukan di peritel lebih luas lagi,” ujar Ryan Alfons Kaloh, Marketing Director Alfamart.

Hadirnya QRIS CPM di platform dompet digital OVO sejalan dengan misi Bank Indonesia dalam mendorong digitalisasi industri sistem pembayaran di tanah air. Data Bank Indonesia 2022 mencatat transaksi uang elektronik melonjak sebesar 30 persen dan mencapai Rp 399,6 triliun dari tahun sebelumnya. Ini dikarenakan beberapa faktor, di antaranya meningkatnya jumlah penerimaan dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, luas dan mudahnya sistem pembayaran digital, serta cepatnya perbankan digital.

Selain Alfamart, OVO juga dapat digunakan sebagai metode pembayaran di merchant lainnya, seperti Alfamidi, Dan+Dan, Lawson, dan Alfagift. Di Alfamart, tidak hanya sekedar melakukan pembayaran tetapi para pengguna juga sudah dapat melakukan pengisian saldo OVO (Top-up). Lebih lanjut, saat ini Alfamart juga telah hadir di Grabmart sehingga pelanggan dapat membeli kebutuhannya dengan lebih mudah, cepat, dan gampang. (ris)