Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Joko Santoso mengatakan perubahan tersebut membuat peningkatan kompetensi pustakawan menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.

“Kita membutuhkan pustakawan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga relevan. Tidak hanya bekerja dengan baik di lingkungan perpustakaannya, tetapi juga mampu membangun jejaring. Tidak hanya menjalankan program, tetapi mampu menunjukkan manfaat dan dampaknya bagi masyarakat,” kata Joko.

Menurut Joko, keberadaan pustakawan tidak semestinya diukur hanya dari jumlah kegiatan yang dibuat ataupun koleksi yang dikelola. Peran tersebut juga berkaitan dengan kemampuan membantu masyarakat menemukan informasi yang tepat, meningkatkan kecakapan literasi, mendukung pendidikan dan penelitian, serta mengembangkan kapasitas masyarakat.

Karena itu, penguatan profesi pustakawan juga perlu berjalan bersama dengan pembangunan perpustakaan. Gedung, koleksi, teknologi, dan akses informasi tidak akan berjalan maksimal tanpa orang yang mampu menghubungkan seluruh sumber daya tersebut dengan kebutuhan masyarakat.

“Kita dapat membangun gedung perpustakaan yang baik, menyediakan koleksi, memperkuat teknologi, dan memperluas akses informasi. Namun, pada akhirnya manusialah yang menghidupkan seluruh sumber daya tersebut. Di sinilah pustakawan memiliki posisi yang sangat penting,” ujar Joko.

Tantangan tersebut akan menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Kerja Nasional Ikatan Pustakawan Indonesia (Rakernas IPI) 2026 yang berlangsung pada 6-8 Oktober di Semarang, Jawa Tengah.

Rakernas tahun ini mengusung tema “Pustakawan Terlibat, Bersinergi, dan Berdampak.” Forum tersebut akan diisi sejumlah pembahasan mengenai peningkatan kapasitas dan profesionalisme pustakawan.

Pada hari pertama, peserta akan mengikuti sejumlah lokakarya yang membahas Wiyata Kinarya Pengembangan Kapabilitas Pustakawan, pembinaan pustakawan dan SKKNI Bidang Perpustakaan-Kepustakawanan, sertifikasi profesi pustakawan, serta sertifikasi ISO.

Pembahasan juga akan diperluas melalui gelar wicara mengenai peran pustakawan di berbagai lingkungan. Topiknya mencakup kontribusi pustakawan perguruan tinggi terhadap peningkatan mutu riset, peran perpustakaan umum dalam meningkatkan kecakapan literasi masyarakat, serta perpustakaan khusus dalam manajemen pengetahuan lembaga.

Selain pengembangan kompetensi, Rakernas IPI 2026 menjadi ruang bagi pengurus daerah dari berbagai wilayah untuk menyampaikan pandangan. Agenda pada 7 Oktober akan dilanjutkan dengan sidang komisi yang membahas AD dan ART serta program kerja, sebelum masuk ke pembahasan dan pengesahan hasil Rakernas melalui pleno.

IPI juga membuka ruang berbagi pengalaman melalui Call for Paper/Call for Best Practice. Sejumlah isu yang dibahas antara lain keterlibatan pustakawan dalam gerakan sosial literasi, kerja sama dengan profesi lain untuk memperkuat ekosistem literasi, serta kepustakawanan inklusif dan dampaknya bagi masyarakat atau pemustaka.

Joko mengatakan keterlibatan berbagai pihak dibutuhkan karena persoalan literasi memiliki cakupan yang luas. Perpustakaan dan pustakawan tidak dapat bekerja sendiri sehingga diperlukan hubungan dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, sekolah, komunitas, dunia usaha, media, serta unsur masyarakat lainnya.

Dalam forum tersebut, masukan dari pengurus daerah juga menjadi bagian penting untuk menentukan arah organisasi. Konsolidasi dari tingkat pusat hingga daerah diharapkan membuat program IPI lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pustakawan di berbagai wilayah.

Bagi Joko, penguatan profesi pustakawan dan pembangunan perpustakaan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Rakernas diharapkan tidak berhenti pada keputusan organisasi, tetapi juga menghasilkan komitmen untuk memperkuat profesi sekaligus memperluas kerja sama dengan berbagai pihak.

“Pustakawan harus hadir. Pustakawan harus terlibat. Pustakawan harus bersinergi. Kehadiran pustakawan harus memberikan dampak,” tegas Joko. (BRG/Kul)

Dalam sambutannya, Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, menekankan peran strategis SPJR sebagai mitra dalam mewujudkan kinerja perusahaan yang berkelanjutan. “Kebersamaan ini tidak boleh dipisahkan karena kita adalah mitra, partner, sahabat, dan satu insan. Kekuatan ini menjadi lebih kuat dibanding jika kita hanya bekerja sendiri,” ujarnya.

Dengan kekuatan tersebut, Rivan menyampaikan bahwa perusahaan dapat mengubah cara pelayanan dengan mudah dan cepat, termasuk dalam mengendalikan kasus kecelakaan dan mengontrol fatalitas dari lalu lintas.

“Jangan melihat semua permasalahan sebagai jalan buntu. Mungkin kita takut dan khawatir, tapi ketakutan itu bukan hal yang buruk jika kita bisa menemukan jalan keluar dari situ. Dari kondisi yang sulit, kita dapat membangun kolaborasi yang baik dan akhirnya mendapatkan kepercayaan,” jelasnya.

Rivan juga mengajak seluruh anggota SPJR untuk bersama-sama menjaga energi positif agar menjadi lebih kuat, yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas pelayanan dan kinerja perusahaan. “Seberapa kuat energimu akan terlihat dari pencapaian. Setiap manusia memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama, tetapi yang tidak menyerahlah akan mencapai hasil terbaik. Semoga Rakernas ini menghasilkan rekomendasi yang baik dan dapat kita kawal bersama untuk menjaga keberlanjutan dan keharmonisan,” tambahnya.

Dalam agenda tahunan ini, juga dilakukan pembuatan perjanjian kerja bersama oleh Kementerian  Ketenagakerjaan yang dihadiri oleh Subkoordinator Bidang Pembinaan Organisasi Pekerja Kementerian Ketenagakerjaan, Oloan Nadeak, yang sekaligus memberikan paparan tentang harmonisasi pekerja serta sumbangsih perusahaan dalam perspektif hak dan kewajiban. Berbagai materi lainnya juga disampaikan, baik internal maupun eksternal perusahaan. (Riski Astuti)

JAKARTA, koranindopos.com – Pemerintah tengah melakukan sejumlah transformasi besar agar Indonesia semakin kompetitif dalam menghadapi dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan kompetisi saat ini. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah bekerja keras untuk mengawal jalannya transformasi tersebut.

“Pemerintah saat ini sedang bekerja keras mengawal beberapa transformasi besar. Kita sedang melakukan transformasi struktural agar Indonesia semakin kompetitif untuk menghadapi dunia yang hiperkompetisi sekarang ini,” ujar Presiden saat meresmikan Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ICMI Tahun 2022, dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu, (29/01/2022) secara virtual.

Berbagai transformasi yang dilakukan pemerintah mulai dari hilirisasi industri, transformasi digital, transisi menuju energi hijau, hingga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

“Kita harus membuka lapangan kerja seluas-luasnya, kita harus menyejahterakan petani, nelayan, buruh industri, kita harus memfasilitasi agar pelaku UMKM bisa naik kelas dengan digitalisasi, kita harus mendukung peningkatan produk-produk dalam negeri, banyak sekali hal-hal yang memang harus kita lakukan,” ujar Presiden.

Kepala Negara pun menekankan pentingnya investasi dalam mendukung upaya yang tengah dilakukan.

“Untuk itu kita harus mempermudah investasi yang besar, yang sedang, maupun yang kecil, dari dalam maupun dari luar negeri. Itulah tujuan kita menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja, untuk menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,” ujarnya.

Hilirisasi
Lebih lanjut, Presiden memaparkan, pemerintah tengah melakukan hilirisasi, salah satunya di sektor pertambangan, minyak, dan gas. Ini dilakukan untuk memberikan nilai tambah yang besar di Indonesia, membuka lapangan kerja, dan sekaligus untuk menghemat devisa.

“Saya kira sudah tidak zamannya lagi, yang sejak zaman VOC kita selalu mengirim, mengekspor bahan-bahan mentah yang nilai tambahnya dinikmati negara lain,” lanjutnya.

Pemerintah telah membuktikan bahwa dengan hilirisasi, nilai tambah yang didapatkan di dalam negeri menjadi sangat besar. Misalnya, hilirisasi nikel yang sejak tahun 2015 dilakukan telah memberikan dampak signifikan dari sisi ekspor maupun neraca perdagangan.

“Ekspor besi baja di tahun 2021 mencapai 20,9 miliar US Dollar, kira-kira Rp300 triliun, meningkat dari sebelumnya hanya 1,1 miliar US Dollar di tahun 2014. Dari Rp15 triliun kemudian meloncat kepada Rp300 triliun, itu karena peningkatan nilai tambah di dalam negeri,” ujarnya.

Tak hanya nikel, imbuh Presiden, pemerintah juga akan menghentikan secara bertahap ekspor bahan mentah barang tambang lainnya, mulai dari bauksit, tembaga, timah, hingga emas dan melakukan hilirasisasi. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan hilirisasi di sektor-sektor lain, salah satunya sektor pertanian

“Petani memang harus kuat di on farm, inovasi di sektor pertanian dan peternakan harus kuat, tetapi jangan berhenti di situ, pupuk, bibit, dan lain-lain. Kelompok tani dan peternak, koperasi petani dan peternak juga harus masuk juga ke off farm, masuk ke hilir. Sekali lagi, agar nilai tambah itu dinikmati petani karena keuntungan yang terbesar itu ada di off farm-nya dan tentu saja bisa menciptakan lapangan pekerjaan kerja baru yang semakin banyak,” ujarnya.

Transformasi Digital dan Transisi Menuju Energi Hijau
Saat ini, pemerintah juga gencar melakukan transformasi ekonomi digital. Potensi ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 124 miliar Dolar AS.

“Kita juga telah memiliki 2.229 start up, kita memiliki 1 decacorn dan 8 unicorn, dan sudah ada 8,4 juta UMKM kita yang dalam lima tahun ini sudah masuk platform digital untuk menjual produknya, dan dipastikan data ini akan terus bertambah,” ungkap Presiden.

Pemerintah juga terus berupaya mewujudkan transformasi energi menuju hijau. Presiden mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) sebesar 418 gigawatt, baik itu berupa geotermal, angin, solar panel, biofuel, arus bawah laut, dan tenaga hidro.

“Dekarbonisasi sektor transportasi juga dimulai dengan pembangunan mass urban transport, pembangunan green industrial park yang terbesar di dunia di Kalimantan Utara juga sudah kita mulai,” imbuhnya.

Presiden menegaskan, program pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur adalah bagian penting dari transformasi itu. Menurutnya, program IKN bukan sekadar pindah gedung pemerintahan, melainkan juga pindah cara kerja dan pola pikir dengan berbasis ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif.

“IKN akan kita jadikan sebagai sebuah showcase transformasi, baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, dan lain-lainnya termasuk di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas. Tata sosial yang lebih majemuk dan toleran yang menjunjung tinggi etika dan akhlak mulia yang juga kita ke depankan,” tandasnya. (dni)