“KUMKM sektor riil, khususnya sektor pangan, pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan menjadi unggulan domestik kita ke depan. Terbukti di tengah pandemi punya daya tahan dan mampu menyerap lapangan kerja lebih luas. Optimalisasi pasar domestik menjadi kunci,” kata Riza saat mewakili Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada acara Seminar Nasional Ketahanan Ekonomi Nasional di Tengah Ancaman Resesi Global, di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (22/1).

Di acara yang juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Riza menyebutkan fokus kedua adalah penguatan ekosistem kemitraan usaha. “Kemitraan akan terus kami kembangkan, diantaranya menghubungkan para pelaku UMKM, petani atau nelayan misalnya, dengan akses tehadap input produksi, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan maupun pasar,” ucap Riza.

Ketiga, memperkuat hilirisasi dari produk-produk UMKM yang berbasis pada bahan baku keunggulan daerah. “Salah satunya melalui pembangunan Rumah Produksi Bersama di beberapa daerah,” kata Riza.

Di Sulawesi Utara, misalnya, tahun lalu mulai dibangun Rumah Produksi Bersama untuk hilirisasi komoditi kelapa, agar para petani tidak hanya menjual kelapa utuh ke pasar. Tapi, bisa mengolahnya sehingga mendapat nilai yang lebih baik.

“Sabut kelapa, tempurungnya, daging kelapa, hingga air kelapa, semua memiliki nilai tinggi. Model bisnisnya juga kita lengkapi dengan kemitraan rantai pasok untuk memastikan tiap-tiap produk turunan tersebut terserap,” kata Riza.

Contoh lain, kata Riza, di Sumut ada Rumah Produksi Bersama untuk pengolahan cabai, di NTT untuk pengolahan sapi, serta di Garut untuk pengolahan produk kulit.

“Kami optimistis, UMKM kita akan jauh lebih siap dalam menghadapi ancaman isu resesi ekonomi tahun ini ketimbang di awal pandemi,” ujar Riza.

Potensi Agraria

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Malang HM Sanusi menyampaikan, Kabupaten Malang memiliki kondisi topografis dan geografis yang kompleks. Hal tersebut sekaligus menjadikan Kabupaten Malang sebagai salah satu wilayah dengan bentang alam serta potensi agraria yang begitu luar biasa.

“Hal ini tentunya sangat mendukung pembangunan sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kabupaten Malang, yang di dalamnya mencakup tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura,” kata Sanusi.

Sanusi menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan, secara langsung juga telah memberikan dampak positif.

Dimana selama 8 tahun terakhir, Kabupaten Malang telah mengalami surplus pangan pada komoditas beras. Selain memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, saat ini Kabupaten Malang juga telah berkontribusi terhadap pasar pangan internasional melalui ekspor komoditas buah pisang, alpukat, dan manggis.

“Selain itu, juga ada kopi, bawang merah, susu dan sayuran seperti kubis, cabai rawit,” kata Sanusi. (hai)

“Indonesia pertumbuhannya untuk tahun 2022 karena baru akan dipublikasi BPS (Badan Pusat Statistik) bulan Februari kira-kira masih di 5,2 hingga 5,3 persen. Itu jauh lebih tinggi dibandingkan (pertumbuhan ekonomi) dunia di 1,7 persen,” ujar Menkeu dalam Seminar Ekonomi Nasional GP Anshor Malang dengan tema “Ketahanan Ekonomi Nasional di Tengah Ancaman Resesi Global” yang digelar di Pendopo Kabupaten Malang pada Minggu (22/01).

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menegaskan bahwa APBN menjadi instrumen yang dapat diandalkan ketika menghadapi berbagai macam ancaman, seperti pandemi, harga minyak dan pangan yang melonjak.

“APBN itu menjadi instrumen yang luar biasa penting untuk menjaga Indonesia, jaga masyarakatnya, jaga ekonominya, jaga dunia usahanya. Kita tetap akan jaga faktor-faktor yang mendukung pemulihan ekonomi,” kata Menkeu.

Konsumsi dan daya beli masyarakat, menurut Menkeu, harus terus dijaga untuk mendukung pemulihan ekonomi. APBN memberikan bantalan agar daya beli masyarakat bisa terjaga, terutama untuk masyarakat miskin dan rentan. Tahun 2022, bantuan sosial mendekati Rp460 triliun dan tahun ini naik menjadi Rp476 triliun. Ketika guncangan berasal dari harga minyak, Pemerintah memberikan subsidi dari semula Rp152 triliun menjadi Rp555 triliun.

“Masyarakat yang paling rentan kita bantu. Bantuannya pakai PKH (Program Keluarga Harapan), sembako, bahkan kadang-kadang kita memberikan untuk anak-anaknya uang kuliah, uang beasiswa, dan berbagai bantuan kepada masyarakat yang paling rentan. Kita jaga supaya ekonomi kita yang lagi tumbuh tinggi tetap bertahan di 2023,” kata Menkeu.

Selain meningkatkan bantuan sosial, berbagai program dalam APBN digunakan juga untuk memberikan bantuan kepada UMKM, seperti melakukan restrukturisasi kredit perbankan sehingga banyak UMKM tidak perlu mencicil utangnya dulu. Selain itu, APBN juga memberikan bantuan kepada para pedagang kaki lima.

“Kita memberikan langsung cash untuk modal kerja karena memang mereka modalnya habis selama kegiatan berhenti dan kita memberikan banyak sekali selama proses penyembuhan ekonomi dan Covid ini bantuan-bantuan,” ujar Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan daya beli kelompok menengah yang tergerus karena harga inflasi, maka inflasi diturunkan. Salah satunya yang berasal dari kelompok makanan.

“Jadi APBN itu hadir melalui berbagai macam cara supaya kita punya ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan, maka harga pangan kita enggak ikut bergejolak sesuai dengan harga pangan dunia. Inflasi kita rendah, daya beli rakyat bisa terjaga,” kata Menkeu.

Untuk itu, Menkeu menjaga seluruh pelaku ekonomi dan seluruh institusi di Indonesia, termasuk NU dan Anshor, untuk bersama-sama menjaga Indonesia.

“Jadi negara ini kita urus baik-baik bersama-sama, saling percaya. Kita menggunakan instrumen secara amanah, tidak korupsi. Semua anggaran transparan disampaikan. Jadi negaranya bisa sehat. Konsumsi maju, investasi maju, ekspor maju, usaha kecil maju, usaha menengah maju, koperasi maju. Ini yang akan kita lakukan sehingga lapangan kerja muncul, anak-anak kita kita didik, yang kurang gizi disembuhkan supaya Indonesia bisa maju terus,” ujar Menkeu. (hai)

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (30/12/2022), dalam keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD serta Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham)  Edward Omar Sharif Hiariej, di Kantor Presiden, Jakarta.

“Hari ini telah diterbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan tertanggal 30 Desember 2022,” ujar Airlangga.

Airlangga menegaskan, penerbitan Perpu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global, baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik.

“Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait dengan ekonomi, kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi,” ujar Airlangga.

Di sisi geopolitik, imbuhnya, dunia dihadapkan pada perang Ukraina-Rusia dan konflik lainnya yang juga belum selesai.

“Dan pemerintah menghadapi, tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim,” imbuhnya.

Airlangga juga menyampaikan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja sangat memengaruhi perilaku dunia usaha, baik di dalam maupun di luar negeri. Di sisi lain, pemerintah terus berupaya untuk menjaring investasi sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi.  Oleh karena itu, keberadaan Perpu ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, termasuk bagi pelaku usaha.

“Tahun depan karena kita sudah mengatur budget defisit kurang dari 3 persen dan ini mengandalkan kepada investasi. Jadi tahun depan investasi kita diminta ditargetkan Rp1.200 triliun. Oleh karena itu, ini menjadi penting, kepastian hukum untuk diadakan. Sehingga tentunya dengan keluarnya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi dan ini menjadi implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya

Penerbitan Perpu ini, lanjut Menko Perekonomian, sejalan dengan peraturan perundangan-undangan serta berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VII/2009.

Lebih lanjut Airlangga menyampaikan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah berbicara dengan Ketua DPR RI Puan Maharani terkait dengan penerbitan Perpu ini.

“Tadi Bapak Presiden telah berkonsultasi, sudah berbicara dengan Ketua DPR dan pada prinsipnya Ketua DPR sudah terinformasi mengenai Perpu tentang Cipta Kerja,” pungkasnya. (hai)

“Nah kita, Indonesia harus siap-siap, terlebih kita ketahui sekarang ini kita juga banyak mengimpor. Kita harus mengantisipasi itu (krisis pangan) sedini mungkin. Karenanya kita minta mereka (BUMN sektor pangan) bekerja sama. Apalagi nanti ada Badan Ketahanan Pangan yang nanti akan turut mengatur persoalan pangan,” ujarnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses di Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis (27/10/2022).

Legislator fraksi Golkar tersebut menilai, kondisi ketahanan pangan Indonesia perlu mendapat perhatian lebih agar terhindar dari ancaman krisis, ia khawatir apabila para pemangku kepentingan lengah akan kondisi yang ada maka Indonesia bukan tidak mungkin terjerat dalam kondisi krisis pangan seperti halnya  yang terjadi di sejumlah Negara.

Demer (sapaan akrabnya) mencontohkan kondisi krisis yang menimpa sejumlah negara di Eropa. “Kan disitu ada Perancis, Belanda, ada Inggris dan Negara lainnya. Kita nggak menyangka mereka akan mengalami krisis karena satu hal, yaitu energi dikecilkan oleh Rusia serta kondisi Ukraina sebagai penghasil gandum yang saat ini tengah bermasalah,” sebutnya.

Atas hal itu, ia pun mengingatkan semua pihak untuk bersiap terlebih saat ini Indonesia banyak mengimpor sejumlah komoditi strategis seperti garam, daging dan gula. Menurutnya Pemerintah perlu lebih teliti lagi dalam memprediksi serta mengambil kebijakan terkait persoalan pangan. “Agar kita tidak seperti negara di Eropa yang ketahanan pangannya sangat rendah,” tutupnya. (hai)