Dalam agenda sidang tersebut, Richard Lee membeberkan berbagai temuan yang dianggapnya janggal mengenai asal-usul produk yang dijadikan barang bukti. Ia menilai ada ketidaksesuaian mendasar antara produk yang diuji dengan standar distribusi resmi perusahaannya.

Usai persidangan, Richard Lee memberikan keterangan kepada awak media terkait keyakinannya setelah mencocokkan fakta persidangan dengan data transaksi. Ia menyatakan bahwa produk White Tomato yang dipersoalkan bukanlah barang dari usahanya.

“Yang bisa saya sampaikan di sini adalah dari awal saya bilang itu bukan produk saya. Tapi setelah persidangan berbulan bulan, saya bisa pastikan bahwa itu produk adalah palsu. Saya sekali lagi bilang, produk tersebut adalah produk palsu,” kata Richard Lee di PN Tangerang, Kamis (29/10/2026).

Lebih lanjut, Richard menjelaskan bahwa produk tersebut tidak diperoleh melalui jalur distribusi resmi perusahaannya. Berdasarkan penelusuran transaksi, pembelian dilakukan melalui toko pihak ketiga di lokapasar.

“Karena satu, Doktif tidak beli dari tempat saya, beli dari tempat orang lain, Graba Shop dan Rachel Shop. Saya enggak tahu itu punya siapa?,” jelasnya.

Selain masalah tempat pembelian, Richard juga menyoroti data stok barang dari salah satu toko pihak ketiga tersebut. Ia menemukan adanya selisih yang tidak masuk akal antara jumlah pembelian awal, barang yang terjual, serta sisa stok yang dijadikan barang bukti.

“Yang lebih anehnya lagi, Graba Shop didatangin nih, Grabah Shop, beli 13 boks. Terjual 10,5, 2,5 ada di hakim, terus ada dimakan. Lah berarti nambah dong, beranak ini berarti boksnya, WT-nya,” ucap Richard.

Kejanggalan tersebut semakin diperkuat oleh catatan transaksi digital yang menunjukkan angka penjualan melebihi total stok yang pernah dibeli oleh toko bersangkutan. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya peredaran barang di luar pasokan legal.

“Terus, terjual di Shopee 21. Beli 13 boks, terjual di Shopee tadi 21. Artinya ada 8 produk palsu,” bebernya.

Dari kalkulasi data penjualan dan stok tersebut, Richard menyimpulkan bahwa terdapat selisih delapan unit produk yang patut dipertanyakan keasliannya. Ia menduga barang bukti yang kini dihadirkan di persidangan tidak berasal dari pasokan yang sah.

“Delapannya produk apa nih? Produk palsu dong. Berarti yang dibeli Doktif ataupun juga barang bukti yang ada di sini palsu,” tandasnya. (BRG/Hend)

Kehadiran Gayus Lumbuun dalam persidangan tidak hanya terbatas sebagai saksi ahli yang memberikan pandangan hukum mendalam. Setelah melakukan penelaahan secara menyeluruh terhadap berkas perkara dan jalannya sidang, ia mengambil langkah konkret dengan mengajukan diri sebagai penjamin penangguhan penahanan bagi terdakwa. Keputusan tersebut didasari atas temuan indikasi cacat hukum, baik dari segi kelengkapan formil maupun materiil dalam surat dakwaan.

Salah satu poin substansial yang disorot tajam dalam berkas perkara adalah kekeliruan penyidik dan penuntut umum dalam merumuskan waktu kejadian perkara (tempus delicti) serta lokasi tindak pidana (locus delicti). Uraian dakwaan menyebutkan tempat kejadian berada di wilayah Tangerang, sementara fakta pembelaan menunjukkan posisi dr. Richard Lee sedang berada di luar negeri pada kurun waktu tersebut. Ketidaksesuaian ini dinilai menggugurkan kekuatan konstruksi hukum yang dituduhkan.

“Persesuaian perbuatan itu tidak bisa kalau locus tempus-nya dikesampingkan. Tetap kalau locus-nya terjadi di sini, pada tanggal kapan, di mana, di Singapura apa di Jakarta, itu harus pasti, harus eksak. Begitu. Kalau enggak, absurd nanti. Kalau enggak eksak, absurd lawannya,” kata Gayus Lumbuun di Pengadilan Negeri Tangerang, Kamis (15/10/2026).

Ketidakakuratan dalam menetapkan detail waktu dan lokasi membuat surat dakwaan berpotensi kabur (obscuur libel). Menurut analisis hukum Gayus, kegagalan aparat dalam menguraikan rangkaian peristiwa secara presisi berimplikasi langsung terhadap keabsahan berkas perkara di mata hukum.
“Itu nanti tempatnya kalau tidak tepat dipastikan oleh penyidik kemudian oleh dakwaan, maka itu akan menjadi cacat. Menjadi cacat dan tidak bisa dikesampingkan,” imbuhnya.

Selain aspek lokasi dan waktu kejadian, terjadi ketidaktepatan dalam penerapan norma hukum akibat pencampuradukan antara aturan pidana kesehatan dan regulasi perlindungan konsumen. Kasus yang mempermasalahkan penempelan label atau stiker pada produk kecantikan sejatinya masuk dalam ranah pengawasan administratif Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), bukan kategori pelanggaran pidana materiil.

“Yang satu hal mengenai pandangan saya tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah menempelkan atau labeling. Kalau labeling itu bukan menyangkut undang-undang tentang kesehatan yang menyangkut isi produk yang diakui oleh pihak-pihak lain, bukan oleh terdakwa,” jelasnya.

Keraguan atas konstruksi dakwaan tersebut mendorong tim penasihat hukum dan saksi ahli untuk memohon pertimbangan kemanusiaan dari majelis hakim. Gayus menegaskan bahwa permohonan penangguhan penahanan yang diajukan sama sekali tidak bertujuan untuk menghentikan atau mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.

“Saya rela dan saya mau untuk ikut menjamin karena saya tahu persoalan ini setelah saya menjadi ahli ini, saya pelajari semua perkaranya. Dokter Richard itu sudah mendapat tempat di publik. Sebenarnya enggak perlu lagi untuk melakukan hal-hal yang seperti ini,” ungkapnya.

Langkah penjaminan tersebut juga didasari oleh keprihatinan atas kondisi fisik terdakwa yang mengalami penurunan berat badan secara drastis hingga 11 kilogram selama menjalani masa penahanan. Aspek Hak Asasi Manusia (HAM) dinilai perlu menjadi pertimbangan objektif bagi hakim dalam memutuskan penangguhan penahanan.

“Di dalam penegakan hukum itu kan ada hak asasi manusia. Nah, saya melihatnya dari sisi hak asasi manusia perlu ditangguhkan karena dulunya enggak sekecil itu yang saya kenal beliau di publik. Dulunya besar, kok ternyata (turun) 11 kilo. Penangguhan tidak melepaskan tanggung jawab hukum, tapi masih ada celah-celah ranah yang ditoleransi untuk penangguhan,” pungkas Gayus.

Sebagai informasi, dr. Richard Lee didakwa atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan terkait peredaran produk kecantikan White Tomato dan DNA Salmon. Perkara ini bermula dari laporan Amira Farahnaz alias Dokter Detektif (Doktif). Dalam persidangan, pihak terdakwa menegaskan bahwa produk yang dipersoalkan dibeli pelapor melalui akun pihak ketiga di marketplace, bukan dari klinik atau gerai resmi milik terdakwa. (BRG/RIS)

Keterangan itu disampaikan oleh dua saksi dari divisi legal dan keuangan Athena. Berdasarkan penjelasan mereka, jabatan yang berkaitan dengan pengelolaan serta pengambilan keputusan perusahaan berada di bawah kendali David Lee Thomson selaku Presiden Direktur. Nama Richard Lee disebut tidak tercantum dalam susunan kepengurusan yang diperlihatkan di persidangan.

Staf legal Athena, Ali Gusman, menjelaskan bahwa Richard Lee tidak lagi berada dalam struktur perusahaan sejak David Lee mulai memegang kendali pada awal 2022. Meski demikian, Ali menerangkan bahwa kepemimpinan David sebenarnya sudah berjalan sebelum perubahan tersebut disahkan secara administratif.

“Richard Lee sudah tidak ada di struktur perusahaan sejak Pak David pegang di 2022 awal,” ujar Ali, staf legal Athena saat sidang di PN Tangerang, Kamis (8/10/2026).

Ali juga mengungkapkan adanya perbedaan antara pelaksanaan kepemimpinan di internal perusahaan dan pencatatan formal dalam dokumen. Menurut keterangannya, David telah memegang kendali sebelum 2022, sedangkan pengesahan dokumen yang berkaitan dengan perubahan struktur perusahaan baru dilakukan pada tahun tersebut.

“Sebelum 2022 Sudah Pak David sebenarnya. Sudah Pak David. Tapi memang secara dokumen disahkan di tahun 2022,” ujar Ali, staf legal Athena.

Dalam persidangan, Ali menegaskan bahwa kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan perusahaan berada pada David Lee. Keterangan ini disampaikan untuk menjelaskan siapa yang memiliki otoritas dalam menyetujui kebijakan dan menjalankan operasional Athena setelah perubahan kepemimpinan.

“Iya, beliau (David Lee) tertinggi. Pemegang keputusan, persetujuan, wewenang semua di tangan beliau,” ujar Ali, staf legal Athena.

Penjelasan tersebut juga berkaitan dengan hubungan antara posisi pemegang saham dan kewenangan manajerial. Berdasarkan keterangan saksi, status Richard sebagai pemegang saham tidak serta-merta memberinya kewenangan untuk mengatur pekerjaan karyawan melalui jalur struktural perusahaan. Namun, rincian mengenai hak dan kewajiban pemegang saham tetap perlu merujuk pada dokumen korporasi yang berlaku.

Ali turut menjelaskan bahwa Richard tidak memiliki kewenangan memberikan perintah langsung kepada karyawan Athena karena namanya tidak tercantum dalam struktur pusat perusahaan. Menurut saksi, urusan yang berkaitan dengan arahan dan keputusan perusahaan harus melalui David sebagai pimpinan tertinggi.

“Tidak bisa (Richard Lee memerintah karyawan Athena). Itu karena dokter tidak ada di struktur pusat tidak ada. Artinya kalaupun ada itu harus tetap ke Pak David,” ujar Ali, staf legal Athena.

Untuk mendukung keterangannya, Ali membawa bagan susunan kepengurusan resmi Athena ke ruang sidang. Dokumen tersebut ditunjukkan sebagai bagian dari penjelasan mengenai struktur manajemen perusahaan. Dalam bagan yang diperlihatkan, nama Richard Lee tidak tercantum pada posisi struktural.

“Jadi di struktur di sini tidak ada dokter Richard,” ujar Ali.

Keterangan para saksi tersebut menjadi bagian dari proses pembuktian dalam perkara dugaan pelanggaran UU Perlindungan Konsumen dan UU Kesehatan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang. Meski demikian, penjelasan mengenai struktur perusahaan tidak dengan sendirinya menentukan kesimpulan hukum atas perkara tersebut. Penilaian terhadap tanggung jawab para pihak tetap bergantung pada keseluruhan alat bukti, keterangan saksi, serta pertimbangan majelis hakim dalam persidangan. (BRG/Hend)

Langkah protes ini dipicu oleh adanya ketimpangan durasi persidangan antara pihak penuntut umum dan tim penasihat hukum. Kuasa hukum menilai bahwa prinsip kesetaraan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law) harus dijamin sepenuhnya agar pihak terdakwa mendapatkan ruang pembelaan yang proporsional sesuai kaidah hukum acara pidana.

Isu kesetaraan kedudukan antarpenegak hukum menjadi poin utama yang ditegaskan oleh tim pembela. Mengacu pada regulasi penegakan hukum di Indonesia, advokat memiliki derajat yang sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana nasional.

“Yang pertama yang mau saya sampaikan, di Indonesia itu ada caturwangsa penegak hukum. Diantaranya polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Jadi, semua memiliki hak yang sama, setara. Ada jaksa, ada Polri, ada hakim, ada advokat,” kata Faizal Hafied usai persidangan, Kamis (1/10/2026).

Ketimpangan alokasi waktu sidang terlihat dari durasi panjang yang didapatkan oleh pihak kejaksaan dibandingkan dengan porsi waktu yang diajukan oleh tim penasihat hukum. Tim pembela menilai perbedaan pembagian jadwal persidangan tersebut sangat merugikan pihak terdakwa dalam menyusun alur pembuktian di ruang sidang.

“Tadi kami minta kesetaraan. Kalau tadi JPU sampai dua setengah bulan, panjang sekali, kami meminta hanya tiga minggu ke depan yang hanya satu bulan satu minggu, ya. Tetapi ada keberatan-keberatan ini kami sangat sayangkan, kami sangat sedihkan. Padahal kami, jadwal kami jelas. Ini tidak bisa datang, ini datang, ini datang, ini datang,” jelasnya.

Upaya pembuktian dalam persidangan fokus pada pengujian tuduhan dakwaan terkait standar mutu dan manfaat produk yang dipersoalkan. Pada persidangan kali ini, tim kuasa hukum telah menghadirkan tiga orang saksi guna mematahkan tuduhan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengenai isu keamanan dan efikasi produk di pasar.

“Tadi alhamdulillah sudah hadir tiga orang saksi. Yang kedua ini menyampaikan bahwa barang ini tidak ada masalah digunakan, dipakai. Ya jelas, ya. Jadi, karena tuduhan dari JPU ini barangnya ini tidak sesuai dengan standarnya, manfaatnya, khasiatnya, dan mutunya. Tadi kami ingin membuktikan bahwa barang-barang ini sesuai standar, sesuai mutu, sesuai khasiat. Jadi, digunakan dan aman, itu dibuktikan langsung dan dilihat,” bebernya.

Guna memperkuat fakta persidangan, tim penasihat hukum juga menghadirkan figur publik Fitri Salhuteru sebagai salah satu saksi. Kesaksian tersebut ditujukan untuk memberikan gambaran obyektif mengenai rekam jejak profesionalisme Richard Lee serta kualitas produk yang menjadi materi perkara persidangan.

“Selanjutnya saksi yang selanjutnya hadir adalah tokoh nasional juga, tokoh publik, figur publik Fitri, ya. Tadi Fitri menjelaskan kenal sama dokter, dokter ini berprestasi. A, B, dan C, diakui internasional, kerja sama dengan internasional, diakui nasional. Seperti itu,” ucapnya.

Landasan hukum kehadiran saksi-saksi tersebut mengacu pada ketentuan teknis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tim penasihat hukum menegaskan bahwa penilaian atas rekam jejak, karakter, serta iktikad pelapor merupakan variabel penting yang sah untuk dipertimbangkan majelis hakim dalam memutus perkara.

“Kenapa kami hadirkan ini? Menurut KUHAP di Pasal 237 ayat (5) huruf d, bahwa masalah kepribadian, masalah kehidupannya saksi itu menjadi penilaian hakim. Mana nih orang baik, mana orang buruk, mana pelaporannya yang niat baik, mana yang pelaporannya untuk kepentingan pribadi. Jadi, ada pasalnya, bukan tidak ada pasalnya. Lalu juga tadi dijelaskan bahwa saksi Fitri juga menggunakan produk tersebut dan kondisinya baik-baik,” ungkapnya.

Rangkaian persidangan perkara ini dipastikan akan berlanjut dengan agenda penyerahan bukti-bukti tambahan dari pihak terdakwa. Pihak kuasa hukum mengonfirmasi telah menyiapkan deretan saksi fakta dan ahli berkelas nasional untuk menguji fakta hukum pada sesi persidangan berikutnya.

“Mudah-mudahan ini akan menjadi jalan. Nah, tiga pertemuan ke depan itu ada tiga tokoh nasional juga yang hadir bersama dengan saksi dan ahli yang lainnya yang akan memperkuat, memperjelas tentang apa yang telah kita sampaikan sebagai pembuktian,” pungkas Faizal Hafied. (BRG/Kul)

Dalam persidangan tersebut, tim penasihat hukum Richard Lee menyampaikan sejumlah argumen pembelaan. Salah satu yang dipersoalkan adalah asal-usul kosmetik yang dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut.

Kuasa hukum Richard Lee, Faizal Hafied, menyatakan pihaknya akan membuktikan bahwa produk yang menjadi barang bukti bukan berasal dari kepemilikan terdakwa.

“Kelima, akan dibuktikan bahwa barang bukti yang dibeli adalah barang bukti dari pihak lain, bukan dari milik terdakwa, dan kepemilikannya sudah beralih. Hal-hal ini yang akan kami sampaikan dan buktikan dalam penjelasan ini,” ujar Faizal di hadapan majelis hakim.

Selain mengenai kepemilikan barang bukti, tim hukum Richard Lee juga menyampaikan beberapa hal lain yang akan mereka buktikan selama proses persidangan berlangsung.

Faizal berpendapat perkara yang dihadapi kliennya bukan merupakan tindak pidana, melainkan persoalan yang menurut pihaknya dapat dikenai sanksi administratif.

“Pertama, kasus a quo ini bukan merupakan kejahatan tindak pidana, namun hal-hal yang bisa dilakukan dengan tindakan hukuman administratif,” kata Faizal.

Tim penasihat hukum juga menyatakan akan membuktikan bahwa produk yang dipermasalahkan tidak mengandung bahan berbahaya tertentu. Hal tersebut menjadi salah satu bagian dari materi pembelaan yang disampaikan di persidangan.

Mengenai dugaan adanya konsumen yang dirugikan, Faizal juga menyampaikan bantahannya. Pihak Richard Lee menyatakan tidak menemukan adanya korban dalam perkara tersebut.

“Ketiga, dalam perkara a quo, juga tidak ada satu pun korban yang menjadi korban dalam kejadian ini,” ujarnya.

Persoalan lain yang diajukan adalah mengenai keaslian barang bukti. Tim kuasa hukum mempertanyakan autentisitas sejumlah barang yang digunakan dalam proses pembuktian.

“Keempat, barang bukti yang diajukan diduga palsu dan tidak autentik,” tutur Faizal.

Setelah penyampaian pokok pembelaan tersebut, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi yang diajukan untuk meringankan Richard Lee.

Dua saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tersebut adalah Hans Pranata dan Doni Ramadhan. Keterangan keduanya menjadi bagian dari proses pembuktian yang masih berlangsung di Pengadilan Negeri Tangerang. (BRG/Hend)

Duduk di kursi saksi, perwakilan PT Imedco Djaja langsung mendapat cecaran pertanyaan mendalam dari tim kuasa hukum Richard Lee. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditujukan untuk memperjelas dan menguraikan identitas sebenarnya dari pihak yang memproduksi produk suplemen yang kini menjadi objek sengketa hukum.

Di hadapan persidangan yang berlangsung tertib, saksi memberikan jawaban tegas terkait keterlibatan perusahaannya dalam proses pembuatan suplemen tersebut.

“Saya yang memproduksi, PT Imedco Djaja,” kata saksi di ruang sidang Pengadilan Negeri Tangerang, Kamis (17/9/2026).

Pernyataan dari saksi tersebut langsung direspon cepat oleh tim penasihat hukum Richard Lee. Mereka merespon fakta persidangan ini sebagai poin penting untuk menggugurkan tuduhan yang ditujukan oleh jaksa penuntut umum kepada klien mereka.

“Mohon dicatat Yang Mulia, karena klien kami dituduh memproduksi, dan hari ini kami buktikan bahwa yang memproduksi itu secara jelas adalah PT Imedco Djaja,” ujar tim hukum Richard Lee.

Selain pembuktian mengenai pihak manufaktur, jalannya persidangan juga menguliti berkas dokumen perjanjian bisnis terkait produk suplemen tersebut. Tim penasihat hukum membeberkan fakta bahwa Richard Lee sama sekali tidak menandatangani dokumen kerja sama operasional itu.

Ketika ditanya mengenai sosok yang mewakili dan menandatangani kesepakatan bisnis di atas kertas, saksi mengonfirmasi nama lain dari jajaran manajemen perusahaan.

“Bukan. Direktur Athena Mandiri pada saat itu adalah Bapak David Lee,” jawab saksi.

Persidangan juga menggali sejauh mana keterlibatan langsung Richard Lee dalam mengawal proyek kerja sama maklon suplemen ini. Saksi membeberkan bahwa hubungan komunikasi secara personal dengan Richard Lee sangatlah terbatas sebelum proyek dimulai.

Pertemuan fisik maupun interaksi langsung antara kedua belah pihak diakui hanya terjadi dalam hitungan jari sebelum kerja sama resmi berjalan.

“Komunikasi dengan dr. Richard Lee hanya ketika satu kali bertemu di saat makan malam,” pungkas saksi.

Berlandaskan serangkaian fakta yang terungkap di persidangan, tim hukum Richard Lee menegaskan optimisme mereka. Mereka mengklaim penerapan Pasal 435 UU Kesehatan yang disangkakan kepada Richard Lee sangat tidak tepat target, sebab kliennya terbukti bukan pihak yang melakukan produksi.

Gugatan dan proses hukum ini sendiri berawal dari unggahan ulasan akun Doktif di media sosial. Akun tersebut menuduh suplemen kecantikan Richard Lee mengalami overclaim, tidak steril, hingga dikemas ulang secara ilegal, yang berujung pada laporan tuduhan pelanggaran UU Perlindungan Konsumen dan UU Kesehatan hingga penahanan sang dokter. (BRG/Hend)

Salah satu hal yang dipertanyakan tim kuasa hukum Richard Lee adalah apakah produk kosmetik yang sudah memiliki izin edar masih dapat dikenakan Pasal 435 Undang-Undang Kesehatan.

Penasihat hukum Richard Lee, Faizal Hafied, meminta jawaban tegas dari ahli BPOM mengenai hal tersebut.

“Jadi gini, saya tanyanya ini aja. Kalau ada izin edarnya, simpel aja. Saya mau tanyanya simpel aja. Kalau ada izin edarnya, apakah bisa dipidanakan dengan 435? Pertanyaannya jawabannya ‘iya’ atau ‘tidak’?” tegas Faizal dalam persidangan.

Ahli BPOM kemudian memberikan jawaban yang menjadi bagian penting dalam persidangan.

“Jika ada izin edarnya dan merujuk ke produk yang sama, tidak,” jawab saksi ahli.

Pertanyaan selanjutnya diarahkan pada produk Goddesskin yang disebut dalam perkara. Faizal kemudian membacakan nomor notifikasi produk yang tercantum dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP).

“Produk Goddeskin, baik Goddeskin DNA Salmon Di Rumah Aja, NA… Disebutin nih: 18210109716, termasuk dalam daftar kosmetik yang penggunaannya demikian. Jadi, ini kan berarti sudah ada notifikasinya ya?” tanya Faizal.

Ahli BPOM membenarkan bahwa produk yang telah memiliki nomor notifikasi berarti telah terdaftar dalam sistem perizinan. Namun, status tersebut tetap berkaitan dengan kesesuaian informasi produk dengan data yang didaftarkan.

“Jika sudah ada notifikasinya, berarti dia sudah memiliki izin berusaha, jadi tidak dikenakan,” jelas saksi ahli.

Persidangan kemudian membahas persoalan pelabelan ulang atau re-labeling. Menurut ahli BPOM, informasi yang tercantum pada kemasan harus sesuai dengan data yang disampaikan ketika produk dinotifikasi.

“Jadi objektif itu berarti juga informasinya itu adalah harus sesuai dengan yang dia daftarkan. Jika melakukan re-labeling, anggaplah oleh pemilik izin edar, dia melakukan re-labeling tapi informasinya adalah tidak sesuai dengan yang dia sampaikan pada saat notifikasi, maka dianggap tidak sesuai, tidak objektif,” papar ahli.

Ketika ditanya mengenai konsekuensi atas ketidaksesuaian label tersebut, ahli menyebut penanganannya berada dalam bentuk sanksi administratif apabila re-labeling dilakukan oleh pemilik izin edar.

“Jika pelabelan itu dilakukan pemilik izin edar, sanksinya administratif,” ungkapnya.

Dalam sidang yang sama, tim kuasa hukum juga mempertanyakan dasar aturan yang digunakan dalam BAP ahli. Faizal menemukan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 yang masih dicantumkan, meski aturan tersebut telah dicabut.

“Nomor 14 di BAP ahli, ahli masih menyampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 yang sudah dicabut,” ujar Faizal.

Ahli BPOM mengakui adanya kekeliruan tersebut. Ia menyebut aturan baru sebenarnya sudah tersedia, tetapi tidak tercantum dalam BAP yang disampaikannya.

“Sebenarnya sudah ada yang baru, cuma saya, ya agak miss,” aku saksi ahli di hadapan majelis hakim. (BRG/Hend)

Usai persidangan pada Kamis (3/9/2026), Richard Lee langsung memberikan tanggapan mengenai keterangan yang disampaikan William di hadapan majelis hakim. Dokter sekaligus figur publik itu mengaku menemukan sejumlah hal yang menurutnya tidak sesuai dengan informasi yang pernah ia terima sebelumnya.

Richard Lee bahkan secara tegas mempertanyakan keterangan saksi tersebut.

“Saksi hari ini, pembohong!” tegas Richard Lee ditemui di Pengadilan Negeri Tangerang, Rabu (3/9/2026).

Menurut Richard Lee, persoalan utama terletak pada klaim mengenai penggunaan produk yang menjadi bagian dari perkara tersebut. Ia mengaku sejak awal mendapat penjelasan dari tenaga pemasaran bahwa produk itu ditawarkan untuk digunakan pada area kewanitaan.

“Saya bilangnya, ya. Karena saya dari awal didatangi oleh salesman-nya, dijual untuk bagian area kewanitaan atau vagina. Jadi enggak pernah dipakai untuk kulit,” ungkapnya.

Richard Lee kemudian membandingkan informasi tersebut dengan keterangan yang disebut tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Menurut dia, terdapat perbedaan mengenai area penggunaan produk.

Ia juga menjelaskan posisi yang menurutnya menjadi serba salah. Jika produk tersebut digunakan untuk kulit seperti yang disebut dalam keterangan saksi, Richard Lee menilai dirinya bisa menghadapi persoalan lain dari sisi profesi medis.

“Makanya saya bilang, kalau saya pakai untuk kulit, maka saya akan kena malpraktek! Tapi meksipun saya pakai untuk vagina, saya kena undang-undang kesehatan. Hukum macam apa ini di Indonesia?” jelasnya.

Richard Lee mengaku telah menunjukkan bukti yang menurutnya dapat mendukung keterangannya kepada majelis hakim. Salah satunya berkaitan dengan materi promosi produk di media sosial.

Ia menilai terdapat perbedaan antara penggunaan produk yang ditampilkan dalam unggahan media sosial dengan keterangan yang disampaikan saksi di ruang sidang.

“Dan saya lihat tadi di persidangan ini semuanya kebohongan. Bahkan saya sudah tunjukkan semua buktinya tadi, masa di postingan di Instagram dipakai untuk vagina, di sini dia bilang tidak dipakai untuk vagina,” pungkasnya.

Kasus ini bermula dari laporan yang diajukan Doktif ke Polda Metro Jaya. Dalam proses persidangan di PN Tangerang, sejumlah saksi telah dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait perkara yang menjerat Richard Lee. (BRG/Hend)

Kehadiran saksi bernama Rina Martika di persidangan bertujuan untuk memperkuat dakwaan jaksa. Saksi yang dihadirkan oleh pihak Doktif ini mengeklaim bahwa dirinya mengalami kerugian selaku konsumen dari produk yang dijual terdakwa.

Dinamika persidangan memuncak ketika pihak penasihat hukum terdakwa mulai mendalami latar belakang laporan polisi yang menjadi dasar peradilan ini. Dalam berkas perkara, laporan tersebut diresmikan oleh pengacara Haryadi Harding yang menerima kuasa khusus dari Doktif alias dokter Samira.

Namun, fakta persidangan menunjukkan adanya ketidaksinambungan antara saksi korban dengan pelapor resmi perkara ini. Rina Martika secara gamblang menyampaikan di depan persidangan bahwa ia tidak mengerti siapa sosok yang menjadi pelapor tersebut.

Ketidakbolehan saksi mengenali sosok kuasa hukum pelapor menjadi sorotan tersendiri di dalam ruang sidang. Rina Martika mengungkapkan ketidak tahuannya saat ditanya mengenai identitas Haryadi Harding.

“Tidak mengenal (Haryadi Harding). Haryadi Harding itu siapa ya?” ujar Rina Martika di persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang, Kamis (6/8/2026).

Rangkaian pertanyaan berlanjut pada materi fisik surat laporan yang didaftarkan ke kepolisian. Saksi korban mengakui secara terbuka bahwa dirinya belum pernah melihat langsung dokumen resmi dari laporan yang dilayangkan atas nama Haryadi Harding tersebut.
Menanggapi ketidakpahamannya mengenai berkas dan proses peradilan yang sedang berlangsung, saksi memberikan pembelaan atas statusnya. Ia menyebut keterbatasan pengetahuan menjadi alasan utama ketidak tahuannya mengenai alur hukum.

“Ya saya tidak tahu, saya orang awam,” jawabnya.

Mendengar jawaban tersebut, Kuasa Hukum Richard Lee bergerak cecar saksi dengan pertanyaan tajam. Pihak pengacara mempertanyakan kejanggalan seorang pihak yang mengaku korban tetapi sama sekali tidak mengetahui wujud fisik laporan perkara yang sedang disidangkan.
Mendapati tekanan pertanyaan bertubi-tubi dari tim penasihat hukum, Rina Martika berdalih lupa akibat situasi di luar ruang pemeriksaan. Ketenangan emosionalnya terganggu oleh keberadaan sang buah hati yang sedang menangis.

“Lupa saya. Bener lupar. Lupa saya. Soalnya itu, soalnya saya tuh punya bayi, anak kecil, jadi pusing gitu loh. Sudah di situ lama, anak nangis di luar, jadi lupa,” tutupnya.

Dalam bagian keterangan lainnya, saksi memaparkan bukti transaksi pembelian produk kecantikan white tomatoes dari terdakwa. Pembelian tersebut dilakukan dalam dua tahap terpisah dengan total volume transaksi sebanyak delapan kotak.

Dalam keterangannya, Rina Martika mengaku membeli 8 boks produk white tomatoes dari Richard Lee. Produk tersebut dibeli sebanyak 2 kali dengan jumlah masing-masing 4 boks.

Sebagaimana diketahui, perkara hukum ini bermula dari aduan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen. Setelah Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka dan sempat ditahan, berkas kasus diteruskan ke Kejaksaan Negeri Banten hingga kini resmi disidangkan di PN Tangerang. (BRG/Hend)

Richard Lee yang didampingi tim kuasa hukumnya mengaku heran lantaran Doktif yang gencar melaporkannya ke pihak kepolisian justru tak kunjung menampakkan batang hidungnya di ruang sidang ketika ditunggu sebagai saksi kunci.

“Saya kecewa dia enggak datang kemarin sih. Sebenarnya kecewa sekali. Hari ini juga enggak ada. Kalau Kamis ini dia enggak ada, saya kecewa sekali,” kata Richard Lee kepada wartawan di PN Tangerang, Senin (27/7/2026).

Menurut pemilik Klinik Athena tersebut, sikap mangkir Doktif seolah mengulang skenario lama. Richard menyebut pelapornya selalu beralasan dan menghindar bila diajak berhadapan secara langsung secara jujur di muka publik maupun hukum.

“Sebelum sidang dia datang terus, tapi begitu giliran dipanggil jadi saksi dia enggak datang. Tanya dia alasannya apa! Selalu kayak gitu. Waktu di Densu (Denny Sumargo) dulu juga kayak gitu, ngajakin live, ngajakin apa, nanti giliran ketemu langsung enggak mau, enggak hadir,” celetuk Richard.

Dokter kecantikan itu menduga ketidakhadiran Doktif di persidangan dipicu oleh rasa takut apabila kekeliruan dan kejanggalan dalam pelaporan polisi yang dibuatnya terbongkar di hadapan Majelis Hakim.

“Mungkin kan takut dikonfrontasi kan, karena takut kebohongannya terbuka semua. Dulu enggak ada yang tahu kan sebelum sidang kalau ternyata dia belinya tidak di toko resmi saya? Dari dia lapor koar-koar selama ini bikin nama saya jelek, enggak ada yang tahu kalau belinya tidak di platform resmi,” terangnya.

Richard Lee menegaskan bahwa dirinya hadir ke pengadilan untuk memperjuangkan keadilan dan memulihkan nama baiknya.

“Saya di sini dengan pengacara saya mencari kebenaran untuk diri saya. Kalau memang saya salah, saya siap menerima hukuman. Tapi kalau saya benar, kembalikan semua nama baik saya, kembalikan semua harkat dan martabat saya! Dan hukum saya siap akan menyerang balik orang-orang yang merusak reputasi saya,” tegas Richard Lee. (BRG/Hend)