Sejumlah pejabat Eropa bahkan mengancam akan melakukan aksi walk out ketimbang harus berada dalam satu foto dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov. Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat Marco Rubio akhirnya membatalkan agenda sesi foto bersama. Kendati dibatalkan, rangkaian diskusi tetap dilanjutkan sesuai rencana.

Rubio menyerukan persatuan, dengan menyatakan bahwa dunia tengah menghadapi krisis ekonomi dan politik yang saling berkaitan, yang mengancam pasokan energi dan pangan, perdagangan, serta kebebasan navigasi. Menurut dia, tantangan-tantangan ini tidak hanya berdampak pada Amerika Serikat, tetapi juga pada seluruh dunia. “Kita berada di titik kritis. Saya menyebutnya sebagai momen untuk menentukan pilihan,” ujar Rubio dikutip dari The National News Desk.

Pertemuan ini dibayangi oleh berbagai konflik global, mulai dari perang Rusia di Ukraina, konflik AS-Israel melawan Iran, tarif perdagangan AS, hingga agresivitas manuver di Laut China Selatan. Laporan Associated Press (AP) mencatat deretan ketegangan tersebut telah memicu lonjakan harga bahan bakar dan menciptakan ketidakpastian dalam sistem perdagangan global.

Beberapa pejabat Eropa menyatakan keengganannya untuk tampil dalam satu bingkai foto bersama Lavrov. Pemerintah Inggris menyebutkan mereka memiliki kebijakan jangka panjang untuk menolak pertemuan bilateral langsung dengan menteri Rusia sejak invasi negara tersebut ke Ukraina pada tahun 2022.

Menteri Luar Negeri Polandia Radosław merespons pembatalan sesi foto tersebut sebagai “keputusan yang tepat.” Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menekankan, “tidak ada keadaan yang normal dengan Rusia,” meski ia mengakui para pejabat tetap perlu berdialog untuk mendiskusikan perbedaan pandangan mereka.

Daftar undangan pertemuan ini juga memicu sorotan. Ukraina, yang menjadi episentrum konflik dengan Rusia, tidak diundang dengan dalih dari Pejabat AS adalah negara tersebut bukanlah anggota resmi G20. Absennya undangan juga dialami Afrika Selatan, satu-satunya negara Afrika sekaligus salah satu negara pendiri G20 di kelompok tersebut, menyusul riwayat perselisihan dengan Pemerintahan Trump.

Menanggapi hal tersebut, para pejabat Afrika Selatan menegaskan ketidakhadiran mereka bukanlah atas keinginan sendiri. Mereka memastikan kesiapan penuh untuk kembali berpartisipasi saat Inggris mengambil alih keketuaan G20 pada tahun depan.

Terlepas dari polemik daftar undangan, pihak AS menyatakan agenda diskusi menteri tetap akan menyoroti isu kebebasan navigasi di berbagai perairan strategis, meliputi Selat Hormuz, Laut Merah, Laut Hitam, dan Laut China Selatan. Tak hanya menyoroti perairan, bayang-bayang eskalasi militer di Timur Tengah juga membayangi jalannya pertemuan. Mengutip laporan AP, para pejabat AS telah memperingatkan sejumlah negara Timur Tengah dan sekutu regionalnya untuk bersiaga. (cnni/mmr)

Menteri Dalam Negeri Ukraina Ivan Vyhivskyi mengatakan serangan drone tersebut juga merusak sejumlah toko dan kendaraan di sekitar lokasi. “Serangan terjadi ketika jalanan dipenuhi orang,” kata Vyhivskyi, seperti dilaporkan media BBC.

Menurut laporan media Ukraina, dua pusat perbelanjaan lainnya di kota Zaporizhzhia dan Sumy juga menjadi sasaran serangan udara Rusia pada awal pekan ini. Di sisi lain, Rusia juga melaporkan serangan drone Ukraina yang menyasar kota wisata Sochi pada Rabu (10/9/2026) malam waktu setempat.

Serangan drone dari arah laut tersebut menyebabkan 28 orang terluka. Tiga orang lainnya juga dilaporkan tewas dalam insiden yang diduga berkaitan dengan serangan Ukraina. Perang Rusia-Ukraina telah berlangsung selama lebih dari empat setengah tahun sejak Presiden Rusia Vladimir Putin melancarkan invasi ke Ukraina.

Upaya untuk mengakhiri perang kembali dilakukan melalui jalur diplomatik. Utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan pembicaraan dengan Putin di Moskow dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kyiv pada akhir pekan. Namun, pertemuan tersebut sejauh ini hanya sedikit menghasilkan kemajuan konkret dalam upaya mencapai kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina. (cnni/mmr)

Sugiono menekankan, salah satu tugas utama pihaknya adalah memberi pelindungan terhadap setiap WNI di luar negeri. “Hak-hak konsuler yang kami harus penuhi sepanjang tidak ditemukan unsur-unsur yang menyebabkan mereka kehilangan kewarganegaraan,” kata Sugiono.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI juga telah buka suara soal delapan WNI itu direkrut jadi tentara Rusia untuk melawan Ukraina.

Kepala Biro Informasi dan Hubungan Masyarakat Kemhan RI Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, pemerintah saat ini masih melakukan verifikasi terkait informasi tersebut. Proses verifikasi, tuturnya, dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Perwakilan RI, serta kementerian/lembaga terkait.

“Atas informasi tersebut, Kemhan sudah mencermati informasi tersebut. Saat ini Pemerintah masih melakukan verifikasi dan koordinasi melalui Kemlu, Perwakilan RI, serta kementerian/lembaga terkait untuk memastikan identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, dan bentuk keterlibatan para WNI dimaksud,” kata Rico kepada wartawan pada Rabu (2/9/2026).

Rico mengatakan pemerintah belum dapat memastikan bagaimana proses perekrutan maupun bentuk penugasan para WNI tersebut. Dia menegaskan pemerintah tidak ingin berspekulasi sebelum proses verifikasi selesai. “Karena proses verifikasi masih berjalan, tentunya kita tidak ingin berspekulasi mengenai bagaimana mereka direkrut maupun bentuk penugasannya,” ujarnya.

Rico menambahkan, konsekuensi hukum terhadap WNI yang terbukti terlibat dalam angkatan bersenjata negara asing akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. “Terkait konsekuensi hukumnya akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan fakta yang telah terverifikasi dan prosedur hukum yang berlaku,” katanya.

Laporan soal 8 WNI tergabung dalam angkatan bersenjata Rusia ini pertama kali diungkap Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina pada 27 Agustus melalui pesan massal via Telegram. Menurut The New Voice of Ukraine, Senin, badan tersebut menyatakan telah memperoleh dokumen yang mengonfirmasi perekrutan tersebut. Media tersebut mengatakan bahwa upaya tersebut memungkinkan Kremlin untuk menambah kekuatan pasukannya dengan memanfaatkan warga negara asing sebagai bagian dari propaganda. (cnni/mmr)

Financial Times menyatakan bahwa investigasinya didasarkan pada korespondensi Rusia, catatan perjalanan, dan paten militer. Program tersebut digambarkan sebagai salah satu transfer teknologi militer strategis paling signifikan yang diketahui dari Moskow ke Teheran.

Dalam laporan tersebut, dikutip pula beberapa pakar terkemuka Rusia di bidang tersebut yang terlibat dalam program Iran. Program pengembangan tersebut dilaporkan berfokus pada sistem propulsi ramjet (scramjet propulsion) yang memungkinkan rudal jelajah terbang dengan kecepatan beberapa kali kecepatan suara.

Propulsi ramjet adalah jenis mesin jet sederhana yang tidak memiliki bagian bergerak seperti kompresor atau turbin, dan mengandalkan kecepatan maju kendaraan untuk memampatkan udara. Laporan tersebut juga memaparkan Iran telah membangun dan menguji sistem tersebut, tetapi tidak ada bukti bahwa rudal jelajah supersonik yang menggunakan teknologi tersebut telah dikerahkan.

“Ini adalah transfer teknologi militer yang sangat sensitif secara strategis dari Rusia yang telah diinginkan Iran selama beberapa dekade. Program seperti ini akan membutuhkan persetujuan politik dari tingkat tertinggi di Rusia,” kata Fabian Hinz, salah seorang ahli rudal Iran dan analis senior di Conflict Armament Research kepada surat kabar tersebut.

Hubungan Iran dan Rusia memang sangat akrab sejak lama. Bahkan, Presiden Iran Masoud Pezeshkian bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai di Kirgistan. Pezeshkian menyampaikan terima kasih kepada Putin atas sikap Moskow selama perang di Timur Tengah.

“Kami menghargai dan berterima kasih atas sikap Anda di setiap tahapan, baik selama masa pertempuran dan tindakan agresi berlangsung, maupun dalam keadaan normal saat Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada kami, baik di Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun di forum-forum internasional,” ujar Pezeshkian kepada Putin, dilansir AFP pada Rabu (2/9/2026). (cnni/mmr)

Oleg Synegubov, Gubernur Kharkiv mengonfirmasi adanya korban tewas. Dua korban tewas yakni pria lansia dan pria dewasa. ”Serangan di Kota Dergachi di wilayah Kharkiv timur laut Ukraina menewaskan dua pria berusia 68 dan 25 tahun dan melukai hampir dua lusin lainnya,” kata Synegubov.

Pasukan Rusia menduduki sebagian besar wilayah perbatasan Kharkiv ketika mereka menginvasi pada tahun 2022, tetapi dipukul mundur beberapa bulan kemudian dalam serangan Ukraina yang mempermalukan Kremlin.

Sementara itu, Wali Kota Kramatorsk, Oleksandr Goncharenko, melaporkan serangan terpisah di Kramatorsk di wilayah Donetsk timur Ukraina menewaskan dua orang. Invasi Moskow, yang bertujuan untuk memaksa Kyiv menyerah dengan cepat, telah menjadi konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II, menewaskan ratusan ribu orang di kedua pihak dan menyebabkan jutaan orang mengungsi.

Rusia dan Ukraina telah meningkatkan serangan mematikan dalam beberapa pekan terakhir seiring dengan upaya yang dipimpin AS untuk mengakhiri perang, yang kini memasuki tahun kelima, terhenti karena perhatian Washington dialihkan ke Timur Tengah. (dtk/mmr)

Rusia mengancam akan melakukan serangan rudal besar-besaran ke Kyiv jika Ukraina melanggar gencatan senjata selama dua hari tersebut. “Sesuai dengan keputusan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Rusia, Vladimir Putin, gencatan senjata telah diumumkan mulai 8–9 Mei 2026. Kami berharap pihak Ukraina akan mengikuti,” kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan yang didukung negara, MAX, dilansir AFP pada Selasa kemarin.

Rusia memperingatkan akan memberikan serangan balasan besar-besaran ke Ukraina jika melakukan pelanggaran. Rusia memerintahkan agar penduduk sipil Kyiv melakukan evakuasi jika terjadi serangan besar besaran.

Diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin pertama kali mengusulkan gencatan senjata tersebut pekan lalu, pada saat melakukan panggilan telepon dengan Presiden AS Donald Trump. Ukraina mengatakan pada pekan lalu bahwa mereka akan meminta rincian dari Washington tentang tawaran tersebut. (dtk/mmr)

Serangan tersebut terjadi di tengah rangkaian pembunuhan terhadap perwira militer senior yang oleh Rusia dituding melibatkan Ukraina. Menurut juru bicara Komite Investigasi Rusia Svetlana Petrenko menyatakan pihaknya masih menyelidiki dalang penembakan terhadap Alekseyev. Alekseyev sendiri telah menjabat sebagai wakil kepala pertama intelijen militer Rusia sejak 2011.

Sementara itu, terkait perundingan di Abu Dhabi, delegasi Rusia dipimpin oleh Kepala Intelijen Militer Rusia Laksamana Igor Kostyukov. Sejak Rusia mengirim pasukan ke Ukraina hampir empat tahun lalu, otoritas Moskow menuding Kyiv berada di balik sejumlah pembunuhan terhadap perwira militer dan tokoh publik di Rusia.

Ukraina mengakui bertanggung jawab atas sebagian kasus itu, tetapi hingga kini belum memberikan komentar mengenai penembakan Alekseyev. Pada Desember lalu, sebuah bom mobil menewaskan Letnan Jenderal Fanil Sarvarov, Kepala Direktorat Pelatihan Operasional Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia.

Sementara itu, pada April, Letnan Jenderal Yaroslav Moskalik, perwira senior Rusia, tewas akibat ledakan bom di mobilnya di luar Moskow. Seorang terduga pelaku dalam insiden itu langsung ditangkap oleh pihak berwenang. Beberapa hari setelah kematian Moskalik, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan telah menerima laporan dari kepala intelijen luar negeri Ukraina terkait likuidasi tokoh-tokoh militer Rusia. (cnn/mmr)

koranindopos.com – Jakarta. Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin menegaskan komitmennya untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kremlin, Moskow, Rabu (10/12/2025). Pertemuan ini berlangsung di tengah momentum 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara yang terus menunjukkan tren positif.

“Hubungan kami berkembang sangat konsisten pada tahun yang kami menyambut 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara negara kita. Komisi bersama ekonomi juga bekerja dengan bagus. Nilai perdagangan kita naik 17 persen selama sembilan bulan pertama tahun ini,” ujar Presiden Putin.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Putin menyoroti prospek kerja sama di sektor energi, termasuk energi nuklir. Ia menegaskan kesiapan Rusia untuk membantu Indonesia jika pemerintah memutuskan melibatkan Moskow dalam pengembangan teknologi nuklir sipil.

“Ada banyak prospek dalam sektor energi termasuk energi nuklir. Jika Indonesia memutuskan melibatkan Rusia, kami selalu siap membantu,” ucap Putin.

Selain energi, kedua pemimpin juga membahas peluang kerja sama di sektor perindustrian dan pertanian. Putin mengonfirmasi bahwa isu pasokan gandum turut menjadi topik pembahasan dengan Presiden Prabowo.

Di bidang industri pertahanan, Putin menyebut Indonesia sebagai mitra tradisional bagi Rusia. Ia menilai kerja sama teknis-militer kedua negara berjalan solid, termasuk peningkatan jumlah personel TNI yang menempuh pendidikan di berbagai lembaga militer Rusia.

“Lembaga pendidikan tinggi militer kami menerima banyak ahli militer Indonesia. Kami siap meningkatkan jumlah tersebut,” katanya.

Putin juga menyoroti hubungan di sektor kemanusiaan dan pariwisata, didukung kebijakan bebas visa serta meningkatnya konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara.

Terkait peran global Indonesia, Putin menyampaikan apresiasinya atas keanggotaan penuh Indonesia di BRICS, serta membuka kemungkinan kerja sama perdagangan bebas antara Indonesia dan Eurasian Economic Union (EAEU).

Di awal pertemuan, Putin juga menyampaikan belasungkawa atas bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Indonesia. “Saya ingin sampaikan kata-kata belasungkawa terkait banjir yang menimpa bangsa Indonesia,” ujarnya.

Pertemuan di Kremlin ini merupakan pertemuan bilateral kedua antara Presiden Prabowo dan Presiden Putin pada 2025, setelah sebelumnya keduanya bertemu di Saint Petersburg pada Juni lalu.

Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat kerja sama strategis Indonesia–Rusia di berbagai bidang, mulai dari perdagangan, pertahanan, energi, hingga hubungan antarmasyarakat. (hai)