Koranindopos.com – JAKARTA — DPR RI memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan baru akan digulirkan setelah berakhirnya masa reses parlemen mendatang. Kepastian ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi tingginya urgensi regulasi penyadapan di tengah dinamika isu keamanan nasional belakangan ini.

Dasco menjelaskan bahwa DPR RI saat ini sedang memasuki masa reses, sehingga pembahasan formal mengenai RUU tersebut belum dapat dilakukan secara intensif.

“Nanti kemudian kemungkinan dinamika yang ada mungkin akan dibahas mengenai apakah itu perlu dipercepat atau bagaimana. Saya belum bisa jawab karena sedang masa reses ini,” ujar Dasco di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

RUU Penyadapan sendiri telah resmi masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026, menjadikannya salah satu payung hukum strategis yang ditargetkan rampung pada periode legislasi saat ini.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan gambaran linimasa pembahasan paket RUU di bidang hukum. Ia menyebutkan bahwa Komisi III DPR akan memprioritaskan penyelesaian RUU Perampasan Aset terlebih dahulu pada November 2026 sebelum mengalihkan fokus ke RUU Penyadapan.

Habiburokhman memperkirakan proses pembahasan RUU Penyadapan dapat dimulai secara maraton pada Desember 2026.

“Setelah Perampasan Aset ini. Jadi, ini kan masih bulan November. Bisa di Desember bisa mulai tuh. Jadi Perampasan Aset ini kita full, habis itu baru tiga undang-undang itu kita gas,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Politikus Partai Gerindra tersebut menambahkan, Komisi III DPR tidak hanya menyiapkan RUU Penyadapan pasca-penyelesaian RUU Perampasan Aset. Terdapat dua rancangan undang-undang strategis lainnya yang masuk dalam daftar garapan utama parlemen.

Tiga RUU prioritas yang akan dikejar pembahasannya meliputi:

1. RUU Penyadapan: Mengatur tata cara, batasan, serta legalitas penyadapan guna mencegah penyalahgunaan kewenangan di ruang sipil maupun institusional.

2. RUU Jabatan Hakim: Memperkuat independensi, kedudukan, dan perlindungan profesi hakim.

3. RUU Advokat: Memperbarui landasan hukum serta tata kelola organisasi advokat di Indonesia.

“Gas besok itu Undang-Undang Jabatan Hakim, Undang-Undang Advokat, dan Undang-Undang Penyadapan. Jadi 3 undang-undang itu akan kita gas juga di periode ini,” tegas Habiburokhman.(Dhil/kmps)