<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RUU &#8211; Indopos</title>
	<atom:link href="https://koranindopos.com/tag/ruu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://koranindopos.com</link>
	<description>Indopos Portal Berita yang menyajikan Berita-berita Aktual dan Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 17:01:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-b543b1ee-68df-4e38-b9c6-65b57c328bea-1-32x32.jpg</url>
	<title>RUU &#8211; Indopos</title>
	<link>https://koranindopos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">230925932</site>	<item>
		<title>Eddy Soeparno Dorong RUU Pengendalian Perubahan Iklim Segera Dibahas</title>
		<link>https://koranindopos.com/eddy-soeparno-dorong-ruu-pengendalian-perubahan-iklim-segera-dibahas/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/eddy-soeparno-dorong-ruu-pengendalian-perubahan-iklim-segera-dibahas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Affandy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 02:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[eddy soeparno]]></category>
		<category><![CDATA[RUU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=127648</guid>

					<description><![CDATA[Koranindopos.com &#8211; JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai rangkaian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana hidrometeorologi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia menjadi pengingat mengenai dampak perubahan iklim. Menurut Eddy, kondisi tersebut menunjukkan perlunya kerangka regulasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk memperkuat kebijakan pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Ia pun [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://Koranindopos.com" rel="nofollow noopener" target="_blank">Koranindopos.com</a> &#8211; JAKARTA</strong> — Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai rangkaian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana hidrometeorologi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia menjadi pengingat mengenai dampak perubahan iklim.</p>
<p>Menurut Eddy, kondisi tersebut menunjukkan perlunya kerangka regulasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk memperkuat kebijakan pengendalian perubahan iklim di Indonesia.</p>
<p>Ia pun mendorong pembahasan <strong>Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan (PPIB)</strong> sebagai salah satu upaya membangun kerangka hukum yang lebih terintegrasi.</p>
<p>Pernyataan tersebut disampaikan Eddy dalam diskusi mengenai RUU PPIB di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).</p>
<p>Eddy mengatakan, kebijakan perubahan iklim Indonesia saat ini masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral, dokumen ratifikasi, hingga peraturan teknis.</p>
<p>Karena itu, menurut dia, diperlukan kerangka hukum yang dapat memperkuat koordinasi antarsektor maupun antardaerah.</p>
<p>“Krisis iklim bukan lagi persoalan yang jauh dari kehidupan masyarakat. Dampaknya sudah kita lihat dalam bentuk bencana, gangguan terhadap kesehatan, pangan, air, pertanian, wilayah pesisir dan berbagai aktivitas ekonomi,” ujar Eddy.</p>
<p>Ia menambahkan, kerangka hukum tersebut perlu menghubungkan sejumlah aspek, mulai dari mitigasi dan adaptasi hingga pendanaan, kelembagaan, serta perlindungan masyarakat.</p>
<p>Dalam proses penyusunan RUU PPIB, Eddy mengatakan MPR akan membuka ruang partisipasi bagi berbagai pemangku kepentingan.</p>
<p>Pihak yang akan dilibatkan antara lain perguruan tinggi, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, dunia usaha, lembaga keuangan, asosiasi, masyarakat sipil, serta kelompok masyarakat yang terdampak langsung perubahan iklim.</p>
<p>“Kita ingin mendengar masukan seluas-luasnya dari berbagai pemangku kepentingan. Dari kampus, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, dunia usaha, masyarakat sipil, sampai masyarakat yang mengalami langsung dampak perubahan iklim,” tuturnya.</p>
<p>Menurut Eddy, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar rancangan aturan tidak hanya melihat perubahan iklim dari perspektif pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan kondisi masyarakat dan sektor yang terdampak.</p>
<p>Eddy menjelaskan, RUU PPIB yang tengah didorong mencakup <strong>empat pilar utama</strong>, yakni implementasi, ekonomi, kelembagaan, dan keadilan.</p>
<p>Pada aspek implementasi, RUU tersebut diarahkan untuk memperkuat kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.</p>
<p>Materi yang dibahas antara lain target <strong>net zero emission 2060</strong>, penyusunan <em>carbon budget</em>, mekanisme pengukuran, pelaporan, dan verifikasi, serta pengaturan mitigasi dan adaptasi yang lebih terstruktur.</p>
<p>Sementara dari sisi ekonomi, RUU PPIB diharapkan memberikan kepastian terhadap instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan pendanaan iklim.</p>
<p>Materinya mencakup perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan karbon, serta instrumen pendanaan lainnya yang didukung registri nasional dan sistem <em>measurement, reporting, and verification</em> (MRV) yang terintegrasi.</p>
<p>Pendanaan iklim juga diarahkan untuk melibatkan berbagai sumber, termasuk APBN, APBD, sektor swasta, dan pendanaan internasional.</p>
<p>Eddy berharap pembahasan RUU PPIB dapat dilakukan sebelum akhir 2026.</p>
<p>Ia menekankan pentingnya keterlibatan akademisi, masyarakat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga keuangan, serta kelompok yang terdampak langsung perubahan iklim dalam proses pembahasan.</p>
<p>“MPR akan menjadi rumah kolaborasi yang mempertemukan berbagai perspektif. Kita akan mendengar masukan dari akademisi, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, pelaku usaha, lembaga keuangan, masyarakat sipil dan kelompok masyarakat yang terdampak langsung,” kata Eddy.</p>
<p>Menurut dia, masukan dari berbagai pihak tersebut akan menjadi bagian dari proses penyempurnaan RUU PPIB.</p>
<p>Dengan rancangan regulasi yang mencakup mitigasi, adaptasi, pendanaan, kelembagaan, hingga perlindungan masyarakat, pembahasan RUU PPIB diarahkan untuk membangun kerangka hukum yang dapat menghubungkan kebijakan perubahan iklim di berbagai sektor dan wilayah Indonesia.(dhil/kmps)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/eddy-soeparno-dorong-ruu-pengendalian-perubahan-iklim-segera-dibahas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">127648</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fraksi Republik Sahkan RUU &#8216;Big Beautiful&#8217; Usulan Trump di DPR AS</title>
		<link>https://koranindopos.com/fraksi-republik-sahkan-ruu-big-beautiful-usulan-trump-di-dpr-as/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/fraksi-republik-sahkan-ruu-big-beautiful-usulan-trump-di-dpr-as/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Affandy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 06:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[big beutiful]]></category>
		<category><![CDATA[fraksi republik]]></category>
		<category><![CDATA[RUU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=100168</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta. Fraksi Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) kontroversial bertajuk Big Beautiful pada Kamis (3/7/2025). RUU yang diusulkan oleh Presiden Donald Trump ini berhasil lolos dengan hasil tipis 218-214, menandakan kemenangan penting bagi agenda legislatif Trump menjelang perayaan Hari Kemerdekaan AS, 4 Juli. RUU [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="71" data-end="477"><strong><a href="http://koranindopos.com">koranindopos.com</a></strong> &#8211; <strong>Jakarta</strong>. Fraksi Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) kontroversial bertajuk <em data-start="239" data-end="254">Big Beautiful</em> pada Kamis (3/7/2025). RUU yang diusulkan oleh Presiden Donald Trump ini berhasil lolos dengan hasil tipis 218-214, menandakan kemenangan penting bagi agenda legislatif Trump menjelang perayaan Hari Kemerdekaan AS, 4 Juli.</p>
<p data-start="479" data-end="798">RUU ini disetujui hampir sepenuhnya berdasarkan garis partai. Dua anggota Partai Republik memutuskan menolak RUU tersebut bersama seluruh anggota Partai Demokrat, yang mengkritik substansi dan tujuan politik di balik regulasi tersebut. Meski demikian, dominasi Republik di DPR memungkinkan pengesahan tetap berlangsung.</p>
<p data-start="800" data-end="1145">RUU <em data-start="804" data-end="819">Big Beautiful</em> sebelumnya telah disetujui oleh Senat AS pada Selasa (1/7) setelah melalui serangkaian negosiasi dan amandemen. Dalam sidang Senat yang berlangsung ketat, Wakil Presiden JD Vance menggunakan hak suara penentunya untuk mengamankan kemenangan mayoritas tipis, mencerminkan betapa terpolarisasinya pembahasan RUU ini di Kongres.</p>
<p data-start="1147" data-end="1554">Setelah lolos di DPR, RUU ini dijadwalkan akan diserahkan kepada Presiden Trump untuk ditandatangani tepat pada 4 Juli, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan AS—sebuah simbolisasi politik yang kuat bagi administrasi Trump dan Partai Republik. Sejumlah pengamat menilai, momentum ini dirancang untuk memperkuat citra kepemimpinan Trump sebagai pemersatu nasional dan pelindung “nilai-nilai tradisional Amerika.”</p>
<p data-start="1585" data-end="1890">Meski belum secara resmi diumumkan kepada publik secara rinci, RUU <em data-start="1652" data-end="1667">Big Beautiful</em> disebut-sebut mencakup sejumlah kebijakan yang berfokus pada penguatan keamanan perbatasan, penyederhanaan regulasi bisnis domestik, serta peningkatan belanja infrastruktur dengan pendekatan “nasionalis-ekonomi” ala Trump.</p>
<p data-start="1892" data-end="2252">Namun, Partai Demokrat dan kelompok masyarakat sipil mengecam beberapa ketentuan dalam RUU tersebut, termasuk pasal-pasal yang dinilai membatasi perlindungan lingkungan, imigrasi legal, dan jaminan sosial. Mereka menyebut RUU ini sebagai “simbol kampanye politik” menjelang Pilpres 2026, dan menuduh Trump memanipulasi institusi legislatif demi ambisi pribadi.</p>
<p data-start="2292" data-end="2600">Meskipun mayoritas Partai Republik mendukung penuh RUU tersebut, perbedaan pandangan tetap muncul di dalam tubuh partai. Dua anggota fraksi yang memilih menolak RUU menyatakan keprihatinannya terhadap “proses terburu-buru” dan dampak jangka panjang dari kebijakan yang dinilai belum dikaji secara menyeluruh.</p>
<p data-start="2602" data-end="2785">Sementara itu, kubu pendukung menyatakan bahwa <em data-start="2649" data-end="2664">Big Beautiful</em> akan mengembalikan kekuatan ekonomi dan moral Amerika, serta menjadi warisan legislatif penting bagi kepemimpinan Trump.(dhil)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/fraksi-republik-sahkan-ruu-big-beautiful-usulan-trump-di-dpr-as/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100168</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kasus Korupsi Triliunan Rupiah Terungkap, Pakar Dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset</title>
		<link>https://koranindopos.com/kasus-korupsi-triliunan-rupiah-terungkap-pakar-dorong-pengesahan-ruu-perampasan-aset/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/kasus-korupsi-triliunan-rupiah-terungkap-pakar-dorong-pengesahan-ruu-perampasan-aset/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Affandy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 21:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[RUU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=91460</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta. Belakangan ini, sejumlah kasus korupsi dengan kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah semakin banyak terungkap oleh aparat penegak hukum. Salah satu kasus terbesar yang saat ini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung adalah dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dengan nilai kerugian mencapai Rp 193,7 triliun. Menanggapi maraknya kasus korupsi yang merugikan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://koranindopos.com">koranindopos.com</a></strong> &#8211; <strong>Jakarta</strong>. Belakangan ini, sejumlah kasus korupsi dengan kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah semakin banyak terungkap oleh aparat penegak hukum. Salah satu kasus terbesar yang saat ini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung adalah dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dengan nilai kerugian mencapai Rp 193,7 triliun.</p>
<p>Menanggapi maraknya kasus korupsi yang merugikan negara dalam jumlah fantastis, Pakar Hukum Hardjuno Wiwoho menilai bahwa ada satu instrumen hukum yang dapat menjadi solusi ampuh, yaitu <strong>Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset</strong>. Menurutnya, pengesahan RUU ini sangat mendesak dan tidak boleh ditunda lagi.</p>
<p>&#8220;Saya kira, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU adalah harga mati. Tidak boleh ditunda lagi,&#8221; ujar Hardjuno dalam keterangannya pada Rabu (5/3/2025).</p>
<p>Koruptor yang hanya dijatuhi hukuman penjara tidak cukup untuk memberikan efek jera. Tanpa mekanisme perampasan aset yang kuat, negara kesulitan mengembalikan uang hasil korupsi yang telah dicuri. Berikut beberapa alasan mengapa RUU ini perlu segera disahkan:</p>
<ol start="1" data-spread="false">
<li><strong>Memastikan Pengembalian Kerugian Negara</strong> – Aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dapat langsung disita dan dikembalikan ke negara.</li>
<li><strong>Efek Jera bagi Koruptor</strong> – Koruptor tidak hanya dipenjara tetapi juga kehilangan seluruh hasil kejahatannya.</li>
<li><strong>Mempercepat Proses Hukum</strong> – Dengan adanya regulasi yang jelas, proses penyitaan aset tidak perlu bergantung pada vonis pidana terlebih dahulu.</li>
<li><strong>Mengurangi Modus Operandi Koruptor</strong> – Tanpa celah untuk menyembunyikan aset, para pelaku kejahatan keuangan akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindak pidana korupsi.</li>
</ol>
<p>Publik semakin mendesak agar pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Kasus-kasus besar seperti dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang sedang diselidiki Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa negara membutuhkan regulasi yang lebih tegas dalam menindak pelaku korupsi.</p>
<p>Jika RUU ini disahkan, maka Indonesia akan memiliki instrumen hukum yang lebih kuat dalam memberantas korupsi, tidak hanya dengan menjatuhkan hukuman pidana, tetapi juga dengan mengambil kembali aset yang telah dikorupsi.(dhil)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/kasus-korupsi-triliunan-rupiah-terungkap-pakar-dorong-pengesahan-ruu-perampasan-aset/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91460</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hadapi Resesi Global Pemerintah Terbitkan Perpu Cipta Kerja</title>
		<link>https://koranindopos.com/hadapi-resesi-global-pemerintah-terbitkan-perpu-cipta-kerja/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/hadapi-resesi-global-pemerintah-terbitkan-perpu-cipta-kerja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hairul]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 21:38:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[resesi global]]></category>
		<category><![CDATA[RUU]]></category>
		<category><![CDATA[UU Cipta Kerja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=25749</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (30/12/2022), dalam keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD serta Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham)  Edward Omar Sharif [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://koranindopos.com"><strong>koranindopos.com</strong></a> &#8211; <strong>Jakarta</strong>. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.</p>
<p>Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (30/12/2022), dalam keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD serta Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham)  Edward Omar Sharif Hiariej, di Kantor Presiden, Jakarta.</p>
<p>“Hari ini telah diterbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan tertanggal 30 Desember 2022,” ujar Airlangga.</p>
<p>Airlangga menegaskan, penerbitan Perpu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global, baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik.</p>
<p>“Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait dengan ekonomi, kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi,” ujar Airlangga.<span id="more-265600"></span></p>
<p>Di sisi geopolitik, imbuhnya, dunia dihadapkan pada perang Ukraina-Rusia dan konflik lainnya yang juga belum selesai.</p>
<p>“Dan pemerintah menghadapi, tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim,” imbuhnya.</p>
<p>Airlangga juga menyampaikan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja sangat memengaruhi perilaku dunia usaha, baik di dalam maupun di luar negeri. Di sisi lain, pemerintah terus berupaya untuk menjaring investasi sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi.  Oleh karena itu, keberadaan Perpu ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, termasuk bagi pelaku usaha.</p>
<p>“Tahun depan karena kita sudah mengatur <em>budget defisit</em> kurang dari 3 persen dan ini mengandalkan kepada investasi. Jadi tahun depan investasi kita diminta ditargetkan Rp1.200 triliun. Oleh karena itu, ini menjadi penting, kepastian hukum untuk diadakan. Sehingga tentunya dengan keluarnya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi dan ini menjadi implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya</p>
<p>Penerbitan Perpu ini, lanjut Menko Perekonomian, sejalan dengan peraturan perundangan-undangan serta berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VII/2009.</p>
<p>Lebih lanjut Airlangga menyampaikan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah berbicara dengan Ketua DPR RI Puan Maharani terkait dengan penerbitan Perpu ini.</p>
<p>“Tadi Bapak Presiden telah berkonsultasi, sudah berbicara dengan Ketua DPR dan pada prinsipnya Ketua DPR sudah terinformasi mengenai Perpu tentang Cipta Kerja,” pungkasnya. (hai)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/hadapi-resesi-global-pemerintah-terbitkan-perpu-cipta-kerja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25749</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kemkominfo Selenggarakan Sosialisasi RUU KUHP di UNS Solo</title>
		<link>https://koranindopos.com/kemkominfo-selenggarakan-sosialisasi-ruu-kuhp-di-uns-solo/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/kemkominfo-selenggarakan-sosialisasi-ruu-kuhp-di-uns-solo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hanasa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 03:34:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Kemkominfo]]></category>
		<category><![CDATA[KUHP]]></category>
		<category><![CDATA[RUU]]></category>
		<category><![CDATA[UNS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=22873</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Surakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menggandeng Universitas Sebelas Maret (UNS) untuk menyelenggarakan kegiatan Forum Diskusi Publik bertema Sosialisasi RUU KUHP. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (15/11/2022) di Fakultas Hukum UNS Surakarta, Jawa Tengah. Forum yang dilaksanakan secara hybrid ini diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman publik akan urgensi pembaruan KUHP di Indonesia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://koranindopos.com"><strong>koranindopos.com</strong></a> &#8211; <strong>Surakarta</strong>. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menggandeng Universitas Sebelas Maret (UNS) untuk menyelenggarakan kegiatan Forum Diskusi Publik bertema Sosialisasi RUU KUHP. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (15/11/2022) di Fakultas Hukum UNS Surakarta, Jawa Tengah.</p>
<p>Forum yang dilaksanakan secara hybrid ini diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman publik akan urgensi pembaruan KUHP di Indonesia agar lebih sesuai dengan dinamika masyarakat saat ini. Dekan Fakultas Hukum Sebelas Maret, I Gusti Ayu Ketut Handayani, dalam sambutannya mengatakan bahwa sosialisasi RKUHP merupakan hal yang sangat penting bagi terwujudnya sebuah produk hukum atau undang-undang dengan _good process._</p>
<p>Ketut Handayani menambahkan bahwa dalam prinsip legalitas hukum, perumusan peraturan-peraturan harus jelas dan terperinci serta dimengerti oleh rakyat. &#8220;Oleh karena itu, tentu acara hari ini merupakan bagian yang terpenting untuk mendukung KUHP buatan Indonesia. Tentunya transparansi dan partisipasi menjadi hal yang mutlak dan menjadi prasyarat,” katanya.</p>
<p>Akademisi Universitas Indonesia, Surastini Fitriasih menjelaskan bahwa ada pengurangan pasal dalam draf RUU KUHP tanggal 9 November 2022, dari yang sebelumnya (draf 4 Juli 2022) berjumlah 632 Pasal kini menjadi 627 Pasal. “Kalau kita lihat perjalanan pembentukan RUU KUHP nasional memang cukup panjang. Berbagai masukan sudah diupayakan untuk dipertimbangkan. Meskipun belum sempurna, kita sudah membutuhkan KUHP buatan bangsa sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, Maka itu, marilah kita mendukung KUHP buatan Indonesia dan mudah-mudahan dapat segera disahkan,” ungkap Surasti.</p>
<p>Sementara itu, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Marcus Priyo Gunarto, menjelaskan bahwa prinsip keseimbangan menjadi pertimbangan yang ditonjolkan oleh perumus RUU KUHP. &#8220;Para perumus mencoba mencari titik keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara. Yang kedua, titik keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku dan korban,&#8221; pungkasnya.</p>
<p>Menurutnya, perjuangan bangsa ini untuk memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kebanggaan nasional itu sudah mendekati kenyataan. Sebab, kita tidak bisa bertahan menggunakan Wetboek van Strafrecht (WvS) yang memiliki bahasa asli bahasa Belanda. &#8220;Jangan sampai penegak hukum pidana di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketidakmengertian sumber aslinya,&#8221; ucap Marcus.</p>
<p>Di bagian akhir, Supanto, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Sebelas Maret menyatakan dukungannya untuk Indonesia mengesahkan KUHP nasional. “Terjemahan hukum yang berasal dari Belanda masih macam-macam. Kita terkadang berbeda dalam memahami Bahasa Belanda. Politik hukum Indonesia sudah membuat kodifikasi sejak tahun 1963, yang menyerukan dengan amat sangat agar segera rancangan kodifikasi hukum pidana nasional selekas mungkin diselesaikan,” pungkas Supanto. (ris)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/kemkominfo-selenggarakan-sosialisasi-ruu-kuhp-di-uns-solo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22873</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DPR Dorong Cuti Ibu Hamil Jadi 6 Bulan</title>
		<link>https://koranindopos.com/dpr-dorong-cuti-ibu-hamil-jadi-6-bulan/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/dpr-dorong-cuti-ibu-hamil-jadi-6-bulan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hairul]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 01:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Cuti Hamil]]></category>
		<category><![CDATA[DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[RUU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=13202</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA, koranindopos.com &#8211; DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) untuk dibahas lebih lanjut menjadi undang-undang. Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyebut, RUU ini dirancang untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul. “RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA</strong>, <a href="https://koranindopos.com/"><em><strong>koranindopos.com</strong></em></a> &#8211; DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) untuk dibahas lebih lanjut menjadi undang-undang. Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyebut, RUU ini dirancang untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul.</p>
<p>“RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 kita harapkan bisa segera rampung. RUU ini penting untuk menyongsong generasi emas Indonesia,” kata Puan dalam siaran persnya , Senin (13/6/2022).</p>
<p>RUU KIA menitikberatkan pada masa pertumbuhan emas anak yang merupakan periode krusial tumbuh kembang anak yang kerap dikaitkan dengan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) sebagai penentu masa depan anak. Oleh karena itu, RUU ini menekankan pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. “Dan ini harus menjadi upaya bersama yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar ibu dan anak,” ucap Puan.</p>
<p>Politisi PDI-Perjuangan itu menambahkan, ada sejumlah hak dasar yang harus diperoleh seorang ibu. Di antaranya, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan saat kehamilan, mendapat perlakuan dan fasilitas khusus pada fasilitas, sarana, dan prasarana umum. “Dan tentunya bagaimana seorang ibu mendapat rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk dari tempatnya bekerja,” tutur mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.</p>
<p>Puan mengingatkan, masa 1.000 HPK yang salah akan berdampak pada kehidupan anak. Jika HPK tidak dilakukan dengan baik, anak bisa mengalami gagal tumbuh kembang serta kecerdasan yang tidak optimal. “RUU KIA ini hadir sebagai harapan agar anak-anak kita sebagai penerus bangsa bisa mendapat proses tumbuh kembang yang optimal. Menjadi tugas Negara untuk memastikan generasi penerus bertumbuh menjadi SDM yang dapat membawa bangsa ini semakin hebat. Apalagi Indonesia akan mengalami bonus demografi yang harus kita persiapkan sedini mungkin agar anak-anak kita berhasil dalam tumbuh kembangnya,” jelasnya.</p>
<p>Puan mengatakan, ibu wajib mendapat waktu yang cukup untuk memberikan ASI bagi anak-anaknya, termasuk bagi ibu yang bekerja. Ia menegaskan, ibu bekerja wajib mendapat waktu yang cukup untuk memerah ASI selama waktu kerja. “RUU KIA juga mengatur cuti melahirkan paling sedikit enam bulan, serta tidak boleh diberhentikan dari pekerjaan. Selain itu, ibu yang cuti hamil harus tetap memperoleh gaji dari jaminan sosial perusahaan maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan,” terangnya.</p>
<p>Penetapan masa cuti melahirkan sebelumnya diatur pada Undangan-undang no 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja dengan durasi waktu sebatas 3 bulan saja. Lewat RUU KIA, cuti hamil berubah menjadi 6 bulan dan masa waktu istirahat 1,5 bulan untuk ibu bekerja yang mengalami keguguran. RUU KIA juga mengatur penetapan upah bagi Ibu yang sedang cuti melahirkan di mana untuk 3 bulan pertama masa cuti, ibu bekerja mendapat gaji penuh dan mulai bulan keempat upah dibayarkan sebanyak 70 persen.</p>
<p>Menurut Puan, pengaturan ulang masa cuti hamil ini penting untuk menjamin tumbuh kembang anak dan pemulihan bagi Ibu setelah melahirkan. “DPR akan terus melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan berkenaan dengan hal tersebut. Kami berharap komitmen Pemerintah mendukung aturan ini demi masa depan generasi penerus bangsa,” tegas legislator dapil Jawa Tengah V itu.</p>
<p>perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI itu menambahkan, RUU KIA juga terkait erat dengan dengan edukasi kesehatan reproduksi. Kemudian juga sebagai upaya untuk menurunkan angka stunting, hingga memajukan perempuan melalui keterlibatan di ruang publik. “Perempuan memiliki potensi dalam perkembangan bisnis yang akan memberikan kontribusi berarti bagi perekonomian Indonesia,” tutupnya.(hai)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/dpr-dorong-cuti-ibu-hamil-jadi-6-bulan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13202</post-id>	</item>
		<item>
		<title>RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Segera ke Paripurna</title>
		<link>https://koranindopos.com/ruu-tindak-pidana-kekerasan-seksual-segera-ke-paripurna/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/ruu-tindak-pidana-kekerasan-seksual-segera-ke-paripurna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 06:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[RUU]]></category>
		<category><![CDATA[RUU TPKS]]></category>
		<category><![CDATA[Tindak Pidana Kekerasan Seksual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=10515</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA, koranindopos.com &#8211; Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyebutkan bahwa disetujuinya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) pada Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI merupakan bingkisan indah menuju peringatan Hari lahir RA Kartini. Dengan dilaksanakannya pembicaraan tingkat I tersebut maka RUU TPKS akan masuk pada pembicaraan tingkat II untuk segera [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA</strong>, <a href="http://www.koranindopos.com"><em><strong>koranindopos.com</strong></em></a> &#8211; Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyebutkan bahwa disetujuinya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) pada Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI merupakan bingkisan indah menuju peringatan Hari lahir RA Kartini. Dengan dilaksanakannya pembicaraan tingkat I tersebut maka RUU TPKS akan masuk pada pembicaraan tingkat II untuk segera disahkan dalam Rapat Paripurna DPR.</p>
<p>Hal ini merupakan langkah akhir untuk merealisasikan perjuangan panjang yang telah ditempuh. “Secara khusus pengesahan RUU TPKS akan menjadi hadiah bagi kaum perempuan dalam menyambut peringatan Hari Kartini, mengingat banyak korban kekerasan seksual berasal dari kalangan perempuan,” kata Puan dalam keterangan resminya , Kamis (7/4/2022).</p>
<p>Pengambilan keputusan terkait RUU TPKS dilakukan pada pembahasan tingkat I yang digelar oleh Badan Legislasi bersama dengan Pemerintah melalui Rapat Pleno pada Rabu (6/4/2022) lalu. Sebanyak 8 dari 9 fraksi yang hadir menyatakan persetujuan, begitu juga dengan perwakilan pihak pemerintah. Puan juga mengapresiasi seluruh kontribusi masyarakat dalam mendukung disahkannya RUU TPKS ini.</p>
<p>“Dan tentu juga ini hasil kerja keras semua elemen bangsa yang pantang menyerah memperjuangkan RUU TPKS. Teman-teman aktivis dari berbagai kalangan, LSM, akademisi, dan pastinya seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.</p>
<p>Mantan Menko PMK ini telah mengawal dinamika RUU TPKS sejak pertama kali diusulkan pada 2016 silam. Puan menyebut, kehadiran UU TPKS nantinya menjadi wujud keberpihakan negara dalam pencegahan, penanganan dan pemulihan segala bentuk dan dampak dari kekerasan seksual.</p>
<p>Pada keterangan resminya, Puan juga mengungkapkan bahwa UU TPKS juga akan menjadi payung hukum untuk merehabilitasi pelaku serta sebagai jaminan agar kekerasan seksual tidak kembali berulang. “Dan yang pasti sebagai pegangan untuk kita dalam mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual,” tutup Puan. (ris)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/ruu-tindak-pidana-kekerasan-seksual-segera-ke-paripurna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10515</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ini Harapan Ketua DPR dan Menpora Terhadap UU Keolahragaan</title>
		<link>https://koranindopos.com/ini-harapan-ketua-dpr-dan-menpora-terhadap-uu-keolahragaan/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/ini-harapan-ketua-dpr-dan-menpora-terhadap-uu-keolahragaan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 00:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Kemenpora]]></category>
		<category><![CDATA[Keolahragaan]]></category>
		<category><![CDATA[RUU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=7707</guid>

					<description><![CDATA[&#160; JAKARTA, koranindopos.com &#8211; DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Keolahragaan dalam rapat paripurna, Selasa (15/2). Ketua DPR RI Puan Maharani berharap UU dapat meningkatkan pembangunan nasional di bidang keolahragaan serta tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat. UU tentang Keolahragaan juga diharapkan memberikan dasar hukum dan solusi terhadap kekisruhan organisasi, serta tata kelola dan pembinaan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-7708 size-large" src="https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2022/02/6599Ketua-DPR-Harap-UU-Keolahragaan-Perbaiki-Tata-Kelola-dan-Iklim-Olahraga-1024x682.jpeg" alt="6599Ketua DPR Harap UU Keolahragaan Perbaiki Tata Kelola dan Iklim Olahraga - Ini Harapan Ketua DPR dan Menpora Terhadap UU Keolahragaan" width="800" height="533" title="Ini Harapan Ketua DPR dan Menpora Terhadap UU Keolahragaan 2" srcset="https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2022/02/6599Ketua-DPR-Harap-UU-Keolahragaan-Perbaiki-Tata-Kelola-dan-Iklim-Olahraga-1024x682.jpeg 1024w, https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2022/02/6599Ketua-DPR-Harap-UU-Keolahragaan-Perbaiki-Tata-Kelola-dan-Iklim-Olahraga-300x200.jpeg 300w, https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2022/02/6599Ketua-DPR-Harap-UU-Keolahragaan-Perbaiki-Tata-Kelola-dan-Iklim-Olahraga-768x512.jpeg 768w, https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2022/02/6599Ketua-DPR-Harap-UU-Keolahragaan-Perbaiki-Tata-Kelola-dan-Iklim-Olahraga-1536x1024.jpeg 1536w, https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2022/02/6599Ketua-DPR-Harap-UU-Keolahragaan-Perbaiki-Tata-Kelola-dan-Iklim-Olahraga.jpeg 1583w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>JAKARTA</strong>, <a href="http://www.koranindopos.com"><em><strong>koranindopos.com</strong></em></a> &#8211; DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Keolahragaan dalam rapat paripurna, Selasa (15/2). Ketua DPR RI Puan Maharani berharap UU dapat meningkatkan pembangunan nasional di bidang keolahragaan serta tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat. UU tentang Keolahragaan juga diharapkan memberikan dasar hukum dan solusi terhadap kekisruhan organisasi, serta tata kelola dan pembinaan keolaharagaan yang akan berdampak pada kualitas dan prestasi olahraga nasional.</p>
<p>Puan meyakini dengan sistem keolahragaan terencana, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan yang diakomodir lewat UU tersebut, banyak atlet-atlet hebat yang akan muncul di kemudian hari. &#8220;UU ini juga memastikan perbaikan iklim keolahragaan sekaligus pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan untuk masyarakat,&#8221; tegas Puan dalam keterangan persnya, Selasa (15/2).</p>
<p>Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali saat menyampaikan pandangan akhir pemerintah mewakili Presiden mengatakan, RUU Keolahragaan merupakan revisi dari Rancangan Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). Menurutnya, berdasarkan fakta empiris, RUU SKN telah diterapkan selama lebih dari 17 tahun. Sehingga dipandang perlu untuk diganti agar dapat mengkonstruksikan penataan lembaga keolahragaan dalam tatanan sistem hukum nasional.</p>
<p>Dengan demikian, lanjut Amali, tidak terjadi benturan atau konflik satu sama lain. Melainkan saling melengkapi dan harmonis dalam tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional sebagaimana termaktub dalam konstitusi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dia berharap dengan disahkannya UU Keolahragaan dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga. &#8220;Dengan demikian, gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta upaya meningkatkan prestasi dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat internasional,&#8221; tandas Amali.(hai)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/ini-harapan-ketua-dpr-dan-menpora-terhadap-uu-keolahragaan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7707</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DPR Diharap Menunda Pengesahan RUU Ibu Kota Negara Baru</title>
		<link>https://koranindopos.com/dpr-diharap-menunda-pengesahan-ruu-ibu-kota-negara-baru/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/dpr-diharap-menunda-pengesahan-ruu-ibu-kota-negara-baru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 01:54:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[tidak kategori]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Ibukota baru]]></category>
		<category><![CDATA[RUU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=5609</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA, koranindopos.com &#8211; Rencana DPR RI yang akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN (Ibu Kota Negara) menjadi Undang Undang (UU) pada Selasa besok (18/1) disorot oleh banyak pihak. Termasuk oleh Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. Dia menilai pengesahan RUU IKN terlalu buru buru, dan kurang kajian atas lokasi lahan ibu kota negara [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="670" height="335" src="https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2022/01/Fakta-Ibu-Kota-Baru.jpg" alt="Fakta Ibu Kota Baru - DPR Diharap Menunda Pengesahan RUU Ibu Kota Negara Baru" class="wp-image-5610" title="DPR Diharap Menunda Pengesahan RUU Ibu Kota Negara Baru 3" srcset="https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2022/01/Fakta-Ibu-Kota-Baru.jpg 670w, https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2022/01/Fakta-Ibu-Kota-Baru-300x150.jpg 300w" sizes="(max-width: 670px) 100vw, 670px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>JAKARTA</strong>, <strong><em>koranindopos.com</em></strong> &#8211; Rencana DPR RI yang akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN (Ibu Kota Negara) menjadi Undang Undang (UU) pada Selasa besok (18/1) disorot oleh banyak pihak. Termasuk oleh Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. Dia menilai pengesahan RUU IKN terlalu buru buru, dan kurang kajian atas lokasi lahan ibu kota negara baru tersebut. Kondisi tersebut melahirkan kekhawatiran terjadinya masalah serius di masa yang akan datang.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Menurut Uchok, Panitia Khusus (Pansus) RUU Ibu Kota sebaiknya segera mengundang ahli geologi untuk mengetahui potensi bahaya ketika lokasi IKN berada penuh pada lahan gambut dan lahan sumber daya batu bara. Ketika IKN tetap berada di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, maka bahaya yang dihadapi pemerintah bukan ancaman peluru kendali dari negara asing atau teroris. &#8220;Tetapi lahan gambut dan lahan yang berisi batubara yang berpotensi menghancurkan aset gedung-gedung perkantoran pemerintah,&#8221; tegas Uchok, Senin (17/1).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Menurut Uchok, lahan gambut mempunyai kencendurungan untuk menimbulkan proses pembakaran spontan akibat adanya aksidasi. Jangankan adanya pembakaran secara sengaja, hanya dengan cuaca panas ekstrim akibat dampak elnino saja, lahan gambut bisa menjadi api atau asap yang menganggu kinerja pemerintah. Apalagi di IKN nantinya akan dibangun gedung-gedung pemerintah bertingkat dengan menggunakan pondasi dalam seperti tiang pancang. &#8220;Ketika pondasi tiang pancang pada kedalaman tertentu menyentuh sumber daya batubara, maka akan terjadi proses oksidasi yang menyebabkan kerusakan pada beton dan besi tiang pancang,&#8221; tutur Uchok.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tak hanya persoalan lokasi, Uchok juga menyoroti besaran anggaran yang akan dikeluarkan pemerintah untuk proyek tersebut. Dari data yang dia miliki, anggaran untuk membangun IKN sebesar Rp 500 triliun. &#8220;Ini anggaran Rp 500 triliun merupakan paket akal-akalan saja. Sengaja dikecil-kecilkan agar tidak ada reaksi dari publik dan DPR,&#8221; cetusnya. Sebagai pembanding, Uchok menyinggunh biaya pindah ibu kota Kazahkstan dari Almaty ke Astana/Nursultan pada1998 sebesar USD 30 miliar (setara Rp 450 triliun), yang jika dikonversikan ke nilai saat ini bisa 4x lipat setara USD 120 miliar dollar (setara Rp 1.800 triliun).&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Uchok menjelaskan, luas Kota Nursultan hanya 722 kilo meter persegi atau ekivalen 72.200 jektare. &#8220;Kok Indonesia bisa pindah ibu kota negara ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara dengan rencana luas 256.142 hektare yang 3,5 kali lipat luas Nursultan cuma membutuhkan biaya Rp 500 triliun,&#8221; tegas dia. Karena itu, CBA meminta kepada DPR agar menunda rencana mengesahkan RUU IKN menjadi undang-undang sebelum ada kajian yang komprehensif. &#8220;Masa DPR mau dipaksa paksa pemerintah Jokowi hanya sebagai tukang stempel saja, kaya zaman Orde Baru,&#8221; sambung Uchok.(hai)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/dpr-diharap-menunda-pengesahan-ruu-ibu-kota-negara-baru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5609</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
