Dewi menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan (SWDKLLJ) merupakan isu utama yang dihadapi oleh Kantor Bersama Samsat. Menurutnya, berdasarkan data internal Jasa Raharja, sampai dengan Maret 2024, tingkat kepatuhan wajib pajak hanya sebesar 41,64 persen.

“Rapat evaluasi ini merupakan pertemuan antara seluruh Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi Regional Sumatera untuk menghasilkan analisa yang komprehensif atas pelaksanaan Program Kerja Pembina Samsat, sebagai upaya perumusan inisiatif strategis terkait permasalahan rendahnya tingkat kepatuhan tersebut,” ujar Dewi.

Dewi menambahkan, salah satu program kerja yang dilaksanakan adalah proses penegakan hukum. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui implementasi Pasal 74 UU 22 Tahun 2009. “Hal ini kita harapkan dapat segera diimplementasikan, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk melakukan proses regident ranmor menuju peningkatan validitas data ranmor, dan peningkatan kepatuhan masyarakat,” ujarnya.

Selain melakukan proses penegakan hukum, juga perlu dilaksanakan pemberian apresiasi kepada masyarakat yang telah patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Terkait hal itu, Jasa Raharja telah menginisiasi pelaksanaan kolaborasi dengan berbagai merchant atau pengusaha, untuk memberikan nilai tambah kepada masyarakat yang patuh dalam membayar PKB dan SWDKLLJ.

Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Pol. Drs.Yusri Yunus, menyampaikan bahwa Kantor Bersama Samsat harus bekerja bersama dan menjaga kesolidan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

“Polri, Bapenda, dan Jasa Raharja harus sering melakukan diskusi dan evaluasi bersama dalam merumuskan strategi yang optimal dalam peningkatan regident ranmor, pembayaran PKB dan SWDKLLJ,” ujar Yusri.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Dr. Hendriwan, M. Si. menyampaikan bahwa saat ini telah ada payung hukum baru yang dapat memperkuat optimalisasi kepatuhan pajak tersebut. “Penguatan regulasi baru melalui UU 1 Tahun 2022 tentang HKPD diharapkan dapat mendukung peningkatan penerimaan PKB dan SWDKLLJ,” ucapnya. (ris)

Beberapa kantor Samsat yang dikunjungi meliputi Samsat Palembang, Samsat Banda Aceh, Samsat Medan Selatan, dan Medan Utara dan Samsat Pontianak. “Ini adalah upaya kami untuk memastikan pelayanan terlaksana dengan baik, mudah, dan cepat,” ungkap Rivan.

Selain kemudahan dan kecepatan melalui pelayanan digital, saat ini, sebagian besar kantor Samsat juga telah direvitalisasi menjadi lebih modern, memberikan kenyamanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak. Hal ini sejalan dengan komitmen Tim Pembina Samsat Nasional untuk terus melakukan inovasi dan transformasi.

“Salah satu inovasi yang kami lakukan adalah mempercepat transisi dari pelayanan manual menjadi pelayanan digital, dengan tujuan mempersingkat waktu proses pelayanan. Dan saya memberikan apresiasi kepada seluruh Samsat yang telah memberikan kinerja pelayanan terbaiknya, sehingg kualitas pelayanan kesamsatan memiliki standar yang sama antara satu wilayah dengan wilayah lainnya,” tambah Rivan.

Rivan memberikan contoh saat kunjungannya ke kantor Samsat di wilayah Medan, seperti Samsat Medan Selatan dan Medan Utara yang telah memiliki gedung baru. Penerapan service level agreement (SLA) di sejumlah Samsat tersebut dinilainya telah berhasil diimplementasikan sehingga memberikan pengalaman bertransaksi  yang mudah bagi masyarakat. “Dengan ditambahkan kenyamanan melalui fasilitas-fasilitas yang sangat baik, kami yakin kesadaran dan minat masyarakat untuk membayarkan PKB dan SWDKLLJ akan semakin meningkat,” paparnya.

Jasa Raharja berkomitmen upaya-upaya perbaikan dan transformasi pelayanan kesamsatan akan terus ditingkatkan oleh Tim Pembina Samsat Nasional. Dengan demikian, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat terus membaik, dan kesadaran dalam membayar pajak juga semakin meningkat.(ris)

Rubi menyampaikan bahwa audiensi ini  dilaksanakan dalam rangka silaturahmi, sekaligus meningkatkan kolaborasi Jasa Raharja bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Khususnya dalam upaya optimalisasi kemudahan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesamsatan.

“Kami membahas langkah-langkah strategis dalam optimalisasi kepatuhan pemilik kendaraan bermotor, dan rencana digitalisasi Samsat di wilayah Sumsel, yang salah satunya akan menjadi pilot project program kerja Samsat nasional tahun 2024 ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Direktur SDM & Umum Jasa Raharja, menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama dan dukungan yang selama ini diberikan Pj. Gubernur Sumatera Selatan. Menurutnya, dukungan tersebut sangat berarti bagi Jasa Raharja untuk dapat terus bersinergi bersama mitra kerja terkait dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Dukungan ini juga penting guna mewujudkan peningkatan kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dibayarkan bersamaan dengan pelunasan pajak kendaraan bermotor. Dimana, dana tersebut nantinya akan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk program,” tambahnya. (ris)

Agenda itu dilaksanakan sebagai tindaklanjut atas hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Samsat tahun angaran 2024 yang telah dilaksanakan pada 11 Januari 2024 lalu. Dimana, Rakor tersebut menghasilkan 5 rekomendasi utama yang ditandatangani oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, dan Direktur Utama PT Jasa Raharja.

Rekomendasi tersebut kemudian diturunkan ke dalam 11 Program Kerja Pembina Samsat Tingkat Provinsi yang ditandatangani oleh Direktur Regident Korlantas Polri, Direktur Pendapatan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, dan Direktur Operasional PT Jasa Raharja.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, dalam sambutannya menyampaikan, agenda penandatanganan dan sosialisasi program kerja ini sekaligus Kick Off Implementasi Pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Pasal ini mengatur mengenai penghapusan data kendaraan bermotor dari daftar registrasi dan identifikasi atas dasar beberapa pertimbangan, antara lain kondisi rusak berat yang membuat kendaraan tidak dapat dioperasikan atau pemilik kendaraan tidak melakukan registrasi ulang setelah melewati masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor selama minimal 2 tahun,” jelasnya.

Dengan ditandatanganinya rekomendasi dan program kerja Pembina Samsat Tingkat Provinsi Tahun 2024 serta kick-off implementasi Pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009, diharapkan adanya beberapa perubahan signifikan dalam sistem administrasi kendaraan bermotor.

Sejumlah perubahan tersebut antara lain peningkatan kinerja pembayaran pajak kendaraan bermotor yang diharapkan dapat memperbaiki kepatuhan masyarakat secara keseluruhan, validitas dan akurasi data kendaraan bermotor yang semakin ditingkatkan, sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan penanganan administrasi, pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat dalam hal administrasi kendaraan bermotor. “Serta peningkatan kapasitas keuangan negara melalui pendapatan pajak dari kendaraan bermotor, yang diharapkan dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara luas,” ujar Rivan.

Langkah-langkah yang diambil ini menjadi langkah awal dan bukti keseriusan yang penting dalam memperbaiki sistem administrasi kendaraan bermotor di Indonesia, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. “ini tentu akan membawa dampak baik kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Pemerintah Kota, dan tentunya akan memberikan peningkatan PAD yang akan memberi kemanfaatan bagi kita. Ini adalah wujud kolaborasi sangat baik dari seluruh pihak dan Pembina Samsat Nasional. Maka imbauan termasuk dengan penerapan pasal, diharapkan dapat dipahami oleh masyarakat untuk bisa melakukan peningkatan kepatuhan terhadap pembayaran pajak,” imbuh Rivan.

Dalam kesempatan yang sama, Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Aan Suhanan, mengatakan perlunya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang kewajiban-kewajiban mereka saat menggunakan kendaraan di jalan, termasuk dalam hal pembayaran pajak.

“Kemudian kita juga melaksanakan kick off untuk implementasi 74 UU Nomor 22 Tahun 2009, artinya kita akan memulai melakukan penghapusan tahapan pendataan inventarisasi kendaraan yang akan dihapuskan, penentuan kendaraan apa saja yang akan dihapuskan sampai pada implementasi melakukan surat peringatan,” papar Aan.

Senada dengan Kakorlantas Polri, PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengharapkan Tim Pembina Samsat dapat menjalankan rekomendasi dari Rakor sebelumnya. “Rapat Koordinasi Tim Pembina Samsat diantaranya dari sisi Pemda bisa mengambil langkah-langkah kebijakan untuk memperbaiki pelayanan, meningkatkan pendapatan, memperbaiki data, penghapusan BBN 2 oleh kepala daerah agar tertib data, kemudian pendapatan juga meningkat,” ujarnya.

Agus juga menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam mengakselerasi kemajuan negara serta mencapai kesejahteraan masyarakat secara lebih cepat. “Lebih objektif lagi bahwa nama kendaraan bermotor itu adalah pemiliknya yang betul, bukan diatasnamakan yang lain, ini akan menghancurkan data dan juga tidak adil,” imbuhnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan Kantor Bersama Samsat Kota Palembang IV yang merupakan pilot project Samsat Digital Nasional di wilayah tersebut. Turut hadir, antara lain Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo, PLH Sesditjen Bina Keuangan Dr. Hendriwan, Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus, Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Eddy Djunaedi, dan PJU Korlantas Polri. (ris)

Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas (Pj) Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. A. Fathoni, M.Si., menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan pendapatan pada akhir tahun, yang merupakan instrumen penting dalam pembangunan. “Salah satu langkahnya adalah melalui peningkatan pajak kendaraan bermotor dan optimalisasi pemanfaatan SIPD,” ujarnya.

Fathoni menegaskan dukungannya terhadap upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor yang menjadi perhatian utama Tim Pembina Samsat Nasional. “Pajak ini memiliki korelasi yang sangat signifikan terhadap pelayanan publik,” tambahnya.

Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi, menyatakan komitmennya untuk terus melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap administrasi kendaraan. “Hal ini termasuk pembayaran pajak kendaraan dan kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Kakorlantas mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendorong masyarakat sebagai pemilik kendaraan, agar patuh pada kewajibannya. “Ini sangat penting karena pajak kembali kepada masyarakat dan memberikan manfaat bagi pengguna jalan,” tambah Firman.

Sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Korlantas Polri, Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, menyoroti pentingnya persamaan persepsi terkait data digital dan keamanan. “Ini penting untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memaksimalkan pendapatan dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor,” ungkap Rivan.

Rivan juga menyampaikan bahwa Jasa Raharja terus bertransformasi untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. “Komitmen ini akan terus menjadi fokus kami, sehingga kehadiran Jasa Raharja benar-benar dirasakan bermanfaat oleh masyarakat,” tambahnya.

Rapat tersebut dihadiri oleh Direktur Pendapatan pada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Dr. Hendriwan, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol A. Rachmad Wibowo SIK, Sekretaris Perusahaan Jasa Raharja, Dodi Apriansyah, Bupati dan Walikota se-Sumatera Selatan, serta sejumlah Kepala Bapenda dan BPKAD Provinsi di Indonesia. (ris)

JAKARTA, koranindopos.com – Bank DKI menyambut baik apresiasi Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran terhadap layanan Bank DKI di Samsat Polda Metro Jaya.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini mengatakan, apresiasi yang diberikan menjadi pemantik semangat manajemen untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat, khususnya para nasabah.

“Atas nama manajemen Bank DKI kami mengucapkan terima kasih kepada Polda Metro Jaya. Apresiasi ini menjadi pemicu semangat kami untuk terus meningkatkan layanan kepada nasabah kami,” ungkap Herry, Minggu (19/12).

Terkait dengan pemberitaan mengenai sistem Bank DKI, Herry menyampaikan bahwa kasus pembobolan ATM Bank DKI senilai 50 milyaran terjadi pada tahun 2019. Atas kejadian tersebut Bank DKI langsung melaporkan kasus ini kepada Pemegang Saham, OJK dan BPK. Selanjutnya atas kasus tersebut, Bank DKI telah melaporkan para pelaku ke Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Para pelaku telah ditahan di Polda Metro Jaya, berkas kasus ini oleh Polda Metro Jaya sudah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan saat ini sedang berlangsung persidangan terhadap para pelaku pembobolan,” ungkap Herry.

Untuk diketahui, sebelumnya Polda Metro Jaya mengapresiasi layanan prima Bank DKI. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran saat mengunjungi Kantor Layanan Bank DKI yang berada di gedung Sentra Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Jumat (17/12) kemarin.

Saat itu, Fadil mengapresiasi dua satpam yang bertugas di sana bernama Sandi Salahudin dan Wahyudin. Fadil menilai dua petugas tersebut bersikap ramah kepada wajib pajak yang ingin membayarkan pajaknya di kantor layanan. Pujian tidak berhenti sampai di situ. Fadil mengatakan ingin belajar dari Satpam Bank DKI tentang cara melayani dengan baik.

“Saya mau belajar bagaimana caranya supaya bisa melayani dengan baik itu, bisa rapi begini rambutnya, bisa mengkilat, belajar sama satpam tidak apa-apa,” tandas Fadil. (dni/red)