Blokade AS berlanjut setelah tawaran Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz selama tujuh hari ditolak Presiden AS Donald Trump. Iran terus melakukan penyesuaian dalam hal ekspor minyak dan impor barang-barang kebutuhan pokok di tengah perang dengan AS yang belum kunjung selesai.

Salah satunya dengan menjadikan Laut Kaspia sebagai jalur alternatif. Namun, menurut para ahli, perdagangan maritim melalui Laut Kaspia memiliki tantangan logistik tersendiri.

Laut Kaspia, perairan yang dikelilingi daratan terbesar di dunia, dimiliki bersama oleh Iran, Rusia, Azerbaijan, Kazakhstan, dan Turkmenistan. Aktivitas pelayaran di laut ini semakin terkendala oleh penurunan permukaan air dalam beberapa tahun terakhir.

Pada April, Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB (UNEP) Inger Andersen menyatakan bahwa permukaan air Laut Kaspia telah turun sekitar 2 meter sejak tahun 1990-an. Permukaan air laut diproyeksikan akan menyusut lagi sebesar 8 hingga 21 meter menjelang akhir abad ini, dikutip dari Al Jazeera.

Direktur Jenderal Kantor Perlindungan Ekosistem Pesisir dan Laut di bawah Departemen Lingkungan Hidup Iran, Shahram Fadakar mengatakan kepada media setempat pekan lalu bahwa permukaan air telah turun lebih dari 20 cm setiap tahunnya selama dua hingga tiga tahun terakhir. Hal ini dapat berdampak pada perdagangan antarnegara di kawasan Kaspia, termasuk Iran.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pelayaran Iran, Masoud Polmeh bulan ini mengatakan kepada media yang berafiliasi dengan pemerintah bahwa pelabuhan-pelabuhan Iran di wilayah utara sebelumnya mampu melayani kapal dengan bobot hingga 6.000 ton. Akibat penurunan permukaan air, pelabuhan-pelabuhan tersebut kini hanya dapat melayani kapal berbobot 4.000 ton.

Kapal-kapal Iran yang memasuki Laut Kaspia melalui Sungai Volga di Rusia sempat terjebak akibat rendahnya permukaan air. Terkadang kapal-kapal itu tertahan diam selama berhari-hari hingga berminggu-minggu sebelum awak kapalnya diselamatkan. “Untungnya, hal itu tidak terjadi di pelabuhan-pelabuhan kami,” kata Polmeh. (cnni/mmr)

Iran juga ingin mengenakan biaya bagi kapal yang melintas Selat Hormuz, serta menyerang kapal yang dituduh berusaha menghindari jalur yang ditetapkan Teheran. “Kami mempertahankan penutupan Selat Hormuz sampai musuh menerima semua persyaratan kami… Selat tersebut kini pada dasarnya merupakan medan perang bagi kami dan bukan sekadar jalur perairan,” kata IRGC dikutip AFP pada Minggu (9/8/2026).

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pembicaraan dengan Oman mengenai lalu lintas dan pengelolaan Selat Hormuz mendekati tahap akhir. Namun, ia menambahkan bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz bergantung pada persyaratan lain dan kompensasi atas pelanggaran terhadap kesepakatan Juni.

Araghchi juga membantah Iran sedang melakukan negosiasi dengan AS. Ia mengatakan kedua negara hanya ‘saling bertukar pesan’ melalui perantara. Kemarin (8/8/2026), Kepala Keamanan Iran Mohammad Bagher Zolghadr menyampaikan sejumlah tuntutan agar Selat Hormuz dibuka kembali. Salah satunya adalah diakhirinya perang dan agresi terhadap Iran dan sekutunya di Lebanon, Palestina, Yaman, dan Irak.

Ia juga menuntut AS menghentikan blokade tandingan terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, mengakhiri sanksi, membebaskan aset Iran yang dibekukan, serta memberikan kompensasi atas kerusakan akibat perang, menurut pernyataan yang dikutip kantor berita Tasnim. Sementara, Oman pada Sabtu kemarin mengecam adanya serangan berulang terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz, tanpa menyebut Iran secara langsung.

Kementerian Luar Negeri Oman juga mengatakan negosiasi yang sedang berlangsung mengenai pengaturan pelayaran di Selat Hormuz berjalan dalam suasana yang positif dan konstruktif. Pihak Oman mendesak semua pihak menghindari tindakan yang dapat membahayakan kemajuan pembicaraan. (cnni/mmr)

Dalam pernyataan yang disiarkan televisi pemerintah Iran, IRIB, IRGC menyatakan bahwa penutupan Selat Hormuz merupakan bagian dari operasi balasan terhadap serangan militer Amerika Serikat. Organisasi militer elite Iran itu juga memperingatkan bahwa bukan hanya Selat Hormuz yang berpotensi terdampak, tetapi juga rute ekspor minyak dan gas lain di kawasan Timur Tengah.

“Operasi pembalasan para pejuang akan terus berlanjut, dan Selat Hormuz akan tetap tertutup sampai Amerika Serikat mengakhiri tindakan agresinya,” demikian pernyataan resmi IRGC.

IRGC menegaskan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya harus bersiap menghadapi konsekuensi jika terus mengganggu kepentingan Iran. Dalam pernyataannya, mereka menyebut bahwa jalur ekspor energi yang melayani kepentingan AS dan negara-negara sekutunya juga dapat menjadi sasaran.

“Musuh harus tahu bahwa sekarang setelah kapal-kapal perampok maritimnya memblokir rute Samudra Hindia untuk ekspor minyak dan gas ke dunia, mereka juga harus mengharapkan penutupan rute ekspor minyak dan gas lainnya yang melayani kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya,” ujar IRGC.

Meski demikian, pihak Iran tidak merinci jalur ekspor mana yang dimaksud. Pernyataan tersebut langsung memicu kekhawatiran di pasar energi internasional karena kawasan Teluk merupakan pusat produksi minyak dan gas terbesar di dunia.

IRGC juga menegaskan bahwa distribusi energi dari kawasan tersebut tidak akan berjalan normal selama konflik masih berlangsung.

“Ekspor minyak dan gas dari kawasan ini akan tersedia untuk semua orang atau tidak untuk siapa pun,” tambah mereka.

Perang antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung sejak akhir Februari lalu telah memberikan dampak besar terhadap rantai pasok energi global. Selat Hormuz, yang menjadi jalur utama pengiriman minyak mentah dan gas alam cair dari negara-negara Teluk menuju pasar internasional, mengalami gangguan akibat meningkatnya aktivitas militer di kawasan tersebut.

Selain mengumumkan penutupan Selat Hormuz, IRGC juga mengklaim telah melancarkan serangan terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait sebagai respons atas serangan Washington terhadap wilayah Iran.

Situasi tersebut meningkatkan kekhawatiran bahwa konflik dapat meluas ke negara-negara Teluk lainnya dan mengganggu distribusi energi dalam skala yang lebih besar.

Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat menolak klaim Iran bahwa mereka dapat mengendalikan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz. Washington menegaskan bahwa jalur pelayaran internasional tersebut tetap terbuka dan tidak berada di bawah kendali sepihak Iran.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menegaskan bahwa tidak ada negara yang berhak memungut biaya ataupun tarif atas kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Pernyataan itu disampaikan setelah pemerintah AS membatalkan rencana penerapan tarif sebesar 20 persen terhadap setiap muatan kargo yang melewati jalur strategis tersebut.

“Kami ingin mereka melakukan investasi besar-besaran di Amerika Serikat, bukannya memungut biaya. Dan saya sebenarnya menyukai hal tersebut, karena menurut saya tidak seharusnya ada pihak yang memungut biaya untuk selat tersebut atau selat lainnya di mana pun yang melibatkan belahan dunia lainnya,” ujar Trump saat menerima Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi di Gedung Putih.

Pernyataan terbaru IRGC semakin memperbesar ketidakpastian di pasar energi dunia. Selat Hormuz selama ini menjadi jalur vital bagi sekitar seperlima perdagangan minyak global, sehingga setiap gangguan terhadap arus pelayaran berpotensi memicu lonjakan harga minyak dan gas serta meningkatkan biaya logistik internasional.

Pelaku pasar kini mencermati perkembangan konflik antara Washington dan Teheran, mengingat eskalasi lebih lanjut dapat memberikan dampak luas terhadap perekonomian global, terutama negara-negara yang bergantung pada impor energi dari kawasan Timur Tengah.(dhil/dtk)

Dalam unggahan di X, Araghchi membenarkan pernyataan Trump. Pemungutan biaya di Hormuz lebih dahulu diusulkan Iran. “President of The United States/Presiden Amerika Serikat (POTUS) benar sekali,” tulis Araghchi di X pada Selasa (14/7/2026).

Lebih lanjut, Araghchi mengatakan Iran akan tetap mengendalikan Selat Hormuz, sesuai nota kesepahaman yang sudah ditandatangani Trump dan Presiden Masoud Pezeshkian pada Juni lalu. “Siapa pun yang menyediakan jalur pelayaran yang aman dan menjamin kapal-kapal komersial melintas Selat Hormuz harus diberi kompensasi atas jasanya,” imbuh dia.

Menlu Iran ini juga mengejek angka yang dipatok Trump ke kapal-kapal yang mau melintasi Selat Hormuz. “Dua puluh persen itu berlebihan. Kami akan adil,” kata dia. Sindiran Araghchi muncul usai Trump mengatakan AS akan mengambil alih operasi Selat Hormuz. Dia juga berharap negara-negara lain membayar ke Washington atas perlindungan keamanan di jalur itu. “Kita akan menjaganya. Kita akan dibayar untuk menjaganya – sejumlah besar uang. Kita ingin mendapatkan penggantian biaya karena telah menempatkan orang-orang kita dalam bahaya,” kata Trump kepada Fox News. (cnni/mmr)

Kedua kapal tanker berkapasitas besar itu sebelumnya berangkat dari Terminal Minyak Ras Tanura, Arab Saudi, dengan membawa sekitar dua juta barel minyak mentah. Namun, perjalanan mereka terhenti pada 14 Maret 2026 setelah pecah konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang memicu meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk.

Situasi semakin rumit ketika Iran menyatakan akan mengambil tindakan terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Ancaman tersebut membuat MT Gamsunoro dan Pertamina Pride harus menghentikan pelayaran dan berlindung di kawasan Teluk Arab sambil menunggu kondisi keamanan membaik.

Selama masa penantian, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran melakukan berbagai upaya diplomasi untuk memastikan keselamatan awak kapal sekaligus membuka peluang agar kedua kapal dapat kembali melanjutkan pelayaran menuju Indonesia.

Harapan sempat muncul ketika Iran menerapkan sistem buka-tutup pelayaran di Selat Hormuz pada 17 April 2026 seiring meredanya intensitas konflik. Namun, waktu pelayaran yang sangat terbatas membuat kedua kapal belum dapat memanfaatkan kesempatan tersebut karena risiko keamanan masih dinilai terlalu tinggi.

Terobosan akhirnya terjadi pada 24 Juni 2026 ketika MT Gamsunoro berhasil memulai perjalanan melintasi Selat Hormuz setelah melalui proses penilaian risiko yang dilakukan secara ketat selama hampir satu bulan.

Kapal tersebut bertolak dari Teluk Arab pada pukul 01.06 waktu Dubai dengan kecepatan sekitar 7,5 knot. Setelah menempuh perjalanan selama 16 jam, MT Gamsunoro berhasil melewati Selat Hormuz dan mencapai perairan yang dinyatakan aman.

Keberhasilan itu bukan hasil keputusan yang tergesa-gesa, melainkan buah dari koordinasi intensif antara Kementerian Luar Negeri RI, Kedutaan Besar RI di Teheran, serta Pertamina International Shipping (PIS) yang terus memantau perkembangan situasi keamanan di kawasan.

Beberapa pekan setelah keberhasilan MT Gamsunoro, kapal tanker kedua, Pertamina Pride, juga berhasil melintasi Selat Hormuz dengan pola perjalanan serupa. Kapal tersebut menempuh waktu sekitar 16 jam hingga akhirnya keluar dari jalur pelayaran yang selama berbulan-bulan menjadi salah satu titik paling rawan akibat konflik bersenjata.

Lolosnya kedua kapal tanker tersebut menjadi pencapaian strategis bagi Indonesia. Selain menjamin keamanan pasokan minyak mentah yang akan diolah di dalam negeri, keberhasilan ini juga menunjukkan pentingnya sinergi antara diplomasi pemerintah, manajemen risiko pelayaran, serta koordinasi perusahaan dalam menghadapi situasi geopolitik yang penuh ketidakpastian.

Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur pelayaran energi paling vital di dunia karena menjadi lintasan utama ekspor minyak dari negara-negara Teluk menuju pasar internasional. Gangguan di kawasan ini berpotensi memengaruhi rantai pasok energi global, termasuk bagi Indonesia yang masih mengimpor sebagian kebutuhan minyak mentahnya.

Keberhasilan MT Gamsunoro dan Pertamina Pride keluar dari Selat Hormuz diharapkan mampu menjaga kelancaran pasokan energi nasional sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap kemampuan Indonesia dalam mengelola tantangan logistik di tengah dinamika geopolitik internasional.(dhil/kmps)

Menurut sumber situs berita Axios Iran meminta AS membuat kesepakatan dalam 30 hari untuk mengakhiri perang di Iran dan Lebanon, serta menyudahi blokade di pelabuhan Iran. Media yang berbasis di Arlington County, Virginia, Amerika Serikat, tersebut menyebutkan bahwa proposal damai Iran itu berisi 14 poin. Di antaranya menyerukan jaminan agar tak ada lagi serangan atau agresi di masa mendatang. Dalam proposal tersebut, Iran juga meminta agar aset-aset mereka yang dibekukan AS dibebaskan dan segala sanksi dicabut.

Usulan itu disebut diserahkan Iran pada Kamis (30/5/2026) melalui Pakistan selaku negara mediator. Menurut para sumber, proposal Iran ini memiliki sejumlah fase, di mana fase kedua hanya bisa dijalani jika fase awal tercapai. Fase kedua disebut berfokus pada program nuklir Iran, yang dianggap AS sebagai “garis merah”. Iran telah menegaskan program nuklir mereka untuk keperluan sipil dan bersikeras mempertahankan pengayaan uraniumnya.

”Sekarang bolanya ada di tangan Amerika Serikat untuk memilih jalur diplomasi atau melanjutkan pendekatan konfrontatif,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi, seperti dilaporkan stasiun televisi pemerintah IRIB.

Pada Sabtu (2/5/2026), Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada wartawan bahwa dia telah diberi pengarahan mengenai konsep kesepakatan tersebut. Trump mengaku sedang meninjau proposal Iran sembari memperingatkan bahwa Washington dapat melanjutkan serangan apabila Teheran berperilaku buruk. “Jika mereka melakukan sesuatu yang buruk, ada kemungkinan hal itu bisa terjadi,” kata Trump saat ditanya tentang potensi serangan ke Iran.

Tak lama setelah bicara kepada wartawan, Trump mengatakan kepada jurnalis media Israel KAN bahwa proposal Iran tidak bisa ia terima. ”Saya sudah mempelajarinya, saya sudah mempelajari semuanya, usulan itu tidak bisa diterima,” kata Trump. (cnni/mmr)

”Namun yang perlu kita sama-sama ingat bahwa saat ini satu posisi energi kita relatif aman, sesuai apa yang disampaikan oleh Kementerian ESDM. Kemudian supply yang kita dapat juga tidak semuanya itu lewat Hormuz,” kata Sugiono dalam konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Rabu (22/4/2026).

Sugiono mengungkapkan, terdapat dua kapal milik Pertamina yang berada di kawasan tersebut dengan muatan sekitar 2 juta barel minyak mentah. Namun, volume tersebut relatif kecil dibandingkan kebutuhan energi nasional. ”Yang di Selat Hormuz itu informasi yang saya dapatkan isinya itu kurang lebih 2 juta barrel crude, dan kebutuhan itu kalau misalnya disandingkan dengan kebutuhan energi kita, merupakan satu kebutuhan yang relatif kecil,” katanya.

Dia mengingatkan agar situasi di Selat Hormuz tidak dipersepsikan secara berlebihan, mengingat pemerintah telah memiliki berbagai sumber pasokan energi dari negara lain. ”Supaya kita tidak hilang gambaran, keberhasilan pemerintah menjaga supply BBM, supply energi, ini lebih besar daripada apa yang sekarang sedang nyangkut di Hormuz, tanpa bermaksud mengecilkan permasalahan ini,” ujarnya.

Menurut Sugiono, Indonesia memiliki alternatif sumber pasokan energi dari sejumlah negara, termasuk Rusia dan Amerika Serikat (AS). Selain itu, Pertamina juga memiliki ladang migas di berbagai wilayah yang dapat mendukung ketahanan energi nasional.

Di sisi lain, pemerintah terus melakukan upaya diplomasi untuk memastikan kelancaran pelayaran kapal-kapal Indonesia di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar RI di Teheran disebut terus berkomunikasi dengan pihak terkait. ”Kementerian Luar Negeri dalam hal ini, Kedutaan Besar kita di Teheran, juga terus melakukan pembicaraan terkait dengan izin lewat dari kapal-kapal kita yang ada di Selat Hormuz,” kata Sugiono.

Sugiono mengakui situasi di lapangan cukup kompleks, terutama karena kondisi internal di Iran yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan di lapangan. Ketegangan di Selat Hormuz sendiri meningkat setelah Iran kembali menutup jalur tersebut dan memperingatkan kapal-kapal agar tidak melintas. Dalam pernyataan resmi, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran menyebut setiap kapal yang melanggar akan dianggap sebagai target. (CNNI/mmr)

Iran akhirnya membuka jalur Selat Hormuz yang sempat ditutup selama perang dengan AS. Jalur perdagangan minyak global itu akan dibuka selama gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Namun, kapal-kapal yang bakal melintasi Selat Hormuz harus transit melalui ‘rute koordinasi’ yang diumumkan otoritas maritim Iran.

Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf mengatakan pihaknya dengan tegas bakal menutup lagi Selat Hormuz jika AS masih terus memblokade seluruh pelabuhan Iran. ”Jika blokade ini terus berlanjut, Selat Hormuz tidak akan tetap terbuka,” tulis Ghalibaf di X, melansir AFP pada Sabtu (18/4/2026).

Ghalibaf menambahkan bahwa akses melalui jalur air tersebut akan bergantung pada izin dari Iran. Sebelumnya, AS memblokade seluruh pelabuhan Iran. Pada Senin (13/4), AS memblokade laut Iran dengan menghentikan kapal-kapal dari dan ke pelabuhan Iran.

Blokade itu dilakukan sebagai respons mandeknya perundingan damai kedua negara di Pakistan, Sabtu (11/4) lalu. Menurut AS, blokade laut dapat menekan Teheran agar kembali ke meja perundingan. Iran tak terima dengan blokade ini. IRGC pun mengancam akan memblokir ekspor di Teluk Persia, Laut Oman, dan Laut Merah.

Blokade ini melibatkan lebih dari 15 kapal perang AS untuk menjaga jalur. Selain lebih dari 15 kapal perang, juga kapal serbu amfibi USS Tripoli yang mengoperasikan jet tempur siluman F-35B Lightning II dan MV-22 Osprey. Kapal-kapal itu dikerahkan ke dekat pelabuhan dan daerah pesisir Iran.

Namun Iran tidak mau diam, komandan Markas Besar Militer Iran Khatam Al Anbiya Ali Abdollahi mengancam akan menutup Selat Merah menyusul tindakan Amerika Serikat yang memblokade Selat Hormuz. Abdollahi mengancam jika AS terus melanjutkan aksinya maka mereka melanggar gencatan senjata. (cnni/mmr)