Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menyampaikan bahwa program ini dapat diakses melalui skema Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

“Kami sampaikan kabar gembira buat teman-teman pengusaha warteg, Warung Sunda, Warung Padang, karena sekarang dapat memperoleh sertifikat halal secara gratis,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (20/8/2025).

Langkah ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Disadarkan atas Pernyataan Halal (self declare).

“Dengan peraturan baru ini, kami akan percepat dan permudah proses sertifikasi halal,” tambah Ahmad Haikal.

BPJPH juga menegaskan bahwa sertifikasi halal akan dilaksanakan melalui skema pendampingan proses produk halal. Dengan sertifikat halal, warung makan diharapkan memiliki standar yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan daya saing sekaligus kepercayaan konsumen.

Agar dapat memperoleh sertifikat halal secara gratis, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha mikro dan kecil, di antaranya:

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan skala usaha UMK.

2. Bahan-bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya dan proses produksinya sederhana.

3. Tidak menggunakan bahan maupun proses yang bersinggungan dengan unsur nonhalal.

4. Omzet maksimal Rp15 miliar per tahun.

5. Memiliki paling banyak satu pabrik/tempat produksi dan satu outlet.

6. Lokasi produksi terpisah dari produk nonhalal.

7. Produk tidak mengandung bahan berbahaya atau unsur hewani yang tidak sesuai syariat.

8. Daging giling hanya boleh melalui jasa penggilingan halal.

9. Jenis produk untuk kategori self declare maksimal 30 nama produk (termasuk varian).

10. Proses produksi dan produk halal diverifikasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H).

Untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan, BPJPH juga melakukan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) secara berkala.

“Kami ingin memastikan bahwa selain mudah dan gratis, sertifikasi halal ini benar-benar terjamin kredibilitasnya,” tegas Ahmad Haikal.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap seluruh warung makan tradisional semakin mudah mendapatkan sertifikasi halal. Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat, sertifikat halal juga diyakini mampu memperluas pasar dan memperkuat daya saing usaha kuliner lokal. (hai)

Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham, mengonfirmasi bahwa layanan sertifikasi halal sempat terhenti dari 20 hingga 23 Juni 2024, yang mengakibatkan aplikasi SIHALAL tidak dapat diakses oleh pengguna, termasuk pelaku usaha dan stakeholder layanan lainnya seperti LPH, LP3H, Komite Fatwa, MUI, LHLN, dan P3H. “Namun mulai 24 Juni 2024, SIHALAL sudah dapat beroperasi secara normal kembali,” terang Aqil di Jakarta, Jum’at (28/06/2024).

Sejak Senin, 24 Juni 2024, seluruh layanan penyelenggaraan jaminan produk halal berjalan normal kembali. BPJPH melakukan pemulihan server dengan merestore database backup dan melakukan pengaturan ulang server dengan menambahkan kapasitas memory dan CPU. “Kami jalankan server sebelumnya dengan melakukan restore database backup dan setting server dengan menambahkan kapasitas memory dan CPU agar aplikasi dapat diakses secara lebih cepat sehingga memudahkan masyarakat pengguna SIHALAL,” jelas Aqil.

Aqil Irham menambahkan bahwa penempatan aplikasi SIHALAL pada PDN merupakan wujud kepatuhan BPJPH terhadap regulasi terkait implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penyediaan PDN diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE. Melalui PDN, penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi diarahkan untuk mengintegrasikan data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. “Seluruh layanan penyelenggaraan jaminan produk halal dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui aplikasi SIHALAL. Aplikasi SIHALAL mulai ditempatkan pada PDNS 2 sejak 1 Maret 2024, di mana sebelumnya ditempatkan pada PDNS 1 sejak Juni 2023,” lanjutnya.

Gangguan pada PDNS 2 sempat berpengaruh pada sejumlah layanan elektronik pemerintah lainnya. Terdampaknya SIHALAL menyebabkan terganggunya layanan pengajuan sertifikasi halal, layanan pengajuan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal, layanan pelatihan Pendamping Proses Produk Halal, layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), layanan akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN), dan layanan terkait lainnya.

BPJPH terus berupaya meningkatkan keamanan sistem dan infrastruktur teknologi informasi untuk mencegah terjadinya gangguan serupa di masa depan. “Kami akan terus berupaya memastikan layanan berjalan lancar dan aman demi kepuasan serta kepercayaan masyarakat,” tutup Aqil.

Dengan kembalinya layanan SIHALAL yang normal, diharapkan proses sertifikasi halal dan layanan terkait lainnya dapat kembali berjalan dengan lancar, membantu pelaku usaha dan stakeholder dalam memenuhi kebutuhan jaminan produk halal di Indonesia. (hai)

Kota Bandung juga menjadi salah satu kota yang dikenal dengan kuliner baksonya.

Salah satu tempat kuliner bakso di kota kembang ini adalah Bakso Tjap Haji.

Bakso Tjap Haji sudah berdiri sejak tahun 1996 , namun sejarah dari keberadaan kuliner ini sangat menarik untuk diketahui.

Sebelum membuka Bakso Tjap Haji, pemiliknya yakni Pak Haji Dede sudah lebih dulu berkecimpung di bisnis daging sapi di pasar tradisional.

Kemudian pada tahun 2023, Pak Haji semakin serius menekuni kuliner bakso.

Saat itu seorang kolega dari Pak Haji Dede memberikan mesin bakso sebagai alat untuk membayar utang,  dan disitulah peluang muncul dari hanya berdagang daging sapi, lalu mulai memproduksi bakso.

Konsisten dan berulang, hingga tahun demi tahun terus berkembang.

Dari produksi kecil, kemudian melebarkan sayap dengan membuat peternakan sapi, mendirikan perusahaan bakso, menambah produk lain seperti sosis, cuanki, hingga pada akhirnya bertumbuh menjadi pabrik daging sapi, ayam, dan bermacam-macam olahannya.

Dari jam terbang dan pengalaman yang cukup panjang, racikan bumbu dan komposisi bahan yang terus disempurnakan, kini Bakso Tjap Haji hadir sebagai restoran pertama yang diluncurkan oleh PT. TJAP HAJI GROUP.

Di antara lautan merk bakso yang sudah beredar, banyak peminat dan mudah ditemukan, Bakso Tjap Haji tetap memiliki keunggulannya, yaitu kualitasnya yang terbuat dari daging sapi asli.

Bakso Tjap Haji telah memenuhi standar kelayakan usaha, dan Bakso Tjap Haji juga memiliki peternakan sapi sendiri, Rumah Potong Hewan (RPH) sendiri yang sudah bersertifikasi halal, memiliki pabrik pengolahan daging yang sudah bersertifikat Halal & HACCP, dan Restoran Bakso Tjap Haji juga sudah bersertifikat halal, tujuan nya agar Bakso Tjap Haji dapat menjaga kehalalan dan kualitas produk dari peternakan ke restoran, sehingga kehalalan beserta kelezatannya dapat diterima dan aman dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia.

Bukan hanya sekedar menjadi salah satu destinasi kuliner, PT. TJAP HAJI GRUP juga memiliki visi dan misi.

Visinya adalah menjadi katalisator yang dapat memperkenalkan, menghormati, melestarikan, dan mempromosikan warisan kuliner Indonesia yang berbahan dasar daging sapi & ayam segar.

“Tujuan utama kami adalah menjadi perusahaan terkemuka yang memiliki keahlian dalam mengembangkan produk mentah, olahan, dan restoran yang menyajikan makanan dengan menggunakan resep lama yang otentik dengan sentuhan modern, sederhana, dan relevan,” kata Pak Haji Dede

PT. TJAP HAJI GRUP memastikan orisinalitas dan kontrol kualitas yang sangat baik dengan memproduksi semua bahan makanan dan minumannya sendiri, agar mencapai kesegaran penuh selama proses berlangsung.

Di bawah sayapnya, PT. TJAP HAJI GRUP akan mendirikan rantai distribusi, retail, dan restoran yang mengusung konsep pelestarian masakan Indonesia, yang semuanya merupakan produk mentah, olahan, dan restoran bersertifikat Halal dengan harga terjangkau.

Berbekal pengalaman dan keyakinan yang tertanam baik, menuntun Tjap Haji Grup  kami mewujudkan langkah pertama dalam usaha nya.

Dalam sebuah “rumah” yang penuh berkah. “Tukang Bakso yang paling serius mah Tjap Haji”

Keyakinan itu kemudian diejawantahkan melalui kejujuran dalam menentukan produk, menampilkan proses pembuatan, hanya menggunakan bahan baku yang berkualitas, hingga melahirkan sajian yang sedap dilahap.

Menghadirkan Bakso Tjap Haji adalah sebuah bentuk paripurna dalam perjalanan meniti tekun bagi sang pencetus PT. TJAP HAJI GRUP, Pak Haji Dede (Layaknya Haji yang mabrur.)

Bakso Tjap Haji, kembali kepada keaslian bakso sapi asli.

Ridwan Kamil Beri Bintang Lima untuk Bakso Tjap Haji

Keistimewaan Bakso Tjap Haji diakui oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Dalam kunjungannya ke Bakso Tjap Haji Jalan Burangrang, Bandung belum lama ini, Kang Emil,  begitu sapaan akrabnya mereview sajian bakso dari Bakso Tjap Haji.

Ia mengatakan, Bakso Tjap Haji memiliki keistimewaan yakni bisa menjaga kualitas produk dan kehalalan nya dari hulu ke hilir.

“Utamanya Bakso Tjap Haji sudah punya sertifikat halal, punya peternakan sapi hewan sendiri, punya rumah pemotongan hewan (RPH) bersertifikat halal, dan punya pabrik k  pengolahan daging sapi sendiri hingga menjadi bakso yang memiliki dua sertifikat,  pertama sertifikat halal, sertifikat kedua adalah sertifikat HACCP, yakni sertifikat yang memastikan tidak ada bahan-bahan berbahaya diseluruh proses pembuatan bakso,” kata Ridwan Kamil.

Saat menikmati sajian bakso, Ridwan Kamil menyebut Bakso Tjap Haji kaya akan rempah dalam satu mangkok bakso.

“Dan yang teristimewa adalah topingnya yang membuat makan bakso menjadi berbeda sensasinya. Hanya ada satu di Kota Bandung, terkeren, bintang lima dari saya, namanya Bakso Tjap Haji,” katanya. (ris)

SJPH ini merupakan sebuah standar yang dikembangkan dengan tujuan untuk menjamin konsistensi mutu dan kehalalan produk. Apabila menerapkannya dengan baik, maka pelaku usaha akan mampu menjaga kualitas produk yang dihasilkan.

Dalam rangka edukasi sertifikasi halal tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Politeknik APP Jakarta, Halal Institute dan PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) pun melakukan kegiatan Pelatihan Penerapan Manual SJPH UMK secara daring pada Selasa (10/10) bagi 33 UMK wilayah Jawa Barat dan Jakarta.

Ketua Harian Halal Institute, SJ Arifin mengatakan bahwa ini merupakan kolaborasi yang baik untuk bisa meningkatkan cakupan penerapan SPJH di dalam negeri.

“Ini adalah kerja sama yang baik untuk mengajak pelaku UKM agar bisa menerapkan SJPH. Saya berharap SJPH ini dapat terus berkembang,” kata Arifin dalam keterangannya, Kamis (12/10).

Menurutnya, hal ini dapat meningkatkan kompetensi dalam penerapan SJPH, meningkatkan pangsa pasar produk para UKM serta membantu proses mendapatkan sertifikasi halal. Program ini juga sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat pemenuhan program sertifikasi halal nasional.

“Dengan adanya bantuan program ini dari PT Darya-Varia Laboratoria maka mempermudah fasilitator dalam memberikan edukasi dan bantuan pembiayaan pelatihan serta sertifikasi produk halal kepada pelaku usaha,” seru Arifin.

Sementara itu, Legal & Corporate Affairs Division Head, Corporate Secretary Darya-Varia, Widya Olivia Tobing menyebutkan bahwa pelatihan ini akan memberikan dampak yang baik untuk membantu kegiatan pelaku usaha terus berkembang.

Apalagi, potensi Indonesia menjadi pusat industri halal sangat besar karena mayoritas penduduknya beragama muslim. Tapi kita harus menghadapi tantangan untuk mengedukasi masyarakat soal potensi pertumbuhan ekonomi tersebut.

“Program-program ini perlu dilakukan secara berkesinambungan demi memperkuat ekosistem halal nasional,” tutupnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data SMESCO 2019, jumlah produk bersertifikat halal berjumlah 274.796 produk dari total 963.411. Sementara perusahaan bersertifikat halal berjumlah 13.951-unit dari total 69.577 perusahaan. (ris)

Tahun ini, selain pelatihan dan pembinaan, peserta langsung mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal gratis.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok, Dede Hidayat menjelaskan, inovasi ini baru dilaksanakan untuk program 2023. Setelah peserta menyelesaikan pelatihan selama tiga hari, mereka langsung memperoleh NIB dan sertifikat halal.

“Iya ini inovasi baru kami bagi para peserta WUB langsung diurus proses perizinannya, dapat NIB dan Sertifikat Halal. Semoga program ini membawa keberkahan dan masyarakat senang,” jelasnya kepada berita.depok.go.id, Senin (26/06/23).

Dirinya menuturkan, NIB dan sertifikat halal sangat bermanfaat untuk pelaku usaha sebagai legalitas, namun juga sebagai sertifikasi jaminan produk dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Kepemilikan NIB dan Sertifikat Halal, lanjut Dede, dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memberikan jaminan dan kepastian. Lalu memperluas jaringan distribusi produk, dan memberi nilai tambah bagi produk yang dihasilkan.

“Semoga dua legalitas ini bermanfaat untuk usaha mereka,” pungkasnya. (dni)

“Alhamdulillah, per hari ini kami sudah menerbitkan 10.164 sertifikat halal (SH),” kata Aqil, Rabu (14/09/2022).

“Sertifikat yang terbit ini bagian dari 25 ribu sertifikasi halal gratis melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha (self declare) yang programnya telah kami tutup pada Juli 2022,” imbuhnya.

Aqil menambahkan, bagi pelaku UMK yang belum mendapat kuota fasilitasi pada Juli 2022, tidak perlu berkecil hati.

“Bulan Agustus lalu BPJPH kembali membuka fasilitasi Sehati tahap 2 sebanyak 324.834 kuota. Jadi yang belum sempat ikut di tahap satu, segera daftar sekarang juga,” ujarnya.

Pendaftaran Sehati tahap 2 dilakukan melalui ptsp.halal.go.id hingga 17 September 2022. “Hingga kemarin, baru ada sembilan ribuan pendaftar baru. Jadi masih banyak peluang,”ungkapnya.

Kepala BPJPH juga mengimbau kepada para Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPPH) agar mengkoordinir para pendamping proses produk halal (Pendamping PPH) untuk segera gerak cepat membantu pelaku usaha yang ingin mendaftar.

Sementara Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Mastuki mengungkapkan pihaknya secara simultan terus memproses dokumen pengajuan Sehati tahap 1.

“Selain 10.164 dokumen yang telah terbit sertifikat halalnya, ada sekitar 11.500 dokumen lagi yang sedang berproses, dengan rincian 3.827 dalam proses sidang fatwa, 5.113 dikirim ke komisi fatwa, 1.543 proses verifikasi BPJPH, dan 1.017 dalam pengecekan LP3H,” ungkap Mastuki.

Dokumen tersebut telah melalui tahapan verifikasi dan validasi pendamping Proses Produk Halal (PPH), pengecekan LP3H, serta lolos verifikasi tim BPJPH.

“Kami sengaja melakukan verifikasi berlapis. Harapannya supaya ketika dokumen tersebut masuk ke sidang fatwa tidak banyak kekurangan, dan bisa 100 persen terbit ketetapan halalnya,” (hai)