Kegiatan tersebut berkolaborasi antara IOH, Mastercard, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital pada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (BPSDM Komdigi Kemkomdigi).

Direktur dan Chief Human Resources Officer IOH Irsyad Sahroni mengatakan, peserta pelatihan mempelajari keterampilan dasar. Misalnya memahami risiko siber, memperbarui perangkat dan sistem keamanan, membuat kata sandi yang kuat, hingga menghindari serangan phishing serta malware. ”Setelah menyelesaikan modul pembelajaran, peserta akan mendapatkan sertifikat dengan materi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia,” kata Irsyad melalui siaran pers tertulis yang diterima koranindopos.com.

Kepala BPSDM Komdigi pada Kemkomdigi Boni Pudjianto mengatakan, pemerintah berkomitmen menciptakan lingkungan digital yang inklusif, aman, dan tangguh terhadap serangan siber. ”Kami bangga dapat kembali berkolaborasi dengan Indosat dalam membangun ekosistem digital Indonesia,” ujar Boni. (why/mmr)

Dari Januari hingga Desember 2024, solusi Kaspersky yang digunakan oleh berbagai bisnis di wilayah ini telah mendeteksi dan memblokir lebih dari 53 juta serangan bruteforce.

Bruteforce.Generic.RDP., adalah metode untuk menebak kata sandi atau kunci enkripsi yang melibatkan percobaan sistematis semua kemungkinan kombinasi karakter hingga akhirnya menemukan yang benar. Serangan bruteforce yang berhasil memungkinkan penyerang memperoleh kredensial pengguna yang valid.

RDP, atau protokol desk jarak jauh, adalah protokol milik Microsoft yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke komputer lain melalui jaringan komputer yang menjalankan Windows.

RDP banyak digunakan oleh administrator sistem dan pengguna yang tidak begitu memahami teknis untuk mengendalikan server dan PC lain dari jarak jauh, tetapi alat ini juga digunakan oleh para penyusup untuk mencoba menembus komputer target yang biasanya menampung sumber daya perusahaan yang penting.

Saat perangkat berada di luar jaringan lokal perusahaan, jauh dari perlindungan departemen TI, informasi rahasia akan selalu berpotensi besar dicuri atau hilang karena kecerobohan.

“Setiap harinya, kami melihat lebih dari 145.000 upaya untuk membobol kata sandi dan enkripsi perusahaan dan UMKM di Asia Tenggara. Jumlah tersebut sangat banyak mengingat kurangnya staf keamanan siber di kawasan ini,” komentar Adrian Hia, Managing Director untuk Asia Pasifik di Kaspersky.

Indonesia dan Malaysia mencatat peningkatan dua digit. Sebanyak 14.662.615 serangan RDP ditujukan ke perusahaan-perusahaan di Indonesia tahun lalu. Jumlah ini 25% lebih tinggi dari 11.703.925 serangan bruteforce pada tahun 2023. Malaysia mengalami peningkatan 14% dengan 3.198.767 serangan bruteforce pada tahun 2024 dibandingkan hanya 2.810.648 pada tahun 2023.

“Dengan kehadiran layanan Kecerdasan Buatan (AI) yang semakin baik, penjahat siber kini memiliki asisten andal untuk menebak kata sandi dan memecahkan enkripsi dengan lebih cepat. Setelah berhasil, serangan bruteforce memungkinkan penyerang memperoleh akses jarak jauh ke komputer host yang menjadi target. Bayangkan akibat yang dapat ditimbulkan dari keberadaan mata-mata, atau lebih, di dalam komputer Anda. Oleh karena itu, sangat penting bagi bisnis di wilayah ini untuk benar-benar melihat postur TI dan mengkalibrasi ulang kemampuan keamanan siber mereka,” imbuh Hia.

Jika Anda menggunakan RDP dalam pekerjaan Anda, pastikan untuk mengambil semua tindakan perlindungan yang memungkinkan:

• Paling tidak, gunakan kata sandi yang kuat.
• Jadikan RDP hanya tersedia melalui VPN perusahaan.
• Gunakan Autentikasi Tingkat Jaringan (NLA).
• Jika memungkinkan, aktifkan autentikasi dua faktor.
• Jika Anda tidak menggunakan RDP, nonaktifkan dan tutup port 3389.
• Gunakan solusi keamanan yang andal seperti Kaspersky Next EDR Optimum.

Jangan lewatkan “Labor Day Promo” dari Kaspersky. Penawaran mulai dari diskon hingga 41% + Grab voucher. Periode berlangsung dari 1-31 May, 2025. Dapatkan info selengkapnya di: https://id.kaspersky.com/premium (sh)

“Hari ini saya melakukan inspeksi mendadak ke salah satu infrastruktur PDNS di luar Surabaya, untuk memastikan penguatan keamanan siber dilakukan dengan optimal,” ujar Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam keterangannya terkait kunjungan kerja sidak ke PDNS Dua di Tangerang Selatan.

Dalam kunjungannya, Menkominfo Budi Arie Setiadi melihat langsung pusat keamanan siber atau Cyber Security Center, ruang kerja (Working Space), dan Infrastruktur Penyimpanan Data Center Temporer. Data Center temporer PDNS Tangerang Selatan ini dikelola oleh Telkom Sigma, sama seperti PDNS Dua di Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Inspeksi mendadak tersebut merupakan bagian dari serangkaian upaya pengawasan terhadap pemulihan infrastruktur penyediaan layanan digital nasional yang dilakukan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mengatasi serangan siber ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS Dua di Surabaya.

“Saya pastikan setiap langkah-langkah pemulihan dilakukan dengan teliti. Ini penting untuk memastikan migrasi dan back up data dilakukan dengan penuh kehati-hatian,” tegas Menkominfo.

Sidak ke Data Center Tangerang Selatan ini merupakan kelanjutan dari kunjungan Menkominfo Budi Arie Setiadi ke PDNS Dua Surabaya, pada Selasa (16/7/2024). Menurutnya, pemerintah ingin memastikan percepatan penanganan serangan ransomware oleh kelompok Brain Cipher tersebut berlangsung optimal.

Upaya pemulihan layanan PDNS Dua dilakukan oleh tim gabungan dari Kementerian Kominfo, BSSN, PT Telkom Tbk, serta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sejumlah layanan publik yang telah berhasil dipulihkan meliputi layanan perizinan dan layanan informasi dalam bentuk portal, termasuk layanan beasiswa dari Kemendikbudristek.

“Inspeksi dan evaluasi akan terus saya lakukan di beberapa titik infrastruktur data nasional yang lain dalam beberapa hari ke depan,” pungkas Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Dalam kunjungan ini, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi oleh Pelaksana tugas Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Plt Dirjen Aptika) Kemenkominfo, Ismail, dan pejabat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dengan langkah ini, diharapkan keamanan siber di Indonesia semakin kuat dan mampu menghadapi berbagai ancaman yang mungkin terjadi, serta memastikan bahwa data dan layanan digital publik tetap terlindungi dan berjalan dengan baik. (hai/infopublik)

JAKARTA, koranindopos.com – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Termasuk dialami sejumlah lembaga pemerintah seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Polri dan yang terbaru peretasan yang dialami Bank Indonesia (BI). Banyaknya kasus tersebut menunjukkan kondisi keamanan siber di Indonesia sudah pada tingkatan sangat mengkhawatirkan.

Sukamta menilai kasus kebocoran data sudah dalam kategori darurat, sehinhga perlu penanganan segera dan harus komprehesif. Selama ini sudah banyak ahli keamanan siber di Indonesia memberikan kritik dan masukan bahwa infrastruktur keamanan siber di lembaga pemerintah buruk, bahkan mudah dibobol oleh hacker pemula. “Jika bicara infrastruktur berarti ini menyangkut regulasi, perangkat keras, perangkat lunak, serta ketersediaan SDM,” tegas Sukamta dalam keterangan tertulis seperti dikutip dari website resmi DPR RI, Senin (24/1).

Sukamta juga menyesalkan lambatnya respons pemerintah dalam mengatasi kebocoran data. Mengingat hingga saat ini banyak di antara kasus kebocoran data seakan dibiarkan tanpa jelas upaya tindak lanjutnya. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) itu menduga pemerintah kebingungan dalam menempuh langkah hukum terkait kebocoran data, karena belum ada UU Pelindungan Data Pribadi. “Kita di DPR sudah mendesak berulang kali untuk segera diselesaikan RUU PDP, sudah 5 masa sidang RUU ini dibahas, tapi pihak pemerintah masih tarik ulur dalam beberapa pasal,” papar dia.

Padahal, lanjut Sukamta, jika pemerintah punya mau, RUU IKN bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 hari. Jika ditinjau dari tingkat kemendesakannya, persoalan perlindungan data pribadi lebih serius dibanding RUU Ibu Kota Negara (IKN) yang disahkan beberapa hari lalu menjadi UU. “Sudah ratusan juta data warga yang bocor tanpa jelas juntrungannya,” cetus dia. Dirinya berharap pemerintah segera benahi infrastuktur keamanan siber meski belum ada UU PDP. Mengingat masyarakat sudah mempercayakan data pribadinya di server-server lembaga pemerintah.

Menurutnya, di luar soal regulasi, pemerintah bisa segera benahi sistem proteksi, pembaharuan aplikasi, enkripsi data, backup data hingga tata kelola SDM pengelola keamanan siber. Dia yakin BSSN sudah punya catatan apa saja yang harus segera diatasi. Banyak ahli IT dan keamanan siber di Indonesia yang juga bisa diajak berkolaborasi. “Semoga kasus kebocoran data BI ini yang terakhir. Jangan sampai masyarakat dipaksa gunakan aplikasi milik pemerintah tanpa penjelasan dan jaminan keamanan,” tandas legislator dapil DI Yogyakarta itu.(hai)

JAKARTA, koranindopos.com – Seperti tiap tahunnya, pakar Kaspersky terus memantau perkembangan situasi keamanan siber terbesar secara menyeluruh selama 12 bulan terakhir sebagai bagian dari seri Buletin Keamanan Kaspersky untuk membantu pengguna dan bisnis mengantarkan tahun baru yang lebih aman. Berikut adalah prediksi keamanan siber utama Kaspersky untuk sektor industri, sektor kesehatan, dan privasi.

Machine “unlearning” mengalami peningkatan 

Pembelajaran mesin modern dapat menghafal banyak informasi tentang perilaku pribadi pengguna. Saat pemerintah mempertimbangkan kebijakan baru untuk melindungi privasi warga negara, apakah itu juga akan meluas ke data pribadi yang digunakan untuk melatih model machine learning (ML)? Jika ya, maka perusahaan dan para peneliti kedepannya diharapkan untuk mulai mengembangkan teknologi baru, seperti “machine unlearning“, yang memungkinkan mereka menghapus data dari algoritme yang sudah terlatih.

Sejalan dengan itu, pemerintah dan pengguna secara umum turut menyerukan transparansi yang lebih besar dalam hal algoritme ML. Karena algoritme semacam itu akan semakin banyak digunakan untuk berbagai pembuatan keputusan, mulai dari menentukan apakah orang memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman atau tidak hingga iklan yang ditampilkan di layar pengguna. Tetapi ini dapat menyebabkan masalah privasi—dan bahkan diskriminasi. Di tahun mendatang, masyarakat akan dihadapkan dengan lebih banyak diskusi dan kebijakan seputar sistem yang kian otomatis.

Serangan terhadap organisasi industri akan terus berlanjut dan mungkin menjadi lebih sulit untuk dideteksi dan dicegah secara otomatis.

Diperkirakan serangan akan terus mengganggu operasi dan membahayakan bisnis di tahun mendatang—dan bahkan dengan cara yang lebih membahayakan. Para pelaku kejahatan siber terpaksa menyerang secara lebih agresif seiring dengan tindakan pemerintah untuk berinvestasi dalam keamanan operasi default dan untuk mengurangi risiko keamanan, serangan yang menargetkan finansial mungkin muncul, dan para pengguna dan pemilik bisnis perlu mengadopsi taktik dan teknologi yang lebih efisien dalam menanggapi serangan terhadap kontrol keamanan mereka.

Dengan demikian, para pelaku kejahattan siber sekarang mulai memperpendek siklus hidup malware yang digunakan. Sampel berbahaya tertentu dapat digunakan terhadap kumpulan target yang sangat terbatas dan hanya aktif selama beberapa minggu saat berada pada efektivitas puncaknya dan kemudian build baru akan dirilis untuk melewati deteksi. Mereka juga membatasi penggunaan infrastruktur berbahaya agar tidak terlalu mencurigakan. 

Penelitian terhadap beberapa aktivitas APT baru-baru ini menunjukkan bahwa beberapa server Komando dan Kontrol kampanye mungkin hanya aktif selama beberapa jam selama fase operasi yang relevan. Beberapa penyerang bahkan sama sekali menghindari menggunakan infrastruktur berbahaya di sumber serangan. Ini adalah beberapa tren yang akan berlanjut, dan kemungkinan besar, sebagai akibatnya, kita akan menghadapi serangan siber dengan potensi ancaman dan bahaya yang lebih besar dan sulit dideteksi.

Digitalisasi di sektor kesehatan = lebih banyak pelanggaran data

Tahun lalu, para peneliti Kaspersky memperkirakan bahwa, ketika pandemi berlangsung, sektor kesehatan akan mendapat perhatian besar dari para pelaku kejahatan siber. Ini tentu saja terbukti benar, karena para penyerang berusaha meraup keuntungan dari vaksinasi dan ransomware yang menyerang rumah sakit hingga membahayakan nyawa pasien.

Di tahun mendatang, vektor serangan untuk sektor kesehatan masih akan terus berkembang, karena lebih banyak data pasien berpindah ke internet dan penyedia layanan kesehatan terus mengadopsi layanan perawatan digital, seperti telehealth. Tahun 2021 telah terjadi peningkatan pelanggaran data terhadap sektor kesehatan satu setengah kali lebih besar dibandingkan tahun 2019. 

Diperkirakan penyerang akan mencari kerentanan yang dapat mereka eksploitasi di perangkat wearable baru dan aplikasi medis yang sedang dikembangkan. Selain itu mereka juga dapat membuat aplikasi palsu yang mungkin diunduh secara keliru oleh pengguna. Terlebih lagi, karena negara yang berbeda menetapkan aturan vaksinasi yang berbeda pula untuk bepergian dan berkunjung ke tempat umum, ruang untuk paspor dan sertifikat vaksinasi digital palsu akan terus tumbuh.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang tren terpenting dalam industri keamanan siber pada tahun 2022, cek tautan berikut ini: Kaspersky Security Bulletin 2021.Mari lihat serial Kaspersky terbaru hacker:HUNTER Behind the Screens. Dibuat oleh Tomorrow Unlocked, serial ini mengeksplorasi serangan siber baru-baru ini terhadap bisnis besar dan menawarkan rekomendasi tentang bagaimana organisasi Anda dapat tetap aman dari ancaman serupa. (dni/rls)