sidang perdana – Indopos

Sidang Perdana Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Digelar di Pengadilan Militer Jakarta

Editor : Affandy — Wed, 29 Apr 2026 04:32:41 +0000

Koranindopos.com – JAKARTA – Sidang perdana kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, resmi digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Rabu (29/4/2026). Empat prajurit dari BAIS TNI hadir sebagai terdakwa dalam perkara tersebut.

Keempat terdakwa adalah Edi Sudarko, Budhi Hariyanto Widhi, Nandala Dwi Prasetia, dan Sami Lakka. Dalam persidangan, mereka tampak mengenakan pakaian dinas lapangan tanpa tanda pangkat serta memakai topi selama pembacaan dakwaan berlangsung.

Sidang dipimpin oleh Hakim Kolonel CHK Fredy Ferdian Isnartanto yang terlebih dahulu memverifikasi identitas dan kondisi para terdakwa. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan pembacaan dakwaan oleh Oditurat Militer II-07 Jakarta, sementara para terdakwa mengikuti jalannya sidang dengan berdiri.

Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta, Andri Wijaya, mengungkapkan bahwa motif sementara dari aksi tersebut diduga dilatarbelakangi dendam pribadi terhadap korban. Meski demikian, rincian lengkap motif akan dipaparkan lebih lanjut dalam proses persidangan berikutnya.

Peristiwa penyiraman air keras terjadi pada 12 Maret 2026 malam di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Insiden bermula saat Andrie Yunus selesai melakukan rekaman siniar di kantor YLBHI. Dalam perjalanan pulang, ia diserang oleh pelaku yang menyiramkan air keras, menyebabkan luka serius.

Akibat serangan tersebut, korban mengalami cedera pada mata kanan serta luka bakar sekitar 20 persen pada tubuh. Ia sempat mendapatkan pertolongan warga sebelum akhirnya menjalani perawatan intensif di RSCM.

Pasca kejadian, keempat prajurit BAIS TNI diamankan dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Maret 2026. Mereka dijerat Pasal 467 KUHP tentang penganiayaan berencana, dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal tujuh tahun.

Kasus ini menjadi perhatian publik luas, terutama terkait aspek akuntabilitas aparat dan perlindungan terhadap aktivis hak asasi manusia. Jalannya persidangan diharapkan dapat mengungkap fakta secara transparan serta memberikan keadilan bagi korban.(dhil)

Sidang Perdana Gugatan Class Action Warga terhadap Pemkot Tangsel soal Sampah Digelar Hari Ini

Editor : Affandy — Wed, 04 Feb 2026 05:55:00 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Sidang perdana gugatan class action yang diajukan warga terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan terkait pengelolaan sampah digelar hari ini, Rabu (4/2/2026). Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang dengan nomor perkara 194/Pdt.G/2026/PN Tng.

Gugatan ini dilayangkan ribuan warga yang menuntut tanggung jawab pemerintah daerah dan pihak pengembang atas buruknya penanganan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang. Berdasarkan jadwal, sidang perdana dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB di Gedung PN Tangerang, Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna No. 7, Kota Tangerang.

Namun, berdasarkan pantauan di lokasi sekitar pukul 11.00 WIB, sidang belum juga dimulai. Sejumlah perwakilan penggugat tampak sudah hadir dan menunggu di ruang tunggu pengadilan.

Gugatan class action ini diinisiasi oleh sekitar 5.000 warga yang bermukim di RW 014, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong. Wilayah terdampak meliputi Cluster Crysant 1, Cluster Golden Viena 1 dan 2, serta sejumlah blok non-klaster di kawasan BSD City.

Dalam perkara tersebut, warga menggugat Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan Bani Khosyatullah, serta pengembang PT Bumi Serpong Damai (BSD).

“Tanggal sidang Rabu, 4 Februari 2026 dengan agenda sidang pertama, pukul 09.00 WIB sampai selesai,” demikian tertulis dalam kolom jadwal sidang yang dikutip Rabu (4/2/2026) dikutip dari kompas.com

Gugatan ini diajukan untuk menuntut ganti rugi materiil dan immateriil atas dugaan dampak lingkungan yang telah dirasakan warga selama bertahun-tahun akibat pengelolaan sampah di TPA Cipeucang. Ketua RW 14 Rawabuntu, Muchamad Yusuf (56), menyebut nilai ganti rugi yang diajukan warga mencapai Rp 21,6 miliar.

Menurut Yusuf, nilai tersebut merupakan kompensasi atas berbagai kerugian yang dialami warga, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Dari total 10 RT dengan sekitar 5.000 jiwa atau sekitar 1.200 kepala keluarga, sebagian warga mengeluhkan gangguan kesehatan, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), yang diduga berkaitan dengan pencemaran udara.

Selain dampak kesehatan, warga juga mengklaim mengalami kerugian ekonomi akibat penurunan nilai properti di lingkungan tempat tinggal mereka.
“Ada kerugian materiil dan immateriil secara kolektif. Misalnya harga rumah saya Rp 3 miliar, karena lingkungan dan udara tidak bagus, maka nilainya turun,” ujar Yusuf.

Sidang perdana ini menjadi langkah awal bagi warga Rawabuntu dalam menuntut pertanggungjawaban atas krisis pengelolaan sampah yang mereka nilai telah mengganggu kualitas hidup dan lingkungan tempat tinggal mereka.(kpc/afy)