Dalam agenda sidang tersebut, Richard Lee membeberkan berbagai temuan yang dianggapnya janggal mengenai asal-usul produk yang dijadikan barang bukti. Ia menilai ada ketidaksesuaian mendasar antara produk yang diuji dengan standar distribusi resmi perusahaannya.

Usai persidangan, Richard Lee memberikan keterangan kepada awak media terkait keyakinannya setelah mencocokkan fakta persidangan dengan data transaksi. Ia menyatakan bahwa produk White Tomato yang dipersoalkan bukanlah barang dari usahanya.

“Yang bisa saya sampaikan di sini adalah dari awal saya bilang itu bukan produk saya. Tapi setelah persidangan berbulan bulan, saya bisa pastikan bahwa itu produk adalah palsu. Saya sekali lagi bilang, produk tersebut adalah produk palsu,” kata Richard Lee di PN Tangerang, Kamis (29/10/2026).

Lebih lanjut, Richard menjelaskan bahwa produk tersebut tidak diperoleh melalui jalur distribusi resmi perusahaannya. Berdasarkan penelusuran transaksi, pembelian dilakukan melalui toko pihak ketiga di lokapasar.

“Karena satu, Doktif tidak beli dari tempat saya, beli dari tempat orang lain, Graba Shop dan Rachel Shop. Saya enggak tahu itu punya siapa?,” jelasnya.

Selain masalah tempat pembelian, Richard juga menyoroti data stok barang dari salah satu toko pihak ketiga tersebut. Ia menemukan adanya selisih yang tidak masuk akal antara jumlah pembelian awal, barang yang terjual, serta sisa stok yang dijadikan barang bukti.

“Yang lebih anehnya lagi, Graba Shop didatangin nih, Grabah Shop, beli 13 boks. Terjual 10,5, 2,5 ada di hakim, terus ada dimakan. Lah berarti nambah dong, beranak ini berarti boksnya, WT-nya,” ucap Richard.

Kejanggalan tersebut semakin diperkuat oleh catatan transaksi digital yang menunjukkan angka penjualan melebihi total stok yang pernah dibeli oleh toko bersangkutan. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya peredaran barang di luar pasokan legal.

“Terus, terjual di Shopee 21. Beli 13 boks, terjual di Shopee tadi 21. Artinya ada 8 produk palsu,” bebernya.

Dari kalkulasi data penjualan dan stok tersebut, Richard menyimpulkan bahwa terdapat selisih delapan unit produk yang patut dipertanyakan keasliannya. Ia menduga barang bukti yang kini dihadirkan di persidangan tidak berasal dari pasokan yang sah.

“Delapannya produk apa nih? Produk palsu dong. Berarti yang dibeli Doktif ataupun juga barang bukti yang ada di sini palsu,” tandasnya. (BRG/Hend)

Keterangan itu disampaikan oleh dua saksi dari divisi legal dan keuangan Athena. Berdasarkan penjelasan mereka, jabatan yang berkaitan dengan pengelolaan serta pengambilan keputusan perusahaan berada di bawah kendali David Lee Thomson selaku Presiden Direktur. Nama Richard Lee disebut tidak tercantum dalam susunan kepengurusan yang diperlihatkan di persidangan.

Staf legal Athena, Ali Gusman, menjelaskan bahwa Richard Lee tidak lagi berada dalam struktur perusahaan sejak David Lee mulai memegang kendali pada awal 2022. Meski demikian, Ali menerangkan bahwa kepemimpinan David sebenarnya sudah berjalan sebelum perubahan tersebut disahkan secara administratif.

“Richard Lee sudah tidak ada di struktur perusahaan sejak Pak David pegang di 2022 awal,” ujar Ali, staf legal Athena saat sidang di PN Tangerang, Kamis (8/10/2026).

Ali juga mengungkapkan adanya perbedaan antara pelaksanaan kepemimpinan di internal perusahaan dan pencatatan formal dalam dokumen. Menurut keterangannya, David telah memegang kendali sebelum 2022, sedangkan pengesahan dokumen yang berkaitan dengan perubahan struktur perusahaan baru dilakukan pada tahun tersebut.

“Sebelum 2022 Sudah Pak David sebenarnya. Sudah Pak David. Tapi memang secara dokumen disahkan di tahun 2022,” ujar Ali, staf legal Athena.

Dalam persidangan, Ali menegaskan bahwa kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan perusahaan berada pada David Lee. Keterangan ini disampaikan untuk menjelaskan siapa yang memiliki otoritas dalam menyetujui kebijakan dan menjalankan operasional Athena setelah perubahan kepemimpinan.

“Iya, beliau (David Lee) tertinggi. Pemegang keputusan, persetujuan, wewenang semua di tangan beliau,” ujar Ali, staf legal Athena.

Penjelasan tersebut juga berkaitan dengan hubungan antara posisi pemegang saham dan kewenangan manajerial. Berdasarkan keterangan saksi, status Richard sebagai pemegang saham tidak serta-merta memberinya kewenangan untuk mengatur pekerjaan karyawan melalui jalur struktural perusahaan. Namun, rincian mengenai hak dan kewajiban pemegang saham tetap perlu merujuk pada dokumen korporasi yang berlaku.

Ali turut menjelaskan bahwa Richard tidak memiliki kewenangan memberikan perintah langsung kepada karyawan Athena karena namanya tidak tercantum dalam struktur pusat perusahaan. Menurut saksi, urusan yang berkaitan dengan arahan dan keputusan perusahaan harus melalui David sebagai pimpinan tertinggi.

“Tidak bisa (Richard Lee memerintah karyawan Athena). Itu karena dokter tidak ada di struktur pusat tidak ada. Artinya kalaupun ada itu harus tetap ke Pak David,” ujar Ali, staf legal Athena.

Untuk mendukung keterangannya, Ali membawa bagan susunan kepengurusan resmi Athena ke ruang sidang. Dokumen tersebut ditunjukkan sebagai bagian dari penjelasan mengenai struktur manajemen perusahaan. Dalam bagan yang diperlihatkan, nama Richard Lee tidak tercantum pada posisi struktural.

“Jadi di struktur di sini tidak ada dokter Richard,” ujar Ali.

Keterangan para saksi tersebut menjadi bagian dari proses pembuktian dalam perkara dugaan pelanggaran UU Perlindungan Konsumen dan UU Kesehatan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang. Meski demikian, penjelasan mengenai struktur perusahaan tidak dengan sendirinya menentukan kesimpulan hukum atas perkara tersebut. Penilaian terhadap tanggung jawab para pihak tetap bergantung pada keseluruhan alat bukti, keterangan saksi, serta pertimbangan majelis hakim dalam persidangan. (BRG/Hend)

Langkah protes ini dipicu oleh adanya ketimpangan durasi persidangan antara pihak penuntut umum dan tim penasihat hukum. Kuasa hukum menilai bahwa prinsip kesetaraan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law) harus dijamin sepenuhnya agar pihak terdakwa mendapatkan ruang pembelaan yang proporsional sesuai kaidah hukum acara pidana.

Isu kesetaraan kedudukan antarpenegak hukum menjadi poin utama yang ditegaskan oleh tim pembela. Mengacu pada regulasi penegakan hukum di Indonesia, advokat memiliki derajat yang sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana nasional.

“Yang pertama yang mau saya sampaikan, di Indonesia itu ada caturwangsa penegak hukum. Diantaranya polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Jadi, semua memiliki hak yang sama, setara. Ada jaksa, ada Polri, ada hakim, ada advokat,” kata Faizal Hafied usai persidangan, Kamis (1/10/2026).

Ketimpangan alokasi waktu sidang terlihat dari durasi panjang yang didapatkan oleh pihak kejaksaan dibandingkan dengan porsi waktu yang diajukan oleh tim penasihat hukum. Tim pembela menilai perbedaan pembagian jadwal persidangan tersebut sangat merugikan pihak terdakwa dalam menyusun alur pembuktian di ruang sidang.

“Tadi kami minta kesetaraan. Kalau tadi JPU sampai dua setengah bulan, panjang sekali, kami meminta hanya tiga minggu ke depan yang hanya satu bulan satu minggu, ya. Tetapi ada keberatan-keberatan ini kami sangat sayangkan, kami sangat sedihkan. Padahal kami, jadwal kami jelas. Ini tidak bisa datang, ini datang, ini datang, ini datang,” jelasnya.

Upaya pembuktian dalam persidangan fokus pada pengujian tuduhan dakwaan terkait standar mutu dan manfaat produk yang dipersoalkan. Pada persidangan kali ini, tim kuasa hukum telah menghadirkan tiga orang saksi guna mematahkan tuduhan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengenai isu keamanan dan efikasi produk di pasar.

“Tadi alhamdulillah sudah hadir tiga orang saksi. Yang kedua ini menyampaikan bahwa barang ini tidak ada masalah digunakan, dipakai. Ya jelas, ya. Jadi, karena tuduhan dari JPU ini barangnya ini tidak sesuai dengan standarnya, manfaatnya, khasiatnya, dan mutunya. Tadi kami ingin membuktikan bahwa barang-barang ini sesuai standar, sesuai mutu, sesuai khasiat. Jadi, digunakan dan aman, itu dibuktikan langsung dan dilihat,” bebernya.

Guna memperkuat fakta persidangan, tim penasihat hukum juga menghadirkan figur publik Fitri Salhuteru sebagai salah satu saksi. Kesaksian tersebut ditujukan untuk memberikan gambaran obyektif mengenai rekam jejak profesionalisme Richard Lee serta kualitas produk yang menjadi materi perkara persidangan.

“Selanjutnya saksi yang selanjutnya hadir adalah tokoh nasional juga, tokoh publik, figur publik Fitri, ya. Tadi Fitri menjelaskan kenal sama dokter, dokter ini berprestasi. A, B, dan C, diakui internasional, kerja sama dengan internasional, diakui nasional. Seperti itu,” ucapnya.

Landasan hukum kehadiran saksi-saksi tersebut mengacu pada ketentuan teknis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tim penasihat hukum menegaskan bahwa penilaian atas rekam jejak, karakter, serta iktikad pelapor merupakan variabel penting yang sah untuk dipertimbangkan majelis hakim dalam memutus perkara.

“Kenapa kami hadirkan ini? Menurut KUHAP di Pasal 237 ayat (5) huruf d, bahwa masalah kepribadian, masalah kehidupannya saksi itu menjadi penilaian hakim. Mana nih orang baik, mana orang buruk, mana pelaporannya yang niat baik, mana yang pelaporannya untuk kepentingan pribadi. Jadi, ada pasalnya, bukan tidak ada pasalnya. Lalu juga tadi dijelaskan bahwa saksi Fitri juga menggunakan produk tersebut dan kondisinya baik-baik,” ungkapnya.

Rangkaian persidangan perkara ini dipastikan akan berlanjut dengan agenda penyerahan bukti-bukti tambahan dari pihak terdakwa. Pihak kuasa hukum mengonfirmasi telah menyiapkan deretan saksi fakta dan ahli berkelas nasional untuk menguji fakta hukum pada sesi persidangan berikutnya.

“Mudah-mudahan ini akan menjadi jalan. Nah, tiga pertemuan ke depan itu ada tiga tokoh nasional juga yang hadir bersama dengan saksi dan ahli yang lainnya yang akan memperkuat, memperjelas tentang apa yang telah kita sampaikan sebagai pembuktian,” pungkas Faizal Hafied. (BRG/Kul)

Kehadiran saksi bernama Rina Martika di persidangan bertujuan untuk memperkuat dakwaan jaksa. Saksi yang dihadirkan oleh pihak Doktif ini mengeklaim bahwa dirinya mengalami kerugian selaku konsumen dari produk yang dijual terdakwa.

Dinamika persidangan memuncak ketika pihak penasihat hukum terdakwa mulai mendalami latar belakang laporan polisi yang menjadi dasar peradilan ini. Dalam berkas perkara, laporan tersebut diresmikan oleh pengacara Haryadi Harding yang menerima kuasa khusus dari Doktif alias dokter Samira.

Namun, fakta persidangan menunjukkan adanya ketidaksinambungan antara saksi korban dengan pelapor resmi perkara ini. Rina Martika secara gamblang menyampaikan di depan persidangan bahwa ia tidak mengerti siapa sosok yang menjadi pelapor tersebut.

Ketidakbolehan saksi mengenali sosok kuasa hukum pelapor menjadi sorotan tersendiri di dalam ruang sidang. Rina Martika mengungkapkan ketidak tahuannya saat ditanya mengenai identitas Haryadi Harding.

“Tidak mengenal (Haryadi Harding). Haryadi Harding itu siapa ya?” ujar Rina Martika di persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang, Kamis (6/8/2026).

Rangkaian pertanyaan berlanjut pada materi fisik surat laporan yang didaftarkan ke kepolisian. Saksi korban mengakui secara terbuka bahwa dirinya belum pernah melihat langsung dokumen resmi dari laporan yang dilayangkan atas nama Haryadi Harding tersebut.
Menanggapi ketidakpahamannya mengenai berkas dan proses peradilan yang sedang berlangsung, saksi memberikan pembelaan atas statusnya. Ia menyebut keterbatasan pengetahuan menjadi alasan utama ketidak tahuannya mengenai alur hukum.

“Ya saya tidak tahu, saya orang awam,” jawabnya.

Mendengar jawaban tersebut, Kuasa Hukum Richard Lee bergerak cecar saksi dengan pertanyaan tajam. Pihak pengacara mempertanyakan kejanggalan seorang pihak yang mengaku korban tetapi sama sekali tidak mengetahui wujud fisik laporan perkara yang sedang disidangkan.
Mendapati tekanan pertanyaan bertubi-tubi dari tim penasihat hukum, Rina Martika berdalih lupa akibat situasi di luar ruang pemeriksaan. Ketenangan emosionalnya terganggu oleh keberadaan sang buah hati yang sedang menangis.

“Lupa saya. Bener lupar. Lupa saya. Soalnya itu, soalnya saya tuh punya bayi, anak kecil, jadi pusing gitu loh. Sudah di situ lama, anak nangis di luar, jadi lupa,” tutupnya.

Dalam bagian keterangan lainnya, saksi memaparkan bukti transaksi pembelian produk kecantikan white tomatoes dari terdakwa. Pembelian tersebut dilakukan dalam dua tahap terpisah dengan total volume transaksi sebanyak delapan kotak.

Dalam keterangannya, Rina Martika mengaku membeli 8 boks produk white tomatoes dari Richard Lee. Produk tersebut dibeli sebanyak 2 kali dengan jumlah masing-masing 4 boks.

Sebagaimana diketahui, perkara hukum ini bermula dari aduan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen. Setelah Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka dan sempat ditahan, berkas kasus diteruskan ke Kejaksaan Negeri Banten hingga kini resmi disidangkan di PN Tangerang. (BRG/Hend)